Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
tidak, apakah negara itu berbentuk kerajaan atau republik, tidak
menjadi persoalan jika negara itu berorientasi pada terwujudnya
hukum Allah yang universal tadi. Bahkan jika tanpa negara kita
bisa mewujudkan cita-cita Islam tadi, tidak masalah juga. Saya
kira, di situlah justru letak universalitas Islam.
Dengan penjelasan itu, apakah Anda ingin mengatakan bahwa negara
Indonesia sudah cukup dengan konstitusi sekarang, tanpa harus
mencantumkan Piagam Jakarta atau memasukkan aturan-aturan
yang bisa mendukung tegaknya negara Islam?
Saya berpikir konstitusi merupakan representasi suara masyarakat.
Konstitusi adalah kesepakatan. Jadi kalau masyarakatnya sepakat,
ya sudah. Konstitusi pun sifatnya tidak permanen seperti wahyu,
sehingga kalau dalam konteks masyarakat Aceh, misalnya, menghendaki
penegakan syariat Islam sebagai landasan hukum mereka,
silakan saja. Karena itu sudah menjadi kesepakatan bersama.
Bernegara pun dengan kesepakatan. Jika kemudian bangsa
Indonesia dengan berbagai pertimbangan yang matang dan arif,
khususnya dari para pendiri bangsa ini, bersepakat bahwa negara
ini bukan berdasarkan agama tertentu, maka kesepakatan tersebut
harus kita jaga demi keselamatan dan kemaslahatan bersama. Bukankah
menjaga kesepakatan adalah perintah agama juga?
Realitas masyarakat Indonesia adalah mayoritas Muslim yang
bisa hidup damai dalam perbedaan dan bisa menghargai minoritas.
Mayoritas Muslim Indonesia juga lebih memilih negara tidak
berdasarkan agama. Buktinya, sejak pemilu 1955 partai Islam juga
tidak pernah menang di parlemen. Sekarang pun jika partai-partai
Islam digabungkan tetap tidak bisa menyamai partai-partai na-
Badriyah Fayumi –
311