Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
Menyadari masih belum tuntasnya bangsa ini dalam mengatasi sengitnya
tarik-menarik pola hubungan negara dan agama, bagaimana
pandangan Gus Dur perihal hubungan ideal antara negara dan
agama?
Saya ini orang NU (Nahdlatul Ulama). Jadi, saya mengikuti
keputusan-keputusan di NU. Saya membiasakan diri untuk tidak
berpikir lain. NU pada 1935, sepuluh tahun sebelum proklamasi
kemerdekaan, mengadakan muktamar ke-9 di Banjarmasin. Waktu
itu ada dua buah pertanyaan. Pertama, wajibkah bagi seorang
Muslim mempertahankan kawasan Hindia-Belanda yang notabene,
waktu itu, diperintah oleh non-Muslim (Belanda)? Jawabannya adalah
wajib. Sebab di kawasan ini dulu pernah ada kerajaan Islam.
Karena adanya kerajaan Islam itu, maka otomatis setelah dipegang
orang lain pun, kaum Muslimin di sini masih ingin menerapkan
ajaran Islam. Sebaliknya, kalau kawasan ini dipegang oleh orang
lain (non-Muslim), berbeda dari yang memerintah sekarang, maka
ada kemungkinan terdapat pelarangan untuk melaksanakan syariah.
Karena itu kawasan Hindia-Belanda tetap wajib dipertahankan. Ini
diambil dari kitab Bughyat al-Murtasyidîn.
Kedua, wajibkah adanya negara Islam untuk dapat melaksanakan
syariah? Jawabannya tidak wajib. Untuk melaksanakan syariah
memang wajib. Tetapi apakah dalam melaksanakannya harus dengan
memakai negara Islam atau bukan, itu terserah. Prinsipnya adalah
asal syariatnya bisa berjalan. Itu tugas ulama untuk melaksanakannya,
tetapi tanpa kekerasan. Berangkat dari pengertian tidak wajib
adanya negara Islam, maka otomatis mengandaikan sekularisme.
Jadi, pandangan NU dari awal sejak 1935 telah membolehkan sekularisme,
walaupun sesungguhnya tidak sekular. Tidak sekular di
170
– Membela Kebebasan Beragama (Buku 1)