You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Gereja</strong> <strong>dan</strong> <strong>Rumusan</strong> <strong>Pasal</strong> <strong>29</strong> <strong>UUD</strong><br />
<strong>1945</strong><br />
Oleh Weinata Sairin (Sinar Harapan)<br />
Era reformasi melakukan terobosan yang amat fundamental.<br />
Masyarakat meyakini bahwa penggumpalan kekuasaan, kekerasan<br />
yang dilakukan oleh negara, pemiskinan <strong>dan</strong> pembodohan rakyat,<br />
praktik-praktik diskriminasi <strong>dan</strong> KKN (korupsi, kolusi <strong>dan</strong> nepotisme)<br />
sentralisasi kekuasaan kesemuanya berangkat dari teks <strong>UUD</strong> yang<br />
diinterpretasi secara sewenang-wenang oleh pemegang kekuasaan<br />
<strong>dan</strong> bermuara pada pelanggengan kekuasaan. Gelombang reformasi<br />
telah berhasil melakukan desakralisasi terhadap <strong>UUD</strong> <strong>1945</strong>. Teks<br />
<strong>UUD</strong> bukan sesuatu yang suci, keramat <strong>dan</strong> sakral, yang tak bisa<br />
diubah. Teks itu dapat, bahkan harus diubah jika tidak lagi mampu<br />
memberi pijakan kukuh bagi sebuah bangsa yang plural, dengan<br />
ribuan pulau terhampar dikelilingi lautan luas, dalam menapaki<br />
zaman yang se<strong>dan</strong>g berubah cepat. Dari analisis yang dilakukan para<br />
pakar, secara jelas dapat ditemukan betapa <strong>UUD</strong> <strong>1945</strong> memiliki<br />
berbagai kelemahan sehingga amendemen terhadapnya merupakan<br />
sesuatu yang tak bisa lagi ditawar.<br />
Prof. Mahfud M.D. mencatat tiga kelemahan mendasar yang dimiliki<br />
<strong>UUD</strong> <strong>1945</strong>. Pertama, <strong>UUD</strong> <strong>1945</strong> membangun suatu sistem politik<br />
yang memberikan kekuatan sangat besar terhadap presiden <strong>dan</strong> tak<br />
bisa diimbangi oleh lembaga-lembaga lain. Kondisi ini memungkinkan<br />
presiden melakukan rekayasa untuk memperkuat kekuasaan yang<br />
mengakibatkan tersendatnya mekanisme demokrasi. Kedua, <strong>UUD</strong><br />
<strong>1945</strong> mempunyai pasal-pasal yang multi interpretasi. Tafsiran yang<br />
dibuat presiden harus diterima sebagai tafsir yang benar <strong>dan</strong> realitas<br />
ini makin memperkuat kekuasaan presiden. Ketiga, <strong>UUD</strong> <strong>1945</strong><br />
banyak memberi kewenangan kepada lembaga eksekutif untuk<br />
mengatur dengan un<strong>dan</strong>g-un<strong>dan</strong>g hal-hal yang sebenarnya amat<br />
fundamental. Dalam pembuatan UU, Peraturan Pemerintah <strong>dan</strong><br />
Kepres dalam rangka pelaksanaan kewenangan itu dominasi<br />
presiden amat kuat.<br />
Prof. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa titik lemah <strong>UUD</strong> <strong>1945</strong><br />
selain tiga hal tersebut adalah banyaknya kekosongan materi<br />
penting yang tidak terdapat dalam <strong>UUD</strong> <strong>1945</strong>. Ia mencontohkan<br />
konsep Negara Hukum (rechsstaat) yang tidak terdapat pada<br />
pasal-pasal <strong>UUD</strong> <strong>1945</strong>, tetapi justru terdapat dalam Penjelasan.<br />
Dalam dunia politik konstitusi sering digunakan dalam dua<br />
pengertian. Pertama, digunakan dalam arti luas yaitu sistem<br />
pemerintahan dari suatu negara <strong>dan</strong> merupakan himpunan<br />
peraturan yang mendasari serta mengatur pemerintahan dalam<br />
menyelenggarakan tugas-tugasnya. Kedua, dalam arti sempit yaitu<br />
sekumpulan peraturan yang legal dalam lapangan ketatanegaraan<br />
suatu negara yang dimuat dalam ”suatu dokumen” atau ”beberapa<br />
dokumen” yang terkait satu sama lain. (Dahlan Taib: 1999). Dari<br />
definisi yang telah dirumuskan para pakar, tergambar jelas betapa<br />
pentingnya makna sebuah konstitusi dalam kehidupan suatu negara.<br />
Tak bisa dibayangkan bagaimana jadinya sebuah negara tanpa<br />
memiliki konstitusi, atau memiliki konstitusi dengan kemungkinan<br />
multitafsir, dapat merugikan bahkan menyengsarakan rakyat<br />
banyak.<br />
<strong>Rumusan</strong> <strong>Pasal</strong> <strong>29</strong><br />
Sejak bergulirnya reformasi, amendemen terhadap <strong>UUD</strong> <strong>1945</strong> telah<br />
dilakukan 3 kali, tahun 1999, 2000 <strong>dan</strong> 2001. Memasuki perubahan<br />
keempat tahun 2002 muncul permasalahan yang cukup alot<br />
terutama sekali di seputar rumusan pasal <strong>29</strong> yang membahas soal<br />
agama. Diskusi yang alot disekitar pasal ini sebenarnya<br />
menampilkan persoalan yang amat klasik <strong>dan</strong> sensitif tentang<br />
bagaimana memposisikan agama dalam relasinya dengan negara.<br />
Ada kelompok yang menginginkan agar agama, dalam hal ini Islam,
menjadi dasar negara, sementara itu kelompok lainnya<br />
menginginkan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam rapat-rapat<br />
yang dilakukan oleh BPUPKI <strong>dan</strong> PPKI tahun l945 hal itu telah<br />
dibahas dalam diskusi yang alot <strong>dan</strong> cukup panjang. Sebagaimana<br />
diketahui pada tanggal 18 Agustus <strong>1945</strong> diskusi itu dianggap telah<br />
selesai karena baik rumusan Pembukaan <strong>UUD</strong> <strong>1945</strong> mau pun pasal<br />
<strong>29</strong> <strong>UUD</strong> <strong>1945</strong> tidak lagi memunculkan peristilahan yang secara<br />
eksplisit merujuk kepada sesuatu agama. Namun bagi kelompok<br />
yang ingin mendasarkan negara Republik Indonesia pada dasar<br />
agama tetap merasa tidak puas <strong>dan</strong> terus menerus berupaya<br />
memperjuangkan ide itu, baik melalui cara-cara konstitusional<br />
maupun dengan cara-cara lain. Si<strong>dan</strong>g Tahunan (ST) MPR yang<br />
didalamnya ada agenda untuk mengamendemen <strong>UUD</strong> <strong>1945</strong><br />
dianggap sebagai event yang tepat untuk kembali menggolkan ide<br />
itu.<br />
Dalam ST MPR Agustus 2002 yang lalu ada tiga fraksi di MPR yang<br />
tetap memperjuangkan agar rumusan pasal <strong>29</strong> <strong>UUD</strong> ayat (1)<br />
direvisi dengan menambahkan rumusan ”dengan kewajiban<br />
menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Sementara<br />
itu ada juga fraksi yang tetap mempertahankan naskah asli pasal<br />
<strong>29</strong> <strong>UUD</strong> <strong>1945</strong>. Hal yang memerlukan pemikiran secara<br />
matang,tenang <strong>dan</strong> jernih di seputar usul revisi pasal <strong>29</strong> <strong>UUD</strong> <strong>1945</strong><br />
ayat (1) itu pertama-pertama terletak bukan pada fraksi mana yang<br />
mengusulkan <strong>dan</strong> seberapa besar fraksi yang mendukung. Bukan<br />
pula bahwa terdapat jaminan bagi seluruh warga bangsa, andaikata<br />
usul itu diterima <strong>dan</strong> menjadi ketentuan perun<strong>dan</strong>gan. Persoalan<br />
yang mendasar <strong>dan</strong> substansial dalam konteks ini adalah<br />
pemahaman <strong>dan</strong> kesepakatan kita bersama sebagai bangsa tentang<br />
Negara Kesatuan Republik Indonesia.<br />
Dari catatan-catatan sejarah, kita semua memahami bahwa sejak<br />
awal, the founding fathers negeri ini telah menetapkan fondamen<br />
rumah besar Indonesia bukan agama, tetapi Pancasila. Bung Karno<br />
dalam pidato tanggal 1 Juni <strong>1945</strong> di depan Si<strong>dan</strong>g Ba<strong>dan</strong> Penyelidik<br />
Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) menegaskan:<br />
”Tetapi dasarnya, isinya Indonesia Merdeka yang kekal abadi<br />
menurut pendapat saya, haruslah Pancasila.<br />
Dasar negara Pancasila secara amat kental termuat dalam rumusan<br />
Pembukaan <strong>UUD</strong> <strong>1945</strong>, terutama sekali pada alinea keempat. Itulah<br />
sebabnya mengapa MPR bersepakat untuk tidak melakukan<br />
perubahan Pembukaan <strong>UUD</strong> <strong>1945</strong>, sebab disadari benar bahwa pada<br />
pembukaan itulah subtansi Pancasila sebagai dasar negara termuat<br />
secara lengkap.<br />
Dengan memposisikan diri sebagai negara yang berdasar Pancasila<br />
<strong>dan</strong> bukan negara berdasar agama maka rumusan pasal <strong>29</strong> <strong>UUD</strong><br />
<strong>1945</strong> ayat (1) <strong>dan</strong> ayat (2) telah memadai.<br />
Negara agama adalah sebuah negara yang diatur menurut<br />
ketentuan-ketentuan hukum agama. Kondisi ini menyebabkan<br />
warga negara yang tidak memeluk/meyakini agama tersebut akan<br />
terpinggirkan menjadi warga negara kelas dua. Sebaliknya para<br />
penganut agama, yang agamanya menjadi dasar dari negara akan<br />
mendapat perlakuan istimewa.<br />
Negara berdasarkan Pancasila mengayomi semua warga negara<br />
tanpa meman<strong>dan</strong>g latar belakang agamanya. Bahkan, pemerintah<br />
memberikan dukungan <strong>dan</strong> fasilitas agar agama-agama dapat<br />
bertumbuh dengan baik <strong>dan</strong> para penganut agama yang berbeda itu<br />
mampu mengembangkan dialog dalam semangat kerukunan.<br />
Apabila kita ingin memelihara <strong>dan</strong> menghargai pemikiran-pemikiran<br />
the founding fathers bangsa kita, maka tak ada pilihan lain kecuali<br />
menerima dengan bulat Pancasila sebagai dasar negara,<br />
sebagaimana yang telah termuat dalam Pembukaan <strong>UUD</strong> <strong>1945</strong>.<br />
Konsekuensinya adalah rumusan pasal <strong>29</strong> ayat (1) <strong>dan</strong> (2) tetap<br />
sebagaimana a<strong>dan</strong>ya, tidak mengalami perubahan. Hal-hal yang<br />
berhubungan dengan syariat agama sebaiknya memang tidak<br />
masuk dalam ketentuan <strong>UUD</strong> atau dalam peraturan daerah, karena<br />
bisa menimbulkan sikap diskriminatif terhadap umat sesuatu agama.<br />
Kita semua bersyukur karena ST MPR 2002 telah menuntaskan<br />
masalah ini dengan musyawarah <strong>dan</strong> mufakat, dibarengi sikap<br />
kenegarawanan yang tinggi dari segenap anggota MPR. Penuntasan<br />
masalah ini menjadi amat penting sehingga energi <strong>dan</strong> waktu yang<br />
kita miliki akan benar-benar dikosentrasikan kepada hal-hal konkret<br />
dalam mengatasi krisis yang masih membelit kehidupan bangsa.<br />
<strong>Gereja</strong>-gereja <strong>dan</strong> umat Kristen Indonesia yang sejak awal memang<br />
amat menghendaki terwujudnya kehidupan beragama,<br />
bermasyarakat <strong>dan</strong> berbangsa yang sejuk, menyambut baik<br />
ketetapan MPR untuk mempertahankan rumusan pasal <strong>29</strong> <strong>UUD</strong><br />
<strong>1945</strong>. Hal yang amat penting dimasa depan adalah bagaimana<br />
merealisasikan sebuah kehidupan yang di dalamnya seluruh agama<br />
mendapat ruang untuk mengaktualisasikan diri secara optimal,<br />
sebagai implementasi pasal <strong>29</strong> <strong>UUD</strong> <strong>1945</strong>. Dalam Konteks itu kita<br />
berharap agar rumusan pasal <strong>29</strong> <strong>UUD</strong> <strong>1945</strong> yang ditetapkan<br />
kembali ST MPR 2002 adalah rumusan yang final <strong>dan</strong> definitif, <strong>dan</strong><br />
tidak lagi dipersoalkan, atau diubah-ubah pada setiap persi<strong>dan</strong>gan<br />
MPR.<br />
(Penulis adalah rohaniawan)<br />
Komentar Gus Dur.<br />
Saat penyusunan <strong>UUD</strong> 45, tokoh-tokoh gerakan Islam<br />
menghilangkan tujuh kata Piagam Jakarta dari <strong>UUD</strong> 45. Karena<br />
mereka ingin memberikan tempat kepada pihak yang tidak ingin<br />
Indonesia menjadi negara agama. "Sebab kalau ada negara agama,<br />
mayoritas kaum Muslimin akan memperoleh kedudukan yang tinggi<br />
dari yang tidak Islam." ujar Gus Dur.Menurutnya bentuk negara<br />
Indonesia saat ini adalah hal yang final <strong>dan</strong> tidak perlu diperdebatkan<br />
lagi. "Karena itu kita tidak boleh jadi negara agama. Hal macam ini<br />
tidak bisa dipungut suara. Kalau dipungut suara, nanti lambat laun<br />
orang Islam akan menang. Karena gerakan Islam ini tumbuh<br />
terus."Alasan bersatunya bangsa Indonesia, menurut Gus Dur, harus<br />
berdasarkan kerelaan. "Kerelaan itu akan ada, jika kita tidak main<br />
paksa, mentang-mentang menang suara."
Komentar dari Waka Fraksi PDIP.<br />
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia<br />
Perjuangan (FPDI-P) MPR H Irmadi Lubis menegaskan keyakinannya<br />
bahwa pasal <strong>29</strong> <strong>UUD</strong> <strong>1945</strong> tidak akan mengalami perubahan. "<br />
Sekalipun mayoritas, tidak semua umat Islam di Indonesia siap<br />
dengan masuknya syariat Islam dalam konstitusi. Buktinya, NU <strong>dan</strong><br />
Muhammadiyah menolak. Kalau memang serius melaksanakan<br />
syariat Islam, yang lebih dulu dilakukan adalah bagaimana<br />
meng-Islamkan umat Islam sendiri yang belum melaksanakan<br />
agama sepenuhnya dalam kehidupan sosialnya,'' tegasnya.<br />
(SH/IM)