Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
ada state-society distinction. Ini adalah pemikiran dari Abraham
Kuyper dari kubu Protestant Reformed atau kalau dari Katolik ada
John Courtney Murray. Jadi tetap saja state tidak bisa disamakan
dengan society. Society itu terdiri dari negara, agama, dan keluarga.
Kalau kita lihat undang-undang pendidikan, misalnya, negara
sudah masuk ke situ. Begitupun juga dengan beberapa undangundang
yang lain. Jadi, kalau membahas konsep Supomo ihwal
negara yang integralistik, maka masalah demokrasi yang coba kita
pertanyakan di sini.
Terkait dengan Walzer, ia menegaskan, demokratisasi mengandaikan
seluruh elemen atau kelompok agama apapun harus dilibatkan dalam
penyusunan putusan hukum. Namun yang terjadi di Indonesia tidak
demikian, karena kuatnya hasrat monoreligius, sehingga beberapa undang-undang
atau aturan hukum lainnya terkesan sangat kental dengan
tafsiran kelompok agama tertentu. Menurut Anda, apakah perlu
keterlibatan semua pihak untuk membuat suatu putusan hukum?
Pertama-tama mungkin kita kembali pada definisi deprivatisasi
agama atau public religion. Sekali lagi jika kita berbicara public religion,
di sini kita harus ingat bahwa dalam kehidupan publik kita
tidak bisa bersikap live and let die, kita hidup sementara yang lain
harus mati. Tetapi tidak cukup juga hanya dengan co-existence: jadi
selama Anda tidak mengganggu saya, saya tidak akan mengganggu
Anda. Mestinya harus pro-existence.
Kalau kita lihat dalam pemikiran Hans Kung, dia menawarkan
konsep pro-existence. Dalam konsep ini ditegaskan bahwa kalau
saya mati maka Anda juga mati, kalau saya hidup maka Anda
juga hidup. Jadi harus creative pro-existence dalam arti bahwa kita
346
– Membela Kebebasan Beragama (Buku 1)