Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
aturan Pemerintah Pengganti UU; (3) Peraturan Pemerintah; (4)
Peraturan Presiden; dan (5) Peraturan Daerah.
Hierarki perundang-undangan dan peraturan di atas disusun
berdasarkan materi muatan yang mau diatur, yang dijelaskan dalam
pasal 8-14 UU No. 10/2004. Menurut pasal 8, materi muatan
yang diatur oleh UU mencakup baik pengaturan lebih lanjut yang
diperlukan guna menjabarkan UUD 1945, termasuk di sini pasalpasal
yang berkaitan dengan HAM (Bab XA, pasal 28A-J UUD
1945), maupun yang diperintahkan untuk diatur lebih lanjut.
Sementara itu, Peraturan Daerah (Perda) mengatur materi khusus,
yakni “seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan
otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi
khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan
yang lebih tinggi” (pasal 12).
Menarik bahwa hierarki itu tidak mencantumkan sama sekali
produk peraturan seperti SKB (Surat Keputusan Bersama), PBM
(Peraturan Bersama Menteri), Instruksi Menteri, atau Surat Keputusan
(SK) dan sejenisnya. Sebab seluruh produk peraturan tersebut
hanya memiliki kewenangan mengikat ke dalam, baik intra-departemen
bersangkutan maupun inter-departemen, dan tidak memiliki
kewenangan yang mengikat ke luar departemen. Catatan ini perlu
ditegaskan, karena di Indonesia justru banyak sekali peraturan di
bawah UU yang melampaui kewenangannya.
Persis kerancuan seperti inilah yang kita hadapi sekarang. Dalam
kaitannya dengan persoalan kebebasan beragama/berkeyakinan,
yang menurut muatannya masuk ke dalam ranah HAM sehingga
hanya dapat diatur oleh UU, kerancuan itu tampak sangat jelas dan
berakibat fatal. Misalnya, Khonghucu kehilangan statusnya sebagai
“agama resmi” dengan keluarnya Inpres No. 14/1967, yang nanti-
Membela Kebebasan Beragama: Catatan Pengantar –
xxv