Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Oleh Triana Dyah<br />
(Kepala Divisi Informasi dan Dokumentasi ELSAM)<br />
laporan utama<br />
Hak atas Akses Internet<br />
dan Tantangan atas Penikmatan<br />
Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat<br />
“The Internet has become a key means<br />
by which individuals can exercise their right<br />
to freedom of opinion and expression.”<br />
-UN Special Rapporteur Frank La Rue-<br />
Internet telah menjadi alat untuk mewujudkan<br />
sejumlah hak manusia, memerangi ketidaksetaraan<br />
dan mempercepat pembangunan dan<br />
kemajuan manusia. Internet dikenal sebagai<br />
teknologi multiguna dan broadband (jaringan ‘pita<br />
lebar’) sebagai infrastrukturnya telah dianggap seperti<br />
listrik, air, dan jalan, sehingga akses internet telah<br />
ditetapkan menjadi hal mendasar bagi warga negara<br />
di banyak negara.<br />
Berdasarkan white paper 1 yang dikeluarkan<br />
oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi<br />
(Keminfo), Indonesia menargetkan 100% desa akan<br />
mendapatkan akses telekomunikasi dan 80%-nya<br />
akan terlayani akses internet pada tahun 2014. Target<br />
ini sejalan dengan tujuan ke-8 Millenium Development<br />
Goals (MDGs) yang dicanangkan pada tahun 2000,<br />
yaitu mengembangkan kemitraan global untuk<br />
pembangunan dengan target kerjasama dengan<br />
Internet telah menjadi sarana seseorang untuk dapat menggunakan<br />
hak mereka sebagai kebebasan berpendapat dan berekspresi.<br />
sektor swasta dalam memanfaatkan teknologi baru,<br />
terutama teknologi informasi dan komunikasi.<br />
Perkembangan teknologi informasi telah<br />
membentuk suatu tatanan warga negara yang<br />
semakin melek terhadap informasi (well-informed<br />
society), menciptakan dunia sendiri dan memunculkan<br />
terminologi baru yaitu ‘demokrasi digital’. Perbedaan<br />
persepsi kemudian muncul di antara pemangku<br />
kepentingan dalam pengelolaan internet, yaitu<br />
Pemerintah, kalangan bisnis dan masyarakat sipil.<br />
Sehingga tata kelola internet 2 menjadi sesuatu yang<br />
krusial dalam era di mana internet menjadi bagian<br />
yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat<br />
modern saat ini. Semakin masyarakat modern<br />
bergantung pada internet, semakin relevan pula tata<br />
kelola internet bagi kehidupan sehari-hari.<br />
Merujuk pada data ITU (International<br />
Telecommunication Unions), di akhir 2011 ada 65 juta<br />
pengguna internet di seluruh Indonesia, atau 26% dari<br />
total populasi. Data ICTWatch mengatakan pengguna<br />
facebook 40,6 juta dan pengguna twitter sebanyak<br />
29,4 juta. Jakarta bahkan dinobatkan sebagai the<br />
most active twitter city di dunia. Selain itu ada 3,3 juta<br />
blogger dan 33 komunitas blogger lokal.<br />
Dari sisi infrastruktur Internet, Indonesia memiliki<br />
150 Internet Service Provider (ISP), 35 Network<br />
Access Provider (NAP), dan 5 operator selular<br />
3G. Untuk melakukan interkoneksi data di dalam<br />
Indonesia, terdapat sekitar 5 node Indonesian Internet<br />
eXchange (IIX) yang dikelola Asosiasi Penyelenggara<br />
Jasa Internet Indonesia (APJII). 3<br />
Sejalan dengan pertumbuhan yang pesat tersebut,<br />
pembuat kebijakan membuat peraturan yang mengatur<br />
internet. Satu aturan yang dibuat adalah UU No. 11<br />
tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<br />
UU ini mengesahkan sensor terhadap internet (Pasal<br />
40 ayat (2)), berpotensi mengkriminalisasi kebebasan<br />
berekspresi dan mengancam perlindungan privasi<br />
dalam konteks penyadapan. Di luar UU tersebut,<br />
pasal-pasal pembatasan kebebasan bereskpresi<br />
di Indonesia sebenarnya tersebar di berbagai<br />
perundang-undangan.<br />
<br />
ASASI EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2012 5