Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
lam hal ini, saya memandang ada beberapa macam kategori untuk
menjelaskan perda-perda seperti itu. Yang pertama, perda-perda yang
sesungguhnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan syariah.
Perda-perda yang bertujuan untuk mengurangi dan menghadapi
pelacuran, memerangi narkoba, kriminalitas dan sebagainya sebenarnya
tidak mengacu pada syariah, sebab tidak ada rujukannya
pada ketentuan syariah atau fikih. Tetapi, memang secara substantif
terdapat kecocokan antara isi perda-perda itu dengan substansi
syariah atau fikih yang menetapkan ketentuan agama yang sangat
keras terhadap pelacuran, minuman keras, dan terhadap hal-hal
yang memabukkan yang dapat merusak akal sehat seperti narkoba.
Adanya kecocokan tersebut lantas oleh masyarakat disebut sebagai
perda syariah. Padahal, sebenarnya itu bukanlah perda syariat Islam.
Terdapat begitu banyak perda seperti itu, dan kita tidak bisa
serta-merta menyebutnya sebagai perda syariat Islam.
Yang kedua, perda yang bertujuan untuk meningkatkan kesalehan
atau moralitas. Aturan-aturan tersebut lebih terkait pada
cara berpakaian dan adab sehari-hari yang harus dipatuhi di ruang
publik, instansi pemerintahan. Dalam hal ini misalnya pewajiban
memakai jilbab bagi perempuan Muslim, memakai baju koko
bagi laki-laki pada hari Jumat dan sebagainya. Perda-perda semacam
ini menurut pendapat saya lebih tepat menyebutnya sebagai
bukan perda syariah, melainkan perda yang lebih terkait dengan
peningkatan moralitas dan akhlak.
Yang ketiga, perda-perda yang bernuansa syariah seperti perdaperda
yang mewajibkan anak sekolah mengenakan pakaian muslimah
sepanjang hari setiap mereka sekolah, sebagaimana diberlakukan
walikota Padang; setiap anak sekolah harus memakai jilbab dan
pakaian seragam busana muslimah dan untuk laki-laki tidak boleh
Azyumardi Azra –
259