Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
Islam, tapi juga tidak terpisah sama sekali. Sila pertama Pancasila
dan pasal 29 UUD 1945 membuktikan hal itu.
Sekali lagi, dari segi doktrin tidak ada rujukan yang mengharuskan
umat Muslim mendirikan negara Islam. Andaikata ada
keharusan, tentu saja semua umat Islam Indonesia berdosa karena
sepakat dengan ideologi
Pancasila. Padahal kita tahu, Penerapan syariat Islam yang
itu adalah ijtihad kolektif seringkali muncul dan kemudian
para ulama kita yang tidak menimbulkan masalah, menurut saya,
diragukan lagi integritas dan berangkat dari paradigma dan tafsir
kapasitas keislamannya. Di syariat yang tidak benar. Ironisnya, ada
sisi lain kita juga melihat semacam anggapan umum bahwa
kalau sudah ada label syariah, itulah
dengan kasat mata banyak
satu-satunya kebenaran. Akibatnya
negara yang menyatakan diri
sesuatu yang sesungguhnya hanya
sebagai negara Islam justru
tafsir manusia akan menjadi hakim
tidak mengamalkan substansi
Islam seperti keadilan, per-
menimbulkan benturan antarsesama
kebenaran. Inilah yang seringkali
samaan, persaudaraan, penegakan
hukum, keterbukaan pihak yang merasa paling benar.
umat Islam sendiri. Karena ada
dan semangat islami lainnya. Semangat merasa paling benar ini
Negara-negara yang secara menjadi berbahaya jika kemudian
resmi berkonstitusi Islam diformalisasikan dalam bentuk perda
pun berbeda-beda sistem
atau undang-undang.
politik dan aplikasinya. Sekadar
contoh, ada model Arab Saudi yang monarkhi tertutup dan
sentralistik dengan raja sebagai kepala negara dan pemerintahannya.
Ada model Iran yang republik dengan pemerintahan dipimpin
oleh presiden. Ada juga model Malaysia yang berupa kerajaan
namun tidak sentralistik dan pemerintahan dipimpin oleh perdana
Badriyah Fayumi –
309