Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
Ada yang berpendapat bahwa agama sangat memungkinkan untuk
menjadi landasan nilai-nilai dalam kehidupan sosial dan politik. Ini
pendapat kalangan yang percaya dengan gagasan Public Religion.
Sebaliknya, bagi kalangan yang ekstrem memajukan sekularisme memang
berpandangan bahwa agama, lantaran karakternya yang agresif,
sama sekali tidak dapat berperan di wilayah publik, hanya menjadi
urusan privat. Bagaimana respon Anda?
Kalaupun ada hal-hal yang hendak diangkat ke wilayah negara
(publik), maka negara harus mengakomodir kasus-kasus, eksemplareksemplar,
atau hal-hal yang partikular, yang unik sebagaimana
saya kemukakan di atas. Sebab kita hidup bersama dengan orang
lain yang tentu saja mempunyai perbedan-perbedaan, kendatipun
memeluk agama yang sama. Mengangkat hal-hal yang kecil atau
minor berguna untuk menjamin kehidupan masyarakat yang saling
memahami dan saling menghargai. Tidak perlu jauh mengambil
contoh kehidupan bermasyarakat bersama komunitas agama lain,
sesama pemeluk Islam saja juga terdapat perbedaan-perbedaan yang
tidak jarang amat tajam. Tetapi prinsip saling menghormati dan
menghargai itu adalah suatu keharusan.
Sejatinya konteks menjamin sikap saling memahami dan menghormati
itu terdapat pula pada wilayah negara. Kalau demikian yang
terjadi, maka situasi yang seperti itu lantas tidak dapat dibilang
bahwa pada ranah negara tidak religius. Belakangan ini saya sering
mengutip atau meminjam teori-teori dalam Mushthalah al-Hadîts,
utamanya konsep mutawâthir. Jika dikembangkan dalam konteks
kekinian, maka konsep mutawâthir itu dapat diterjemahkan dalam
konteks pelibatan publik sebanyak-banyaknya dalam urusan-urusan
bersama. Bukankah semua ajaran agama bertujuan menjamin kenyamanan
hidup bagi semua orang (rahmatan li al-‘âlamîn)? Saya
142
– Membela Kebebasan Beragama (Buku 1)