Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
sebut. Hal ini akan tampak dalam paparan dan diskusi mengenai
pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di bawah.
Selain itu, sayangnya, jaminan konstitusional di atas justru
dibatasi oleh ketentuan yang membuatnya sulit dipraktikkan. Ini
tampak jika kita baca pembatasan kebebasan seperti disebut dalam
pasal 28J(2) UUD 1945: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,
setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang
ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata
untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan
kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil,
sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan,
dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis” (cetak
miring ditambahkan).
Unsur-unsur pembatasan memang dikenal dalam pengaturan
HAM internasional, seperti tampak dalam pasal 18(3) ICCPR.
Tapi ayat itu menambahkan unsur “nilai-nilai agama” yang memberi
ruang tafsir sangat luas, dan tidak pernah dikenal sebelumnya
dalam pengaturan HAM di negara-negara lain! Karena itu, aman
disimpulkan bahwa rumusan pembatasan itu merupakan bentuk
pembatasan yang tak lazim dalam prinsip-prinsip pembatasan HAM
(lihat Soetanto 2008).
Lepas dari itu, dan inilah yang kita lihat faktanya di Indonesia,
konsekuensi dari pembatasan berdasarkan “nilai-nilai agama”
itu sangat jelas. Bagi M. Atho Mudzar, Kalitbang Depag, UU No
1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan
Agama dianggap sebagai manifestasi pembatasan itu (lihat
Suaedy dkk 2009: 42-48). Padahal, seperti ditunjukkan banyak studi
dan akan didiskusikan lebih jauh di bawah, justru keberadaan
xx
– Membela Kebebasan Beragama (Buku 1)