Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

abad.demokrasi.com
from abad.demokrasi.com More from this publisher
07.06.2015 Views

Democracy Project– ada orang yang berpandangan sekular mengancam akan membunuh yang fundamentalis pun, misalnya, juga harus diperlakukan sama. Inti ajaran liberalisme adalah menciptakan iklim masyarakat yang setara, adil, dan bebas. Di situ, negara berdiri netral dan memiliki kewajiban generik untuk melindungi, menjamin, dan memenuhi hakhak sipil. Tetapi resistensi terhadap paham ini sangatlah kuat. Menurut Anda, bentuk liberalisme seperti apakah yang bisa diterapkan di negara ini? Saya sepakat dengan definisi liberalisme seperti yang Anda sebutkan. Bagi saya, liberalisme model itu tidak sama dengan liberalisme dalam arti ideologi. Liberalisme artinya orang bebas mengemukakan pendapat, tapi dalam waktu yang bersamaan negara juga harus menjamin kebebasan orang tersebut. Misalnya, untuk berpolitik tentunya harus ada partai politik, maka pemerintah pun membentuk UU Partai Politik. Di situ kita sudah benar. Seseorang tidak diperbolehkan berbicara semau sendiri, tetapi harus berdasar pada aturan. Untuk kesempatan berusaha diadakan aturan usaha yang adil dan sebagainya. Itulah liberalisme. Masalahnya, apakah perundang-undangan yang kita punyai sekarang sudah menjamin hak-hak setiap orang atau belum. Kalau dalam hal politik saya bisa sepakat bahwa UU kita telah memfasilitasi hal itu, meskipun partai politik belum mampu berbuat maksimal. Tapi yang saya prihatinkan adalah soal ekonomi. Dalam refleksi saya, negara kita hampir sudah terlalu dikuasai oleh modal besar dan modal asing. Mestinya, pemerintah punya strategi khusus untuk menangani hal ini. Memang kita tidak bisa menolak 202 – Membela Kebebasan Beragama (Buku 1)

Democracy Project– globalisasi, tapi kita bisa melindungi rakyat dari efek negatif globalisasi. Misalnya, harga pertanian harus dijamin agar petani punya standar hidup yang normal, sehingga masyarakat bisa hidup layak. Yang terjadi sekarang, menurut saya, adalah terlalu bergantungnya pemerintah pada modal asing. Dan, yang lebih tragis, sebagian orang dalam pemerintahan hanya menjadi calo modal asing itu. Jadi, mereka memakan hasil ‘memeras darah rakyat’ melalui permainan percaloan itu. ICCPR yang telah diratifikasi Indonesia kerap tercederai oleh tindakan negara yang melakukan persekusi sepihak demi turut menjaga kemurnian pokok-pokok ajaran Islam mainstream. Bagaimana pendapat Anda? Dengan meratifikasi ICCPR, mestinya pemerintah harus menjamin hak dan kebebasan setiap individu secara sama. Dalam hal ini, menurut saya, masih ada beberapa hal yang belum tuntas dilakukan oleh pemerintah. Pertama, menghapus UU yang bertentangan dengan konstitusi dan implementasi HAM. Kedua, pemerintah tidak berhasil melindungi masyarakat tertentu yang kebebasannya terancam, baik kebebasan berpendapat, berpikir, maupun kebebasan beragama. Kalau pemerintah memang punya kehendak untuk menegakkan hal itu tapi tidak bisa merealisasikannya karena kesulitan-kesulitan tertentu, mungkin masih bisa dipahami. Misalnya ada demonstrasi besar-besaran tapi tenaga yang dimiliki pemerintah terbatas, maka kealpaan dalam penanganannya menjadi bisa dimaklumi. Tapi, bagi saya, permasalahan di sini adalah pemerintah tidak punya kebijak- Ahmad Suaedy – 203

–<strong>Democracy</strong> <strong>Project</strong>–<br />

ada orang yang berpandangan sekular mengancam akan membunuh<br />

yang fundamentalis pun, misalnya, juga harus diperlakukan<br />

sama.<br />

Inti ajaran liberalisme adalah menciptakan iklim masyarakat yang<br />

setara, adil, dan bebas. Di situ, negara berdiri netral dan memiliki<br />

kewajiban generik untuk melindungi, menjamin, dan memenuhi hakhak<br />

sipil. Tetapi resistensi terhadap paham ini sangatlah kuat. Menurut<br />

Anda, bentuk liberalisme seperti apakah yang bisa diterapkan di<br />

negara ini?<br />

Saya sepakat dengan definisi liberalisme seperti yang Anda sebutkan.<br />

Bagi saya, liberalisme model itu tidak sama dengan liberalisme<br />

dalam arti ideologi. Liberalisme artinya orang bebas mengemukakan<br />

pendapat, tapi dalam waktu yang bersamaan negara<br />

juga harus menjamin kebebasan orang tersebut. Misalnya, untuk<br />

berpolitik tentunya harus ada partai politik, maka pemerintah pun<br />

membentuk UU Partai Politik. Di situ kita sudah benar. Seseorang<br />

tidak diperbolehkan berbicara semau sendiri, tetapi harus berdasar<br />

pada aturan. Untuk kesempatan berusaha diadakan aturan usaha<br />

yang adil dan sebagainya. Itulah liberalisme. Masalahnya, apakah<br />

perundang-undangan yang kita punyai sekarang sudah menjamin<br />

hak-hak setiap orang atau belum.<br />

Kalau dalam hal politik saya bisa sepakat bahwa UU kita telah<br />

memfasilitasi hal itu, meskipun partai politik belum mampu berbuat<br />

maksimal. Tapi yang saya prihatinkan adalah soal ekonomi.<br />

Dalam refleksi saya, negara kita hampir sudah terlalu dikuasai oleh<br />

modal besar dan modal asing. Mestinya, pemerintah punya strategi<br />

khusus untuk menangani hal ini. Memang kita tidak bisa menolak<br />

202<br />

– <strong>Membela</strong> <strong>Kebebasan</strong> <strong>Beragama</strong> (Buku 1)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!