Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project
Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project
–Democracy Project– menonjol tertentu dalam perkembangan (kemajuan dan kemerosotan) kebebasan beragama dalam periode yang sedang dilaporkan. Catatan tentang Indonesia dari Dua Laporan Apa yang bisa dipelajari dari kedua laporan di atas untuk penulisan laporan tentang kebebasan beragama di Indonesia? Kami mencatat empat hal pokok. Pertama, kedua laporan di atas, terutama laporan Center for Religious Freedom, patut ditiru karena kesediaannya untuk berkata apa adanya mengenai keadaan kebebasan beragama satu negara, dengan antara lain menyeimbangkan laporan perkembangan yang negatif maupun positif. Kedua laporan ini dengan lugas dan langsung berbicara tentang kebebasan beragama dalam berbagai seginya. Kedua, kami memandang bahwa ketiga dimensi dalam laporan Center for Religious Freedom – regulasi pemerintah, favoritisme pemerintah, dan regulasi sosial – menawarkan kategori-kategori paling discrete untuk mengukur kebebasan beragama. Hanya saja, dalam konteks Indonesia, kami memandang bahwa dimensi favoritisme pemerintah sulit untuk diterapkan di sini, karena tolok ukur yang digunakan untuk mengukur dimensi ini sangat konkret, yakni seberapa adil distribusi subsidi yang diberikan pemerintah pada kelompok-kelompok agama. Sejauh ini, yang diterapkan di Indonesia adalah prinsip keadilan proporsional, di mana mayoritas Muslim memperoleh keistimewaan tertentu dari pemerintah. 11 Se- 11 Selain prinsip keadilan proporsional, dikenal pula prinsip keadilan distributif, di mana masing-masing kelompok agama memperoleh bagian subsidi yang sama dari pemerintah. xxxiv – Membela Kebebasan Beragama (Buku 1)
–Democracy Project– lama penerapan ini tidak menimbulkan debat nasional yang berarti dan kebijakan yang melandasinya diubah, penggunaan dimensi favoritisme negara menjadi kurang relevan di Indonesia, karena dimensi itu kurang menggambarkan perkembangan kebebasan beragama di Indonesia. 12 Ketiga, kami berpandangan bahwa baik aspek kualitatif maupun kuantitatif laporan akan sama-sama bermanfaat. Itu sebabnya, selain memaparkan perkembangan yang ada secara umum, laporan kami juga akan menganalisis perkembangan itu dari berbagai segi: sebaran menurut wilayah tertentu, pelaku dan korban, isu-isu yang menonjol, dan seterusnya. Untuk kepentingan yang terakhir, analisis kuantitatif atas dasar kategori yang tegas akan sangat membantu. Akhirnya, keempat, belajar dari laporan Center for Religious Freedom, menarik juga untuk memikirkan kemungkinan membuat ranking kualitas kebebasan beragama di antara berbagai wilayah di Indonesia. Ini sangat dimungkinkan karena Indonesia dicirikan antara lain oleh terkonsentrasinya pemeluk agama tertentu di wilayah tertentu. Dengan begitu kita bisa menilai bahwa jangan-jangan hambatan untuk membangun rumah ibadah tidak saja dialami oleh umat Kristen di Jawa, tetapi juga oleh umat Islam di daerah seperti Menado, Sulawesi Utara, misalnya. 12 Walaupun data statistik keagamaan di Indonesia layak dipertanyakan keabsahannya, tidak dapat disangkal bahwa terdapat perbedaan proporsi antara agama mayoritas yang dipeluk masyarakat (Islam) dengan agama-agama lain. Berdasarkan Sensus BPS 1990 dan Supas BPS 2005, Islam merupakan agama yang dipeluk oleh mayoritas masyarakat Indonesia: 87.20% (1990) dan naik menjadi 88.58% (2005). Lihat Tabel I laporan CRCS (2008: 2). Membela Kebebasan Beragama: Catatan Pengantar – xxxv
- Page 1 and 2: Cover menyusul, lupa bawa file nya
- Page 3 and 4: -Democracy Project- MEMBELA KEBEBAS
- Page 5 and 6: -Democracy Project- Daftar Isi Ucap
- Page 7 and 8: -Democracy Project- Membela Kebebas
- Page 9 and 10: -Democracy Project- Zainani, Moh. H
- Page 11 and 12: -Democracy Project- Membela Kebebas
- Page 13 and 14: -Democracy Project- Jaminan Kebebas
- Page 15 and 16: -Democracy Project- Begitu juga, ay
- Page 17 and 18: -Democracy Project- eksekutif (pres
- Page 19 and 20: -Democracy Project- Konteks Mutakhi
- Page 21 and 22: -Democracy Project- UU tersebut aca
- Page 23 and 24: -Democracy Project- menentukan hing
- Page 25 and 26: -Democracy Project- aturan Pemerint
- Page 27 and 28: -Democracy Project- ini, yang merup
- Page 29 and 30: -Democracy Project- pok itu, bebera
- Page 31 and 32: -Democracy Project- Laporan Center
- Page 33: -Democracy Project- Dimensi ketiga
- Page 37 and 38: -Democracy Project- laporan ini dap
- Page 39 and 40: -Democracy Project- 1. Laporan kebe
- Page 41 and 42: -Democracy Project- penting yang ha
- Page 43 and 44: -Democracy Project- Bibliografi Ali
- Page 45 and 46: -Democracy Project- Simandjuntak, M
- Page 47 and 48: -Democracy Project- Indonesia merup
- Page 49 and 50: -Democracy Project- sering berbuah
- Page 51 and 52: -Democracy Project- buku ini, dan m
- Page 53 and 54: -Democracy Project- lah sebenarnya
- Page 55 and 56: -Democracy Project- Saya kira perbe
- Page 57 and 58: -Democracy Project- lebih toleran.
- Page 59 and 60: -Democracy Project- karena berpikir
- Page 61 and 62: -Democracy Project- Menjelaskan ada
- Page 63 and 64: -Democracy Project- Pluralisme pada
- Page 65 and 66: -Democracy Project- menyertai perad
- Page 67 and 68: -Democracy Project- kontekstual. Ha
- Page 69 and 70: -Democracy Project- bisa menjadi ko
- Page 71 and 72: -Democracy Project- memisahkan anta
- Page 73 and 74: -Democracy Project- penting diperha
- Page 75 and 76: -Democracy Project- Seberapa banyak
- Page 77 and 78: -Democracy Project- pok Islam garis
- Page 79 and 80: -Democracy Project- indeks mengenai
- Page 81 and 82: -Democracy Project- ekslusif dan in
- Page 83 and 84: -Democracy Project- nik dan relasi
–<strong>Democracy</strong> <strong>Project</strong>–<br />
lama penerapan ini tidak menimbulkan debat nasional yang berarti<br />
dan kebijakan yang melandasinya diubah, penggunaan dimensi<br />
favoritisme negara menjadi kurang relevan di Indonesia, karena<br />
dimensi itu kurang menggambarkan perkembangan kebebasan<br />
beragama di Indonesia. 12<br />
Ketiga, kami berpandangan bahwa baik aspek kualitatif maupun<br />
kuantitatif laporan akan sama-sama bermanfaat. Itu sebabnya,<br />
selain memaparkan perkembangan yang ada secara umum,<br />
laporan kami juga akan menganalisis perkembangan itu dari berbagai<br />
segi: sebaran menurut wilayah tertentu, pelaku dan korban,<br />
isu-isu yang menonjol, dan seterusnya. Untuk kepentingan yang<br />
terakhir, analisis kuantitatif atas dasar kategori yang tegas akan<br />
sangat membantu.<br />
Akhirnya, keempat, belajar dari laporan Center for Religious<br />
Freedom, menarik juga untuk memikirkan kemungkinan membuat<br />
ranking kualitas kebebasan beragama di antara berbagai wilayah<br />
di Indonesia. Ini sangat dimungkinkan karena Indonesia dicirikan<br />
antara lain oleh terkonsentrasinya pemeluk agama tertentu di wilayah<br />
tertentu. Dengan begitu kita bisa menilai bahwa jangan-jangan<br />
hambatan untuk membangun rumah ibadah tidak saja dialami<br />
oleh umat Kristen di Jawa, tetapi juga oleh umat Islam di<br />
daerah seperti Menado, Sulawesi Utara, misalnya.<br />
12<br />
Walaupun data statistik keagamaan di Indonesia layak dipertanyakan<br />
keabsahannya, tidak dapat disangkal bahwa terdapat perbedaan proporsi antara<br />
agama mayoritas yang dipeluk masyarakat (Islam) dengan agama-agama lain. Berdasarkan<br />
Sensus BPS 1990 dan Supas BPS 2005, Islam merupakan agama yang<br />
dipeluk oleh mayoritas masyarakat Indonesia: 87.20% (1990) dan naik menjadi<br />
88.58% (2005). Lihat Tabel I laporan CRCS (2008: 2).<br />
<strong>Membela</strong> <strong>Kebebasan</strong> <strong>Beragama</strong>: Catatan Pengantar –<br />
xxxv