Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

abad.demokrasi.com
from abad.demokrasi.com More from this publisher
07.06.2015 Views

Democracy Project– masa Orde Baru, lembaga ini dipakai penguasa untuk mengawasi rakyat, terutama berkaitan dengan Partai Komunias Indonesia (PKI), karena aliran kepercayaan ketika itu banyak bersimpati ke PKI. Maka ada istilah orang yang di-PKI-kan. Artinya, melalui rekayasa politik, di antaranya melalui Bakorpakem, seseorang bisa dianggap PKI, meski sama sekali tidak memiliki keterlibatan dengan organisasi tersebut. Kalau SKB tiga Menteri tentang pelarangan Ahmadiyah itu lahir, maka akan muncul istilah di- Ahmadiyah-kan. Alasan yang kerap digunakan negara untuk merepresi – dengan mengkriminalisasi, di antaranya – kalangan yang dianggap sesat oleh kelompok Islam mainstream adalah pasal 156a tentang penodaan agama. Apakah pasal itu juga sudah pada saatnya dihapus? Ya. Bahkan, kalaupun tidak dihapus, itu sudah seharusnya terhapus dengan sendirinya, karena sudah ada amandemen. Menurut saya, ini hanya soal keberanian pemerintah, apakah mau atau tidak pemerintah melakukannya. Kalau pemerintah berani menegakkan konstitusi, maka penghapusan itu harus menjadi agenda. Kalau kita dudukkan bersama UU turunan dan Konstitusi (UUD 1945) akan terlihat jelas hukum atau peraturan mana saja yang bertentangan dan melanggar konstitusi. Apakah Anda melihat bahwa pemerintah sekarang pada praktiknya tidak menjalankan amanat konstitusi, atau pada titik yang paling ekstrem sudah seharusnyakah presiden di-impeachment? 200 – Membela Kebebasan Beragama (Buku 1)

Democracy Project– Kalau impeach itu sudah proses politik. Tapi saya ingin mengatakan bahwa melanggar konstitusi artinya melanggar HAM. Pelanggaran itu sendiri sebenarnya bisa menjadi argumen untuk impeachment, karena pemerintah tidak melindungi masyarakat tertentu. Misalnya, yang paling mencolok adalah ketika ada kelompok agama, seperti Ahmadiyah, yang diserang oleh kelompok lain, pemerintah bukannya menyetop kelompok yang menyerang, malah mengevakuasi kelompok yang diserang. Sekarang telah beredar video rapat akbar oleh FPI, HTI, dan MMI yang isinya antara lain seruan pembunuhan terhadap umat Ahmadiyah. Kalau ini terjadi di negara yang beradab dan presidennya beradab juga, maka orang yang melakukannya pasti sudah ditangkap. Parahnya lagi, satu di antara penyeru pembunuhan dalam acara itu adalah pejabat MUI (Majelis Ulama Bagi saya, alasan yang dikeluarkan oleh MUI dalam memfatwa haram Indonesia). liberalisme, sekularisme, Bahkan di Malaysia, negara yang kita tahu sangat masuk akal. dan pluralisme sama sekali tidak otoriter dalam soal agama punya kebijakan yang tegas: orang yang bertentangan dengan pemerintah karena mejalankan ketentuan agama akan ditangkap dan mendapat hukuman dengan tuduhan melanggar Internal Security Act (ISA). Mereka sangat antikekerasan, siapapun yang melakukan kekerasan, apalagi dengan motivasi agama, akan segera ditindak oleh pemerintah. Di satu pihak Malaysia otoriter, tapi di pihak lain melindungi rakyat yang terancam. Seharusnya, Indonesia yang sekarang relatif demokratis, kalau ada orang yang melakukan tindak provokasi via video seperti yang dilakukan oleh mereka sudah seharusnya ditangkap. Kalau Ahmad Suaedy – 201

–<strong>Democracy</strong> <strong>Project</strong>–<br />

masa Orde Baru, lembaga ini dipakai penguasa untuk mengawasi<br />

rakyat, terutama berkaitan dengan Partai Komunias Indonesia<br />

(PKI), karena aliran kepercayaan ketika itu banyak bersimpati<br />

ke PKI. Maka ada istilah orang yang di-PKI-kan. Artinya, melalui<br />

rekayasa politik, di antaranya melalui Bakorpakem, seseorang<br />

bisa dianggap PKI, meski sama sekali tidak memiliki keterlibatan<br />

dengan organisasi tersebut. Kalau SKB tiga Menteri tentang<br />

pelarangan Ahmadiyah itu lahir, maka akan muncul istilah di-<br />

Ahmadiyah-kan.<br />

Alasan yang kerap digunakan negara untuk merepresi – dengan mengkriminalisasi,<br />

di antaranya – kalangan yang dianggap sesat oleh kelompok<br />

Islam mainstream adalah pasal 156a tentang penodaan agama.<br />

Apakah pasal itu juga sudah pada saatnya dihapus?<br />

Ya. Bahkan, kalaupun tidak dihapus, itu sudah seharusnya terhapus<br />

dengan sendirinya, karena sudah ada amandemen. Menurut<br />

saya, ini hanya soal keberanian pemerintah, apakah mau atau tidak<br />

pemerintah melakukannya. Kalau pemerintah berani menegakkan<br />

konstitusi, maka penghapusan itu harus menjadi agenda. Kalau kita<br />

dudukkan bersama UU turunan dan Konstitusi (UUD 1945) akan<br />

terlihat jelas hukum atau peraturan mana saja yang bertentangan<br />

dan melanggar konstitusi.<br />

Apakah Anda melihat bahwa pemerintah sekarang pada praktiknya<br />

tidak menjalankan amanat konstitusi, atau pada titik yang paling<br />

ekstrem sudah seharusnyakah presiden di-impeachment?<br />

200<br />

– <strong>Membela</strong> <strong>Kebebasan</strong> <strong>Beragama</strong> (Buku 1)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!