Gereja dan Rumusan Pasal 29 UUD 1945

Gereja dan Rumusan Pasal 29 UUD
1945
Oleh Weinata Sairin (Sinar Harapan)
Era reformasi melakukan terobosan yang amat fundamental.
Masyarakat meyakini bahwa penggumpalan kekuasaan, kekerasan
yang dilakukan oleh negara, pemiskinan dan pembodohan rakyat,
praktik-praktik diskriminasi dan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme)
sentralisasi kekuasaan kesemuanya berangkat dari teks UUD yang
diinterpretasi secara sewenang-wenang oleh pemegang kekuasaan
dan bermuara pada pelanggengan kekuasaan. Gelombang reformasi
telah berhasil melakukan desakralisasi terhadap UUD 1945. Teks
UUD bukan sesuatu yang suci, keramat dan sakral, yang tak bisa
diubah. Teks itu dapat, bahkan harus diubah jika tidak lagi mampu
memberi pijakan kukuh bagi sebuah bangsa yang plural, dengan
ribuan pulau terhampar dikelilingi lautan luas, dalam menapaki
zaman yang sedang berubah cepat. Dari analisis yang dilakukan para
pakar, secara jelas dapat ditemukan betapa UUD 1945 memiliki
berbagai kelemahan sehingga amendemen terhadapnya merupakan
sesuatu yang tak bisa lagi ditawar.
Prof. Mahfud M.D. mencatat tiga kelemahan mendasar yang dimiliki
UUD 1945. Pertama, UUD 1945 membangun suatu sistem politik
yang memberikan kekuatan sangat besar terhadap presiden dan tak
bisa diimbangi oleh lembaga-lembaga lain. Kondisi ini memungkinkan
presiden melakukan rekayasa untuk memperkuat kekuasaan yang
mengakibatkan tersendatnya mekanisme demokrasi. Kedua, UUD
1945 mempunyai pasal-pasal yang multi interpretasi. Tafsiran yang
dibuat presiden harus diterima sebagai tafsir yang benar dan realitas
ini makin memperkuat kekuasaan presiden. Ketiga, UUD 1945
banyak memberi kewenangan kepada lembaga eksekutif untuk
mengatur dengan undang-undang hal-hal yang sebenarnya amat
fundamental. Dalam pembuatan UU, Peraturan Pemerintah dan
Kepres dalam rangka pelaksanaan kewenangan itu dominasi
presiden amat kuat.
Prof. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa titik lemah UUD 1945
selain tiga hal tersebut adalah banyaknya kekosongan materi
penting yang tidak terdapat dalam UUD 1945. Ia mencontohkan
konsep Negara Hukum (rechsstaat) yang tidak terdapat pada
pasal-pasal UUD 1945, tetapi justru terdapat dalam Penjelasan.
Dalam dunia politik konstitusi sering digunakan dalam dua
pengertian. Pertama, digunakan dalam arti luas yaitu sistem
pemerintahan dari suatu negara dan merupakan himpunan
peraturan yang mendasari serta mengatur pemerintahan dalam
menyelenggarakan tugas-tugasnya. Kedua, dalam arti sempit yaitu
sekumpulan peraturan yang legal dalam lapangan ketatanegaraan
suatu negara yang dimuat dalam ”suatu dokumen” atau ”beberapa
dokumen” yang terkait satu sama lain. (Dahlan Taib: 1999). Dari
definisi yang telah dirumuskan para pakar, tergambar jelas betapa
pentingnya makna sebuah konstitusi dalam kehidupan suatu negara.
Tak bisa dibayangkan bagaimana jadinya sebuah negara tanpa
memiliki konstitusi, atau memiliki konstitusi dengan kemungkinan
multitafsir, dapat merugikan bahkan menyengsarakan rakyat
banyak.
Rumusan Pasal 29
Sejak bergulirnya reformasi, amendemen terhadap UUD 1945 telah
dilakukan 3 kali, tahun 1999, 2000 dan 2001. Memasuki perubahan
keempat tahun 2002 muncul permasalahan yang cukup alot
terutama sekali di seputar rumusan pasal 29 yang membahas soal
agama. Diskusi yang alot disekitar pasal ini sebenarnya
menampilkan persoalan yang amat klasik dan sensitif tentang
bagaimana memposisikan agama dalam relasinya dengan negara.
Ada kelompok yang menginginkan agar agama, dalam hal ini Islam,

menjadi dasar negara, sementara itu kelompok lainnya
menginginkan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam rapat-rapat
yang dilakukan oleh BPUPKI dan PPKI tahun l945 hal itu telah
dibahas dalam diskusi yang alot dan cukup panjang. Sebagaimana
diketahui pada tanggal 18 Agustus 1945 diskusi itu dianggap telah
selesai karena baik rumusan Pembukaan UUD 1945 mau pun pasal
29 UUD 1945 tidak lagi memunculkan peristilahan yang secara
eksplisit merujuk kepada sesuatu agama. Namun bagi kelompok
yang ingin mendasarkan negara Republik Indonesia pada dasar
agama tetap merasa tidak puas dan terus menerus berupaya
memperjuangkan ide itu, baik melalui cara-cara konstitusional
maupun dengan cara-cara lain. Sidang Tahunan (ST) MPR yang
didalamnya ada agenda untuk mengamendemen UUD 1945
dianggap sebagai event yang tepat untuk kembali menggolkan ide
itu.
Dalam ST MPR Agustus 2002 yang lalu ada tiga fraksi di MPR yang
tetap memperjuangkan agar rumusan pasal 29 UUD ayat (1)
direvisi dengan menambahkan rumusan ”dengan kewajiban
menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Sementara
itu ada juga fraksi yang tetap mempertahankan naskah asli pasal
29 UUD 1945. Hal yang memerlukan pemikiran secara
matang,tenang dan jernih di seputar usul revisi pasal 29 UUD 1945
ayat (1) itu pertama-pertama terletak bukan pada fraksi mana yang
mengusulkan dan seberapa besar fraksi yang mendukung. Bukan
pula bahwa terdapat jaminan bagi seluruh warga bangsa, andaikata
usul itu diterima dan menjadi ketentuan perundangan. Persoalan
yang mendasar dan substansial dalam konteks ini adalah
pemahaman dan kesepakatan kita bersama sebagai bangsa tentang
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dari catatan-catatan sejarah, kita semua memahami bahwa sejak
awal, the founding fathers negeri ini telah menetapkan fondamen
rumah besar Indonesia bukan agama, tetapi Pancasila. Bung Karno
dalam pidato tanggal 1 Juni 1945 di depan Sidang Badan Penyelidik
Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) menegaskan:
”Tetapi dasarnya, isinya Indonesia Merdeka yang kekal abadi
menurut pendapat saya, haruslah Pancasila.
Dasar negara Pancasila secara amat kental termuat dalam rumusan
Pembukaan UUD 1945, terutama sekali pada alinea keempat. Itulah
sebabnya mengapa MPR bersepakat untuk tidak melakukan
perubahan Pembukaan UUD 1945, sebab disadari benar bahwa pada
pembukaan itulah subtansi Pancasila sebagai dasar negara termuat
secara lengkap.
Dengan memposisikan diri sebagai negara yang berdasar Pancasila
dan bukan negara berdasar agama maka rumusan pasal 29 UUD
1945 ayat (1) dan ayat (2) telah memadai.
Negara agama adalah sebuah negara yang diatur menurut
ketentuan-ketentuan hukum agama. Kondisi ini menyebabkan
warga negara yang tidak memeluk/meyakini agama tersebut akan
terpinggirkan menjadi warga negara kelas dua. Sebaliknya para
penganut agama, yang agamanya menjadi dasar dari negara akan
mendapat perlakuan istimewa.
Negara berdasarkan Pancasila mengayomi semua warga negara
tanpa memandang latar belakang agamanya. Bahkan, pemerintah
memberikan dukungan dan fasilitas agar agama-agama dapat
bertumbuh dengan baik dan para penganut agama yang berbeda itu
mampu mengembangkan dialog dalam semangat kerukunan.
Apabila kita ingin memelihara dan menghargai pemikiran-pemikiran
the founding fathers bangsa kita, maka tak ada pilihan lain kecuali
menerima dengan bulat Pancasila sebagai dasar negara,
sebagaimana yang telah termuat dalam Pembukaan UUD 1945.
Konsekuensinya adalah rumusan pasal 29 ayat (1) dan (2) tetap
sebagaimana adanya, tidak mengalami perubahan. Hal-hal yang
berhubungan dengan syariat agama sebaiknya memang tidak
masuk dalam ketentuan UUD atau dalam peraturan daerah, karena
bisa menimbulkan sikap diskriminatif terhadap umat sesuatu agama.
Kita semua bersyukur karena ST MPR 2002 telah menuntaskan
masalah ini dengan musyawarah dan mufakat, dibarengi sikap
kenegarawanan yang tinggi dari segenap anggota MPR. Penuntasan
masalah ini menjadi amat penting sehingga energi dan waktu yang
kita miliki akan benar-benar dikosentrasikan kepada hal-hal konkret
dalam mengatasi krisis yang masih membelit kehidupan bangsa.
Gereja-gereja dan umat Kristen Indonesia yang sejak awal memang
amat menghendaki terwujudnya kehidupan beragama,
bermasyarakat dan berbangsa yang sejuk, menyambut baik
ketetapan MPR untuk mempertahankan rumusan pasal 29 UUD
1945. Hal yang amat penting dimasa depan adalah bagaimana
merealisasikan sebuah kehidupan yang di dalamnya seluruh agama
mendapat ruang untuk mengaktualisasikan diri secara optimal,
sebagai implementasi pasal 29 UUD 1945. Dalam Konteks itu kita
berharap agar rumusan pasal 29 UUD 1945 yang ditetapkan
kembali ST MPR 2002 adalah rumusan yang final dan definitif, dan
tidak lagi dipersoalkan, atau diubah-ubah pada setiap persidangan
MPR.
(Penulis adalah rohaniawan)
Komentar Gus Dur.
Saat penyusunan UUD 45, tokoh-tokoh gerakan Islam
menghilangkan tujuh kata Piagam Jakarta dari UUD 45. Karena
mereka ingin memberikan tempat kepada pihak yang tidak ingin
Indonesia menjadi negara agama. "Sebab kalau ada negara agama,
mayoritas kaum Muslimin akan memperoleh kedudukan yang tinggi
dari yang tidak Islam." ujar Gus Dur.Menurutnya bentuk negara
Indonesia saat ini adalah hal yang final dan tidak perlu diperdebatkan
lagi. "Karena itu kita tidak boleh jadi negara agama. Hal macam ini
tidak bisa dipungut suara. Kalau dipungut suara, nanti lambat laun
orang Islam akan menang. Karena gerakan Islam ini tumbuh
terus."Alasan bersatunya bangsa Indonesia, menurut Gus Dur, harus
berdasarkan kerelaan. "Kerelaan itu akan ada, jika kita tidak main
paksa, mentang-mentang menang suara."

Komentar dari Waka Fraksi PDIP.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (FPDI-P) MPR H Irmadi Lubis menegaskan keyakinannya
bahwa pasal 29 UUD 1945 tidak akan mengalami perubahan. "
Sekalipun mayoritas, tidak semua umat Islam di Indonesia siap
dengan masuknya syariat Islam dalam konstitusi. Buktinya, NU dan
Muhammadiyah menolak. Kalau memang serius melaksanakan
syariat Islam, yang lebih dulu dilakukan adalah bagaimana
meng-Islamkan umat Islam sendiri yang belum melaksanakan
agama sepenuhnya dalam kehidupan sosialnya,'' tegasnya.
(SH/IM)