Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
lah diperinci lebih detil. Sehingga orang yang mempunyai paham
ketuhanan tertentu di dalam Islam, misalnya ikut Mu‘tazilah atau
mazhab teologi yang tidak mainstream, yang dalam pertimbangan
MUI dianggap menyimpang, juga akan dianggap melakukan penodaan
agama, karenanya bisa dipenjarakan.
Pada tingkat pusat, KUHP ini harus diperhatikan betul oleh
sejumlah aktivis gerakan yang memperjuangkan hak-hak dan kebebasan
beragama dan berkeyakinan, karena, menurut saya, sangat
berbahaya. Pengembangan pasal 165a, pada sisi lain, dengan
menggeser term penodaan menjadi meresahkan, juga harus ditinjau
kembali. Kata meresahkan
sendiri, menurut saya, Jadi, pengusiran orang-orang Yahudi
lebih bersifat pertimbangan dari Madinah, menurut saya, bukan
sosial. Yang paling penting disebabkan oleh pertimbangan agama
adalah pasal tentang penodaan
itu. Karena pasal ini politik. Karena itu ayat al-Quran
melainkan lebih pada pertimbangan
yang selalu menjadi rujukan
kelompok mainstream Isyahûdu
walâ al-nashârâ hattâ tattabi‘a
yang berbunyi walan tardlâ ‘anka al-
millatahum, tidak bisa digeneralisasi
lam tertentu untuk bergerak,
untuk seluruh umat Yahudi, tetapi
membatasi, dan membubarkan
kepercayaan atau kelom-
hanya untuk Yahudi Madinah.
Buktinya, ketika terjadi penaklukan
pok lain. Revisi UU/No.1/
Andalusia, Islam justru berkolaborasi
PNPS/1965 yang sekarang
dengan Yahudi.
sedang dilakukan juga harus
dilihat dan diawasi.
Tetapi, jika dicermati dari seluruh konsekuensi pasal 156a dan
UU/No.1/PNPS/1965 sangat nyata bertentangan dengan konstitusi.
Sebab keduanya menjadi instrumen legal yang dapat mencerabut
hak-hak dan kebebasan warga untuk beragama dan ber-
Abdul Moqsith Ghazali –
113