Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
gaskan kalau agama mengganggu ketertiban umum, saya memakai
istilah Michael Walzer, negara mesti hanya sampai pada batasan
“at” the boundaries dan bukannya “across” the boundaries dari agama.
Artinya, ketika ada tafsir agama yang menimbulkan ketertiban
umum terganggu, negara tidak bisa melarang agamanya. Jadi
negara harus tetap membiarkannya hidup bebas. Kebebasan dalam
arti ini tidak bisa ditawar lagi.
Ironisnya di negara kita, kebebasan
negative immunity terse-
publik telanjang, berarti hendak
Dengan mengatakan ruang
but masih belum benar-benar menegaskan bahwa ruang publik
terjamin. Jangankan pada level harus netral, tidak boleh terdistorsi
positive immunity, yang negative
immunity pun masih dalam dengan Neuhaus bahwa pendapat
nilai-nilai agama. Saya setuju
tanda tanya besar.
seperti ini omong kosong dan tidak
Jika kita baca hak politik
mungkin terjadi.
dan hak sipil dalam ICCPR,
menurut saya, ada yang mesti dikritik. Karena di situ disebutkan
negara harus terbatas, negara kalau bisa harus negatif, dan seterusnya.
Akan tetapi jika kita lihat dalam konteks Pancasila sila
pertama, yang saya tafsirkan sebagai public religion, negara harus
mendorong peran agama-agama di publik. Ini yang saya baca dari
Soekarno dan T.B. Simatupang. Jadi negara harus mendorong dan
berperan aktif, tidak hanya bersikap pasif dengan tidak ikut campur
sama sekali.
Tapi tidak seperti model negara integralisme ala Supomo?
Tidak. Saya tidak setuju dengan model tersebut. Integralistik
ala Supomo menyamakan state dan society. Bagi saya tetap harus
Benjamin F. Intan –
345