Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
UU tersebut acapkali menimbulkan banyak masalah dan membatasi
kebebasan beragama.
Tiga Poros Permasalahan
Mari kita lihat permasalahan di atas secara lebih mendetail, dengan
mendiskusikan berbagai kasus pelanggaran kebebasan beragama di
tahun 2008 lalu. Dari studi kami atas laporan The Wahid Institute
dan SETARA Institute (selanjutnya: WI dan SI), kami menemukan
bahwa pada 2008, terjadi 107 insiden pelanggaran kebebasan beragama
di Indonesia. Dilihat dari segi isu pelanggaran, insiden pelanggaran
terbesar terkait dengan masalah paham keagamaan (72
insiden, 67%), yang sangat dominan dibanding dua isu lainnya,
yakni tempat ibadah (15 insiden, 14%) dan aktivitas keagamaan
(12 insiden, 11%).
Dalam penilaian kami, sebagian besar insiden pelanggaran di
atas berporos pada tiga tataran permasalahan: (1) keberadaan UU
No 1/PNPS/1965; (2) eksistensi lembaga Bakor PAKEM (Badan
Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan dalam Masyarakat); dan
(3) kerancuan pada sistem hukum nasional. Kita harus melihatnya
satu per satu secara agak mendetail.
Pada akhir Januari 1965, Presiden Soekarno mengeluarkan
Penetapan Presiden No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan
dan/atau Penodaan Agama, yang kemudian dikukuhkan
pada zaman Orde Baru menjadi UU No. 1/PNPS/1965.
Munculnya UU No. 1/PNPS/1965 perlu ditelisik sungguh-sungguh
karena UU ini menjadi landasan yuridis utama bagi banyak
Laporan lengkap studi ini bisa diperoleh pada Ali-Fauzi, Panggabean, Sutanto,
dan Alam (2009).
Membela Kebebasan Beragama: Catatan Pengantar –
xxi