Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
16/2005 tentang Kejaksaan. Dalam UU itu, menurut pasal 30(3)
kejaksaan juga memiliki tugas dalam bidang ketertiban dan ketenteraman
umum dengan, antara lain, melakukan: “(c.) pengawasan
peredaran barang cetakan; (d.) pengawasan aliran kepercayaan
yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; (e.) pencegahan
penyalahgunaan dan/atau penodaan agama” (cetak miring ditambahkan).
Itulah konstelasi dasar yang paling mewarnai kehidupan keberagamaan
kita sekarang ini. Seperti tampak dari kasus-kasus yang
sempat didata WI dan SI, hampir sebagian besar kasus dapat dikembalikan
pada persoalan keberadaan UU No. 1/PNPS/1965 dan
lembaga Bakor PAKEM. Oleh karena itu, walau mungkin ironis,
harus dikatakan bahwa dalam banyak hal persoalan kebebasan beragama/berkeyakinan
di Indonesia adalah warisan dari masa lampau
yang terus-menerus dipelihara. Tanpa perubahan fundamental
terhadap UU No. 1/PNPS/1965 dan keberadaan lembaga Bakor
PAKEM yang sudah tidak sesuai dengan semangat dan tuntutan
politik kesetaraan yang dibawa oleh arus reformasi pasca 1998,
maka hampir bisa dipastikan bahwa di masa depan kita akan tetap
bergulat dengan persoalan-persoalan yang sama. Ironis, tapi
itulah adanya.
Persoalan krusial lainnya yang harus disorot secara khusus adalah
apa yang kami lihat sebagai “kerancuan” dalam sistem perundang-undangan
dan tata peraturan di Indonesia. Jika mengikuti
tata aturan perundangan yang disusun pemerintah, yakni UU No.
10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
maka hierarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
menurut pasal 7(1) adalah sbb: (1) UUD 1945; (2) UU atau Per-
xxiv
– Membela Kebebasan Beragama (Buku 1)