Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project
Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project
–Democracy Project– Konsolidasi demokrasi lebih merupakan wilayah sosial dan politik ketimbang agama. Namun dalam konteks keindonesiaan, selama tidak menimbulkan gejolak pertentangan di masyarakat, akomodasi parsial terhadap agama oleh negara masih sangat dibutuhkan. Untuk itu ketidakefektifan negara, lantaran selama ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya, harus segera dibenahi dengan memfokuskan penegakan hukum. Di situ negara berperan mengelola perbedaan dan menjadi penyangga (buffer) manakala terjadi benturan antar-kepentingan. Demokratisasi juga meniscayakan civil society yang berlaku sebagai counter balancing—dalam kerangka kerja sama, tanpa harus berhadap-hadapan dengan negara—atas intervensi berlebihan negara terhadap masyarakat. Maka sepatutnya pintu komunikasi, negosiasi, dan perdebatan yang lebih baik senantiasa terbuka. 272 – Membela Kebebasan Beragama (Buku 1)
–Democracy Project– Bagaimana pandangan Anda terhadap sekularisme di Indonesia? Mungkinkah gagasan ini diterapkan? Saya kira sekularisme dalam pengertian pemisahan antara agama dan negara secara mutlak tidak mungkin diterapkan di Indonesia. Kalau kita ingin membangun Indonesia, menururt saya, sekularisme bukanlah jawaban yang tepat. Sebab, sejarah kita berbeda dengan sejarah perkembangan agama-agama di daerah lain. Kita tidak bisa memandang rendah yang dilakukan oleh Soekarno, Hatta, Natsir dan para founding fathers kita terdahulu. Mereka telah berpikir dan bekerja secara sangat serius sampai kemudian menemukan bahwa negara agama atau negara sekular tidak mungkin diterapkan di Indonesia. Bagi saya, pandangan-pandangan sekularisme bukanlah jawaban bagi problem masyarakat Indonesia. Di sisi lain, meskipun usaha memperjuangkan sekularisme masih sering dilakukan, masih ditemukan sikap-sikap yang tidak konsisten pada golongan yang memperjuangkannya. Mereka yang ketika berada di luar negara mempunyai pandangan sekular – agama tidak boleh dibawa ke ranah publik – setelah masuk ke dalam lingkaran negara, mereka justru kehilangan keberanian untuk terus memperjuangkan pandangan-pandangan tersebut. Kita tahu bahwa Abdurrahman Wahid (Gus Dur) merupakan salah seorang yang berada di garis terdepan dalam menyuarakan pemisahan antara agama dan negara. Ketika berada di luar pemerintahan, Gus Dur sering berpidato mengkampanyekan pandangan seperti ini. Ia berpandangan bahwa antara agama dan negara harus dipisahkan. Tapi, ketika menjadi presiden, Gus Dur pun kehilangan ketegaran untuk menerapkan pandangan yang sebelumnya kerap disuarakan. Buktinya, ketika menjadi presiden, Gus Dur merasa tidak perlu membubarkan Departemen Agama, atau mengalihfungsikan Masjid Baiturrahim yang Bahtiar Effendy – 273
- Page 305 and 306: -Democracy Project- yang melanggar
- Page 307 and 308: -Democracy Project- Sekali demokras
- Page 309 and 310: -Democracy Project- Namun demiki-an
- Page 311 and 312: -Democracy Project- mereka dengan n
- Page 313 and 314: -Democracy Project- Pancasila. Jadi
- Page 315 and 316: -Democracy Project- mengembangkan d
- Page 317 and 318: -Democracy Project- kuat, maka pemb
- Page 319 and 320: -Democracy Project- pat cela-cela d
- Page 321 and 322: -Democracy Project- lai-nilai Islam
- Page 323 and 324: -Democracy Project- Hal yang serupa
- Page 325 and 326: -Democracy Project- sebagai capaian
- Page 327 and 328: -Democracy Project- Kalau membaca b
- Page 329 and 330: -Democracy Project- rangkali ada pe
- Page 331 and 332: -Democracy Project- Tidak otomatis
- Page 333 and 334: -Democracy Project- atau instansi p
- Page 335 and 336: -Democracy Project- ke wilayah poli
- Page 337 and 338: -Democracy Project- yang sesungguhn
- Page 339 and 340: -Democracy Project- orang-orang pen
- Page 341 and 342: -Democracy Project- diyah. Ketika p
- Page 343 and 344: -Democracy Project- lam hal ini, sa
- Page 345 and 346: -Democracy Project- berkenaan denga
- Page 347 and 348: -Democracy Project- penjara yang ma
- Page 349 and 350: -Democracy Project- Islam yang emos
- Page 351 and 352: -Democracy Project- belakangan ini
- Page 353 and 354: -Democracy Project- Pemihakan terha
- Page 355: -Democracy Project- Percakapan deng
- Page 359 and 360: -Democracy Project- tidak bermaksud
- Page 361 and 362: -Democracy Project- rhum), semua it
- Page 363 and 364: -Democracy Project- simbol kapitali
- Page 365 and 366: -Democracy Project- kalau agama tid
- Page 367 and 368: -Democracy Project- Banyak kalangan
- Page 369 and 370: -Democracy Project- Kalau persoalan
- Page 371 and 372: -Democracy Project- saja memakai pe
- Page 373 and 374: -Democracy Project- mencontoh cara
- Page 375 and 376: -Democracy Project- stansi pemikira
- Page 377 and 378: -Democracy Project- Saya kira reaks
- Page 379 and 380: -Democracy Project- Mereka berjuang
- Page 381 and 382: -Democracy Project- laupun mereka s
- Page 383 and 384: -Democracy Project- liki pandangan
- Page 385 and 386: -Democracy Project- Mereka seringka
- Page 387 and 388: -Democracy Project- didasarkan atas
- Page 389 and 390: -Democracy Project- Agama menjiwai
- Page 391 and 392: -Democracy Project- bisa mengatakan
- Page 393 and 394: -Democracy Project- Islam, tapi jug
- Page 395 and 396: -Democracy Project- tidak, apakah n
- Page 397 and 398: -Democracy Project- hadap khalifah-
- Page 399 and 400: -Democracy Project- dak. Islam berp
- Page 401 and 402: -Democracy Project- ngan perempuan
- Page 403 and 404: -Democracy Project- Mu’tazilah be
- Page 405 and 406: -Democracy Project- juga tidak pern
–<strong>Democracy</strong> <strong>Project</strong>–<br />
Konsolidasi demokrasi lebih merupakan wilayah sosial dan politik<br />
ketimbang agama. Namun dalam konteks keindonesiaan,<br />
selama tidak menimbulkan gejolak pertentangan di masyarakat,<br />
akomodasi parsial terhadap agama oleh negara masih sangat<br />
dibutuhkan. Untuk itu ketidakefektifan negara, lantaran selama<br />
ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya, harus segera dibenahi<br />
dengan memfokuskan penegakan hukum. Di situ negara berperan<br />
mengelola perbedaan dan menjadi penyangga (buffer) manakala<br />
terjadi benturan antar-kepentingan. Demokratisasi juga<br />
meniscayakan civil society yang berlaku sebagai counter balancing—dalam<br />
kerangka kerja sama, tanpa harus berhadap-hadapan<br />
dengan negara—atas intervensi berlebihan negara terhadap<br />
masyarakat. Maka sepatutnya pintu komunikasi, negosiasi, dan<br />
perdebatan yang lebih baik senantiasa terbuka.<br />
272<br />
– <strong>Membela</strong> <strong>Kebebasan</strong> <strong>Beragama</strong> (Buku 1)