Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
UU Otda memang mengatakan seperti itu. Namun, kalangan
pendukung perda syariah juga pandai berkelit. Misalnya pada
kasus zakat. Mereka menyatakan bahwa zakat bukan hanya persolan
agama tapi persoalan bagaimana mendapatkan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) yang lebih besar. Minuman keras dan mencuri
bukan soal agama tetapi soal kriminal yang harus ditangani.
Akhirnya, kata Islam atau syariah sendiri tidak muncul. Jadi, MK
harus turun tangan mengatasi peraturan dan perundang-undangan
yang inkonstitusional. Harus ada counter terhadap perda-perda.
Perda sendiri, kalau dilihat dari hierarki tata perundang-undangan,
hanyalah hukum turunan yang tidak boleh bertabrakan dengan
konstitusi, Inpres dan sebagainya. Itu yangg harus segera diteliti:
apakah suatu perda dianggap melanggar, dan kalau melanggar,
maka harus batal demi UUD ’45.
Tetapi kalau kita lihat kasus Ahmadiyah dan Komunitas Eden, misalnya,
mereka justru menjadi korban dari ketidaksigapan pemerintah
dalam menegakkan amanat konstitusi. Jika demikian, apa yang bisa
dilakukan untuk mereduksi terjadinya tindak kekerasan yang mengatasnamakan
agama?
Pada tingkat pusat, menurut saya, harus dilakukan revisi terhadap
KUHP pasal 156a tentang penodaan agama. Kata menodai
dalam pasal itu harus ditegaskan siapa yang berhak untuk merumuskan
dan menyimpulkan sebuah paham atau kepercayaan dianggap
menodai Islam. Sementara Ahmadiyah selama ini sudah dianggap
menodai Islam oleh MUI. Hasil revisi terakhir yang diharapkan
menghadirkan perubahan ke arah yang lebih baik, saya kira, malah
akan lebih membahayakan. Pasca-revisi, pasal penodaan ma-
112
– Membela Kebebasan Beragama (Buku 1)