Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
seluruh bank-bank syariah. Jadi, sekali lagi, motif diaturnya persoalan
ini lebih bernuansa ekonomi, hanya bagi-bagi kapling.
Artinya, tidak sepenuhnya perda ataupun perbankan syariah adalah
aspirasi masyarakat bawah?
Bahwa ada sebagian kecil masyarakat Islam yang menginginkan
hal itu, benar. Tapi apakah MUI benar-benar menjadi representasi
umat Islam Indonesia? Itu sama sekali tidak jelas. Karena MUI
bukanlah sebuah organisasi masyarakat (ormas). Kalau dikatakan
ormas siapa massanya. Kalau NU, Muhammadiyah, MMI atau
FPI memiliki massa yang jelas. Makanya MUI tidak bisa disebut
ormas. Yang lebih tepat, MUI disebut sebagai lembaga kajian atau
“LSM plat merah”. Ia masih menyusu pada negara. Sampai sekarang
belum disapih.
Ketika perda syariah diformalkan, hukum dari perda ini tak ubah
seperti sarang laba-laba. Ia hanya bisa menjerat hewan-hewan kecil
sementara yag lebih besar tidak bisa. Kalau melihat kontennya, apakah
formalisasi syariat mampu mengatasi persoalan-persoalan mutakhir
yang akan muncul?
Sebenarnya apa yang dimaskud dengan syarî‘ah sendiri tidak
pernah disepakati. Tidak pernah ada kesepakatan mengenai mana
saja yang bisa diatur dan mana yang tidak. Kalau korupsi dianggap
melanggar hukum, syarî‘ah harusnya memiliki aturan jelas untuk
itu. Tetapi kalau orang berpindah agama kemudian dianggap melakukan
tindak kriminal dan harus dihukum itu jelas melanggar
UUD ’45 dan HAM.
106
– Membela Kebebasan Beragama (Buku 1)