Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
mencontoh cara Soeharto dalam membatasi partai politik. Karena
itu, mestinya, batasan itu berangkat dari dalam diri masing-masing.
Kalau kita merasa tidak cocok menjadi ketua parpol, atau
kalau kita ingin membuat parpol sementara kita tidak yakin akan
banyak yang mau ikut, maka sebaiknya kita sadar untuk tidak
mendirikan parpol.
Liberalisme mengedepankan terjaminnya civil rights (lebih dari sekadar
hak bersuara) dan civil liberties. Namun, persis pada titik itu
juga liberalisme dinilai buruk oleh beberapa kalangan di negeri ini,
bahkan dianggap sebagai haram. Bagaimana Anda sendiri memaknai
liberalisme?
Liberalisme jelas sarat makna. Masing-masing pihak bisa punya
pemahaman sendiri. Bagi saya, sepanjang orang masih memegang
teguh pada fundamen agama, liberalisme tidak menjadi persoalan.
Bahkan bisa memperkaya pandangan keagamaan kita. Lain lagi soalnya,
jika liberalisme justru mendorong kita untuk meninggalkan
fundamen, dasar, atau yang pokok dalam agama.
Persoalannya, negara justru abai dengan kewajibannya mewujudkan
civil rights dan civil liberties. Lantas, apa yang mesti dilakukan pemerintah
dan warga negara agar kebebasan tetap terjamin, keamanan
terpelihara, dan kesejahteraan terwujud?
Meskipun bukan satu-satunya, hukum harus tegak terlebih dahulu.
Sehingga tatanan dalam bernegara bisa dijamin keberadaannya.
Tanpa itu, hanya akan terjadi kekacauan. Kebebasan memerlukan
landasan hukum. Dengan itu, negara bisa menjadi buffer (penyangga)
Bahtiar Effendy –
289