You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
laporan utama<br />
dan kebebasan dasar orang lain” (Pasal 18) atau untuk<br />
“menghormati hak dan reputasi orang lain atau untuk<br />
melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum,<br />
atau kesehatan atau moral masyarakat” (Pasal 19).<br />
Selain itu, peraturan yang membatasi hak akan<br />
kebebasan berekspresi harus diaplikasikan oleh<br />
sebuah badan yang bebas dari pengaruh politik,<br />
komersil, atau pihak lain yang tidak diskriminatif dan<br />
semena-mena, dan dilakukan dengan perlindungan<br />
yang cukup terhadap kemungkinan penyalahgunaan<br />
dari pembatasan itu.<br />
Pemahaman yang kurang mendalam dan kegagapan<br />
dalam menyikapi perkembangan internet akan<br />
berujung pada problematika di ranah dunia maya, baik<br />
antara Pemerintah dan masyarakat maupun di antara<br />
masyarakat itu sendiri. Perkembangan yang terjadi saat<br />
ini di Indonesia telah menunjukkan indikasi timbulnya<br />
gesekan-gesekan karena kurangnya pemahaman<br />
tentang hal ini.<br />
Masih segar dalam ingatan Indonesia, pada tahun<br />
2009 Prita Mulyasari, seorang ibu, dipidana karena<br />
menuliskan keluhan tentang pelayanan rumah sakit<br />
swasta di email pribadi. Seorang selebritas ibukota<br />
terjerat pasal penyebaran pornografi melalui internet<br />
pada pertengahan 2010. Peristiwa terakhir ini<br />
menjadi momentum bagi Pemerintah untuk melakukan<br />
pemblokiran situs yang ditengarai mengandung konten<br />
pornografi.<br />
Gesekan sosial yang disebabkan aktivitas di<br />
dunia maya juga mulai banyak terjadi, seperti kasus<br />
pemecatan seorang pegawai negeri sipil di Padang<br />
yang terang-terangan mengaku atheis di akun jaring<br />
sosial facebook; kasus pencemaran nama baik yang<br />
melibatkan seorang guru yang menulis tentang<br />
dugaan korupsi di blog-nya; dan masih banyak lagi.<br />
Data terbaru didapat dari Polda Metro Jaya, sejak<br />
Januari hingga <strong>Okt</strong>ober 2012 kasus ‘cyber-crime’<br />
yang masuk ke Polda mencapai 489 laporan, 4 belum<br />
termasuk laporan dari polsek dan polres. Kejahatan<br />
di dunia maya tersebut berupa kasus penipuan,<br />
penghinaan dan pencemaran nama baik.<br />
Hak akan kebebasan berpendapat dan berekspresi<br />
merupakan sebuah hak dasar di wilayahnya karena<br />
hak tersebut menjadi hak yang bisa mewujudkan<br />
hak-hak lainnya (“enabler”) meliputi hak ekonomi,<br />
sosial, dan budaya, seperti hak akan pendidikan dan<br />
hak untuk berperan serta dalam kehidupan budaya<br />
dan menikmati keuntungan perkembangan ilmu<br />
pengetahuan dan penerapannya, seperti juga halnya<br />
dengan hak sipil dan politik contohnya hak akan<br />
kebebasan dalam berorganisasi dan berkumpul.<br />
Sehingga, dengan berperan sebagai katalisator<br />
untuk para individu dalam menggunakan hak akan<br />
kebebasan berpendapat dan berekspresi, internet<br />
juga memfasilitasi perwujudan sejumlah hak-hak<br />
asasi manusia.<br />
Supriyadi W. Eddyono (ed.). 2000-2010 kebebasan<br />
internet Indonesia: perjuangan meretas batas. Jakarta:<br />
Indonesia Media Defense Litigation Network, Institute<br />
for Criminal Justice Reform, 2011<br />
Jovan Kurbalija. Tata Kelola Internet: sebuah<br />
pengantar. Jakarta: APJII, 2012<br />
Konsultasi publik: white paper penggunaan pita<br />
frekuensi 2300-2360 MHz untuk layanan pita lebar<br />
nirkabel (wireless broadband). Jakarta: Direktorat<br />
Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan<br />
Informatika, Januari 2012.<br />
http://www.freedomhouse.org/report/freedomnet/2012/indonesia<br />
akses tanggal 15 <strong>Okt</strong>ober 2012<br />
United Nations Special Rapporteur Frank La Rue.<br />
Special Rapporteur on the promotion and Protection<br />
of the Right to Freedom of Opinion and Expression.<br />
ELSAM. Hak atas kebebasan berekspresi di<br />
Indonesia serta tantangan UU Informasi dan Transaksi<br />
Elektronik: pengantar singkat. Jakarta: ELSAM, 2012.<br />
www.megapolitan.kompas.com. Sehari, 10 kasus<br />
‘cyber crime” diterima Polda Metro. Akses 7 November<br />
2012.<br />
http://suarablogger.org/category/petisi/akses 27<br />
<strong>Sept</strong>ember 2012<br />
Keterangan<br />
1 Dokumen ini merupakan draft kebijakan pemerintah yang<br />
disusun dalam rangka memberikan deskripsi potensi<br />
layanan wireless broadband.<br />
2 Tata kelola internet diperkenalkan dalam Pertemuan Tingkat<br />
Tinggi Dunia Masyarakat Informasi (World Summit of<br />
Information Society/WSIS) yang diselenggarakan di Jenewa<br />
pada 2003. Pertemuan tersebut menghasilkan Kelompok<br />
Kerja tentang Tata Kelola Internet (Working Group on<br />
Internet Governance/WGIG) yang bertugas menyiapkan<br />
laporan yang digunakan sebagai landasan perundingan<br />
WSIS Kedua di Tunisia (November 2005). Agenda WSIS<br />
di Tunisia adalah mengadopsi batasan, menyusun daftar<br />
isu dan membentuk Forum Tata Kelola Internet (Internet<br />
Governance Forum/IGF). IGF terdiri dari sejumlah<br />
pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pertemuanpertemuan<br />
dengan Sekretaris Jenderal PBB. Pemangku<br />
kepentingan IGF adalah pemerintah, sektor bisnis/korporasi<br />
dan masyarakat sipil.<br />
3 Catatan kecil pertemuan dengan APJII, Agustus 2012<br />
4 www.megapolitan.kompas.com. Sehari, 10 kasus ‘cyber<br />
crime” diterima Polda Metro. Akses 7 November 2012.<br />
Daftar Bacaan<br />
Donny BU. Catatan kecil pertemuan APJII, blogger<br />
dan civil society. Jakarta: Agustus 2012. (sirkulasi terbatas)<br />
<br />
ASASI EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2012 7