07.06.2015 Views

Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

–<strong>Democracy</strong> <strong>Project</strong>–<br />

mereka dengan negara, dalam kaitannya dengan pelanggar hukum<br />

positif yang berlaku pada kehidupan berbangsa dan bernegara.<br />

Bagaimana Anda memaknai konsep “negara Madinah”, yang oleh<br />

beberapa kalangan Islam dengan serta-merta ditafsirkan bahwa Islam<br />

sudah mengatur segala persoalan kehidupan, privat dan publik.<br />

Oleh karena itu, merujuk pada negara Madinah, mereka menuntut<br />

agar nilai-nilai Islam yang dianggapnya paling sempurna diterapkan<br />

secara formal sebagai hukum positif, ketimbang nilai-nilai lain yang<br />

sekular dan, terlebih lagi, dari Barat atau agama lainnya?<br />

Sebenarnya saya lebih suka memakai istilah “negara keadilan”.<br />

Sebab, pada dasarnya yang dinamakan dawlah islâmiyah tidak ada<br />

baik dalam al-Quran, al-Sunnah, ataupun literatur klasik Islam.<br />

Perdebatan dan istilah tentang dawlah islâmiyah baru disebut-sebut<br />

oleh para pemikir Muslim pada permulaan abad ke-20 sebagai<br />

reaksi terhadap dominasi imperialisme Barat, sekaligus juga respon<br />

atas konsep nation-state yang kebetulan juga lahir di Barat. Lantas<br />

umat Islam mencoba mencari alternatif yang ideal, yang hingga<br />

sekarang belum ketemu juga.<br />

Apabila membaca tulisan-tulisan Rasyid Ridla yang mencoba<br />

merumuskan konsep negara Islam, maka sebagai hasil pemikiran<br />

patut untuk dihargai, namun untuk disimpulkan sebagai ijtihad<br />

yang paling sahih, konsep tersebut sangat dipertanyakan kelayakannya,<br />

baik secara konseptual ataupun faktual. Padahal, sebagai hasil<br />

sebuah pemikiran, hal itu tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya<br />

bahan rujukan yang paling benar. Dalam kaidah ushûl al-fiqh<br />

ditegaskan bahwa ijtihad bersifat relatif. Jadi, ijtihad sebagai dasar<br />

keputusan atau ketentuan yang datang belakangan tidak bisa meng-<br />

Ahmad Syafii Maarif –<br />

227

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!