Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
Di situlah letaknya kesepakatan sosial. Dalam konteks Indonesia,
menurut saya, jangan bicara dulu tentang persoalan yang remehtemeh,
tapi persoalan pokok dulu yang harus dipecahkan. Sekarang
orang Indonesia berdebat yang remeh-temeh, hukum cambuk dan
kewajiban memakai jilbab, misalnya, tapi baik yang pro maupun
kontra tidak menjelaskan tentang syariat Islam sebenarnya.
Bagi saya syariat Islam sudah diterapkan di Indonesia. Itulah
sebabnya kenapa orang Sumenep bisa membuat perahu, oleh karena
mereka diwajibkan oleh penguasa saat itu. Kerajaan Sumenep,
menurut sejarahnya, ketika itu mewajibkan semua orang yang
berada di dekat pantai untuk membuat perahu. Dari sanalah kemudian
ada kesejahteraan.
Wilayah-wilayah inilah yang tidak dilihat oleh orang yang prosyariah.
Demikianpun bagi yang menolak, mereka tidak menjelaskan
syariah secara jernih. Di situ kita harus kembalikan kepada
pokok soalnya dulu. Kalau kita terus berdebat pada wilayah yang
remeh-temeh, kita tidak akan bisa jernih melihat persoalan dan
akan sulit untuk berdiskusi.
Sekularisme adalah sebuah ideologi. Dan menurut hemat saya
sekularisme kurang tepat untuk konteks Indonesia. Kenapa? Karena
sistem pemerintahan Indonesia bukan model negara agama, kekhalifahan,
atau kerajaan. Yang harus ditegaskan di sini: semangat kita
adalah nasionalisme Indonesia yang berbeda dengan nasionalisme
negara lain, seperti Jepang, Eropa, ataupun Israel. Nasionalisme
Indonesia dibentuk karena kita serumpun. Agama-agama muncul
sebagai penghubung interaksi antara suku-suku di Indonesia.
Jadi, persoalannya bukan pada kewajiban penerapan hukum syariah.
Bagi saya itu nomor dua. Bukan soal, bagi saya, apakah orang
memakai kerudung atau tidak. Misalnya, kenapa di Minang orang
Abdul Hadi WM –
73