Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
kenapa mereka seperti itu harus disadari ada penyebab dan persoalan
struktural yang menjadi tanggung jawab negara. Oleh karena
itu, kita bisa sedikit berempati pada kelompok yang termarginalkan
ini dan tidak memandang dari sisi buruknya saja.
Dua-duanya sama-sama berargumen perempuan, tapi yang
satu argumennya perempuan yang berempati, yang satunya lagi
antipati. Bukankah hal tersebut berbeda? Yang satu menawarkan
pendampingan dan penyadaran, sementara yang lain menginginkan
penyingkiran dan penghukuman. Inilah salah satu contoh kecil
di mana kalangan perempuan sendiri beragam dalam memandang
satu masalah.
Menurut Anda, langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk
membuat perempuan tercerahkan agar mereka mempunyai peran politik
dan peran yang sama dengan laki-laki di ruang publik?
Ini juga perlu pendekatan struktural dan kultural. Pendekatan
struktural seperti melalui intervensi UU. Sekarang kita sedang
membahas paket UU politik, UU partai politik, dan UU pemilu.
Di situlah, menurut hemat saya, agenda affirmative action harus
masuk. Kalau dulu redaksinya “dapat mengajukan 30%,” mungkin
sekarang kata “dapat” akan hilang, dan bisa diganti dengan kata
“harus” atau dibuang sama sekali. Pengertian “harus” atau dibuang
sama sekali dengan sendirinya mengikat partai mencalonkan 30%
perempuan.
Kemudian kita bicara sistem pemilu. Kita sudah melakukan
penelitian pada pemilu tahun 2004: sistem apa yang merugikan
dan yang menguntungkan bagi politik perempuan. Dan sistem
pemilu pun belum dirumuskan, apakah sistem distrik murni atau
Badriyah Fayumi –
325