Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project
Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project
–Democracy Project– ada orang yang berpandangan sekular mengancam akan membunuh yang fundamentalis pun, misalnya, juga harus diperlakukan sama. Inti ajaran liberalisme adalah menciptakan iklim masyarakat yang setara, adil, dan bebas. Di situ, negara berdiri netral dan memiliki kewajiban generik untuk melindungi, menjamin, dan memenuhi hakhak sipil. Tetapi resistensi terhadap paham ini sangatlah kuat. Menurut Anda, bentuk liberalisme seperti apakah yang bisa diterapkan di negara ini? Saya sepakat dengan definisi liberalisme seperti yang Anda sebutkan. Bagi saya, liberalisme model itu tidak sama dengan liberalisme dalam arti ideologi. Liberalisme artinya orang bebas mengemukakan pendapat, tapi dalam waktu yang bersamaan negara juga harus menjamin kebebasan orang tersebut. Misalnya, untuk berpolitik tentunya harus ada partai politik, maka pemerintah pun membentuk UU Partai Politik. Di situ kita sudah benar. Seseorang tidak diperbolehkan berbicara semau sendiri, tetapi harus berdasar pada aturan. Untuk kesempatan berusaha diadakan aturan usaha yang adil dan sebagainya. Itulah liberalisme. Masalahnya, apakah perundang-undangan yang kita punyai sekarang sudah menjamin hak-hak setiap orang atau belum. Kalau dalam hal politik saya bisa sepakat bahwa UU kita telah memfasilitasi hal itu, meskipun partai politik belum mampu berbuat maksimal. Tapi yang saya prihatinkan adalah soal ekonomi. Dalam refleksi saya, negara kita hampir sudah terlalu dikuasai oleh modal besar dan modal asing. Mestinya, pemerintah punya strategi khusus untuk menangani hal ini. Memang kita tidak bisa menolak 202 – Membela Kebebasan Beragama (Buku 1)
–Democracy Project– globalisasi, tapi kita bisa melindungi rakyat dari efek negatif globalisasi. Misalnya, harga pertanian harus dijamin agar petani punya standar hidup yang normal, sehingga masyarakat bisa hidup layak. Yang terjadi sekarang, menurut saya, adalah terlalu bergantungnya pemerintah pada modal asing. Dan, yang lebih tragis, sebagian orang dalam pemerintahan hanya menjadi calo modal asing itu. Jadi, mereka memakan hasil ‘memeras darah rakyat’ melalui permainan percaloan itu. ICCPR yang telah diratifikasi Indonesia kerap tercederai oleh tindakan negara yang melakukan persekusi sepihak demi turut menjaga kemurnian pokok-pokok ajaran Islam mainstream. Bagaimana pendapat Anda? Dengan meratifikasi ICCPR, mestinya pemerintah harus menjamin hak dan kebebasan setiap individu secara sama. Dalam hal ini, menurut saya, masih ada beberapa hal yang belum tuntas dilakukan oleh pemerintah. Pertama, menghapus UU yang bertentangan dengan konstitusi dan implementasi HAM. Kedua, pemerintah tidak berhasil melindungi masyarakat tertentu yang kebebasannya terancam, baik kebebasan berpendapat, berpikir, maupun kebebasan beragama. Kalau pemerintah memang punya kehendak untuk menegakkan hal itu tapi tidak bisa merealisasikannya karena kesulitan-kesulitan tertentu, mungkin masih bisa dipahami. Misalnya ada demonstrasi besar-besaran tapi tenaga yang dimiliki pemerintah terbatas, maka kealpaan dalam penanganannya menjadi bisa dimaklumi. Tapi, bagi saya, permasalahan di sini adalah pemerintah tidak punya kebijak- Ahmad Suaedy – 203
- Page 235 and 236: -Democracy Project- lalu ke dunia s
- Page 237 and 238: -Democracy Project- agar penafsiran
- Page 239 and 240: -Democracy Project- Dalam konteks k
- Page 241 and 242: -Democracy Project- dilakukan oleh
- Page 243 and 244: -Democracy Project- itu juga. Hanya
- Page 245 and 246: -Democracy Project- an mutlak. Tapi
- Page 247 and 248: -Democracy Project- tahu dan menger
- Page 249 and 250: -Democracy Project- Perguruan Tingg
- Page 251 and 252: -Democracy Project- al-kitâb. Mala
- Page 253 and 254: -Democracy Project- Melaksanakan sy
- Page 255 and 256: -Democracy Project- sini dalam peng
- Page 257 and 258: -Democracy Project- Kalau soal mode
- Page 259 and 260: -Democracy Project- Kedua, NU jadi
- Page 261 and 262: -Democracy Project- menjadikan khal
- Page 263 and 264: -Democracy Project- Bagaimana sikap
- Page 265 and 266: -Democracy Project- al-qisth (Wahai
- Page 267 and 268: -Democracy Project- liknya orang ya
- Page 269 and 270: -Democracy Project- Merebaknya pelb
- Page 271 and 272: -Democracy Project- di sekolah nege
- Page 273 and 274: -Democracy Project- masyarakat (mas
- Page 275 and 276: -Democracy Project- politik yang be
- Page 277 and 278: -Democracy Project- gemoni, meskipu
- Page 279 and 280: -Democracy Project- tangan dengan k
- Page 281 and 282: -Democracy Project- Saya setuju pen
- Page 283 and 284: -Democracy Project- aturan-aturan a
- Page 285: -Democracy Project- Kalau impeach i
- Page 289 and 290: -Democracy Project- bih kecil, namu
- Page 291 and 292: -Democracy Project- yang mengherank
- Page 293 and 294: -Democracy Project- Jadi persoalann
- Page 295 and 296: -Democracy Project- kan dari sejara
- Page 297 and 298: -Democracy Project- saat bank syari
- Page 299 and 300: -Democracy Project- bukan persoalan
- Page 301 and 302: -Democracy Project- Pluralisme yang
- Page 303 and 304: -Democracy Project- upaya purifikas
- Page 305 and 306: -Democracy Project- yang melanggar
- Page 307 and 308: -Democracy Project- Sekali demokras
- Page 309 and 310: -Democracy Project- Namun demiki-an
- Page 311 and 312: -Democracy Project- mereka dengan n
- Page 313 and 314: -Democracy Project- Pancasila. Jadi
- Page 315 and 316: -Democracy Project- mengembangkan d
- Page 317 and 318: -Democracy Project- kuat, maka pemb
- Page 319 and 320: -Democracy Project- pat cela-cela d
- Page 321 and 322: -Democracy Project- lai-nilai Islam
- Page 323 and 324: -Democracy Project- Hal yang serupa
- Page 325 and 326: -Democracy Project- sebagai capaian
- Page 327 and 328: -Democracy Project- Kalau membaca b
- Page 329 and 330: -Democracy Project- rangkali ada pe
- Page 331 and 332: -Democracy Project- Tidak otomatis
- Page 333 and 334: -Democracy Project- atau instansi p
- Page 335 and 336: -Democracy Project- ke wilayah poli
–<strong>Democracy</strong> <strong>Project</strong>–<br />
ada orang yang berpandangan sekular mengancam akan membunuh<br />
yang fundamentalis pun, misalnya, juga harus diperlakukan<br />
sama.<br />
Inti ajaran liberalisme adalah menciptakan iklim masyarakat yang<br />
setara, adil, dan bebas. Di situ, negara berdiri netral dan memiliki<br />
kewajiban generik untuk melindungi, menjamin, dan memenuhi hakhak<br />
sipil. Tetapi resistensi terhadap paham ini sangatlah kuat. Menurut<br />
Anda, bentuk liberalisme seperti apakah yang bisa diterapkan di<br />
negara ini?<br />
Saya sepakat dengan definisi liberalisme seperti yang Anda sebutkan.<br />
Bagi saya, liberalisme model itu tidak sama dengan liberalisme<br />
dalam arti ideologi. Liberalisme artinya orang bebas mengemukakan<br />
pendapat, tapi dalam waktu yang bersamaan negara<br />
juga harus menjamin kebebasan orang tersebut. Misalnya, untuk<br />
berpolitik tentunya harus ada partai politik, maka pemerintah pun<br />
membentuk UU Partai Politik. Di situ kita sudah benar. Seseorang<br />
tidak diperbolehkan berbicara semau sendiri, tetapi harus berdasar<br />
pada aturan. Untuk kesempatan berusaha diadakan aturan usaha<br />
yang adil dan sebagainya. Itulah liberalisme. Masalahnya, apakah<br />
perundang-undangan yang kita punyai sekarang sudah menjamin<br />
hak-hak setiap orang atau belum.<br />
Kalau dalam hal politik saya bisa sepakat bahwa UU kita telah<br />
memfasilitasi hal itu, meskipun partai politik belum mampu berbuat<br />
maksimal. Tapi yang saya prihatinkan adalah soal ekonomi.<br />
Dalam refleksi saya, negara kita hampir sudah terlalu dikuasai oleh<br />
modal besar dan modal asing. Mestinya, pemerintah punya strategi<br />
khusus untuk menangani hal ini. Memang kita tidak bisa menolak<br />
202<br />
– <strong>Membela</strong> <strong>Kebebasan</strong> <strong>Beragama</strong> (Buku 1)