Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
bahwa kelompoknyalah yang seharusnya mendominasi dan menghegemoni,
karena kebenaran ada di kelompok mereka.
Tetapi kita juga tidak perlu memaksakan orang untuk menjadi
pluralis semua, yang terpenting adalah bagaimana kita membangun
saluran-saluran atau kerangka kerja dan aturan yang pada
tingkat implementasi benar-benar mengedepankan perlindungan
terhadap minoritas.
Kalau Konsili Vatikan II menyatakan bahwa ada keselamatan di luar
gereja dan dianggap sebagai landasan teologis bagi pluralisme pada
agama Katolik, lantas adakah
dalam Islam landasan teologis
Negara tidak mendasarkan diri
untuk pluralisme?
pada satu agama tertentu, tapi
Surat al-Maidah ayat 48 juga tidak meletakkan agama di
luar negara. Buktinya, di samping
mengatakan: likullin ja‘alnâ
tegaknya Pancasila dan UUD 1945,
minkum syir‘atan wa minhâjan,
wa law syâ’a ’l-Lâhu la-
juga ditunjukkan dengan adanya
Departemen Agama, Pengadilan
ja‘alakum ummatan wâhidatan
wa lâkin liyabluwakum fî mengatur urusan tertentu dari umat
Agama, dan undang-undang yang
mâ âtâkum, fastabiqû al-khayrât,
ilâ ’l-Lâhi marji‘ukum Haji, UU Zakat dan UU Wakaf.
beragama, seperti UU Perkawinan, UU
jamî‘an fayunabbi’ukum bi
mâ kuntum fîhi takhtalifûn.
Artinya, “Kepada setiap kelompok kami ciptakan syariah dan manhaj
yang berbeda-beda, seandainya Allah menghendaki maka akan
dijadikan satu, tapi Allah sengaja membuatkan berbeda-beda untuk
menguji di antara kalian, maka silakan berlomba-lomba menuju
Badriyah Fayumi –
329