Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
ma. Pemikiran ini didasarkan pada pandangan bahwa untuk menjalankan
hukum Allah harus ada kekuasaan yang menjaminnya,
yakni negara. Selain itu fakta bahwa umat Islam pernah memiliki
pemerintahan Islam berabad-abad dalam bentuk khilâfah, juga
menjadi rujukan pendorong untuk mewujudkan kembali khilâfah
Islamiyah. Kedua, pemikiran sekular, yaitu sebagai antitesis terhadap
konsep negara pertama. Hal ini didasarkan pada pandangan
bahwa bentuk negara adalah urusan dunia yang bersifat “insâniyah”,
temporal dan relatif, sehingga menjadi urusan manusia untuk
memikirkannya sesuai kebutuhannya masing-masing. Sementara
agama bersifat tetap, “ilâhiyah”, abadi dan pasti. Oleh karena itu
menyatukan agama dengan negara adalah menurunkan ketinggian
dan keabadian agama itu sendiri. Sebaliknya, memisahkan keduanya
lebih untuk menjaga agama yang suci agar tidak terseret
dalam arus politik kekuasaan yang seringkali kotor dan jahat. Di
samping itu fakta sejarah menunjukkan bahwa negara teokratis
dalam bentuk khilâfah-khilâfah setelah khulafaurrasyidin pada kenyataanya
sangat elitis (kesultanan berdasar keturunan) dan juga
banyak melahirkan ketidakadilan dengan mengatasnamakan agama.
Jika demikian, maka harus dipisahkan antara negara dan agama.
Ketiga, pemikiran yang mengakui bahwa agama dan negara adalah
dua hal yang berbeda namun keduanya tidak bisa dipisahkan
sama sekali. Negara adalah urusan kontrak sosial masyarakat, agama
adalah wahyu Tuhan yang menjadi sumber nilai masyarakat
yang melakukan kontrak sosial, sehingga agama dengan sendirinya
menjadi sumber nilai negara juga.
Apa yang terjadi di Indonesia saat ini, dengan menjadikan Pancasila
sebagai ideologi negara, merepresentasikan cara pandang yang
ketiga. Jadi, agama dan negara tidak menyatu, dalam arti negara
308
– Membela Kebebasan Beragama (Buku 1)