Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
hadap khalifah-khalifah Turki Usmani yang secara formal Islam,
tetapi jauh dari nilai-nilai Islam, yang antara lain ditandai dengan
lebarnya kesenjangan ekonomi, sosial dan politik antara keluarga
raja dengan rakyat biasa.
Amerika Serikat lain lagi. Negara ini dibentuk oleh para imigran
yang memiliki kesamaan nasib dan cita-cita, yakni terbelenggu
di negara asalnya. Karena itu mereka ingin mendapatkan kebebasan
di negeri yang baru. Jadilah mereka bersepakat menjamin dan
menghargai hak-hak individu, termasuk yang paling asasi adalah
hak beragama.
Indonesia berbeda dari keduanya. Negara tidak mendasarkan
diri pada satu agama tertentu, tapi juga tidak meletakkan agama
di luar negara. Buktinya, di samping tegaknya Pancasila dan UUD
1945, juga ditunjukkan dengan
adanya Departemen
Indonesia cukup dan pas dengan
Agama, Pengadilan Agama, model seperti sekarang ini, di mana
dan undang-undang yang negara tidak formal atas dasar agama,
mengatur urusan tertentu tetapi agama menjiwai dalam proses
dari umat beragama, seperti berbangsa dan bernegara. Dengan
UU Perkawinan, UU Haji, ungkapan lain negara tidak menolak
UU Zakat dan UU Wakaf. keberadaan agama namun negara
Sekarang juga sedang dibahas
UU Perbankan Syariah.
tidak menjadikan agama tertentu
sebagai agama resmi atau
dasar negara.
Semua berjalan baik-baik
saja. Umat Islam memerlukan
regulasi dan institusi khusus, sementara umat lain bisa memahami.
Yang tidak bisa dipertemukan adalah jika UU yang mengatur
kehidupan sosial seluruh bangsa yang majemuk ini dibuat dengan
dasar agama tertentu, seperti RUU Anti-Pornografi dan Pornoaksi
Badriyah Fayumi –
313