ASASI_2004_Mei-Juni - Elsam

--_-_--_--- 

w\a{w.elsam.or.ld 

dafrar isi 

I laporan lltama 

CALON PRESIDEN, 

REKAM JEJAK, 

DAN AMNESIA PUBLIK 

I Naslonal 

HAK REPARASI BAGI KORBAN 

PELANGGARAN HAM BERAT 

KETAHANAN PANGAN: 

BETAJAR DARI CUBA 

MEMONITOR HAK-HAK 

EKONOMI, SOSIAL DAN 

BUDAYA 

REKONSILIASI 

TANPA KEBENARAN? 

I Slslpan 

seri keadilan transisional 

I Luar Negerl 

ICTY MEMPERLUAS 

DEFINISI GENOSIDA.-. 

I Resensl Buku 

MenguakTabir C'elap 

Buku-Buku ELSAM 

Mereka yang Menj.dl 

Korban Hak Korban atas 

lestltusl, Kompensasl dan 

nehabllltasl - 

Txro vil DdEx 

Mengadlll Korban : 

Praktek Pembenaran terhad.p 

Kekeratan Negara 

Ptruus :Srwrr Gurrw 

Trrur : Aews 2(Xl3 - | 6l) 

Tahun yang tak Pernah 

Berakhlr Memahaml Pengalaman 

Kortan 6!i Esal-Esal SeJarah Llsan 

€omr: Jorx f,mse, 

Avu Rrnr orr H[ur Ferp 

Trrur 2fi)4,253 utu

editorial 

Hak Rakyat Untuk Tahu 

alam masa kampanye presiden putaran 

pertama ini, muncuJ. istllah black propagan 

da. Istilah ini seringkali digunakan kubu 

Jendral (Puln) Wiranto,salah satu calon 

presiden, untuk, untuk menangkal kampanve negatil 

terhadap dirinya. B)ack pt'opagancJa oleh kubu Wiranto 

dianggap sebagai "kejahatan" dalam pemilu. 

Kampanye negatif atau black propagancla. sebenarnya 

mempakan hal yang positif asal dilakukan secara 

bert:rnggung jawab, dengan data vang akurat 

Kampanye negatif seperti ini. justm sangat berguna bagi 

pemenuhan hak-hak publik atas informasi yang benar 

tentang reputasi seorang calon presiden. Pemilih akan 

mendapatkan informasi yang utuh mengenai latar 

belakang calon presiclen. 

Di Amcrika Serikat, kampanye negatif merupakan 

ha1 yang u,'ajar: Publik tidak pernah protes dengan 

berbagai kampan.ve negatif ini Karena pemilih ingin 

tahu bukan hanya sisi positif calon, tetapi juga sisi 

negatil dari calon presicien 

Di lndone'sia, kampanye negatif secara terbuka 

mc'njacli hal vang tidak wajar, karena salah satu kubu 

capres sejak awal sudah melancarkan serangan bahwa 

kampany'e negatif merupakan pelanggaran aturan 

kampanye. kenclati scbcnarnya tidak demikian, dengan 

ancaman-ancaman akan diperkarakan jika dilakr,tkan 

Hasilnva. kampanve negatif kemudian dianggap 

"haram". Tentu ini merugikan rakr,'at, karena indormasi 

tentang calon presiden jadi manipulatif 

Kampanye-kampan)'e negatif akhirnl'a tidak muncul 

di media massa 

Namnn, Berbagai muncul di berbagai forum informal, 

SMS atau internet. Kampanye presiden di media massa 

cendcrung ti.clak mengangkat rekam jejak para calon 

presiclen. tidak mengungkap karier militel Susilo 

Bambang Yudhoyono sejak ia bertugas sebagai komandan 

bataLyon di Timor Timr,rr dan sebagainya. Bagaimanapunj 

lakvat memiliki hak untuk memperoleh 

infor-rnasi itu, mereka perLu tahu benar tidaknva keterlibatan 

calon presiden atau wakil presiden dalam 

sejumlah kasus 

Karena kampanye negatif dianggap "haram" maka 

pemilihan umum vang sedang berjaian, tidak bisa 

sepenu}nya dinilai demokratis. Apalagi, iklan-iklan di 

televisi yang dibuat oleh para calon presiden dan wakil 

presidcn, cenderung manipuJ.atif , ahistolis, ticlak jujur 

dan me;'embunyikan banyak fakta. Dengan tiadanva 

kampanye negatif secara terbuka, rakyat tidak memiliki 

inforrnasi tentang""efek samping" jika mereka memiliih 

calon tertentu, karena mereka tidak memiliki in-tormasi 

tentang sisi-sisi gelap para calon. Kampanye vang 

berlangsung tidak memberi tahu, seperli iklan obat. 

bahka jika mengkonsumsi obat ini. efek sampingnva 

bisa kena kerusakan hati. sesak nafas dan sebagainya. 

Juga tidak seperti iklan rokok vang memberitahu 

risikonva: kanker paru-panr 

Kampanye negatif yang me'mbongkar rekam jeiak 

sang calon, akan sangat membantu pemilih memilih 

calon yang 

"efek sampingrrya" paling kecil. r 

F' 

g 

'i.:t' ) 

*{n 

..\ !, 

v 

*n 

..r\ r. 

v 

'.,"'a '" 

T\ fr 

r 

es'w 

€ 

9" 

1 

*'n 

t{-' 

$'@' 

,F 

g'' w %# 

l:rlisi Il.-,1 1,,, r,,|)-, ASASI 

3

I LAFORAN T'TAMA 

CALON PRESIDEN, 

REKAM JEJAK, DAN 

AMNESIA PUBLIK 

Di tengah ingar bingarnya kampanye Pemilu Presiden, 

rakyat pemilih mesti mengingat kembali: 

apakah rekam jejak ftrack record) para capres/cawapres bercih 

dari indikasi pelanggaran HAM masa lalu? 

,milu legislatif yang 

dah usai menyisakan 

suatu pertanyaan: 

apakah bangsa 

Indonesia sudah melupakan 

berbagai tragedi kemanusiaan 

yang terjadi selama 30 

tahun pemerintahan Orde 

Baru? Indikasinya adalah 

kemenangan Partai Golkar 

yang diidentikan sebagai 

mesin politik utama Orde 

Baru. Apakah pada Pemilu 

Presiden 5 Juli 2004 mendatang 

juga menjadi ajang 

pelegitimasian bangkitnya 

dan berkuasanya kembali 

Orde Bam? 

Pertanyaan-pertanyaan 

itu patut untuk diangkat ke permukaan 

mengingat dari lima pasang caprescawapres 

yang ditetapkan Komisi Pemilihan 

Umum terdapat tokoh-tokoh 

yang tak hanya menjadi bagian dari 

mesin birokrasi-militer Orde Baru, 

tapi bahkan diindikasikan sebagai 

harus bertanggung jawab terhadap 

praktek-praktek kejahatan terhadap 

kemannsiaan (crimes against humanity) 

seperti penghilangan orang seca.ra 

paksa, pembunuhan di luar pengadilan 

(exh'a judicial killing), penyiksaan 

atau perlakuan atas hukuman lain 

yang kejam, tidak manusiawi, dan 

bermartabat, dan seten:snya. T\rduhan 

ini jelas mengarah kepada mantan 

tokoh militer yang mencalonkan diri 

sebagai capnes seperti Jendral (Purn) 

Wiranto dan Jendral (Purn) Susilo 

Bambang Yudhoyono. 

Tbtapi agar tak hanya berkesan memojokkan 

caprres militer saja, maka 

para capres sipil pun harus diteliti 

rekam jejalorya secara benar. Apakah 

mereka telah secara seritrs turut dalam 

upaya penegakan IIAM? Satu aspek 

misalnya, gejala tumbuhnya watak, 

atau kultur militeristik, apakah hal ini 

hanya diidentikkan sebagai inheren 

dalam watak capres mantan militer? 

Kita masih ingat, ketika sepanjang 

tahun pertama pemerintahannya, 

Megawati Soekarnoputri telah melakukan 

penangkapan-penangkapan 

dan penahanan para aktivis mahasiswa, 

buruh, petani, dan LSM yang 

didasarkan kepada pasal-pasal pidana 

di eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif, 

sehingga pratrrtek impunity yang 

terjadi telah menegasikan upaya 

penyelesaian kasus-kasus pelanggaran 

HAM di masa lalu. Bisa disebut 

misalnya dalam kasus kerusuhan Mei 

1998 (termasuk kasus Tlisakti, Semanggi 

I, dan SemangCl U) dimana 

Komnas IIAM telah membentuk KPP- 

IIAM dengan Solahudin Wahid (yaag 

kini menjadi cawapres dari Capres 

Wiranto) sebagai ketuanya. Meskipun 

hasilnya telah dilimpahkan ke Kejagung, 

tapi hingga kini belum ada kejelasan 

tindak lanjuhya. 

Dengan mengungkap rekam jejak 

para kandidat capres-cawapres, paling 

Udak masyarakat diberikan referensi 

yang memadai, sehingga mapolitik 

(haatzaai artikelen) 

dan undang-undang keamanan 

terkait laimya. Bukankah 

haatzaai artikelen 

atau pasal-pasal penyebar 

kebencian peninggalan pemerintah 

kolonial hingga 

sekarang (di masa pemerintahan 

Megawati) tetap 

termaktub pada Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana 

(KUHP)? 

Para elite sipil pun harus 

Edisi Mei-Juni 20M

syarakat bisa menentukan pilihan 

secara bijaksana, dan tidak cepat 

melupakan berbagai peristiwa hagedi 

kemanusiaan yang pernah terjadi di 

masa lalu. Apalag para anggota tim 

sukses --dan juga para intelektual 

'tukang'- dari capres tertentu telah 

secara terbuka melansir tentang 

upaya-upaya black propaganda 

- 

istilah mereka- untuk memojokkan 

jagonya. Tbrhadap tuduhan ini, harus 

dijawab, bahwa harus dibedakan 

antara upaya untuk memberikan 

referensi yang sahih melalui rekam 

jejak dengan didasarkan kepada datadata 

yang valid dan akurat, dengan 

tindakan black campaign yang tidak 

didukung dengan data-data yang 

valid dan akurat. Kadangkala upaya 

masyarakat untuk memperoleh referensi 

tentang rekam jejak para capres 

itu berupaya dimentahkan dengan 

kelebihan para pengacara dan tim 

sukses sang capnes yang memang bisa 

memadaatkan akses luar biasa mereka 

terhadap alat-alat reprodulcsi informasi 

media. 

Seluruh pengetahuan dan referensi 

tentang rekam jejak para capres ini 

menjadi penting, paling tidak untuk 

mengembalikan ingatan luka bangsa 

(memoria passionis), sehingga masyarakat 

bisa berempati kepada para 

ibu yang telah kehilangan anaknya 

karena diculik, kepada para anak yang 

kehilangan ayahnya di daerah konflik, 

kepada para keluarga dari mahasiswa 

yang tewas ditembak hanya karena 

menyuarakan penegakan hukum, 

kepada Marsinah yang dibunuh secara 

sadis pada 1990-an kalena menuntut 

hak-haknya sebagai seorang bu.ruh, 

dan seterusnya. Masyarakat tidak 

cepat lupa, hanya karena para capres 

tersebut sekarang bisa tampil seperti 

seorang "tanpa dosa" (innocenf), 

tampil dengan lemah lembut dalam 

tutur dan intonasi berbahasa yang 

menarik, tampil dengan didukung 

iklan televisi seolah tanpa cacat dan 

cela bahkan adalah pahlawan, dan 

seterusnya. 

Oleh sebab itu, setiap anggota masyarakat 

sebagai ujud hak untuk tahu 

(rigltt to lanouf dan hak unhrk informasi 

(ngit to information) bisa memperoleh 

selebar-lebarnya dan seluas- 

Iuasnya atas seluruh rekam jejak para 

capnes tersebut. 

(lihat Tab6l Rekam Joiak CaPres) 

Dengan mengetahui rekam jejak 

indikasi pelanggaran IIAM para capres 

tersebut, maka sesungguhnYa 

ralryat diberi pengetahuan yang cukup 

untuk memilih secara jernih, dan 

obyektif. Menyadari sering dipertanyakan 

menyangkut indikasi pelanggaran 

IIAM di masa lalu, maka Para 

capres selalu memanfaatkan celah 

hukum, belum adanya mekanisme 

(supporting by institution) seperti 

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 

(KI(R), dan masih kuahnya mentalitas 

birolaasi Orde Baru di sebagian Pejabat 

publik untuk menegasikan, bahkan 

menguatkan prakbek impunitY 

Di masa lalu, para capFes, baik dari 

kalangan sipil maupun militer, sebagian 

besar memilki posisi di dalam 

Iingkaran kekuasaan rezim Orde Bam. 

Para elite politik sipil dan militer bisa 

dikategorikan sebagai bagian dari 

rezim Orde Baru yang mempraktekkan 

suatu sistem dan shrulrhrr pemerintahan, 

juga kultur dan watak represif 

yang menyebabkan terjadinYa 

praktek-praktek pelanggaran HAM. 

Jadi, tokoh-tokoh seperti llamzah Haz 

(dari kalangan sipil), maupun Wiranto 

dan SBY adalah jmdral-jendral Orde 

Edisi Mei-Juni 2004ASAIS: 

5

Jendral (Purn) Wlranto 

Periniwa 

(1) Sehku Panglima INI tidak berhasil mencEah teladinya Kenxuhan Mei 1998, yang berakibot 

tewasnya ratusan warga siprl tak berdosa, kerugian material warga masyarakat, serta 

teqadinya selumlah tirdak pemerkosaan dan pelecehan ekual terhadap ehis tertentu; 

-lNl 

(2) Selaku Menhankar/Panglinn bertanggung jawab atas terjadi.rya politik bumi h:ngus, 

pembunuhan serenangwenang di Timlim paca jajak pendapat png rn€ne\,!6kan ratugn 

warga dan Pastor Dewanto seperti dalam kasus di Gereja Liquisa dan Suai. Selaku 

Menhankany'Panglima TNI Jendral Wiranto dalam suratnya kepada Presiden 8J Habibie 

bernomor R/511/P{1l03l14lsel tertanggal 6 September .l999 menyatakan antara lain, 

(PFnlelasan kepada pimpinan pro-intErai rnengenai kelanjuBt peduagan fdrg |ryak 

unUk dilakukan ; 

(3) Bertanggung Fwab atas hihngnya sejumlah aktivis mahasiswa, buruh, dan LslV 

Kategod Pelanggaran 

(l) Hukuman mati di luar hukum secara cepat dan sewenang-wenang; 

(2) Penghilangn orang secara paka atau tidak dengan suka rela; 

(3) Penyiksaan dan perlakuan alau hukuman lain yang kgam, tidak manusiawi dan merendahkan 

martabat manusia; 

(4) Penlngkiran acara pake; 

(5) Tindak diskriminasi terhadap etnis tertentu; 

(6) Tindak kekerxan seksual terhadap kaum perempuan 

Kovenan ll,AM 

(1) Deklarasi Univesal Hak Asasi Manusia; 

(2) Deklarasi tentang Perlindungan Bagi Semua Orang dari Menjadi Sasaran Penyikaan dan 

Perlakuan, atau Hukuman Lain yang Kelam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan l/artabat 

(Majelis Umum dalam Resolusi No 3q46bnggal 10 Des€mber 19&4); 

(3) Konvensi Penghapuen Segala Bentuk Disknminasi Terhadap Perempuan; 

(4) Deklarasi Periindungan Bagi semua Orang dari Penghilangan secara Paka 

(Majelis Umum dalam Resol6i No 47/133tdnggal 18 Desember 1992) 

r Jendral (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono 

Peristiwa 

(1) Pada 24 Juli 1996 pukul 22 00. Brigjen sBY selaku Kepala Staf Kodam Jaya memimpin 

pertemuan di Markas Kodam Jaya yang dihadiri Brigjen TNI Zacky Anwar Makarim (Direklur A 

BIA), Kolonel Haryanto (Asisten Intel Kodam Jaya), Kolonel Dpko Santoso, dan Alex Siregat 

yang hasilnya memutuskan untuk mengerahkan (dengan menyamar) pasukan Brigif I Jaya 

SaktiyangdipimpinKolonelTriamtomo,denganmenyerbukantorDPPPDldill Diponegoro, 

yang kemudian dikenal sebagai Peristwa 27 Juli 1996, yang menyebabkan tewas dan 

hilangnya puluhan orang; 

(2) Pada 19 Pebruari 1999, besma Panglima TNI Jendral Wiranto, sebagat Kaster Letjen sBY 

mengadakan pertemuan d iakarta dengan para pimprnan delegasi milisi pro-integrasi yang 

datang untuk meminta bantuan persenjataan Sepertr diketahui persenjataan nilah yang 

kemudran diqunakan milrsi pro-integrasi, yang dibantu aparal TNI untuk melakukan 

pembantaran terhadap ratusan warga sipi dan sejumlah rohannwan Katolik di Gereja Liquisa, 

5uai, Los Pallos, Dilli, dengan korbannya anlara lain PastorAlbrecht Karim Sl, dan PastorTars us 

Dewanto, serta lima brarawati di Los Palos yang tewas sebagar martir 

Kategori Pelanggaran 

( 1 ) Hukuman matr dr luar hukum secara cepat dan sewenang-wenanq, 

(2) Penghilangan orang secara paksa atau tidak dengan sukare a: 

(3) Penyrksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, trdak manusiawi, dan merendah 

kan martabat manusia, 

(4) Pengusiran secara paksa 

Kovenan HAM 

(1)Deklarasi Univetral Hak Asas lVanuea; 

(2) Kovenan Internasional tentang Hak 5rpil dan Politik; 

(3) Deklarasi lentang Perl ndungan Bagi Semua Oranq dari Menjadi Sasaran Penyksaan dan 

Perlakuan atau Hukuman Lain yanq Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat 

(Malelis Umum daiam Resolusi 3452 (XXX) tanggal 9 Desember 1975 dan Resolusi No 39/ 

46 Majelis Umum tanggal 1 0 Desember 1 984; 

(4) Deklarasi Perlindungan Bagi Semua Orang dari Penghilangan scara PakH (Majelis Umum 

dalam Resoh,si 471133 tanggal 18 Desember 1992); 

(5) Prinsip-prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekuaean dan Senjata Api oleh Aparat 

Penegak Hukum 

r Megawatl Soekarnoputri 

Peristiwa 

(1) Hanya kunng lebih satu tahun setelah memerintah, Megawati nplakukan penangkapan berdasarkan 

pasal-pasal pidana politik lhaadaai anikelen maupun undang-undang sejenis 

lainnya) terhadap pnra mahriswa, aktMs buruh, dan LSM yang menolak kenaikan harga 

8BM, telepon dan tarif listrik; terhadap aktivas HAM di daerah-daerah konflik; maupun 

n yang mengaktualisasikan hak-hak sipilnya; 

(2) ggusuran secara paksa terhadap rumah-rumah penduduk, 

(3) Melakukan pembiaran terhadap terjadinya prahek kekerasan fisik dan seksual teftadap buruh 

migran (tKl) di negar+negara Arab, Singapura. dan Malaysia 

Kategori Felanggaran 

(l) Kebebasn berpikir, berkumpul, mengeluarkan pendapat, dan benerikaq 

(2) Hak alas standar hidup yang layak termasuk pangan, sandang, perumahan, dan kondisi 

kehidupan pada umumnya; 

(3) Pengusiran secara paksa; 

(4) Hak atas tempat iinggal yang layak 

(1) Kovenan Intemasional tentang Hak sipil dan Politik; 

(2) Pael 28 UUD 1 945 yang sudah di Amandemen; 

(3) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; 

(4) Resolusi Kombi Hak tuasi Manusia PB8 1993t7 tentang Pengusiran Paksa; 

(5) Konvsi Internasbnal tentang Pedindungan Hak PeksF Migrdn dan Anggota Kelurga 

r Hamzah Haz 

Peristiwa 

Menjelang Sidang lstimewa MPR tahun 1999 mengelua*an berbagai pernyataan bernada 

diskriminatif tentang ketidak layakan kaum p€rempuan untuk menjadi praiden 

(l) Hak sipil dan politik etiap warga rrcgara; 

(2) Tindak diskriminasi terhadap kaum perempuan (persannan hak dan selenisnya) 

Kovenan HAM 

(1) Kovenan Internasional lentang Hak 5ipil dan Politik; 

(2) Konvensi Penghapusn Segala Eentuk Disknminasi Terhadap Perempuan 

r Amin Rais 

Hadir dan mengeluarkan pernyataan seruanjthad dalam tabligh akbar di Lnpangan Monas Jakarta 

pada 7 Januari 2000 menyusul konflik horisontal yang terladt di [,4aluku dan lvlaluku Utara, sehingga 

Perskutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGl) mengtrimkan sural tanggapan kepada Amien 

Rais bernomor 0055/PGl-X1|/2000 

Peristiwa 

(1) Hak kelompok minorilis, 

(2) Kebebasn beragama Deklarasr Hak Orang-Orang yang Termasuk Bange atau Sukubango, 

Agama,danBahasal\4rnoritassunbe/:JamesBalowski, Indonesia:theLandoJaf,.4rllionPolitical 

Prisoners, di dalam hnp://www Green;eft org au; Laporan Final ta.r Finding Kom as 

HA[/Peristiwa27Ju|1996,11Oktober1996; SuratPang|maTNIJendralWirantokepada 

Presden B.l Habibie bernomor R/511/P-01/03/146et tertanggal 6 September '1999 perihal 

Perkembangan Lanjut Situasi T imtrm dan Saran Kebijaksanaan Penanganannya; 5urat 

Persekutuan Gereja-gereja d lndonesn (PGl) kepada Dr Amten Rais, Kelua MPR-Rl bernomor 

0055/PGl-X112000 perihal Tanggapan Atas Sikap dan Pandangan Terhadap Kerusuhan 

l.4alukdMaluku Ulara ; T im Gabunqan Pencari Fakta, Laporan Akhrr T im Gabungan Pencari 

Fakta 0GPF) Penstiwa Tanqqa 1 3 1 5 N/er 1 998 (Ringkasan Eksekutif); T ogi Simanlunrak (ed), 

Premanisme Politlk (lakarta: 5A, 2000), Republika. Delegasi pr o nlegrast Timttm minta 

senjata pada Pangab , 20 Pebruari 1 999 

Baru yang secara iangsung ataupun 

tak langsung turut menunjang, mendukung, 

dan melaksanakan praktek 

kekuasaan Orde Baru tersebut. Meskipnn 

tidak melakukan (by action) pe- 

Ianggaran l{AM secara langsung, tapi 

karena posisi dan kedudukannya 

dalam lingkungan sipil, serta prinsip 

garis komando dalam lingkungan 

militer, maka segala keputusan, 

ucapan, tindakan, baik secara langsung 

maupun tak langsung sebenarnya 

patut dikategorikan sebagai telah 

melakukan pelanggaran IIAM. Apalagi 

jika kemudian mereka melakukan 

praktek pembiaran (by omission) 

seperti yang te{adi di Timtim pasca 

Jajak Pendapat, dan Kerusuhan Mei 

1998 

Kadangkala para elite yang sekarang 

menjadi capres tersebut mencoba 

menggi-ring kepada persoalan semantik 

(bahasa dan istilah), definisi kasus, 

bukti, data atau kebenaran ucapan 

mereka di masa laLu semata-mata. 

Oleh karena itu, dalam konteks kasus 

Hamzah Haz dan Amien Rais misalnya, 

kedua capres dari kalangan sipil 

itu mestinya mau secara .legowo untuk 

dikonfrontir atau melakukan klarifikasi 

ke publik atas dugaan ucapan mereka 

yang juga mengindikasikan 

mendorong terjadinya suatu pelanggaran 

IIAM. 

Dengan demikian akan lebih bermartabat 

seandainya para capres yang 

diindikasikan melanggar HAM tersebut 

mengedepankan tanggung jawab 

morihya dengan secara terbuka 

untuk tidak maju sebagai capres, 

sebelum segala hal menyangkut tudingan 

pelanggaran IIAM di masa lalu 

maupun di masa kini (khusus untuk 

Megawati Soekarnoputri) menjadi 

clear.l 

rrocr sMANTuNTAK) 

6 Edisi Mei-Juni 2004

REKONSILIASI 

TANPA KEBENARAN? 

Penolakan Fraksi TNI/Polri untuk pencantuman 

kata 'kebenaran' pada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) 

cermin dari realitas kontekstual dari arus deras penolakan 

terhadap upaya berdamai dengan masa lalu 

masa lalu, maka pencantuman kata 

'kebenaran' merupakan'jiwa' atau 

'roh' dari terselenggaranya mekanisme 

tersebut. Bagaimana mungkin ada rekonsiliasi, 

tanpa setiap warga bangsa 

memahami apa yang sesungguhnya 

terjadi dengan praktik-praktik kejahatan 

terhadap kemanusiaan (cnmes 

against humanits) di masa lalu, yang 

mungkin menimpa orang tua, kerabat, 

atau tetangga se desanya? Bagaimana 

mungkin ada rekonsiliasi, tanpa setiap 

warga bangsa di buka mata-hatinya 

tentang mengapa dan apa yang melatar-belakangi 

sehingga pelanggaran 

IIAM berat (gross uiolation of human 

riChts) terjadi di masa lalu? 

Proses RLru KKR yang kini terjadi 

di DPR RI memasuki masa-masa 

Icusial, karena Panitia Khusus telah 

menyepakati membentuk Panitia 

Kerja RUU KKR. Seluruh persoalan 

bangsa atau luka bangsa di masa lalu 

(memori passionis) menjadi beban 

yang sebagiannya harus ditanggung 

oleh para wakil ralryat. Ilapi tampaknya 

beban itu semakin berat, ka.rena 

untuk sampai kepada pembentukan 

KI(R saja, para wakil rakyat yang 

diberi mandat pada Pansus RUU KI(R 

belum bisa untuk mencapai kata 

sepakat untuk beberapa hal esensial. 

Ftaksi-fraksi yang ada masih berbeda 

pendapat dalam banyak hal, misalnya 

soal judul RUU, definisi korban, 

dan pelaku. Lalu perdebatan di seputar 

mekanisme pemberian amnesti, 

rehabilitasi, restitusi, maupun proses 

seleksi anggota KKR. Hal ini sebenamya 

merupakan turunan dari prokontra 

tentang pencantuman kata 

'kebenaran'tadi. Lebih jauh lagi akar 

dari semua itu adalah, bahwa kejahatan 

atau pelanggaran HAM yang 

berhubungan dengan kekuasaan masa 

Ialu tidak mampu dipertanggungjawabkan 

oleh penguasa sekarang. 

Dalam konteks Indonesia, maka 

mereka yang pernah menjadi korbart 

mungkin telah duduk dalam Pucuk 

kekuasaan. Megawati Soekarnoputri 

yang sekarang menjabat sebagai 

hesiden RI, AM Fatwa yang sekarang 

Wakil Ketua DPR, bahkan Sidarto 

Danusubrpto yang sekarang menjadi 

Ketua Pansus RUU KKR adalah 

korban dari rezim Soeharto. Situasi 

dilematis ini menjadi ciri dari banyak 

negara yang sedang bertransisi, yalcri 

antara upaya memberikan keadilan 

kepada korban dan adanya kePentingan 

untuk kestabilan politik. 

Di satu sisi, negara belum memiliki 

kapasitas yang cukup untuk menyelesaikan 

kasus-kasus pelanggaran 

HAM, tapi di sisi lain telah terjadi 

reinkarnasi kekuatan rezim lama 

secara personil maupun kelembagaan 

pada pemerintahan baru. Situasi 

dilematis ini sebenarnya telah dijawab 

oleh NeiI J Kritz ("The Dilemma of 

Ttansitional Justice", 1995) yang menegaskan 

keberhasilan sebuah negara 

yang sedangberalih dari rezim otoriter 

ke rezim demolcatis, jika berhasil menyediakan 

mekanisme penyelesaian 

berbagai bentuk pelanggaran IIAM 

yang memenuhi rasa keadilan masyarakat, 

khususnya korban, namun 

sekaligus tidak menimbulkan ketidakstabilan 

sosial dan politik. 

Jadi kata kunci dalam pelaksanaan 

KKR adalah mendamaikan antara 

korban dan pelaku. OIeh karena itu, 

KI(R tidak bisa dipandang sebagai 

suatu upaya pamaafan dan PeluPaan 

semata, yang berdampak melahirkan 

suatu ketidakadilan bagi para korban, 

dan sebalilcrya tidak bisa dipandang 

sebagai upaya'penghukuman semata, 

yang berdampak melahirkan suatu 

persoalan psikologis baru bagi para 

pelaku. Dengan demikian term'kebenaran' 

pada institr:si KKR merupakan 

sesuatu yang prinsipil, kalena hal ini 

Edisi Mei-Juni 2004 AS[lSl 

7

-- 

juga melindungi kedua pihak, baik 

korban dan pelaku dari jerat penjara 

dendam sejarah, sehingga bisa membangun 

ke masa depan yang baru. 

Tidak salahnya belajar dari penga- 

Iaman negara lain dalam hal berdamai 

dengan masa lalu. Term 'kebenaran' 

menjadi prinsipil di Afsel misalnya, 

karena dari situ akan diketemukan 

falida, kapan, dimana, siapa pelakunya, 

dan siapa korbannya. Dalam komisi, 

seseorang akan memberikan kesaksian 

atau pengakuan tentang kejahatan 

yang pernah dilakukan dengan 

mengungkapkan secara lengkap dan 

detil. LaIu komisi akan mempertimbangkan 

untuk memberikan amnesti 

atau pengampunan atas pengungkapan 

kebenaran oleh si pelaku. Di 

lain pihak, para korban juga diberi kesempatan 

untuk berbicara dan memberi 

penjelasan tentang insiden pelanggaran 

IIAM yang melibatkan si 

pelaku tadi. 

Dengan begitu harus diakui bahwa 

secara konseptual pelaksanaan KKR 

itu idealnya didasarkan kepada konsepsi 

transitional justicenya Kritz. 

Sekali lagi konsepsi ini sangat berperspektif 

korban, dan bertujuan agar 

ketidakadilan masa lalu tidak terjadi 

lagi, serta tidak menciptakan ketidakadilan 

baru. Thpi apa yang ideal (das 

sem) tidak demikian dalam kenyataan/realitas 

kontekstual (das sollen) 

dalam konteks Lldonesia. 

Setelah enam tahtrn jatuhnya Soeharto 

harus diakui adanya upaya 

penyelesaian pelanggaran HAM di 

masa lalu. Sejumlah institusi dan 

perangkat perundangan yang menduktrng 

dibentuk. Sebut saja lfU No. 26 

Thhun 2000 tentang Pengadilan IIAM, 

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Komnas 

HAM. Pemerintah BJ Habibie 

pernah menJrusun agenda untuk penguatan 

dan promosi penegakan HAM 

di tanah air melalui pengesahan undang-undang, 

maupun keikutsertaan 

Indonesia dalam meratifikasi sejumlah 

konvensi internasional. 

Tbpi dalam realitasnya, pengesahan 

undang-undang dan pembentukan 

sejumlah institusi itu tidak memiliki 

kekuatan pemukul sebagai landasan 

penyelesaian dan pertanggungjawaban 

terhadap para pelaku pelanggaran 

IIAM di masa lalu. Kasw-kasrx 

yang diselesaikan oleh Pengadilan 

HAM, Pengadilan Koneksitas, maupun 

Pengadilan Pidana biasa tetap 

saja dinilai tidak memenuhi rasa 

keadilan masyarakat korban. Sebut 

saja kasus Tanjungpriok, kasus penembakan 

mahasiswa TYisakti, kasus 

27 JuIi, dan setenrsnya. 

Semua ini memperlihatnya gejala 

impuniff yang melindungi para pelaku, 

dan bahkan secara politis telah 

terjadi upaya penegasian dan pereduksian 

atas kasus-kasus kejahatan 

terhadap kemamrsiaan (crimes against 

humanity) dengan mempergunakan 

jalur institusi formal, baik di eksekutif, 

legislatif, maupun yrdikatif. Kasus 

penolakan kata'kebenaran' merupakan 

contoh kasus mutakhir, padahal 

pada paragraf terakhir Pasal 48 UU 

Pengadilan HAM dalam penjelasan 

umum telah dinyatakan: 

"Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 

dimaksudkan sebagai lembaga 

extra-yudicial yang ditetapkan dengan 

undang-undang yang bertugas 

untuk menegakkan kebenaran dengan 

mengungkapkan penyalahgunaan 

kekuasaan dan pelanggaran hak asasi 

manwia pada masa lampau, sesuai dengan 

ketentuan hukum dan perundang-undangan 

yang berlaku dan 

melaksanakan rekonsiliasi dalam 

perspektif bersama sebagai bangsa". 

Jadi rekonsi.Iiasi dan (pengungkapan) 

kebenaran seperti dua sisi mata 

uang yang tak mungkin terpisahkan. 

Mwtahil ada rekonsiJiasi tanpa (pengungkapan) 

kebenaran. Dengan pengungkapan 

kebenaran, maka ada enam 

hal yang bisa dicapai sekaligus: 

1. Memberi arti kepada suara korban 

secara individu: KKR berupaya 

mendapatkan pengetahuan yang 

resmi dari korban dan mengijinkan 

mereka memberikan pernyataan 

kepada komisi, atau memberi kesaksian 

dalam sebuah dengar pendapat 

publik berkaitan dengan pelanggaran 

IIAM yang mereka a-lami; 

2. Pelurusan sejarah berkaitan dengan 

pelanggaran IIAM: KI(R dapat memusatkan 

perhatiannya pada peristiwa-peristiwa 

tertentu dari pelanggaran 

IIAM. KI(R dapat meneyelesaikan 

masalah dengan mempergunakan 

data-data yang valid dan kredibel, 

disamping menguraikan sebab-musabab 

suatu peristiwa itu terjadi, apa 

latar belakang, dan bagaimana prosesnya; 

3.Pendidikan dan pengetahuan publik: 

KKR memberikan sumbangan 

pada pengetahuan masyarakat tentang 

penderitaan korban, dan membantu 

menggerakkan masyarakat 

untuk mencegah peristiwa serupa 

terjadi di masa depan; 

4.Memeriksa pelanggaran HAM sistematis 

menuju reformasi kelembagaan: 

I(KR memeriksa akibat dan 

si.fat bentuk pelanggaran I{AM yang 

melembaga dan sistemik. LaIu 

mengidentifikasi pola pelanggaran 

HAM, atau lembaga yang bertanggungjawab 

terhadap pelanggaran, 

maka komisi dapat merekomendasikan 

program-program sosial 

atau kelembagaan dan reformasi 

legislatif yang dirancang untuk 

mencegah terjadinya kembali pe- 

Ianggaran IIAM; 

S.Memberikan assesment tentang 

akibat pelanggaran IIAM terhadap 

korban: KKR mengumpulkan informasi 

mendalam tentang pelanggaran 

I{AM dan akibatnya terhadap 

diri korban. Lalu komisi memberikan 

beberapa cara untuk membantu 

korban menghadapi dan mengauilY#*"ngjawaban 

p"'" p"t"t,, O 

kejahatan: KKR mengumpulkan 

informasi yang berkaitan dengan 

identitas individu pelaku kejahatan 

yang melanggar IIAM. Komisi bisa 

mempromosikan sebuah sense of accountabiJity 

vntuk penyalahgunaan 

oleh individu-individu yang secara 

publik terindikasi dan lembagalembaga 

yang bertanggungjawab 

atas penyalahgunaan, memberi 

rekomendasi bahwa para pelaku 

perlu diberhentikan dari jabatanjabatan 

publik, atau memberikan 

fakta-fakta bukti-bukti untuk pengajuan 

tuntutan ke pengadilan. 

Ke enam hal itu menjadi fungsi strategis 

dari KKR, dan seperti dikatal

HAK REPARASI BAGI KORBAN 

PELANGGARAN HAM BERAT 

Hak-hak korban pelanggaran HAM dijamin kovenan 

internasional dan undang-undang nasional. 

para korban tersebut. Hak reparasi (right to reparation) 

merupakan hak yang meliputi hak rehabilitasi, restitusi 

dan kompensasi bagi korban pelanggaran IIAM berat. 

Kini, instrumen HAM yang menyangkut kompensasi 

sedang dibahas oleh Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB 

yang draftnya untuk sementara berjudr:l "Basic principles 

and guidelines on the right to a remedy and reparation for 

victims of violations of international human rights and humanitarian 

law" 

Dokumen itu disusun dalam kurun 

waktu yang cukup panjang.Pada 1989 

Sub-Komisi PBB tentang Pencegahan 

Dislcirninasi dan Perlindungan Kaum 

Minoritas menunjuk hofesor Theo van 

Boven untuk melakukan studi tentang 

hak-hak restitusi, compensasi dan rehabilitasi 

bagi korban pelanggaran HAM 

berat. Boven menyelesaikan laporan final, 

termasuk sebuah draft prinsip dan 

pedoman dasar pada 1993. Pada 1995, 

Sub-Komisim meminta Professor van 

Boven merevisi draft tersebut. Revisi 

tersesebut selesai dan diberi iudul "Basic 

Principles andGuidelines on the Right to Reparation for 

Victims of Gross Violations of Human Rights and Humanitarian 

Lavf' (1996). 

Dokumen tersebut merupakan bagian dari laporan Special 

Rapporteur PBB, Ttreo van Boven dan CheriI Bassiouni, 

yang berjudnl The right to restitution, compensation and 

rehabilitation for uictims of gross uiolations oI human 

rights and fundamental heedoms" (Dokumen Economic 

and Social Council PBB No /CN.4/2003/63,27 Desember 

2002). Draft ini memuat 27 prinsip tentang hak-hak para 

korban pelanggaran I{AM berat ini. Draft ini sedang dalam 

proses penyelesaian yang akan dibahas penyelesaiannya 

pada Agustus 2004. 

Draft ini menyediakan perlindunganhak remedy 6uada) 

kepada para korban pelanggaran IIAM yang meliputi hak 

nntuk mendapatkan keadilan (right to accessjusfice), atas 

reparasi (perbaikan) atas kerusakan yang diderita (right to 

reparation for harm suftered) dan hak untuk memperoleh 

iniormasi fal

ilrb 

Korban pelanggaran IIAM memiliki hak untuk mendapatkan 

penggantian (restitusi), kompensasi bahkan 

rehabilitasi. Selain itu korban juga berhak untuk mendapatkan 

asistensi, baik fisik, materi maupun psikologis 

seperti bantuan kesehatan, bantuan psikologis, dan 

bantuan sosial melalui pemerintah, organisasi non 

pemerintah dan kelompok masyarakat lainnya. 

R€stitusi harus diberikan untul< sedapat mungkin menegakkan 

kembali situasi yang ada pada korban sebelum terjadinya 

petansgaxan terhadap hak asasi manusia. Restitusi 

mengharuskan untuk mengembalikan hak miljk korban 

yang telah diambil paksa atau dijarah oleh pelal

lA 

\r 

i t ut sb-ua kekuatan 

" "ratJ 

angan 

hg1 dengan rejim ftu 

Fapannya, 

. 

ah cobaan. 

Pembersihan sarang 

masa ini hairvalah 

rn currqa, KKN dalam pemerintahan hanya relevan sepanjang 

orang yang 

.rte*SfS"." "fr. -u1", menguntungkan kedudukan politik pafai berkuasa' 

ang gela 

Tindakan-tindakan keadilan ha4yd relevan selama 

k menghayati 

bentuk baru {8ib"tt berteriak. Tetapi pada ddiarnya soal keadilan 

menjadi poros gerakan politiknya Setiap politisi 

bersimpati pada korban, tetapi korban tidak men 

p sumber inspirasi politiknya Ia memiliki relev 

i minu&Politik 

mampu meng 

adalah kaum 

ereka mau dan 

Barrr. Mereka 

lebih banYak s 

,i*tAgenda korban menuntut ke 

"^i6*i"'J","i.H"iTi; 

politik 

h 

I 

r{Elevan 

eIIIUUaL LUlUdndrr 

suatu negara. 

': 

I 

.i. 

Belajar dari Indonesia pul elihat peran sentral 

orban dalam menjaga i masy-"""qt^,13: 

lii,?:::::,H sffffIfi ili"'?-'#J"iffi:ffii*:l;'*1i ifflT"1 

keadiian dalam gerakannY 

pr.rnggung bagi segala tujuan 

r,^^i:l^- i^f-- n-*oLonrrr CA 

-'Namrtn demikian Or[e 

h 

..rt"fd 

kekuaS-.,...- .. 

.ng, 

& 

1970an n Tetapi otoritarianisme bisa dilahirkan 

[" ', 

r."lnri.N #;';n?, n i oleh pemain bafu -muri*in"didukun-g oleh 

*""'-iilil,:l[W&i';s&4re1ri a 1 f.*# 

depan Indot'

I 

Peranan Penti 

dan Kebenar 

alam 

eadilan 

Tantangan dan Kesempatan 

Upaya menyelesaikan pelanggaran 

IIAMmasa lalu dimasa hansisi daripemerintahan 

otoritarian ke pemerintahan demokratis 

harw menghadapi beberapa tantangaa 

serius, antara lain sistem peradilan 

yang korup dan tidak efisien serta keengganan 

para pemimpin baru untuk 

menghadapi elemen dari penguasa lama. 

Namrm begitu uegara tetap berkewajiban 

untuk menyelesaikan pelanggaran IIAM 

masa lalu, tidak hanya unhrk mengembalikan 

hak korban dan keluarganya dan 

menuntut akuntabilitasnya para pelaku, 

tapi juga untuk menjamin bahwa pelanggaran 

serupa tidak terulang di masa datang. 

Dilema antara kehanrsan menghadapi 

masa lalu sekaligus menghindari 

provokasi dari sisa-sisa kekuatan lama 

melahirkan berbagai bentuk intervensi 

yang kemudian dikenal dengan istilah 

Transitional fustice (keadilan transisional). 

Termasuk dalam intervensi ini adalah 

pengungkapar kebenaran, peradilal dan 

penghukuman, reformasi hukum dan 

kelembagaan, reparasi dan rehabilitasi dan 

rekonsifiasi. 

Dalam pemetaan 

inisiatif-inisiatif 

Tlansitional Justice di [rdonesia, "The 

Struggle tor T}l.tth and Justice: A Surrey ot 

TYansitional Justice Initiatives Throughout 

Indonesia,"l Hilmar Farid dan Rikardo Simarmata 

mengingatkan kita bahwa, "Walau 

pemerintah Indonesia telah membentuk 

badan-badan negara dan undangundang 

ultuk menyelesaikan kekerasan 

masa lalu, tetapi badan ini mengidap 

masalah legitimasi dan kinerja,"2 Masalah 

legitimasi adalah hal yang paling mendasar 

dalam menghadapi pelanggaran 

masa lalu, sebab tanpa legitimasi tidak ada 

harapan akan adanya penyelesaian. lri1ah 

sebabnya pembentukan beberapa organisasi 

korban sejak jatuhnya Soeharto pada 

Mei 1998 adalah kunci penyelesaian pe- n 

Meski ada usaha sungguh-sungguh 

Komnas IIAM unfuk memenuhi mandatnya 

dalam hal penyelidikan pelanggaran 

IIAM, Iegitimasi atas inisiatif yang berasal 

dari negara ini sudah berada di titik paling 

rendah. Pengadilan IIAM ad hoc 

- untuk Timor Leste dan Tbnjung kiok, 

dan juga rancangan undang-undang 

Komisi Kebenaran dan Rekonsifiasi Gtru 

KKR) sudah kehilangan kredibilitas dan 

semakin dianggap sebagai alat impunitas. 

Tradanya itikad politik itu juga ditunjukkan 

oleh penolakan DPR unfuk menetapkan 

pengadilan bagi pelaku pembunuban 

Semanggi dan Tlisakti. Selain itu, kenyataan 

bahwa militer mulai bangkit 

kembali dalam dunia politik sipil Wiranto 

sebagai calon presiden Golkar dan SBY 

dari Partai Demolcat, mungkin membuat 

kita terpaksa berkesimpulan bahwa 

setidalcrya untuk sementara ini, inisiatif 

negara unhrk menghadapi kekerasan m:$a 

Ialu tidak bisa dipercaya dapat memberikan 

rasa keadilan bagi korban, menjamin 

akuntabilitas pelaku dan memastikan 

ketidakberulangan tindakan di masa 

depan. 

Dalam kondisi seperti ini, semakin hari 

semakin terlihat pentingnya mengembangkan 

dan menyebarluaskan alternatif @U- 

KAN pengganti) dari inisiatif negara sebagai 

upaya memenuhi kebutuhan dan hak 

korban sembari terus menekan negara unhrk 

memenuhi kewajibannya. Dengan dipaparkannya 

suatu tinjauan atas beraneka 

macam inisiatif masyarakat sipil dalam 

bidang transitionai justice, maka "The 

Struggle for Truth and Justice" boleh 

dikata merupakan suatu Iangkah awal 

menuju konsolidasi dan penguatan inisiati-f 

transitional justice dt luar negara. Meskipun 

laporan ini tidak dapat membahas 

setiap inisiatif secara rinci, namun jangkauan.geografisnya 

- dari Aceh hingga 

Papua - berhasil memberi gambaran 

tentalg tantangan dan peluang non-state 

unh.rk menghadapi kekerasan masa la1u. 

Ianggaran masa lalu t"t"l" r." t."i"r' Organisasi Korban 

yang memiliki kunci legitimasi itu. 

Bertolak dari pentingnya konsolidasi 

ll Edisi Mei-Juni 2004

:eTi 

I 

I I 

lt 

inisiatil non-state, tulisan ini ditokuskan 

pada peranan penting yang harus dimainkan 

oleh organisasi korban dalam proses 

ini, dengan mulai dari melihat beberapa 

organisasi beserta aktifitasnya. Sebagaimana 

telah disebutkan di atas, organisasi 

korban memiliki kunci legitimasi dalam 

pencarian keadilan dan penyelesaian pelanggaran 

IIAM. Sedemikian, mereka merupakan 

satu sumber kekuatan politik 

yang potensial berkembang untuk menghadapi 

berbagai kekuatan politik yang 

tengah menghalangi rxaha pencarian keadilan. 

Dalam konteks inilah tulisan ini 

akan meninjau tantangan dan peluang 

yang dihadapi organisasi korban di Indonesia 

dewasa ini. 

Apa itu Organisasi Korban? 

Perubahan politik tahun 1998 memunculkan 

beberapa lembaga baru, termasuk 

organisasi korban dengan fokus kegiatan 

pada penanganan kekerasan dan pencarian 

keadilan. Beberapa organisasi korban berkembang 

atas dukungan LSM, tapi secara 

umum semuanya cukuP mandiri dalam 

pengembangan dan pelaksanaan kegiatan. 

Selain organisasi yang secara sadar mengiderrtifikasi 

diri sebagai organisasi korban, 

ada organisasi kemasyarakatan yang mewakili 

korban-korban penggusu-ran, perampasan 

tanah dan lain sebagainya' Mereka 

mengorganisir diri di tingkat komunitas 

untuk memperjuangkan hak-hak mereka, 

misalnya pengerrbalian tanah mereka' yang 

merupakan bagian dari perjuangan reformasi 

agraria. Kedua jenis organisasi ini 

mewakili korban dan haknya, letak perbedaannya 

adalah pada bagaimana organisasi 

mengidentifikasikan diri, yaitu 

sebagai'korban' atau sebagai'petani.' 

Sekilas sepertinya organisasi korban 

Iebih mengarah ke perjuangan hak sipil 

politik sedang organisasi petani lebih ke 

hak ekonomi, sosial dan budaya. Misalnya, 

gerakan reformasi agraria lebih mencurahkan 

perhatian pada perjuangan pengembalian 

tanah daripada mengatasi soal kekerasan 

yang dialami petani saat tanah 

diduduki.s Namun begitu, kedua jenis 

tingkat lokal. Pada sebuah lokakarya prawattannya 

bahwa inisiatif tansitional iustice 

yang'klasik' cendenrng terfokus pada 

kasus kekerasan fisik dan bukan kepada 

hubungan antara kekerasan fisik dan 

beberapa jenis kekerasan yang l,ain, misalnya 

pengambilan tanah. 

Lokakarya diselenggarakan pada 3-4 

September dan dihadiri wakil dari ICTJ, 

Komnas [IAM, Komnas PeremPuan dan 

beberapa organisasi masyarakat sipil 

termasuk organisasi korban. 

"Ttre Stnrggle for Tluth and Justicr' " p. 16. 

f 

T\riuan dan Kegiatan 

Sebagaimana disebutkan di atas, fokus 

pemetaan tim ini adalah pada organisasiorganisasi 

yang bekeria dalam ruang 

Lingkup Iima elemen ttama transitional 

justice. Pemetaan ini menemukan bahwa 

organisasi korban pertama-tama memfokuskan 

perjuangannya pada usaha reparasi 

dan rehabilitasi, baru kemudian 

diikuti oleh pengungkapan kebenaran, 

ketiga pada peradilan dan penghukuman' 

keempat pada reformasi hukum dan 

kelembagaan dan kelima pada rekonsiliasi. 

Kenyataan ini sedikit berbeda dengan apa 

yang ditemukan pada organisasi masyarakat 

sipil lainnya. Organisasi ini pertamatama 

memfokuskan diri pada pengungkapan 

kebenaran, kedua kepada reformasi 

hukum dan kelembagaan, ketiga kepada 

pengadilan dan penghukuman, keempat 

kepada reparasi dan rehabilitasi dan kelirna 

kepada rekonsiliasi. Menarilorya apa 

dianggap isu paling penting oleh organisasi 

korban justru hanya menjadi prioritas keempat 

bagi organisasi masyarakat sipil 

seperti LSM dan organisasi agama. Namun, 

laporan ini tidak menjelaskan mengapa 

ada perbedaan ini, apakah ini merupakan 

pembagian tugas yang 'alami' 

atau menunjukkan kurangnya komunikasi 

tentang apa yang dianggap prioritas antara 

organisasi korban dan LSM serta lainnya. 

Yang cukuP mengejutkan adalah kenyataan 

bahwa baik organisasi korban 

maupun masyarakat sipil kurang memprioritaskan 

masalah rekonsifiasi' Sekalipun 

demikian kenyataan ini tergantung 

juga pada jenis pelanggaran dan sifat 

konflik. Misalnya di daerah-daerah seperti 

Kalimantan dimana kerap terjadi konflik 

horizontal antar masyarakat, upaya rekonsiliasi 

antara dua pihak yang bertikai 

memang merupakan prioritas organisasi 

korban. Sebaliknya penyelidikan atas 

kekerasan yang tedadi di masa lampau, 

misalnya peristiwa tahun 1965-66 di 

daerah tersebut (setidaknya secara de 

facto) kurang mmjadi prioritas. Namun, di 

beberapa daerah dimana tingkat kekerasan 

tahun 1965-66 antar warga cukup 

tinggi, misalnya di Jawa Tengah dan Jawa 

fimur, organisasi korban terlibat dalam 

inisiatif rekonsiliasi tingkat komunitas' 

Pada kasus-kasus dimana peran negara 

sebagai pelaku kekerasan terlihat jelas, 

kebanyakan organisasi korban dan masyarakat 

sipil menolak tawaran 'rekonsiliasi' 

oleh negara dan atau pelaku. Dari sisi 

pelaku,'rekonsiliasi' adalah pilihan transitional 

justice yang terbaik. Tetapi jika 

pilihan ini disalahgunakan dan salah 

interpretasi maka ini hanya memberi 

kesempatan pada pelaku untuk menghindari 

pengadilan dan memberi negara 

alasan unhrk 'nremaafl

e* 

I 

{ 

r,a 

ttul 

kreatifnya inistiatif transitional justice 

yang dilakukan oleh organisasi korban. 

Reparasi dan Behabilitasi 

PP No. 3/2002 adalah satu-satunya 

instrumen hukum yang mengakui tanggungjawab 

negara atas korban pelanggaran 

IIAM. Berdasarkan Pasal 35(3) UU 

Pengadilan HAM 2612000, PP ini menetapkan 

tentang pemberian kompensasi 

dan pemulihan hanya pada perkara yang 

telah diputuskan di sidang pengadilan 

IIAM. Peraturan ini baru dilaksanakan 

untuk pertama kali pada tanggal 30 April 

2004 dalam pengadilan ad hoc untuk 

Thnjrmg Priok. Saat menjatuhkan hukuman 

10 tahun penjara kepada )O( Butar Butar 

atas perannya dalam pembunuhan, hakim 

ketua menambahkan bahwa harus diberikan, 

"kompensasi untuk korban dan ahli 

waris yang ditentukan sesuai dengan 

ketentuan yahg berlaku. " 

Sebagaimana dengan rekonsiliasi, 

pemulihan juga berpotensi menjadi sumber 

konflik antar korban, misalnya di dalam 

kasus pelaku menawarkan rslah beserta 

kompensasi keuangan untuk'menyelesaikan' 

kasus yang bersangkutan. Kesulitan 

ekonomi (ditambah dengan rasa takut dan 

intirnidasi) menyebabkan beberapa korban 

bersedia menerima tawaran tersebut, tanpa 

ada proses pengungkapan kebenaran. 

Untuk mencegah keiadian ini, beberapa 

organisasi korban seperti Ikatan Keluarga Orang 

llila-ng Indonesia (IKOF{I), mengadakan 

kegiatan sosial ekonomi unfuk memberdayakan 

korban dan memperkuatkan posisi 

tawar-menawamya. Di tingkat lokal, beberapa 

organisasi korban yang bersi-fat informal 

atau sementara terbenfuk r.rnhrk menangani 

hal-hal diseputar masalah pemulihan ekonomi. 

Di Jawa Tengah misalnya, bekas 

anggota Persatuan Bwuh Minyak [PBM) yang 

dipecat pada tahun 1965-66 tarpa dibayar 

ganti rugi atau pensiun, memrntut haloya 

atas kompensasi dan pembayaran pensiun 

serta rehabilitasi nama bailoya. Organisasi 

guru juga pernah mengajukan tuntutan yang 

serupa kepada Kementrian Dalam Negeri, 

termasuk pengembalian tanah dan barang 

milikmereka. 

Tlauma-counselling adalah juga bidang 

kegiatan yang semakia menarik perhatian 

korban dan keluarganya, apalagi dengan 

rclatiI banyaloya kegiatan pengungkapan 

kebenaran yang dapat menimbulkan ingatan 

kembali korban atas kekerasan yang dialami. 

Menurut hasil pemetaan, banyak korban 

bahwa perternuan rutin yang bersifat 

informal sudah cukup membantu mengembalikan 

rasa percaya diri mereka dan 

membuatnya merasa tidak sendiri dalam 

menghadapi masalah. Semua organisasi 

korban yang ditemui mengadakan kegiataa 

yang serupa. Beberapa organisasi sepertj. 

Komnas Perempuan dan LBH-Apik bekerjasama 

dengan organisasi korban menawarkan 

trauma counselling, terutama untul< 

anak danperempuan. 

Di Aceh, walau dengan tegas menolak 

tawaran islah, SPKP-IIAM cukup berhasil 

mendorong pemerintah propinsi untuk 

memberikan bantuan keuangan sebagai 

dukungan atas kegiatan rehabilitasi masyarakat 

melalui Dinas Sosial. Namun 

begitu, SPKP-HAM dan organisasi lain 

prihatin pada para petugas korup yang 

telah menyalahgunakan dana yang ditunjukkan 

untuk rehabilitasi fisik dan 

mental maupun dana bantuan kemanusraan 

secara umum. 

Pengungkapan Kebenaran 

Saiah satu contoh inisiatif pengungkapan 

kebenaran adalah penulisan riwayat 

hidup yang dilal

I 

I 

:i 

t, 

kompensasi dan ongkos medis kepada 

korban. Militer malah terima keputusan ini 

dan bayar uang yang ditentul

ariib-r 

f 

I 

an kolaboratif, misalnya memberi dukungan 

pada organisasi petani dalam perjuangan 

merebut kembali tanah yang 

dirampas pada tahun 1965-66' IKOHI' baik 

di tingkat nasional mauirun lokal' bekerja 

keras membangun kerjasama dengan berbagai 

organisasi untuk menempatkan 

penyelesaian pelanggaran IIAM masa lalu 

dalam agenda reformasi. 

Beberapa Ketegangan Antar 

Organisasi 

Selain perbedaan antara organisasi tingkat 

lokal dan nasional; antara organisasi 

korban dan yang merasa menjadi bagian 

dari gerakan lebih h.ras, misalnya reformasi 

agraria atau peduangan buruh, ditemui 

juga ketegangan antara organisasi yang 

oleh rejim Orde Baru dicap sebagai ekstrim 

kiri dan ekstrim kanan. 'Hantu' komwrisme 

begitu mudah diangkat unhrk mendislioeditkan 

organisasi'65 karena memang 

sudah ada cap-cap yang bersifat institttsiona1. 

Akibatnya kegiatan mereka mudah 

dicurigai organisasi Islam. Tinggiaya aktivitas 

anti-komunis oleh kelompok Islam di 

daerah seperti Solo juga membuat organisasi 

korban 1965-66 bersikap waspada 

terhadap organisasi Islam. 

Ideologi agama dan politik menjadi salah 

satu sebab cukup mendasar mengapa 

identitas Iebih luas sebagai korban pelanggaran 

IIAM negara tidak berhasil menyahrkan 

organisasi korban dan berbagai latar 

belakangnya. Kondisi ini menghalangi 

organisasi tersebut untuk membangun 

kerja bersama dan memfokuskan pada 

kesamaan daripada perbedaan, misalaya 

dengan melihat pola dan sistematisnya 

pelanggaran sendiri. Tidak mengherankan 

bila, terutama di tingkat lokal, organisasi 

korban dibentuk darr bekerja berdasarkan 

kasus daripada identitas korban dalam 

pengertian luas. Namun demikian, di 

tingkat nasional ada kebutuhan untuk 

mengembangkan pendekatan yang lebih 

analitis, dan ini hanya akan muncul bila 

kerjasama dan kolaborasi antara organisasi 

korban yang berbeda semakin 

meningkat. Dalam hal ini, kecenderungan 

LSM bekerja berdasarkan kasrx dan mengembangkan 

programnya menurut prioritas 

yang ditentukan oleh para donor 

secara tidak sengaja telah menghalangi 

terbangunnya jaringan luas dan koalisi 

antara berbagai organisasi korban, khususnya 

meleka yang memfokuskan diri pada 

pelanggaran HAM masa IaIu, misalnya 

Tbrrjung hiok, Lampung, 1965, selain kasus 

dimana ada konflik laten antara p€lrguasa 

dan rakyat, misalnya Aceh dan Papua. 

Selain itu ada juga ketegangan kalena 

vokalitas beberapa organisasi korban' 

Yang paling nampak di sini adalah ketegangan 

antara organisasi'65 dan organisasi 

korban di luar peristiwa'65. 

Sebagian besar anggota organisasi'65 

adalah orang yang sudah memiliki pengalaman 

politik, yang sudah cukup"lancar' 

membahas masalah politik dan memiliki 

vl 

Edisi Mei-Juni 20M 

kesadaran politik. Sedangkan organisasi 

lain bisa dianggap sebagai korban 32 

tahun proyek depolitisasi rejim Soeharto 

(kebijakan massa mengarnbang)' Organisasi 

seperti IKOHI pun yang mewakili 

keluarga mahasiswa dan aktivis politik 

harus menghadapi tantangan cukup besar 

karena belum terrtu keluarga orang hilang 

juga ikut berpolitik atau sudah bersifat 

politis. Masalah pemberdayaan korban 

merupakan soal mendasar organisasi 

korban, mulai dari pemberdayaan ekonomi 

(sesuatu yang mungkin bisa mencegal 

korban menerima tawaran islah, 

yaitu kompensasi tanpa pengungkapan 

kebenaran) hingga rehabilitasi sosial yang 

dapat melawan stigma dan dislaiminasi 

terhadap korban dan keluarga korban. 

Selain itu juga adalah pemberdayaan 

politik yang, antara lain, dapat membantu 

organisasi korban untuk berhadapan 

dalarn posisi yang lebih setara. 

Mencari Identitas Politik 

Memang ada satu pertanyaan menarik 

tentang idmtitas orEanisasi korban di Indonesia. 

Sejauh mana identitas politik 

organisasi korban dapat berkembang 

menjadi gerakan politik sejati. Harus 

diakui bahwa konsep organisasi buruh, 

masyarakat adat atau petani sebagai 

gerakair politik tidak asing bagi rakyat 

Indonesia. Ada banyak contoh tentang 

gerakan br:ruh dan petani di dunia ini 

yang berhasil menjadi sebuah gerakan 

politik yang berpengaruh. Apakah ini 

tedadi karena orgarrisasi tersebut mewakili 

sektor-sektor ekonomi yang 

penting? Tbtapi gerakan masyarakat adat 

juga sudah berhasil menjadikan dirinya 

sebagai sumber kekuatan politik. Lantas 

mengapa gerakan korban tidak? Sebaigaimana 

aktivis buruh menjadi bagian dari 

gerakan perjuangan buruh yang lebih luas, 

dan petani menjadi bagian dari gerakan 

luas reformasi agraria, kenapa organisasi 

korban tidak b'i,sa menjadi bagian dari 

gerakan luas hak asasi mamxia- bail< hak 

ekonomi, sosial dan budaya maupun hak 

sipil politik? 

Tbntu ada beberapa tantangan' Aktivis 

buruh relatil mudah berorganisasi karena 

anggotanya sering bertemu secara rutin di 

tempat yang sama, rnisalnya di pabrik. 

Jika ini alasannya, gerakan masyarakat 

adat misalnya ternyata berhasil menghadapi 

berbagai tantangan seperti perbedaan 

budaya, bahasa, agama dan daerah 

geografis yang terpencar dan terisolir satu 

sama lain serta sulit untuk dikunjungi. 

Upaya gerakan ini mungkin bisa menjadi 

contoh bagi organisasi korban untuk menjadi 

kekuatan politik yang berpengaruh. 

Tbtapi tantangannya tidak sekedar rnembargpn 

jaringan yang luas dan mengatasi 

perbedaan ideologis. Mungkin yang lebih 

mendasar Iagi adalah bagaimana berkumpul 

bersama mengembangkan sebuah 

identitas organisasi korban sebagai kekuatan 

politik. Sudah tentu ada cap yang 

melekat ketika seseorang menjadi 'korban'. 

Tetapi petani dan masyarakat adat juga 

menghadapi tantangan ini- bayangan 

tentang petani yang 'kampungan dan 

kurang berpendidikan' atau masyarakat 

adat yang'ketinggalan zaman dan kurang 

juga menjadi tantansan b"ci 

f#::' 

Mungkin salah satu O 

PertanYaannYa 

adalah apakah organisasi korban cukup 

'berbasis massa' dibandingkan misalnya 

dengan gerakan buruh atau kaum miskin 

kota. Jumlah korban 1965-66 sendiri 

sebenarnya sudah sangat besar. Di samping 

itu masih banyak orang lain yang telah 

ditindas oleh rejim Orde Baru: serikat 

buruh, organisasi petani, kelompok Islam, 

aktivis HAM, mahasiswa dan Pemuda, 

kalangan intelektual lcitis, perempuan dan 

anak-anak. Seperti dikutip seorang aktMs 

dalam fhe Strugg e for Ttuth and Jttstice, 

"tidak ada orang Indonesia yang tidak 

memiliki saudara, teman atau kenalan 

yang tidak menjadi korban kekuasaan 

rejim." Jadi kalau soal perlindungan dan 

penegakkan HAM adalah kepentingan 

setiap orang manusia di dunia ini, berarti 

organisi korban punya kesempatan besar 

untuk menjadikan dirinya'vanguard' 

(spearhead) gerakan massa yang paling 

besar! Memang barus diakui bahwa kelima

I 

, 

I I 

'rf 

elemen transitional justice sangat mendasar 

da-lam upaya mencegah pelanggaran 

IIAM. 

Potensi organisasi korban sebagai sumber 

kekuatan politik terbukti sangat jelas 

dari usaha-usaha negElra dan juga pelaku 

pelanggaran HAM untuk mempolitisir 

identitas korban dan memanfaatkal organisasi 

korban sebagai alat legitimasi. Pendekatan 

islah dipakai oleh pelaku pada 

korban yang kebanyakan Muslim, misalnya 

Thnjung Priok dan Lampung. Dengan 

memanfaatkan kondisi ekonomi korban 

yang lemah, para peLaku dalam beberapa 

kasus tidak hanya berhasil 'menyelesaikan' 

kasus pelanggaran IIAM, tetapi lebih penting 

lagi berhasil memperoleh legitimasi 

bagi posisi politilcrya (kalau korban sendiri 

menerima penyelesaian di luar sistem 

pengadilan, tanpa pengungkapan kebenaran, 

tanpa akuntabilitas negara,'unfuk 

apa memperhatikan keluhan dan tuntutan 

para aktivis IIAM... di mana )egitimitasi 

mereka... di Geneva, New York?Demikian 

logika para pelaku). Dengan memecah kelompok 

korban, para pelaku juga berusaha 

untuk de-Iegitimasi sikap para korban 

yang menuntut keadilan dan akuntabilitas. 

Contoh yang lebih khrxus adalah upaya 

Prabowo Subianto baru-baru ini untuk 

memperoleh legitimasi bagi kampanye 

calon presiden. Ia menyatakan bahwa 

kasus penculikan sudah selesai dan malah 

aktivis yang diculik kini mendukung dia. 

Kalau tujuan Prabowo adalah sekedar 

meyakinkan publik bahwa dia tidak bersalah, 

mungkin cukup bagi dia'untuk 

mengingatkan publik bahwa dia tidak 

pernah dituntut di tingkat pengadilan. 

Tbtapi tujuan Prabowo tidak hanya sekedar 

membela statusnya sebagai bukan 

pelaku pelanggaran IIAM, tapi dia juga 

mencoba mencari restu yang lebih luas 

dengan memanfaatkan legitimasi yang 

terletak pada korban. LSM dan aktivis 

mahasiswa pun -tanpa bermaksud mempertanyakan 

motifnya- juga memahami 

legitimasi yang akan didapat dalam 

kampanye-kampanyenya kalau bisa berbagi 

platform yang sama dengaa korban. 

Tetapi bagaimana dengan organisasi 

korban itu sendiri? Apakah ada potensi 

organisasi korban di Indonesia untuk 

mengembangkan sebuah identitas politik 

dan menjadi ormas, sebuah gerakan yarrg 

punya kekuatan politik yang tidak bisa 

diabaikan? Apakah korban punya potensi 

besar -suatu peran historis- untuk mempengaruhi 

dan mengarahkan transisi politik? 

Tentu salah satu hal yang harus 

diatasi adalah perbedaan ideologis antara 

organisasi korban serta membangun jaringan 

yang kuat dan representatif. Tidak 

kalah penting, mereka juga perlu berbagi 

pengalaman untuk mewujudkan sebuah 

pendekatan sistematis unhrk menganalisis 

pola pelanggaran dan meningkatkan kesadaran 

tentang sifat sistematiq pelanggaran 

IIAM Orde Baru. Tbtapi berbagi data 

antar organisasi korban punya implikasi 

lebih serir.rs dibandingkan dengan 

kalau berbagi data di antara komunitas 

masyarakat adat. Misalnya untuk kasus 

peristiwa '65, berbagi data antara organisasi 

Islam dan organisasi korban yang dituduh 

PKI punya potensi untuk mengembalikan 

permr.xuhan lama dan trauma. 

t 

Kesempatan 

Tantangan yang harus dihadapi organisasi 

korban sungguh besar, bebannya 

berat. Namun tetap harus diakui bahwa 

organisasi korban adalah yang paling berpotensi 

untuk memastikan akuntabilitas 

negara atas pelanggaran HAM masa lalu' 

IKOHI menyarankan dibuatnya suatu 

lokakarya bersama untuk mempelajari 

mekanisme dan instrumen international 

yang bisa dipakai korban dan melakukan 

perbandingan perspektif antar organisasi 

korban serta inisiatif transitional iustice di 

negara lain. Forum seperti ini bisa dianggap 

cukup 'netral' dan berguna bagi 

korban serta bisa menjadi kesempatan 

untuk mengembangkan sebuah gerakan 

korban yang dapat menjawab kondisi 

nyata Indonesia. Mungkin dengan adanya 

beberapa pertemuan tertutup (yaitu untuk 

korban saja, bukan untuk publik) yang 

difokuskan kepada pencarian kesamaan 

pengalaman korban, menemukan Pola 

sistematis pelanggaran, dan bukan perbedaan, 

kesadaran politik organisasi 

korban dan identitas politik korban dapat 

diwujudkan dan djkonsolid.asi. Tentu saja 

I^SM dan organisasi masyarakat yang lain 

juga harus mendukung dan memfasilitasi 

jaringan organisasi korban, terutama 

dengan memperhatikan prioritas organisasi 

korban sendiri (dan bukan prioritas 

para donatur). Pada donatur juga harus 

diminta menerima tantangan untuk memberikan 

bantuan yang ikhlas dan relevan 

bagi organisasi korban di Indonesia. Karena 

penyelesaian pelanggaran IIAM masa 

lalu tidak hanya penting bagi korban 

sendiri, melainkan bagi bangsa dan negara 

secara keselumhan. 

Hubungan strategis dengan organisasi 

dan gerakan lain juga sangat penting, 

mulai dari para akademisi dan mahasiswa 

sampai ke golongan tersingkir lain seperti 

masyarakat adat, per.empuan, miskin kota, 

petani dan lain sebagainya. Jaringan seperti 

ini akan amat belguna untuk memperluas 

basis gerakan, untuk meringankan 

beban, untuk menyebarluaskan penthgnya 

inisiatif transitional justice dan juga 

untuk eksplorasi sifat sistematis pelanggaran 

IIAM di bawah Orde Baru secara 

mendalam dan unhrk mengkaji hubungan 

antara ketidakadilan dan kekerasan. Nama 

bekas dictator ChiLe, Jendral Pinochet' sudah 

dianggap sinonim dengan pelanggran 

IIAM terburuk, dan memang pantas nama 

jeleknya diketahui oleh seluruh dunia. 

Namanya sendiri membuat orang merasa 

ngeri. Tbtapi berdasarkan perkiraan paling 

konservatif, bekas diktator Indonesia 

Jendral Soeharto bertanggun$awab r:ntuk 

sedikitnya 100 kali jumlah orang yang 

dibunuh di bawah rejim Pinochet. Kalau 

begitu, kenapa nama Soeharto belum berhasil 

membangkitkan kemarahan dunia? 

Sudahkah tiba saatnya? Kalau belum, 

berarti tetap akan ada ke mungkilan pelanggaran 

yang dilakukan dibawah rejim 

Orde Baru terulang di masa datang. I 

t Hilmar Farid and Rikardo Sirnamata, 

"The StruggJe for Ttuth and hstice: A Srney of 

Tlnsitioml Justice Initiatives Through out Indonesia," 

Intemational Center for Tlansitional 

Justice (ICTJ) Occasional Paper Series January 

2004. Pemetaan ini diselenggarakan oleh 

ICTJ bekerjasama dengan orang-orang dari 

kalangan aktivis HAM antara tahun 2002- 

2003. Versi bahasa Inggris terdapat di" 

www.ictj.org Edisi Indonesia akan diterbitkan 

oleh Elsam pada Juni 2004 mendatang 

Untuk mendapatkan buku ini hubugi Elsam 

2D v 

'' balam diskusi IIAM dengan beberapa anggota 

Yayasan Sintesa, sebuah LSM yang berkerja 

dalam bidang re{ormasi agraria yang rnemberi 

dukungan kepada Serikat Petanis Sumatra 

Utara, Medan, pada September 2000, M Harris 

Putra mengatakan bahwa, "kami tidak 

tertarik dengan masalah HAM, IIAM tidak 

penting bagi kar4i " Pemyataan ini mungkin 

mencerminkan kecenderungan mengidentikan 

IIAM dengan Hak Sipil Politik 'saja' dan 

persqrsi umum bahwa mekanisme IIAM tidak 

begitu efektif untuk mengembalikan hak 

korban, misalnya dalam bmtuk pengembalian 

tanah. Diskusi di kantor Sintesa dengan 

'reresa lJlrKs 

Edisi Mei-Juni 2oo4ASASi vii

I 

lu 

? 

.ll-.'t,J 

.* 

19 

! 

l II 

i 

Putusan MK: 

Upaya Mengembalikan Hukum 

untuk Keadilan 

F 

I 

ngembalikan hak konstitrcional anggota PKI 

dan orang-orang yang selama ini disangka 

sebagai anggota PKI setelah selama hampir 38 

tahun terdiskriminasi dan kehilangan hak 

politilmya. 

Putusan ini merupakan putusan atas judicial 

review terhadap ketentuan pasal 60 humf g UU 

pemilu yang melarang orang-orang yang diidentifikasi 

sebagai anggota atau berkaitan 

dengan PKI rmtuk menggr:nakan haloya ruttuk 

dipilih sebagai caleg. Judicial review ini sendiri 

diajukan oleh PmI. Dr. Deliar Noe4 dkk serta 

Serrarm Utomo, ketua DPP LPR KROB. 

Putusan irf segera merrimbulkan reaksi pro 

dan kontra yang luas dari masyarakat' Dua 

organisasi Islam besar seperti NU buru-buru 

menyambut putusan mahkamah konstitusi ini 

secara positif, sementara Muhammadiyah 

melalui Syafii Maarif meminta semua pihak 

menghormati keputusan Mahkamah konstitui 

sembari menegaskan untuk tidak perlu memberi 

ruang pada ketakutan akan kebangkital ajaran 

komrmisme ( kompas 2612/2004). Namun, pada 

saat bersamaan, reaksi negatif juga mrmcul dari 

berbagai kelompok, seperti TNI yang segera 

mengingatkan rmtuk melihat kembali catatancatatan 

perrgkhianatan partai bersimbol palu arit 

itu dimasa lalu. HaI senada muncu] dari salah 

seorang anggota fraksi TNI Polri yang melihat 

putusan itu sebagai putusan yang cukup meng- 

Iifiawatirkan (kompas 26 /2 / 2004). 

Berbagai reaksi ini jelas rreuunjuk pada 

kompleksitas persoalan pemulihan hak para 

korban pelanggaran ham masa lalu, khususnya 

mereka yang mengalami kekerasan dan diskriminasi 

karena dikaitkan dengan berbagai 

organisasi terlarang termasuk PKI. Selain 

menunjuk pada berbagai kemungkinan perubahan, 

putusan ini jelas menunjukkan pula 

sebagiaa lain kelompok yang merniliki resistensi 

yang tinggi. Dengan demikian upaya membongkar 

kembali dan raernulihkan hak para 

korban masih membutuhkan kerja keras dan 

panJang- 

Putusan MK: Upaya Mengembalikan 

Hukun sebagai Sarana Keadilan 

Selama ini dafam perjuangan pemulihan hak 

korban, hukum dan perangkat penegakannya 

harnpir tidak pernah diperhitungkan. Hal ini 

sangat muDgkin karena sampai saat ini hukum 

Iebih sering gagal menghadirkan keadilan bagi 

korban dan penegalan demolcasi dan ham. lbk 

hanya berhenti disitu, dalam banyak kasus 

hukum jushu meujadi sarana unhrk melegalkan 

berbagai tirldakan kekerasan. Catatan panjang 

atas ini dapat din:nut bahkan sejak paruh 60-an 

dan masih lekat dalam ingatan banyak orang. 

Namun dalam masa paska reformasi pun, 

berbagai ketentuan dan produk hukum tidak 

mengalami perubahen. Sebagai coDtoh, peristiwa 

2? Juli yang mer€nggut ratusan nyawa, di 

proses di depan pengadilan koneksitas hanya 

sebagai perkara perusak.n atas barang milik. 

Bahkan banyak pejabat yang menghadapi 

tudingan pelaDggaran ham d^. kejahatan justru 

memanfaatkan hukum untuk sebagai sarana 

mengamankaa diri. lbk berhenti di situ, dalam 

kasus konflik pertanahan di Jawa Barat dan 

Wonosobo, jushu petani dan aktivis pendamping 

petani mengalami laiminalisasi karena al

oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan 

ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. 

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan 

kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau 

pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, 

pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, 

atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. 

Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan 

semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau 

hak-hak lain. 

Definisi Korban 

Adapun korban dijelaskan sebagai orang perseorangzln 

atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik 

fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau 

mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan 

hak-hak dasarnya, sebagi akibat pelanggaran hak asasi 

manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli 

wansnya. 

Dalam draft Basic hinciples and Guidelines on the Right 

to Reparation tor Victims of Gross Violations oI Human 

Rights and Humanitarian Lav/' pengertian korban Iebih 

luas. Korban adalah mereka yang mengalami pelanggaraan 

norma-norma hukum HAM atau hukum humaniter 

internasional, korban tersebut, baik perorangan maupun 

kolektif, menderita, baik fuik maupun mental, penderitaan 

emosional, kerugian ekonomi, atau kehilangan hak-hak 

hukumnya yang mendasar. Korban juga bisa mertrpakan orang 

yang bergantung pada korban langsung atau anggota 

keluarga dekat korban atau orang serumahkorbanlangsung 

tersebut, demikian juga masuk dalam kategori korban adalah 

orang yang mendampingi korban langsung atau orang 

yang mencegah terjadinya pelanggaran IIAM lebih lanjut 

terhadap korban, yang ikut menderita secara fisik, mental 

atau ekonomi(Pasat 8). Pengertian tentang korban ini lebih 

Iuas daripada pengertian korban dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 3 llahun 2002. 

Dalam pasal 18, Declaration of Basic kinciples of Justice 

for Victims of Crime and Abuse of Power, korban mirip dengan 

pengertian yang digunakan dalam draft Basic Principles 

and Guidelines on the RigJtt to Reparation for Victims 

oI Gross Violations of Human Rights and Humanitarian 

Lar,r/'. Yalsri: "Victims means persons who, individually or 

collectively, have suffered harm, including physical or mental 

injury, emotional su.ffering, economic loss or substantial 

impairment of their fundamental rights, through acts or 

omissions that do not yet constitute violations of national 

criminal laws but of intemationally recognised norms relating 

to human rights". 

Dalam Basjc Principles and Guidelines ini juga mengatur 

bagaimana para korban harus diperlakukan. "Korban 

harus ditangani oleh negara, dan di mana perlu, ditangani 

oleh antar pemerintah, organisasi non pemerintah dan 

lembaga-lembaga swasta lainnya dengan menghormati 

martabat dan hak asasinya, serta dijaga keleselamatan dan 

privacykorbnn dan keluarganya" (Pasal 10). 

Prinsip umum hak reparasi adalah dalam setiap pelanggaran 

IIAM otomatis akan memunculkan hak mendapatkan 

reparasi dari para korban, yang berimplikasi pada 

tugas negara untuk menyediakan infrastruktur reparasi. 

Hak reparasi harus juga meliputi semua penderitaan 

korban; termasuk hak-hak individu menyaagkut hak untuk 

mendapatkan restitusi, kompersasi, rehabilitasi, pemuasan 

dan jaminan pelanggaran IIAM serupa tidak akan terulang 

lagi pada para korban. 

Pemuasan(s atisfaction)tidak merujuk pada kerugian 

atau penderitaan yang dialami korban. Bentuk utama 

pemuasan adalah verifikasi fakta-fal

sion on Human Rights, Argentina pada 1991 memberin 

kompensasi bagi korban pelanggaran hak HAM, 

nya pada kasus-kasus penghilangan orang. Komisi 

pemerintah Argentina yang menangani pembayaran 

f;ta""%tJflChirimendirikanNationalCorporationf or 

klaim karena luka berat atau mati; Tipe C klaim untuk ka- Reparation and Rehabilitation atas mandat Chilean Tluth 

mmission's. Pada 199?, Australia, pemerintah menertkan 

laporan berjudul "National Inquiry into the Separaof 

Aboriginal and Torres Strait Islander Children from 

eir Families", YaDB merekomendasikan pembayaran 

mpensasr. 

JuIi2001,sekitar2,6 jutaklaimditerimakomisiiniuntuk Di Mesir antara Januari 1993 hingga September 1998, 

diproses. Sebagianbesar klaim sudah diproses dan meng- ge1qa,fifnmemberikankompensasiantaraUS$l50hingga 

habiskan dana sebesar US$35,4 miliariementara the 10 US$15.000 dalam 648 kasus. Salah satunya, sebesar 

ribu klaim lainnya menuntut kompensasi sebesar US$ 200 US$1.500 diberikan kepada Assim Yusuf Isma'il, seorang 

miliar. 

wa.rga negara Mesir yang ditahan dari 6 JuIi hingga 23 Noer 

1995 tanpa prcses pengadilan. Selama penahanan itu 

'il mengalami perlakuan yang tidak manusiawi, ditelandi 

bagian kelaminnya oleh State 

s Department (SSI), semacam 

Q 

bag para korban akibat pendudukan sebuah wilayah oleh Di Amerika Serikat, warga negara asing bisa digugat oleh 

,r"!"ouit aitempat-tempatlain. 

warga negara asing juga untuk membayar kompensasi 

Fengalaman UNCC ini menarik karena menangani al ibat pelanggaran HAM yang dilakukan tergugat di 

kompeirsasi dalam skala besar bukanlah hal yang mudah, negaranya. Misalnya pada oktober 2001, Pengadilan Feda1 

Distrik NewYork memutuskan bahwa Presiden Robert 

abe dalam kapasitasnya sebagai pemimpin partai Zimwe 

African 5a1i61rlist Union-Patriotic Fbont (ZANU- 

) diharuskan membayar kompensasi terhadap para 

rban pelanggaran HAM yang dilakukan oleh para 

peran Komisi Kebenaran yang sudah dibenhrk disejum- anggota partai tersebut. Demikian juga gugatan serupa 

lahnegerasepertiA.frikaSelatan(SouthAfricanTruthand terhadap mantan Presiden Marcos dan Letjen Johny 

Reconciliation Commission/TRC), juga akan menangani Lumintang untuk kasr:s Timor Timur. Lumintang digugat 

reparasi secara telcris 

- 

membayar kompensasi sebesar US$ 150 ribu untuk seorang 

TRC membentuk The Reparation and Rehabititation penggugat asal Timor Timur yang mewakili keluarganya. 

Committee (RRC). RRC kemudian menyusun kebijakan Lumintang digugat di pengadilan distrik Columbia unreparasi 

dan rehabilitasi yang tendiri dari Lima komponen: tuk komplain penggugat yang namanya dirahasiakan atas 

ia) secepatnya melakr:kan pembayaran reparasi kepada summary execution, penyiksaan, perlakukan kejam, 

para korban yang membutuhkan 

(b) untuk gantirugi reparasi perseorangan bagi masingmasing 

korban pelanggaranllAM berat dibayar sete- I 

fr 

lah periode enam tahun; b vl 

(c) 

dministrasif; 

(d) ;dan 

VictimPro- 

(e) 

an PrinsiP- 

Sumber dana unhrk kompensasi di A.foika Selatan berasal p 

di AS' The 

dari anggaran belanja naslonal, donasi internasional dan Torture Victim Protection Act memberi jurisdiksi r'rntuk 

Iokal, dil donasi-donasi lainnya. Laporan TB,C menyatakan perbuatan penyiksaan (torture) dan summa4r execution. 

meretamerekomendasi22.00tikorbanyangharusmenerima The Alien Tort Claims Act memberi yurisdiksi pada 

kompensasi masing-masing sebesar antara ZAR 1?.000 dan 

langgar 

ZAR 23.000 (US$ 1,6?8-2,270), jadi total sebesar ZAF" 2,8 

miliar (US$ 0,28 miliar) selama enamtahun. Jumlalurya nilai 

engan 

,r"rtgny"*".n"ogtidakterlalubanyak. 

internasional, United Nations Char- 

Declaration of Human Rights, (19a8); 

oI bebarapa tr"gat" lainnya, peraturan hukum tentang 

hak untuk menda:patkan reparisi juga dibuat misalaya: ant on Civil and Political Rights, (1966); 

Brazil pada 19 

Komisi Reparasi 

of the united 

lumbia, huium 

135 anggota pas 

p"-".n;t.h.tt *ltit"t Brazil. Hungaria juga mendirikan 

HAM melalui 

i.Iational Damage Claims Settlemmt Office pada 1991 un- pengadilan seperti ini juga merupakan alternatif lain dari 

tuk memberikan kompensasi atas tindakan di luar hukum perwujudan hak atas reparasi. Namun tentu saja asum- 

sinya, pengadilan independen dan memiliki yurisdiksi 

oleh negara di masa IaIu. 

Meng-adopsi prosedur reparasi dari Inter-American Com- te adap kasus yang ditangaair 

InAwAN sAproNo 

12 Edisi Mei-Juni 2oo4

ELEMEN-ELEMEN KUNCI 

DALAM DRAFT 

"Basic Principles and Guldellnes on 

the Bight to Reparatlon for Victims 

of Gross Vlolations of Human Blghts 

and Humanltarlan Lavl' 

KOVENAN-KOVENAN I NTERNASIONAL 

YANG MEMUAT HAK REPARASI tngtt toBeparation) 

Defisisi korban dan hak-hak korban; 

Perlakuan terhadao korban; Hak korban 

mendapatkan remedy (usadal dan akses 

terhadap keadilan; 

r Hak memoeroleh reoarasi dan bentukbentuk 

reoarasi: 

Asas nondiskriminasi di antara roroan, 

r Kewajiban negara untuk menghormati 

dan menegakkan hukum HAM dan hukum 

humaniter international; 

r Cakupan kewajiban negara seperti pencegahan, 

investigasi, penghukuman, remeoy, 

oan reparasr; 

r Bekerjasama dengan negara-negara pihak 

dalam hal penyesuaian hukum-hukum 

nasional untuk menerima yurisdiksi internasional 

bagi kejahatan HAM berat di 

bawah hukum internasional (ekstradisi. 

asistensi yuridis,dan sistensi dan proteksi 

untuk korban dan saki mata): 

r Akses publik akan informasi 

Pasal 75, 

Stauta Roma The Rome Statute of the International 

Criminal Court (1998) 

1. The Court shall establish principles r elating 

to reparations to, or in respect of, victims, including 

restitution, compensation and rehabilitation. 

On this basis. in its decision the 

Court may, either upon request or on its own 

motion in exceptional circumstances, determine 

the scope and extent of any damage, 

loss and injury to, or in respect of, victims and 

will state the principles on which it is acting. 

2 The Court may make an or der directly 

against a convicted person specifying appropriate 

reparations to, or in respect of, victims, 

including restitution, compensation and rehabilitation 

Where appropriate, the Court 

may order that the award for reparations be 

made through the Trust Fund provided for in 

article 79. 

3 Befor e making an order under this article, 

the Court may invite and shall take account 

of reoresentations from or on behalf of the 

convicted person, victims, other interested 

oersons or interested States. 

Pasal 2 (3), 

lnternational Covenant on Civil and Political 

Rights, yang mewajibkan negara-negara 

pihak menjalankan hal-hals ebagai berikut: 

(a) To ensure that any person whose rights or 

freedoms as herein recognised are violated 

shall have an effective remedy, notwithstanding 

that the violation has been commatted 

by persons acting in an official capacity; 

(b) To ensure that any person claiming such a 

remedy shall have his right thereto determined 

by competent judicial, administrative 

or legislative authorities, or by any other 

competent authority provided for by the legal 

system of the State, and to develop the 

possibilities of judicial remedy; 

(a) To ensure that the competent authorities 

shall enforce such remedies when qranted 

Pasal 9 (5) 

Anyone who has been the victim of unlaMul 

arrest or detention shall have an enforceable 

right to compensation. 

Pasal | 3, 

Convention against Torture and other Cruel, 

Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment 

Each State Party shall ensure that any individual 

who alleges that he has been subjected 

to torture in any territory under its jurisdiction 

has the right to complain to, and to have his 

case promptly and impartially examined by, its 

competent authorities. Steps shall be taken to 

ensure that the complainant and witnesses are 

protected against all ill-treatment or intimidation 

as a consequence of his complaint or any 

evidence given. 

Pasal I 4 

Each State Party shall ensure in its legal system 

that the victim of an act of torture obtains 

redress and has an enforceable right to fair and 

adequate compensation, including the means 

for as full rehabilitation as possible In the event 

of the death of the victim as a result of an act of 

torture, his dependants shall be entitled to 

compensation. 

Pasal 6, 

lnternational Convention on the Elimination 

of All Forms of Racial Discrimination States Parties 

shall assure to everyone within their lurisdiction 

effective protection and remedies, through 

the comoetent national tribunals and other 

State institutions, against any acts of racial discrimination 

which violate his human rights and 

fundamental freedoms contrary to this Convention, 

as well as the right to seek from such tribunals 

just and adequate rcparation or satisfaction 

for any damage suffered as a result of such 

discrimination. 

Pasal 39, 

The Convention on the Rights of the Child 

States Parties shall take all appropriate measures 

to promote physical and psychological recovery 

and social reintegration of a child victim 

of: any form of neglect, exploitation, or abuse; 

torture or any other form of cruel, inhuman or 

degrading treatment or punishment; or armed 

conflics. Such recovery and reintegration shall 

take olace in an environment which fosters the 

health, peer-respect and dignity of the child 

Pasal | 9, 

Declaration of Basic Princioles of .Justice for 

Victims of Crime and Abuse of Power States 

should consider incorporating into the national 

law norms proscribing abuses of power and 

orovidinq rcmedies to victims of such abuses. 

in oarticular. such remedies should include rcstitution 

andior compensation, and necessary 

material, medical, psychological and social assistance 

and suooort 

Pasal 20, 

Principles on the Effective Prevention and Investigation 

of Extralegal, Arbitrary and 5ummary 

Executions 

The families and deoendants of victims of 

extra-legal, arbitrary or summary executions 

shall be entitled to fair and adequate compensation 

within a reasonable oeriod of time . 

T 

Edisi Mei-Juni 20cASASI 13

Indonesia adalah contoh yang buruk, dimana ketergantungan dan kepasrahan luar biasa 

kepada badan-badan multilateral dalam pengambilan kebijakan perekonomiannya telah menyebabkan 

imbruknya kedaulatan pangan ke tangan korporasi multinasional. Dan sebaliknya telah melahirkan 

lingkbran kemiskinan, kelaparan, dan penyakit di kalangan rakyat, terutama kaum taninya. 

(2a) Alokasi lebih banyak lahan 

untuk tanaman pangan, yalari mengi 

tengah cengkeraman arogansi 

egara-negara industri maju 

yang cenderung selalu bempa 

ya mendikte negara-negara di 

luar komunitas mereka, maka Kuba 

adalah contoh kasus dari nega-ra yang 

berhasil membangun ketahanan dan 

sekaligus kedaulatan pangannya dari 

"gempuran" intervensi imperialisme 

korporasi multinasional di dalam 

bangunan sistem globalisasi pertanian 

yang mereka ciptakan. 

Setelah lenyapnya negara sahabat 

Uni Sovyet, maka Kuba kembali tertekan 

oleh diberlakukannya embargo 

AS melalui Torricelfi Act (1992), dan 

Helms Burton Act (1996). Tbpi sungguh 

ajaib, jika negara-negara "kesayangan" 

Barat (baca: badan-badan multilateral) 

seperti mereka yang dikategorikan ke dalam newly 

industrial countries (Thailand, Korea, brdonesia, Malaysia, 

dll) mengalami laisis dankegoncangan ekonomi yanghebat 

di akhir 1990-an, Kuba justru memamerkankeberhasilan 

pembangunan ketahanan pangan mereka. Dibandingkan 

dengan tahun 1988, maka pada tahun 2000, produksi 

pangan meningkat masing-masing 767% untuk jagung; 

113% untuk beras; 208% untuk umbi-umbian dan 351% 

untuk sayuran. 

Kuba melaln-rkan reformasi di bidang pertanian sebagai 

berikut: 

(1) Di bidang telcrologi pertanian melalui 

(1a) Pertanian Organis, yaitu petani mengolah tanah 

dengan prinsip minimum tilJage, kompos, dan pupuk 

kandang menggantikan pupuk kimia, oxen, sebagai 

pengganti tralrto4 rotasi tanaman, dan multikultur; 

(1b) Bioteknologi oleh Petani, yakni bioteknologi 

dikembangkan sendiri oleh masyarakat di koperasikoperasi 

petani, dengan harga relatil murah; 

(1c) Pertanian Perkotaan, atau dikenal sebagai popuJar 

garden, y ang dikembangkan di halaman-halaman rumah 

dengan ukuran bervariasi dari beberapa m2 hingga 

beberapa hektar, milik perorangan atau kelompok. 

Telojk yang dikenal disebut organoponico, yang menggunakan 

gundukan tanah subur sebagai bed, karena 

burulolya kualitas tanah di daerah perkotaan. 

Pertanian Perkotaan ini mencakup areal seluas 15 ribu 

hektar, yang memproduksi sekitar 30% kebutuhan sayur 

mal rr (sesuai standar FAO: 300 gram/kapita/hari) untuk 2 

juta penduduk kota tahun 1999. 

(2) Perubahan di Bidang hoduksi dimana 

ry 'tk 

alihkan tanah pertanian dari untuk 

perkebunan tebu sebagai produk 

unggulan ke tanaman pangan untuk 

mengkonsumsi para pengelola (se/f 

*3;lrr,""t'9il,*n,"e,," x"p"a" O 

koperasi-koperasi, yaitu membagibagikan 

tanah pemsahaan negara ke 

koperasi (Unidad Basica de Produccion 

Cooperative, semacam koperasi produksi 

unit desa). Dalam hal ini, tanah 

tetap dirniliki oleh negara, tapi kperasi 

memperoleh usur*uct nght, atau hak 

guna lahan dalam jangka panjang; 

(2c) Pembagian tanah untuk mereka 

yang ingin menjadi petani; (2d) Perubahan 

sistem insentif, yakni mengubah 

sistem penggajian dari berdasarkan jam kerja 

menjadi berdasarkan hasil produksi, memberikan 

tanggung jawab luasan lahan tertentu kepada orang tertentu 

agar produktivitasnya lebih dapat dikontrol, dan 

memberikan insentif pembayaran dengan harga yang 

lebih tinggi unhlk hasil produksi di atas kuota. 

(3) Perubahan di bidang distribusi, seperti 

(3a) Pembukaan pasar produk pertanian, yaitu untuk 

i:T,iTlm"x:ffiinHfi5ff terhadap nroduk- 

3 

(3b) Hubungan langsung antara petani dan konsumen, 

yaitu diberlakukannya desentralisasi sistem distribusi 

dengan cara mendekatkan konsumen dan produsen. 

Reformasi di bidang pertanian tersebut juga didukung, 

baik 

(1) faktor internal maupun 

(2) faktor eksternal. Fali:tor internal itu antara lain: 

(1a) Solidaritas pemerintah, kompalanya birolcasi, dan 

keberanian menolak dominasi asing; 

( f b) Memingkatl

Memonitor Hak-hak Ekonomi 

ffirtd*iildr$^r\"r^.' 

Bagairnana negara menialankan kewaiibannya 

dalam perlindungan dan pemenuhan hak ekonomi, 

sosial dan budaya? 

f lovenan Hak Ekonomi, Sosial 

J\ 

dan Budaya (U.N. Covenant on 

4 lEconomic. Social and Culttrral 

Rights/ICESR) yang diadopsi pada 

1966, merupakan bagian tak terpisahkan 

dari IIak Asasi Marrusia. Kendati, 

hak el

maupun orgarfsasi non-pemerintah. 

Dibandingkan dengan ICCPR misdnya, 

ICESR dalam perangkat pendukungnya 

tidak selengkap ICCPR yang 

memiliki badan yang mernonitor pelaksanaan 

kovenan oleh negara pihak. 

ICESR tidak memiliki badan yang 

memonitor pelalsanaan koverun ini. 

Badan yang mengurusi persoalan 

hak-hak ini dalam PBB adalah Komite 

Hak-hak Ekososbud, yang dibentuk 

pada 1987 di bawah ECOSOC. 

T\rgasnya menguji laporan-laporan 

negara pihak hingga mengambil hasil 

observasi, membuat resolusi serta general 

commenlls. Pembentukan komite 

ini memang ditujukan untuk mengatasi 

masalah monitoring dan masalah 

tidak adanya mekanisme menuntut 

keadilan bagi para korban. Komite ini 

berhak memonitor hak-hak yang ada 

dalam Kovenan. Memag ada gagasan 

juga tentang adanya protokol tambahan 

bagi hak ekososbud khusus mengenai 

mekanismekomplain individu terhadap 

dilanggarnya hak asasi mereka. 

Belakangan ini, perhatian terhadap 

hak-hak ekonomi, sosial dan budaya 

mem€mg menguat. Di Lrdonesia hakhak 

ini sudah mendaiatkan perhatian 

yang meluas di kalangan para aktifis 

dan Ornop-ornop hak asasi manusia. 

Di tingkat regional, terutama di negara-negara 

berkembang, program bersama 

juga dilakukan unfuk mernajukan 

hak-hak ini. Msalnya tokakarya regional 

mengenai Kerja Lembaga-Lembaga 

Nasional IIAM di bidang Hak-hak 

Ekonomi, Scial, dan Budal"a (R4ional 

Workslrop on Social, Economy and Cultural 

Rights) yang diselenggarakan 

bersama antara Canadian Human Rigltts 

Foundation dan Philipine Commission 

on Human Rights. IGgiatan ini berlangzung 

pada 5 - 10 Novernben 2000 dengan 

tujuan mempediiuat kapasitas komisikomisi 

IIAM nasional di Asia-Pasifik 

dalam mernajukan dan melindwgi hakhak 

eJ

Dapat dibayangkan bagaimana pemberian 

keadilan bagi mereka. Dengan 

kata lain mereka yang digolongka 

sebagai kasta the untouchables sesungguhnya 

bukan saja berhadapan 

dengan pelanggaran hak asasi manusia 

biasa tetapi berhadapan pula dengan 

sistem sosial yang menindas. Lri 

menunjukkan bahwa karakteristik 

pelanggaran hak-hak ekoswbud berbeda 

di setiap wilayah. 

ICESR mmel

LUAR NEGERI 

ICTY Memperluas Definisi C'enosida 

Namrlr Pembuktian C'enosida Dipersulit 

Pembantaian Srebrenica 

Memang Genosida 

ada 19 April 2004, Pengadrlan Kejahatan 

Internasional untuk Bekas Yugoslavra (ICTY) 

menegaskan kembali bahwa pembantaian 

massal Srebrenica pada tahun 1995 memang 

merupakan tindakan genosida Keputusan ini 

diambil dalam pertimbangan argumentasi trm 

pembela General Radislav Krstic yang menolak 

hukuman genosida yang dilatuhkan kepada Krstic 

pada Agustus 1991 Berdasarkan argumentasi trm 

pembela Krstc, pembantaian Srebrenica di mana 

leibh dari 7 0OO anak dan dewasa laki-laki dibunuh 

t dak brsa dranggap sebagai trndakan genosrda 

karena lumlah orang tersebut trdak cukup 

g 

g 

6 

signifikan dan yang menjadi korban hanya lakilaki, 

bukan perempuan 

Namun begitu, para hakim (the appeals chamber\ 

rerola( argumeltasr Krst'c dengan rremutuskan 

bahwa pembunuhan lak-lakr sebuah 

kelompok etnis tertentu dari sebuah komunrtas 

okar tetap bisa d anggap geros'da, La au tr.,an 

dari pembunuhan tu adalah untuk menghancurkan 

semua anggota kelompok tersebut 

Yaitu, menurut para hakim ICTY ini, Tentara Serbia 

Bosnia (VRS) bermaksud untuk membunuh semua 

Musiim Bosnia Srebrenica dengan pembantaian 

laki-laki karena VRS tahu kecrl kemungkinan 

komunitas Muslrm Bosnra Srebrenica akan selamat 

tanpa kaum lelakinya [,4enurut beberapa 

pengamat hukum, keputusan ini akan berdampak 

besal tidak hanya kepada keputusan-keputusan 

ICTY yang lain, tapi juga terhadap keadilan 

nternasional dan definrsi genosida secara umum 

Dengan keputusan ini, definrsr genosrda sekarang 

juga bsa diterapkan dalam konflrk yang terjad 

PEMERINTAH GUATEMALA MOHON MAAF ATAS 

PEMBUNUHAN AKTIVIS HAM, Tetapi Laporan PPB 

Menuduh Guatemala Gagal dalam Penyelesaian 

Pelanggaran HAM 

l-)residen Guatemala, Oscar Berger, bersama ketua Kongres dan ketua 

fMahkamah Agung mengaku tanggungjawab pemerintah kepada 

I publik atas pembunuhan seorang aktivis HAlvl, Myrna Mack pada 

tahun 1 990, di sebuah upacara yang diselenggarajab di istana negara pada 

22 April ini Upacara ini diselenggarakan berdasarkan dorongan 

Pengadilan Inter-Amerika untuk HAM yang berpusat di Costa Rica. 

Atas nama negara, saya minta maaf kepada keluarga My na Mack dan 

bangsa Guatemala atas pembunuhan antropolog muda ini, ujar Berger. 

Menun-rt anak Myrna Mack, Luoecra Hernandez upacara ini tidaklah sekedar 

basa-basi, upacara ini merupakan hak kami Saya berirarap ini bukan satuetunya 

upacara yang akan diselenggarakan, dan saya bertnrap orang lain akan 

mendapatkan keadilan. 

Myrna Mack drbunuh pada 11 September '1990 di Guatemala City 

setelah dia menulis sebuah laporan yang membuktikan keterlibatan pemerintah 

dalam pembunuhan masyarakat sipil dari suku Maya selama 

perang sipil Guatemala. Paba bulan Oktober 2002, Kolonel luan Valencia 

dari pasukan pengawal presiden dihukum 30 tahun penlara karena dra 

yang memerintahkan pembunuhan Myrna Mack Namun pada bulan November 

Valencia dibebaskan kembali berdasarkan keputusan banding 

yang kemudian dibalik sekali lagi oleh Mahkamah Agung dan Valencia 

diperintah kembali ke penjara tetapi Elenica sudah berhasil melarikan 

- 

diri. Neol Beteta, luga bekas anggota pasukan pengawal presiden sedang 

menjalani hukuman 25 tahun penjaran atas pembunuhan Myrna Mack. 

Pasukan pengawal presiden ini akhirnya menjadi sebuah pasukan 

khusus yang terdiri dari mata-mata dan pembunuh politik (assassin) yang 

bertanggunjawab atas bebarapa kasus hilang paksa, penyiksaaan dan 

pembunuhan high-profile. Perang sipil antara pasukan negara dan 

pemberontak sayap kiri yang berlangsung sejak '1960 diselesaikan secara 

damai dengan sebuah kesepakatan pada Desember 1996. Lebih dari 

200 000 orang dibunuh selama perang sipil Guatemala. Setelah bertahuntahun 

menjanjikannya, pasukan khusus pengawal presiden ini baru 

dibubarkan pada bulan Oktober tahun lalu 

Pemerintah Guatemala Gagal Selesaikan 

Pelanggaran HAM 

Menurut sebuah laporan PBB, pemerintah Guatemala gagal untuk 

selesaikan kasus pembunuhan dan hilang paksa lebih dari 200.000 orang dan 

para pelaku dan mereka yang tedibat belum dihukum Menurut laporan ini, 

pemerintah gagal menghadapi kekerasan masa lalu, misalnya dengan budaya 

,H,lllll';i1i[]'J.xliiti.T[i1'illyffi ['i::l'-lx:"'-?',Jffi t 

untuk Guatemala, Tom Koenigs, mengatakan bahwa hampir tidak ada 

kemajuan setelah sebuah komisi khusus yang dibentuk untuk menyelediki 

perang saudara Guatemala menghasilkan 84 butir rekomendasi lima tahun 

lalu Menurut Koenigs, belum ada hukuman atau sanksi untuk mereka yang 

bertan ggungjawab atas kejahatan 

l./enurut laporan komisi yang berjudul, Memory of Silence, tentara 

nasional Guatemala bertanggungjawab atas 90 persen pembantaian dan 

pelanggaran HAM masa lalu. Tetapi, menurut Koenigs, sejak laporan dan 

rekomendasinya dikeluarkan, tidak ada satu perkarapun yang dibuka untuk 

menghukum mereka yang diduga bertanggungjawab atas pembantaian 

masyarakat adat. Menurutnya, pemerintah juga tidak cukup berusaha untuk 

menyelediki kasus hilan paka serta memberi dukungan yang berarti kepada 

keluarga korban, misalnya dalam bentuk kompensasi. Presiden Berger, yang 

baru dilantik bulan .lanuari lalu sudah menyatakan bahwa pemerintahan dia 

akan mepriorikaskan janji-janji pemerintah yang menandatangani 

kesepakatan perdamaian pada tahun 1 996. {s"n o 

"qo 

un,on rrhne 22t4. Ap x, 

PENGADILAN NASIONAL BELANDA MENGHUKUM 

BEKASKOTONETDRCONGO 

f 

ebuah pengadilan nasional di Belanda menghukum bekas Kolonel dari 

\Republik Democratik Congo tiga puluh bulan penjara atas 

./keterlibatannya dalam kejahatan perang, khususnya penyikaan seorang 

l8 Edisi Mei-Juni 2oo4

disebuah komunitas kecil, dimana kelahatan lokal 

(localrzed) iuqa bisa disebutkan sebaqai qenosida 

Keputusan Krstic sebag-ai - 

Genocidaire dibalik 

Walaupun pembantaian Srebrenica ditegaskan 

sebagai tindakan genosida, para hakim (chamber 

of appeal) tetap mempertimbangkan kembali 

Deranan Krstic dalam oembantaian ini dan 

memutuskan bahwa dia tidak bisa disebutkan 

sebagai genocidaire, yaitu seseorang yang 

melakukan tindakan genosida, karena niatnya 

untuk melakukan genocida tidak cukup jelas (explicit) 

Namun begitu, oleh karena dibuktikan 

bahwa Krstic mengetahui ribuan Muslim Bosnia 

sedang dibunuh (executed) dan anak buahnya terlibat, 

para hakim memutuskan bahwa Krstic 

membantu dan mempermudah tindakan 

genosida sebuah kejahatan yang tidak dimasukkan 

ke dalam dakwaan aslinya Dengan demikian 

hukumannya diringankan dari 46 menjadi 35 

tahun penjara Krstic adalah penjahat pertama 

yang dibuktikan sebagai genocidaire dalam 

perkara bekas Yugoslavia pada tahun 2001 dan 

keputusan baru ini diterima dengan marah dan kecewa 

oleh berbagai pihak, termasuk keluarga 

korban pembantaian Srebrenica Walaupun Kada 

Hotic dari Asosiasi lbu Srebrenica bersyukur bahwa 

pembantaian Srebrenica ditegaskan kembali 

sebagai tindakan genosida, dia juga menyatakan 

rasa kecewa atas keputusan untuk meringankan 

hukuman Kntic Saya tidak paham keputusan ini 

kalau tujuan pengadilan Den Haag adalah juga 

untuk mencegah kelahatan terulang lagi Ini 

bukan caranya untuk mencegah kelahatan teqadi 

lagi pada masa depan, kata Kada Hotic 

Memang pembuktian tindakan genosida 

cukup berat, karena sejauh ini yang dibutuhkan 

untuk menjatuhkan penghukuman genosida 

antara lain termasuk bukti perintah dan niat 

untuk menghancurkan sebuah kelompok yang 

dinyatakan secara ekplisit, maupun bukti bahwa 

perintah itu adalah sebagian dari sebuah strategi 

yang menyeluruh Untuk membuktikan Krstic 

melakukan genosida, tim penuntut mengajukan 

ribuan dokumen yang membuktikan sifat 

terencana pembantaian Sebrenica, termasuk 

bukti pembelian bahan bakar; kain penutup mata, 

borgol dan sewa bis, dan dokument mrliter dalam 

bentuk perintah dan penyadapan telpon yang 

membuktikan Jendral Radislav Krstic memerintahkan 

pembantaian Sebrenica Disamprng itu 

semua, ada juga kesaksian Drazen Erdemovic, 

anggota pasukan pembunuhan (execution 

squaQ yang mengaku diri terlibat, disamping 

saksi mata korban yang selamat 

Dampak perkara Krstic ke 

perkara Milosevic 

Walaupun awalnya, Milosevic digugat melakukan 

genosida di 18 kotamadya di Bosnia, namun 

oleh karena sulitnya mendefinisikan dan membuktikan 

genosida, strategi tim penuntut akhirnya 

difokuskan terhadao oembuktran keterlibatan 

Mrlosovic dalam pembantaian Srebrenica jusku 

oleh karena pembantaian Srebrenica merupakan 

satu-satunya kejahatan dalam semua perkara ICTY 

yang telah dibuktikan sebagai tindakan genosida 

Tentu sa1a, keputusan 19 April ini sangat penting 

dalam perkara Milosovic karena pembuktian 

Milosovic sebagai genocidalre sekarang tergantung 

sepenuhnya kepada definisi pembantaian 

Srebrenica sebagai tindakan genosida. 

Namum begitu, keputusan baru tentang 

perkara Krstic juga sangat mungkin berdampak 

buruk keoada oerkara Milosovic karena dibandingkan 

perkara genosrda yang lain, pembuktian 

keterlibatan Krstic dalam oembantaian Srebrenica 

dianggap yang paling lengkap, malah dari tiga 

perkara tuntutan genosida yang telah disidangkan 

di ICTY, hanya yang Krstic yang pernah terbukti 

sebagai genocidalre Malah pembuktian keterlibatan 

Milosovic dalam tindakan genosida di 

Srebrenica sudah cukup berat karena menurut 

beberapa diplomat, wartawan dan masyarakat 

Sebrenica sendiri, Milosevic telah memutuskan 

hubungannya dengan kepemimpinan Serbia 

Bosnia sebelum VRS menyerbu Srebrenica pada 

pertengahan tahun 1995 Tim penuntut dalam 

perkara Milosovic telah mengajukan segala bukti 

dan argumetnasinya, dan tim pembela Milosovic 

akan membuka argumentasinya pada bulan Juni 

2004 

(AFP l9l4, BBC Onhne l9l4, apofan WPR oleh 51acy Su h\ar Mlaevtc and 6ena 

tahanan dalam lindungannya pada tahun 1996. Kolonel (purn) Sebastian 

Nzapali adalah bekas komandan kamp militer di daerah Matadi, tepi barat 

bekas Zaire pada zaman diktator Mobuto Sese Seko 

Perkara ini secara hukum dapat disidangkan di Belanda berdasarkan 

Konvensi PBB Anti-Penyiksaan tahun 1984 dimana pengadilan dornestik 

negara-negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut boleh menuntrt orang 

yang dicurigai melakukan beberapa jenis pelanggaran HAM di negara lain. Tim 

penuntut dalam oerkara ini berhasil membuktikan bahwa konvensi PPB ini berlaku 

untuk tuntutan-tuntutan yang dilakukan kepada Nzapali, termasuk 

pemerkosaan dan penfksaan Tuntutan pemerkosaan tidak dibukitan. 

Nzapali, 51, pindah ke Belanda pada tahun 1 998 sekaligus meminta suaka. 

Namun Nzapali hanya diberikan rlin tinggal sementara justru karena dicuriga 

melakukan kejahatan kemanusiaan dan akhirnya ditangkap tahun lalu 

berdasarkan tuntutan tiga warganegara Congo menggugat dia di sebuah 

pengadilan di D R Congo sendiri 

Walaupun Belanda sudah menjadi tuan rumah Pengadilan Kejahatan 

Internasional (lCC) dan Pengadilan Kejahatan Internasional untuk Bekas Yugoslavia 

(ICTY), perkara ini merupakan pertama kalinya sebuah kelahatan 

kemanusiaan disidangkan oleh sebuah pengadilan nasional (domestic) 

Memeang perkara ini dianggap sebuah ujicoba yang diharapkan akan 

menyamakan Belanda dengan Belgia secara hukum, dimana pengadilan 

Belgia mapunyai yurisdiksi international untuk kejahatan perang yang 

d ilakuka n di nega ra lain 6eute6 7 a, BB( ont ne t4) 

PARAGUAY MERESMIKAN KOMISI KEADILAN DAN 

KEBENARAN 

l-)ada bulan February lalu, beberapa wakil pemerintah Paraguay dan 

|, 

organisasi masyarakat sipil meresmikan pembentukan sebuah Komisi 

I Keadilan dan Kebenaran yang resmi yang ditulukan untuk menyelediki 

pelanggaran HAM yang dilakukan sejak tahun 1954 sampai tahun 2003 

Sasaran utama adalah pelanggaran HAM berat yang dilakukan diabwah 

rezime Alfredo Stroessner yang berkuasa dari i954-1989 Walaupun 

beberapa aktivis HAM dan kelompok gerga taleh mencantumkan berbagai 

pelanggaran HAM Stroessner dalam laporan 

Paraguay Nunca Mas yang diterbitkan tahun 1991, Komisi untuk 

Keadilan dan Kebenaran ini merupakan tindakan pertama oleh neqara 

untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. 

Pembentukan Komisi Paraguay didasarkan UU 2225 yang disahkan 

oleh kongres pada 13 October 2003 Komisi akan bekerja selama 18 

bulan, dan ditugaskan untuk peJanggaran HAM berat yang dilakukan 

oleh aparat negara dan para negara (misalnya milisi) dengan fokus 

terhadap rezime Stroessner. Selain mengidentifikasi para pelaku 

pelanggaran HAM, komisi ini juga akan bertugas untuk menentukan 

jumlah korban hilang paksa Walaupun beberapa anggota komisi telah 

dilantik, kongres Paraguay belum menyediakan dana yang dibutuhkan 

komisi untuk menjalankan tugasnya. 

Pada bulan Maret 2004, pengacara HAM Paraguay, Martin Almada, 

yang sudah lama berkampanye untuk sebuah komisi keadilan dan 

kebenarn mengajukan beberapa barang bukti kepada sebuah pengadilan 

di Spanyol berkaitan dengan keterlibatan Stroessner dalam Operasi CondoL 

di mana ratusan warganegara Spanyol yang tinggal di Argentina 

dibunuh. Stroessner sekarang menetap di Brazil, dan pemerintah Brazil 

telah beberapa kali menolak permintaan pemerintah Paraguay untuk 

ekstradisinya bekas diktator ini ke negara aslinya. 

Pembayaran Kompensasi Dimulai 

Pemerintah Paraguay telah mengidentifikasi 400 bekas tapol dan 

korban penyiksaan rezime Alfredo Stroessner, termasuk mahasiswa, 

aktivis buruh dan wartawan, yang menurutnya pantas menerima 

kompensasi Dalam sebuah acara yang diselenggarakan pada 7 April 

2004, Mentri Ekonomi Dionisio Borda memberikan kompensasi senilai 

USD 260.000 kepada 34 orang, termasuk salah satu orang bekas ketua 

partai komunis Paraguay, yang sudah bertahun-tahun dipenjara 

walaupun perkaranya tidak pernah disidangkan dan dia tidak pernah 

dihukum. Borda berterima kasih kepada para korban atas peranan 

mereka dalam perjuangan untuk demokrasi dan kebebasan selama 

"t1ff,:'J:T,llff:ch zrl4 daf p nocher wdrch hnprirlw m,orqy'p n*herlvatch,^'ilch htm;voA &4) 

Edisi Mei-Juni 2004ASASi 19

RESENSI BUKU 

MenguakTabir C'elap 

Judul Buku: 

TAHUN YANG TAK PERNAH EEMKHIR: MEMAHAMIPENGAI.AMAN KORBAN 55 

Penerbit: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) bekeqasama dengan 

Tim Relawan Untuk Kemanusiaan dan Institut Sejarah Sosial Indonesia 

f elama satu generasi, di berbagat institusi 

\pendidikan, baik formal maupun informal, 

vf rakyar Indonesia selalu diberi pengetahuan 

tentang sejarah kekejaman Partai Komunis Indonesia 

(PKl) dalam upayanya untuk menggulingkan rezim 

Soekarno PKI digambarkan sebagai Partaa yang 

bertanggungjawab terhadap peristiwa pembunuhan 

lendral-jendral Angkatan Darat pada September 

'1965 Namun apa yang sebenarnya terjadi di balik 

peristiwa G305 dan sesudahnya masih gelap-gulita 

Yang jelas satu generasi dari bangsa ini sepanlang 30 

tahun lebih diisi kognisi mereka tentang PKI dan para 

pengikut Soekarno atau Soekarnois, sebagai pihak 

yang memberi ruang bagi penyebaran paham komunisme 

jahat, sehingga harus dibasmi sampai 

keakar-akarnya 

Lalu selama puluhan tahun, rakyat Indonesia 

mengenal sejarah peristiwa 1 965 dalam vesi resmi 

suatu sejarah mainstream dalam semangat kebenaran 

tunggal dan absolut, tanpa kritik dan pengetahuan 

lain di luar yang resmi Dalam perspektif 

itulah, maka buku ini berusaha untuk menguak tabir 

gelap sejarah Indonesia pada 1965-1966 Jika bukubuku 

sejarah di masa rezim Soeharto, bahkan 

termasuk yang dihasilkan oleh suatu penelitian di 

lembagalembaga universitas maupun non-unive6F 

tas selalu memberikan tempat bagi para Pemenang 

untuk menyuarakan apa yang menurut mereka pantas 

untuk disuarakan, maka pada buku ini, para 

peneliti secara sadar telah mengambil posisi yang 

berbeda, yakni memb€ri tempat bagi para korban 

untuk menyuarakan apa yang seharusnya mer eka 

suaraKan 

Tulisan-tulisan dalam buku ini merupakan esai 

yang ditulis oleh tujuh peneliti dengan menitik-beratkan 

penelitian mereka pada wawancara dengan pelaku 

korban Di sini disebutkan sebagai pelaku kor - 

ban untuk memberi penegasan, bahwa korban 

merupakan subyek yang merdeka, bukan obyek yang 

pasif Dalam ilmu sejarah dikenal sebagai metode 

sejarah lisan (oral histoty). foptk y 

mereka pilih mencakup sejumlah 

tema .dari kejadian-kejadian 

penting pada periode 1965- 

1966, terutama menyangkut 

pengalaman hidup para korban 

pasca peristiwa G305 

Esai pertama dalam buku ini 

ditulis oleh Rinto Tri Hasworo 

dengan ludul Penangkapan dan 

Pembunuhan di Jawa Tengah 

setelah G-30-s . 

Rinto merekonstruksi 

bagaimana sesungguhnya 

PKI sebagai 

sebuah institusi partai 

dihancurkan melalui tindak 

penangkapan dan pembunuhan 

yang dilakukan terhadap 

seluruh personil struktural partal 

Tetapi, peristiwa 1965/1966 ini bisa dikategorikan 

*6agai genoode karena sif at pembunuhannya yan g 

massif dan berskala luas Korban tak hanya para 

aktivis partai, melainkan juga anggota keluarga, 

teman, tetan99a, dan siapa saja yang dicurigai 

teEangkut peristiwa 1965 Suatu peristiwa yang 

selama ini tidak oernah ditampilkan di dalam buku- 

Tebal: xii + 253 

'l{0!ie t'!ry lr& lkrn & f.n$& 

buku resmi sejarah Indonesia Melalui kesaksian mereka 

yang pernah ditahan tanpa melalui proses pengadilan, 

terungkap bahwa pola-pola penangkapan dan pembunuhan 

terhadap korban tidak semata-mata karena terjadinya 

konflik horisontal, melainkan juga adanya campur-tangan 

militen 

Kekerasan fisik terhadap korban terjadi setelah masuknya 

RPKAD ke Jawa Tengah pada pertengahan oktober 

'1965 Setelah kedatangan RPKAD, maka pasukan-pasukan 

tentara dari kesatuan lain yang berbasis di propinsi itu mulai 

berani menangkap, menculik dan menyandera sanak 

saudara orang-orang yang dicari, memperkosa tahanan 

perempuan dan istrFistri para tahanan lelaki, serta melakukan 

pembunuhan atau sengaja menyebabkan per 

cepatan proses kematian dari banyak tahanan PKI dan 

kaum nasionalis Soekarno 

Sementara itu, Yayan Wiludiharto menulis peristiwa 

pembunuhan tanpa proses pengadilan yang terjadi 

sepanjang 1965-1969 Juga pemenjaraan dan Pembuangan 

ratusan ribu orang Turut menjadi korban adalah para 

istri. para ibu dan anak-anak mereka yang dltinggalkan 

Para istri,.para ibu, dan anak-anak ini tak memahami 

komunisme, apalagi bermimpi mendirikan partai komunis 

untuk merebut kekuasaan negara Tapi akibat yang 

ditimbulkan Dada oeriode itu telah membuat mereka harus 

hidup dalam ketakutan Takut dipenjara setaap saat tanpa 

alasan dan kesalahan yang jelas Akibat lainnya adalah 

beban hidup berat yang harus dipikul oleh keluarga yang 

suami, atau ayahnya ditangkap. ditahan, bahkan dibunuh, 

karena mereka harus memenuhi kebutuhan ekonomi yang 

selama ini menjadi tanggungan para suami atau ayah 

mereka Situasi ini lebih diperparah lagi, karena mereka 

harus menjalani berbagai bentuk diskriminasi di tengah 

masyarakat karena distigma sebagai penlahat 

Dalam tulisan Ketika Perempuan Menjadi Tapol 

Josepha Sukartiningsih rcara kritis menggugat kebenaran 

cerita-cerita Lubang Buaya tentang sosok-sosok perempuan 

liar yang menyanyi lagu Genjergenjer, menari 

telanjang, lalu dengan kejam menyiksa, menyilet 

dan memotong kemaluan para jendral 

yang diculik Cerita-cerita tersebut 

disebarkan oleh rezim So€harto untuk 

menghancurkan moral para aktivis 

Gerwani, organisasi perempuan yang 

memiliki satu juta anggota, serta 

mempunyai kedekatan organisasi 

dengan PKI Cerita

ASASI_2004_Mei-Juni - Elsam

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?