Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
Bagaimana Anda melihat fenomena radikalisme agama di Indonesia
secara lebih luas? Upaya seperti apa yang harus dilakukan civil society,
di samping juga pemerintah, untuk bisa menjadikan hubungan yang
toleran dan ideal antarwarga dan komunitas agama yang berbeda?
Secara ideal kita harus bertarung melawan arus radikalisasi dan
konservatisme. Dan, kalau perlu, kita memperebutkan posisi-posisi
politik. Jadi, sekarang, kita sudah berada pada kondisi riil dalam
konteks perebutan posisi dengan mereka (kaum radikal). Kalau
kita bisa mengambil posisi presiden, misalnya, kita bisa melakukan
idealisme yang kita yakini, atau paling tidak mengimbangi
gerakan mereka. Tetapi harus presiden yang mandiri dan berani.
Tidak seperti presiden sekarang yang, maaf, hanya casing-nya saja
yang kelihatan tapi tidak punya wibawa apapun. Kalau di lokal,
yang menentukan adalah perebutan posisi Gubernur dan Bupati.
Dari gambar yang saya tunjukkan tadi terlihat bahwa silent majority
pada akhirnya sangat bergantung pada pemerintah. Sementara
pemerintah memiliki kecenderungan tidak berani menghadapi
kelompok radikal itu. Tentu ada jangka panjang, misalnya pendidikan
dan review terhadap berbagai aturan perundangan yang saling
bertentangan. Tapi yang paling riil untuk menjadi kekuatan
mainstream sekarang, menurut saya, adalah perebutan kekuatan
politik itu. Misalnya, sekarang Departemen Pertanian itu praktis
sudah menjadi milik PKS. Dari atas sampai bawah, semua program
yang ditawarkan kepada rakyat menggunakan label PKS. Karena
menterinya berasal dari PKS.
Belum lama ini saya berkunjung ke sebuah kampung yang kebetulan
mayoritas warganya adalah warga NU dan pemilih PKB.
Sementara kampung tetangganya adalah mereka yang mayoritas
memilih PKS. Sedangkan Walikotanya berasal dari PKS. Satu hal
206
– Membela Kebebasan Beragama (Buku 1)