Membela Kebebasan Beragama 1 - Democracy Project

–Democracy Project–
mengakui bahwa pendapatnya adalah tak lebih berupa penafsiran.
Karena penafsiran maka yang diterapkannya pun adalah penafsiran
mazhab tertentu. Katakanlah soal hukum potong tangan, apakah
orang yang bermazhab Syafi‘i setuju dengan formalisasi hukum
ini? Orang yang mazhabnya Fazlur Rahman tentu akan memaknai
hukum potong tangan dalam arti substansial daripada leterlijk. Itu
salah satu contoh kecil di internal.
Kedua, persoalan eksternal akan muncul ketika dihadapkan
dengan komunitas di luar Islam, seperti Yahudi, Nasrani, Hindu
atau umat agama lain. Ini akan menjadi persoalan. Apakah formalisasi
akan membawa pada kesejahteraan ataukah hanya sebuah
reaksi dari ketidakberdayaan, yang menurut istilah Khaled Abou el-
Fadl, kekalahan Islam atas Barat atau bahkan atas tradisi Islam itu
sendiri. Kita perlu Ingat bahwa pada masa al-Khulafâ’ al-Râsyidûn,
masalah-masalah yang muncul masih terbatas pada kelompoknya.
Sementara saat ini, ketika dunia menjadi begitu global, masalahnya
lain lagi. Ketika masa al-Khulafâ’ al-Râsyidûn, yang berlaku adalah
aturan yang sesuai dengan kondisi waktu itu. Ketika di komunitas
Yahudi maka yang berlaku adalah hukum Yahudi. Di Nasrani pun
seperti itu. Karena untuk membuat hukum yang dapat diterima
oleh semua pihak bisa dikatakan hampir tidak mungkin.
Saya setuju dengan Fazlur Rahman yang menyatakan bahwa
seharusnya ada keterkaitan antara tawhîd, akhlak, dan hukum Islam.
Tawhîd sebagai world view harus menjadi dasar, misalnya,
bahwa hubungan antarmanusia meniscayakan kesetaraan, kesetaraan
mencerminkan keadilan, dan keadilan dibahas oleh akhlak.
Untuk menegakkan keadilan maka dibuatlah hukum. Apakah keadilan
itu sebetulnya untuk umat Islam saja atau untuk semua
46
– Membela Kebebasan Beragama (Buku 1)