Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
dan tidak kepada yang lainnya. Sehingga wajar ketika peraturan itu
diberlakukan mengundang resistensi dari masyarakat banyak.
Kalau melihat pola keseluruhan perda atau implementasi syariat
Islam di beberapa daerah, apakah lebih beraroma politis atau memang
murni teologis, karena mengerasnya semangat monoreligius
dan radikalisme di masyarakat?
Menurut saya, pembuatan perda syariah cenderung politis.
Karena perda tidak disusun berdasarkan pertimbangan yang sangat
dalam dan mengakomodir
berbagai aspirasi yang
Apakah pengambilan keputusan
berkembang di masyarakat.
dalam Islam sepenuhnya berdasarkan
Celakanya lagi, sebagiannya pada pertimbangan suara terbanyak
adalah fotokopi dari perdaperda
di daerah atau negara karena Nabi seringkali memveto
atau tidak? Faktanya adalah tidak,
lain (Malaysia dan Brunei sejumlah persoalan tanpa meminta
Darussalam). Mungkin juga pertimbangan para Sahabat. Tapi veto
ada motif ekonomi, karena seperti ini biasanya dilakukan Nabi
membuat perda itu ada anggarannya.
Contoh konkret
lebih pada persoalan keagamaan
ketimbang persoalan politik
kenegaraan.
adalah UU Perbankan Syariah.
Melalui UU ini, bankbank
konvensional yang membuka bank syariah harus melalui
pengawasan tertentu. Kepentingan ekonomi di sini masuk ketika
diatur bahwa yang bisa menjadi dewan pengawas atau dewan syariah
adalah orang Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau orang-orang
yang ditunjuk oleh MUI. Dari sini kemudian banyak bermunculan
orang-orang MUI yang menjadi komisaris atau dewan syariah di
Abdul Moqsith Ghazali –
105