Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
Weber, ketika agama ditekan oleh modernisasi itu seperti balon
yang ditekan. Apabila balon ditekan justru akan menjadi bentuk
lain yang lebih berbahaya ketimbang jika ia tidak diganggu. Itu
yang kemudian memunculkan adanya backlash. Oleh karena itu,
deprivatisasi agama yang ditawarkan mesti ada boundaries atau batasan-batasan,
sehingga ketika muncul radikalisme agama, bukan
berarti kita terima secara positif, tetap kita lihat sebagai hal negatif,
sekalipun kita harus mengerti pergumulan sejarahnya.
Kita kembali pada contoh di atas. Kalau kita membaca tulisan
Alois A. Nugroho di Kompas, yang merupakan presentasinya di
Nurcholish Madjid Memorial Lecture, dia memberi contoh monkey
trial atau pengadilan kera. Pada Maret 1925 muncul undang-undang
anti-evolusi di Tennessee. Lalu terjadi pelanggaran pada 10
Juli 1925, yakni ketika John T. Scopes mengajarkan evolusi di kelas,
dan kerenanya ia dikenai undang-undang tersebut dan didenda
US$100. Hal ini menjadi cemoohan di seluruh Amerika. Pada
1927 pengadilan membatalkan keputusan itu. Pada 1967 undangundang
anti-evolusi akhirnya dicabut. Saat itu di Amerika kekristenan
menekan sekularisme, artinya semua kenyataan sosial harus
tunduk pada agama. Namun sekarang kita lihat kebalikannya, semua
kitab suci tidak boleh dibaca di sekolah publik. Baru-baru ini
saya mendapatkan terbitan dari Yale University yang mendiskusikan
seorang guru berdoa di ruang kelas di sebuah sekolah pemerintah
kemudian dia diadukan ke pengadilan.
Untuk alasan inilah, yakni untuk menghindari adanya revenge,
backlash, deprivatisasi yang kita gagas harus ada rambu-rambu aturan
main. Termasuk dalam batasan tersebut adalah bahwa kita harus
menganggap bahwa sekularisasi itu bukanlah pemisahan yang
mutlak. Kita bisa melihat hubungan agama-negara dalam dua sisi:
342
– Membela Kebebasan Beragama (Buku 1)