Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
berdasarkan tiga dimensi pembatasan atau pelanggaran kebebasan
beragama. Tiga dimensi ini, yang pertama kali dikembangkan oleh
Brian Grim dan Roger Finke (2006), dianggap mampu untuk diterapkan
secara universal.
Dimensi pertama adalah regulasi negara, undang-undang dan
peraturan pemerintah, yang membatasi kebebasan beragama. Dalam
dimensi ini, yang disoroti bukan saja apakah undang-undang
atau peraturan negara menghormati kebebasan beragama, tapi juga
apakah undang-undang atau peraturan itu dijalankan. Yang juga
disoroti adalah apakah pemerintah turut campur dalam mengatur
kebebasan seseorang beribadah, berorganisasi, berdakwah, dan
lainnya.
Dimensi kedua adalah pengistimewaan atau favoritisme pemerintah
terhadap kelompok-kelompok agama tertentu. Dimensi ini
seringkali kurang diperhatikan, karena hal itu sudah dianggap “natural,”
given, di satu konteks nasional tertentu. Pengistimewaan ini
melibatkan, dalam istilah ekonomi, sanksi-sanksi “positif” tertentu,
di mana perlakuan khusus atas kelompok-kelompok agama tertentu
mengakibatkan meningkatnya kebebasan kelompok-kelompok itu
dengan ongkos – artinya, makin merosotnya – kebebasan kelompok-kelompok
agama lainnya. Salah satu bentuk pengistimewaan
itu adalah bahwa kelompok-kelompok tersebut memperoleh dana
publik atau keringanan pajak untuk pembangunan atau pengurusan
tempat ibadah, pendidikan, dan lainnya.
pengertian: (1) Kebebasan badan atau organisasi tertentu, atau rumah ibadah,
lembaga-lembaga agama, dan seterusnya, bukan individual; dan (2) Kebebasan
seseorang di dalam menjalankan praktik-praktik agama – beribadah, berpakaian,
berdakwah, dan lain sebagainya.
xxxii
– Membela Kebebasan Beragama (Buku 1)