Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
lisasi, reaktualisasi, pembacaan ulang, dan reinterpretasi dari apa
yang sudah dianggap baku.
Semangat inilah yang membuat kami di Partai Kebangkitan
Bangsa tidak ragu menunjukkan keberpihakan pada perempuan,
baik dalam aturan tertulis maupun dalam praktik. Ketika bicara
mengenai kemaslahatan umum, di mana laki-laki dan perempuan
yang akan mendapat dampak kebijakan secara sama, maka perempuan
juga harus terlibat dalam pembuatan kebijakan. Karena
itu, yang kita usulkan tidak hanya 30% dalam pemilu, tetapi juga
harus diwujudkan dalam kepengurusan partai. Untuk itu, dalam
muktamar PKB di Semarang beberapa waktu lalu, partai diwajibkan
mengakomodasi perempuan sejumlah minimal 30% dari
tingkat DPP sampai tingkat yang paling rendah. Ini adalah bukti
keberpihakan, walaupun harus diakui di lapangan ada kendala,
termasuk dari perempuan sendiri yang masih sedikit ketertarikannya
pada politik.
Kenapa bisa seperti itu? Banyak faktor yang menjadi sebab,
terutama faktor budaya. Akan sangat sulit mengubah orang yang
memang dari dulu diposisikan di dalam rumah tangga, inferior,
untuk tidak protes, tidak boleh bicara, kemudian harus bermetamorfosa
menjadi sesuatu yang lain. Proses perubahan tersebut
butuh waktu. Setidaknya terobosan struktural sudah dilakukan,
langkah ke arah sana sudah dimulai. Untuk menuju ke sana kita
harus melewati semua proses secara perlahan.
Kalau kita lihat pada level kebijakan, PKB termasuk yang berani
menempatkan perempuan. Sekarang satu-satunya partai dengan
sekjennya perempuan adalah PKB. Ketua DPW PKB DKI
Jakarta perempuan, ibu Nursyahbani, demikian juga ketua FKB,
ibu Ida Fauziyah. Untuk melakukan pembacaan umum di sidang
322
– Membela Kebebasan Beragama (Buku 1)