Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
Sebelumnya Anda sudah mengatakan bahwa fenomena keagamaan
yang muncul belakangan adalah sesuatu yang baru setelah sekian
puluh tahun dikekang Orde Baru. Apakah artinya Anda masih
mempunyai optimisme untuk masa depan pluralitas dan pluralisme
di Indonesia?
Saya masih mempunyai harapan karena, menurut saya, lamakelaman
akan ada resistensi dari masyarakat sendiri terhadap gerakan-gerakan
yang fundamentalis dan anarkis. Di Aceh, kalangan
ibu-ibu kini sudah mulai marah karena ada qanun dalam perda
syariah yang membuatnya tidak boleh memakai ini dan itu. Artinya
perda syariah dan sejenisnya kini sudah banyak memperoleh
penolakan dari masyarakat yang diaturnya sendiri.
Makanya, kalau RUU APP konsepnya tidak jauh seperti itu
(terlampau restriktif terhadap hak-hak dan kebebasan warga),
pasti ibu-ibu kampung akan marah. Karena kultur Indonesia sebenarnya
memang tidak demikian, sebagaimana diinginkan oleh
perda maupun RUU APP. Kultur asli perempuan Aceh, misalnya,
sebenarnya tidak memakai jilbab. Faktanya, kalau kita lihat gambar
relief-relief atau patung-patung ratu Aceh tidak ada yang memakai
jilbab. Apalagi perempuan Jawa. Banyak dari mereka yang
hanya memakai kemben untuk sehari-hari maupun bekerja masuk
ke hutan dan sebagainya. Tapi tidak ada yang mengatakan kalau
itu pornoaksi. Orang kampung tidak ada yang mengatakan seperti
itu, yang mengatakan demikian hanya orang kota.
Dalam kasus ini seolah telah terjadi semacam kolonialisasi
orang kota terhadap orang desa. Pemakaian koteka di Papua sama
sekali tidak ada masalah. Orang kota saja yang melihatnya sebagai
sesuatu yang bermasalah.
Abdul Moqsith Ghazali –
133