Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
keyakinan, maka yang paling mendesak adalah menghapus kedua
produk hukum tersebut.
Kalau konteksnya seperti itu, perlu langkah seperti apakah bagi kalangan
yang hendak menyemai nilai-nilai agama yang rasional, pluralis,
dan damai guna “memformalkan” tafsir atau wacana agama
yang dianutnya – setidaknya, kalau tidak bisa merebut wacana dominan
dari MUI – sehingga dapat terdiseminasi dan terimplementasi
masyarakat luas?
Artinya perjuangan ini tidak bisa dilakukan hanya pada satu
sektor. Lebih dari itu, persoalan seperti yang Anda tanyakan sendiri
baru muncul dan dibicarakan pasca-Soeharto. Kini orang bebas
membicarakan makna kebebasan beragama dan lain-lain, yang
sama sekali tidak dikenal pada zaman Soeharto, Orba. Pada rezim
Orba, segala urusan, termasuk juga urusan agama, bergantung dan
diserahkan kepada Soeharto. Pada masanya, gerakan fundamentalis
langsung disimpulkan sebagai gerakan anti-Pancasila dan anti-
NKRI, oleh karena itu harus hengkang dari negeri ini. Dari sini,
wajar kalau orang dan kelompok Islam yang ekstrem atau fundamentalis
tidak bisa berkembang dan mendapat tempat pada rezim
Orba. Sehingga pemikiran seperti yang dimiliki oleh Cak Nur itulah
yang mendapat tempat.
Tetapi kita tidak ingin kembali mengulang rezim Orba. Mengulangi
itu hanya akan membuat senjata makan tuan. Menurut saya,
yang terjadi pada saat ini barulah tahap awal. Kita baru membicarakan
lagi sesuatu yang persis terjadi pada era 1940-an. Faktanya,
hingga kini, pembatasan dan pengakuan agama tetap ada. Pengakuan
terhadap agama-agama sendiri, menurut saya, terkait dengan
114
– Membela Kebebasan Beragama (Buku 1)