Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
agama sama sekali tidak memiliki pertentangan yang pokok, meski
pada tingkat teknis pertentangan tetap ada, seperti tentang konsep
pengambilan keputusan. Apakah pengambilan keputusan dalam Islam
sepenuhnya berdasarkan pada pertimbangan suara terbanyak
atau tidak. Faktanya adalah tidak, karena Nabi seringkali memveto
sejumlah persoalan tanpa meminta pertimbangan kepada para Sahabat.
Tapi veto seperti ini biasanya dilakukan Nabi lebih pada persoalan
keagamaan ketimbang persoalan politik kenegaraan.
Akhir-akhir ini muncul perda-perda di beberapa tempat yang diklaim
sebagai perda syariat Islam. Bagaimana sikap Anda?
Saya tidak pernah menemukan Peraturan Daerah (Perda) yang
dinamakan perda syariah. Orang hanya melihat bahwa konten dari
perda itu bernuansa syariat Islam. Misalnya perda tentang jilbab.
Perda seperti itu tidak pernah bisa disebut sebagai Perda Kristen,
karena memang aroma Islamnya sangat kuat. Kenyataan ini sendiri,
menurut saya, tidak lebih dari proses pencarian yang selama Orde
Baru (Orba) tertutup. Kini, setelah Orba tumbang, orang mulai
penasaran bagaimana kalau dilakukan A, B atau lainnya.
Sekarang, kalau kita saksikan, banyak orang yang mulai merasa
gerah terhadap perda-perda seperti itu. Di Aceh sendiri penegakan
kanun-kanun sudah banyak memperoleh resistensi dari masyarakat.
Qânûn khalwat, maysir dan lain-lain, sampai sekarang masih bolong-bolong.
Penegakannya hanya menyentuh masyarakat bawah.
Sampai sekarang di Aceh belum ada qânûn sariqah (pencurian).
Lantas, apakah dalam perda syariah korupsi menjadi bagian dari
tindak pencurian? Sebab, tindak korupsi dianggap sebagai apa dan
bagaimana penyelesaiainnya, tidak pernah menemukan kejelasan-
102
– Membela Kebebasan Beragama (Buku 1)