Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
Saya kira reaksi kita, baik yang pro maupun yang kontra, terhadap
perda syariah tidak proporsional. Saya sendiri tidak pernah
melihat bahwa peraturan daerah itu disebut perda syariah. Bahkan,
di tingkat nasional pun tidak disebut demikian (misalnya,
UU Syariah). Kalau di tingkat nasional saja ada undang-undang
yang mempunyai warna agama, mengapa kini yang dipersoalkan
hanya UU di tingkat daerah, mengapa UU di tingkat nasional tidak?
Di tingkat nasional ada
UU Peradilan Agama, UU
Meskipun bukan satu-satunya, hukum
Zakat, UU Haji, dan lainnya.
Mengapa undang-un-
tatanan dalam bernegara bisa dijamin
harus tegak terlebih dahulu. Sehingga
dang yang di tingkat pusat keberadaannya. Tanpa itu, hanya
tidak disikapi sebagaimana akan terjadi kekacauan. Kebebasan
yang di tingkat daerah. Saya memerlukan landasan hukum.
melihat ada kecenderungan Dengan itu, negara bisa menjadi buffer
dari sebagian masyarakat secara
apriori menamakan per-
(penyangga) jika terjadi bentrokan
antar-kepentingan.
da di daerah dengan perda
syariah, dan peraturan itu harus ditentang. Tapi anehnya bukan
karena isinya, melainkan karena dianggap membawa nama-nama
agama tertentu, yaitu Islam. Sampai di situ saya tidak paham.
Mestinya kita menentang suatu peraturan atau undang-undang
itu karena substansinya, dari manapun undang-undang itu berasal,
dan apapun namanya. Kalau substansinya tidak adil harus ditolak.
Misalnya Perda Tangerang. Banyak orang meributkan karena
perda itu diterapkan tidak proporsional. “Ada seorang perempuan
(guru) yang berdiri di pinggir jalan melebihi jam 9 malam kemudian
ditangkap polisi.” Bagi saya, itu bukan perda syariah, melainkan
perda tidak bagus, karenanya harus ditolak. Tapi, mestinya
Bahtiar Effendy –
293