Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
memakai celana pendek, kecuali SD. Atau, perda yang mewajibkan
pegawai atau calon pegawai untuk bisa membaca al-Quran.
Yang keempat adalah perda-perda yang murni syariah, seperti terlihat
dalam qanun-qanun di Aceh, yang memang memiliki otonomi
khusus untuk menjalankan hukum syariat Islam. Saya belum tahu
terdapat perda syariah yang betul-betul murni syariah di daerah-daerah
lain di luar Aceh. Lagi-lagi, belum pernah saya melihat hal tersebut
secara substantif, walaupun mungkin pernah ada hukum rajam
yang dilakukan Laskar Jihad atas pelaku zina di Ambon, atau hukuman
cambuk di Bulukumba; tetapi keduanya kasus isolatif; dan
saya melihat belum ada gejala daerah lain akan mengadopsi dan
memberlakukan hukuman seperti itu. Jadi, kalaupun misalnya ada
perda syariah yang berkenaan dengan masalah-masalah jinâyah, itu
kasusnya masih isolatif. Terkecuali untuk bagian Aceh, sebab itu
merupakan kasus khusus karena berkaitan dengan paket otonomi
khusus. Kita tidak bisa melihatnya sebagai semata perda, tetapi
sebagai hasil keputusan politik nasional.
Setujukah Anda apabila nilai-nilai atau semangat Islam dijadikan
hukum positif atau dilegal-formalkan?
Hal-hal yang yang terkait dengan nilai-nilai agama yang tidak
cocok dengan konteks nasional, tidak bisa dilegal-formalkan, seperti
hukum hudûd. Syariah sendiri cakupannya begitu luas dan
sebagian sudah diadopsi ke dalam UU nasional atau sudah menjadi
salah satu sumber hukum di Indonesia. Misalnya UU Perkawinan
tahun 1974 pada dasarnya mempertimbangkan ketentuan syariah
atau fikih tentang perkawinan, berdasarkan kitâb munâkahât yang
kemudian dinasionalisasikan. Begitu pula ketentuan syariah yang
260
– Membela Kebebasan Beragama (Buku 1)