Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
donesia tidak hitam putih. Tidak menolak agama secara mutlak,
tetapi mengalami akomodasi di sana-sini. Yang terpenting tidak
menjadikan agama sebagai landasan negara.
Saya juga melihat UU No.1/PNPS/1965 sebenarnya juga bagian
dari proses sekularisasi. Namun demikian, pada praktiknya, saya
cenderung mengatakan ada dua hal: pertama, seharusnya setelah
ada amandemen pascareformasi, UU itu segera disesuaikan, bahkan
harus batal atau dibatalkan karena bertentangan dengan konstitusi.
Dalam amandemen, ada pasal yang sangat penting, misalnya,
mengenai jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) secara
mutlak, yang tidak bisa ditawar lagi meskipun oleh syariat Islam
dan sebagainya. Kalau melihat isi amandemen konstitusi tersebut,
maka, misalnya, deklarasi Kairo tentang HAM yang sangat sharia’
minded seharusnya batal dan tidak berlaku di Indonesia. Artinya,
secara teori konstitusi, kita itu mutlak menerima HAM.
Kedua, masalah kebebasan beragama dan berkeyakinan juga termaktub
secara eksplisit di dalam UUD amandemen. Konsekuensinya,
menurut saya, undang-undang lain yang tidak sejalan dengan
konstitusi dengan sendirinya harus batal. Sebelum ada Mahkamah
Konstitusi (MK) ada Tim Penyelaras Amandemen Hasil MPR,
mestinya tim ini tidak hanya menyelaraskan teks dari amandemen
itu sendiri, tapi juga menginventarisir undang-undang yang bertentangan
dengan itu. Sayangnya, hal tersebut tidak terjadi. Sekarang,
kekuatan politik lama sudah keburu masuk lagi dalam sistem, dan
dengan uang hasil korupsinya di era Orde Baru mereka bisa memobilisasi
kelompok-kelompok agama untuk mengamankan kepentingannya.
Mereka tidak punya concern apakah negara selamat
atau tidak, yang penting bagi mereka adalah amannya kepentingan.
Golkar kuat lagi. Militer sudah pada posisinya yang siap menghe-
192
– Membela Kebebasan Beragama (Buku 1)