Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project
Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project
–Democracy Project– masa Orde Baru, lembaga ini dipakai penguasa untuk mengawasi rakyat, terutama berkaitan dengan Partai Komunias Indonesia (PKI), karena aliran kepercayaan ketika itu banyak bersimpati ke PKI. Maka ada istilah orang yang di-PKI-kan. Artinya, melalui rekayasa politik, di antaranya melalui Bakorpakem, seseorang bisa dianggap PKI, meski sama sekali tidak memiliki keterlibatan dengan organisasi tersebut. Kalau SKB tiga Menteri tentang pelarangan Ahmadiyah itu lahir, maka akan muncul istilah di- Ahmadiyah-kan. Alasan yang kerap digunakan negara untuk merepresi – dengan mengkriminalisasi, di antaranya – kalangan yang dianggap sesat oleh kelompok Islam mainstream adalah pasal 156a tentang penodaan agama. Apakah pasal itu juga sudah pada saatnya dihapus? Ya. Bahkan, kalaupun tidak dihapus, itu sudah seharusnya terhapus dengan sendirinya, karena sudah ada amandemen. Menurut saya, ini hanya soal keberanian pemerintah, apakah mau atau tidak pemerintah melakukannya. Kalau pemerintah berani menegakkan konstitusi, maka penghapusan itu harus menjadi agenda. Kalau kita dudukkan bersama UU turunan dan Konstitusi (UUD 1945) akan terlihat jelas hukum atau peraturan mana saja yang bertentangan dan melanggar konstitusi. Apakah Anda melihat bahwa pemerintah sekarang pada praktiknya tidak menjalankan amanat konstitusi, atau pada titik yang paling ekstrem sudah seharusnyakah presiden di-impeachment? 200 – Membela Kebebasan Beragama (Buku 1)
–Democracy Project– Kalau impeach itu sudah proses politik. Tapi saya ingin mengatakan bahwa melanggar konstitusi artinya melanggar HAM. Pelanggaran itu sendiri sebenarnya bisa menjadi argumen untuk impeachment, karena pemerintah tidak melindungi masyarakat tertentu. Misalnya, yang paling mencolok adalah ketika ada kelompok agama, seperti Ahmadiyah, yang diserang oleh kelompok lain, pemerintah bukannya menyetop kelompok yang menyerang, malah mengevakuasi kelompok yang diserang. Sekarang telah beredar video rapat akbar oleh FPI, HTI, dan MMI yang isinya antara lain seruan pembunuhan terhadap umat Ahmadiyah. Kalau ini terjadi di negara yang beradab dan presidennya beradab juga, maka orang yang melakukannya pasti sudah ditangkap. Parahnya lagi, satu di antara penyeru pembunuhan dalam acara itu adalah pejabat MUI (Majelis Ulama Bagi saya, alasan yang dikeluarkan oleh MUI dalam memfatwa haram Indonesia). liberalisme, sekularisme, Bahkan di Malaysia, negara yang kita tahu sangat masuk akal. dan pluralisme sama sekali tidak otoriter dalam soal agama punya kebijakan yang tegas: orang yang bertentangan dengan pemerintah karena mejalankan ketentuan agama akan ditangkap dan mendapat hukuman dengan tuduhan melanggar Internal Security Act (ISA). Mereka sangat antikekerasan, siapapun yang melakukan kekerasan, apalagi dengan motivasi agama, akan segera ditindak oleh pemerintah. Di satu pihak Malaysia otoriter, tapi di pihak lain melindungi rakyat yang terancam. Seharusnya, Indonesia yang sekarang relatif demokratis, kalau ada orang yang melakukan tindak provokasi via video seperti yang dilakukan oleh mereka sudah seharusnya ditangkap. Kalau Ahmad Suaedy – 201
- Page 233 and 234: -Democracy Project- Tujuan pemikira
- Page 235 and 236: -Democracy Project- lalu ke dunia s
- Page 237 and 238: -Democracy Project- agar penafsiran
- Page 239 and 240: -Democracy Project- Dalam konteks k
- Page 241 and 242: -Democracy Project- dilakukan oleh
- Page 243 and 244: -Democracy Project- itu juga. Hanya
- Page 245 and 246: -Democracy Project- an mutlak. Tapi
- Page 247 and 248: -Democracy Project- tahu dan menger
- Page 249 and 250: -Democracy Project- Perguruan Tingg
- Page 251 and 252: -Democracy Project- al-kitâb. Mala
- Page 253 and 254: -Democracy Project- Melaksanakan sy
- Page 255 and 256: -Democracy Project- sini dalam peng
- Page 257 and 258: -Democracy Project- Kalau soal mode
- Page 259 and 260: -Democracy Project- Kedua, NU jadi
- Page 261 and 262: -Democracy Project- menjadikan khal
- Page 263 and 264: -Democracy Project- Bagaimana sikap
- Page 265 and 266: -Democracy Project- al-qisth (Wahai
- Page 267 and 268: -Democracy Project- liknya orang ya
- Page 269 and 270: -Democracy Project- Merebaknya pelb
- Page 271 and 272: -Democracy Project- di sekolah nege
- Page 273 and 274: -Democracy Project- masyarakat (mas
- Page 275 and 276: -Democracy Project- politik yang be
- Page 277 and 278: -Democracy Project- gemoni, meskipu
- Page 279 and 280: -Democracy Project- tangan dengan k
- Page 281 and 282: -Democracy Project- Saya setuju pen
- Page 283: -Democracy Project- aturan-aturan a
- Page 287 and 288: -Democracy Project- globalisasi, ta
- Page 289 and 290: -Democracy Project- bih kecil, namu
- Page 291 and 292: -Democracy Project- yang mengherank
- Page 293 and 294: -Democracy Project- Jadi persoalann
- Page 295 and 296: -Democracy Project- kan dari sejara
- Page 297 and 298: -Democracy Project- saat bank syari
- Page 299 and 300: -Democracy Project- bukan persoalan
- Page 301 and 302: -Democracy Project- Pluralisme yang
- Page 303 and 304: -Democracy Project- upaya purifikas
- Page 305 and 306: -Democracy Project- yang melanggar
- Page 307 and 308: -Democracy Project- Sekali demokras
- Page 309 and 310: -Democracy Project- Namun demiki-an
- Page 311 and 312: -Democracy Project- mereka dengan n
- Page 313 and 314: -Democracy Project- Pancasila. Jadi
- Page 315 and 316: -Democracy Project- mengembangkan d
- Page 317 and 318: -Democracy Project- kuat, maka pemb
- Page 319 and 320: -Democracy Project- pat cela-cela d
- Page 321 and 322: -Democracy Project- lai-nilai Islam
- Page 323 and 324: -Democracy Project- Hal yang serupa
- Page 325 and 326: -Democracy Project- sebagai capaian
- Page 327 and 328: -Democracy Project- Kalau membaca b
- Page 329 and 330: -Democracy Project- rangkali ada pe
- Page 331 and 332: -Democracy Project- Tidak otomatis
- Page 333 and 334: -Democracy Project- atau instansi p
–<strong>Democracy</strong> <strong>Project</strong>–<br />
masa Orde Baru, lembaga ini dipakai penguasa untuk mengawasi<br />
rakyat, terutama berkaitan dengan Partai Komunias Indonesia<br />
(PKI), karena aliran kepercayaan ketika itu banyak bersimpati<br />
ke PKI. Maka ada istilah orang yang di-PKI-kan. Artinya, melalui<br />
rekayasa politik, di antaranya melalui Bakorpakem, seseorang<br />
bisa dianggap PKI, meski sama sekali tidak memiliki keterlibatan<br />
dengan organisasi tersebut. Kalau SKB tiga Menteri tentang<br />
pelarangan Ahmadiyah itu lahir, maka akan muncul istilah di-<br />
Ahmadiyah-kan.<br />
Alasan yang kerap digunakan negara untuk merepresi – dengan mengkriminalisasi,<br />
di antaranya – kalangan yang dianggap sesat oleh kelompok<br />
Islam mainstream adalah pasal 156a tentang penodaan agama.<br />
Apakah pasal itu juga sudah pada saatnya dihapus?<br />
Ya. Bahkan, kalaupun tidak dihapus, itu sudah seharusnya terhapus<br />
dengan sendirinya, karena sudah ada amandemen. Menurut<br />
saya, ini hanya soal keberanian pemerintah, apakah mau atau tidak<br />
pemerintah melakukannya. Kalau pemerintah berani menegakkan<br />
konstitusi, maka penghapusan itu harus menjadi agenda. Kalau kita<br />
dudukkan bersama UU turunan dan Konstitusi (UUD 1945) akan<br />
terlihat jelas hukum atau peraturan mana saja yang bertentangan<br />
dan melanggar konstitusi.<br />
Apakah Anda melihat bahwa pemerintah sekarang pada praktiknya<br />
tidak menjalankan amanat konstitusi, atau pada titik yang paling<br />
ekstrem sudah seharusnyakah presiden di-impeachment?<br />
200<br />
– <strong>Membela</strong> <strong>Kebebasan</strong> <strong>Beragama</strong> (Buku 1)