Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
UU dan peraturan lain di bidang keagamaan. Apalagi pasal 4 UU
No. 1/PNPS/1965 menambahkan “delik agama” pada KUHPidana
(pasal 156a) yang punya implikasi sangat penting.
Seperti ditengarai laporan WI (h. 10-12), UU tersebut memberi
kewenangan penuh kepada negara untuk: (1) melalui Depag, menentukan
apa yang disebut “pokok-pokok ajaran agama”; sekaligus
dengan itu (2) menentukan mana penafsiran agama yang dianggap
“menyimpang dari pokok-pokok ajaran” agama dan mana yang
tidak; dan (3) jika diperlukan, melakukan penyelidikan terhadap
aliran-aliran yang diduga melakukan penyimpangan, serta menindak
mereka. Dua kewenangan terakhir dilaksanakan oleh Bakor
PAKEM, yang mula-mula didirikan Depag pada tahun 1954 untuk
mengawasi agama-agama baru, kelompok-kelompok kebatinan
dan kegiatan mereka. Sejak 1960, tugas dan kewenangan PAKEM
diletakkan di bawah Kejaksaan Agung (Parulian dkk.: 2008).
Menarik sekali jika UU ini diletakkan dalam konteks zamannya.
Seperti dijelaskan dalam penjelasan resminya, UU ini lahir
dari situasi saat itu di mana “hampir di seluruh Indonesia tidak
sedikit timbul aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/
kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran
dan hukum agama”. Situasi ini dinilai “telah menimbulkan halhal
yang melanggar hukum, memecah persatuan Nasional dan menodai
agama” (Sairin 1996: 265). Dengan kata lain, PNPS 1965
lahir untuk melindungi agama-agama (yang diakui negara) dari
aliran-aliran kebatinan/kepercayaan yang meruyak pada masa sebelumnya.
Depag melaporkan bahwa pada tahun 1953 ada lebih
dari 360 kelompok kebatinan di seluruh Jawa. Kelompok-kelompok
ini, seperti diperlihatkan Mulder (1983), memainkan peran
xxii
– Membela Kebebasan Beragama (Buku 1)