Asasi Sept-Okt 2012.indd - Elsam

More documents

Recommendations

Info

editorial Internet sebagai Hak Asasi Manusia: segenggam harapan dengan segudang tantangan Selama sepuluh tahun belakangan, perkembangan teknologi komunikasi, khususnya melalui internet telah secara substansial mengubah lanskap dinamika sosial masyarakat. Tak hanya mampu meretas batas ruang dan waktu, kemajuan teknologi komunikasi diakui telah memberikan perubahan besar dalam mobilisasi gerakan sosial seperti dalam fenomena Arab Spring, mulai dari ‘jasminerevolution’ di Tunisia, Mesir, dan Yordania. Tak hanya mempercepat persebaran informasi, perkembangan teknologi informasi memungkinkan penggunaan sosial media seperti facebook dan twitter memungkinkan mobilisasi semakin banyak orang untuk mendukung aksi-aksi protest langsung. Dalam konteks Indonesia, hal ini berulang kali terbukti memberi dampak positif, seperti kampanye ‘cicak-buaya’ atau dukungan terhadap KPK atas penyelidikan kasus simulator di Kepolisian beberapa saat lalu. Perkembangan ini segera memperoleh penguatan di badan PBB melalui pengadopsian resolusi Dewan Ham yang mengakui akses terhadap internet sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (A/HRC/20/L.13). Resolusi ini memberikan penegasan pada laporan Pelapor khusus promosi dan perlindungan atas hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat (A/66/290) yang mencoba mengangkat isu yang sama. Resolusi badan ham ini, meski tak secara hukum mengikat jelas menunjukkan arah yang tepat dalam perlindungan terhadap ha katas akses terhadap internet sebagai bagian utuh dari hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat. Meskipun demikian, seperti dua sisi mata uang, pada sisi lain, kita menghadapi kegagapan negara menghadapi perkembangan yang terkait dengan internet ini. Dalam soal ini, dikotomi negara maju dan berkembang sepertinya tak berlaku, semuanya seperti gagap untuk mengambil arah yang tepat dalam pengembangan regulasi yang tepat, yang tak hanya mampu menjamin hak atas akses terhadap kebebasan berinternet, namun juga melindungi baik dari kecenderungan pembatasan atas nama keamanan nasional maupun ancaman pihak ketiga seperti korporasi. Perkembangan di dunia maya ini memunculkan kembali ketegangan antara keamanan dan kebebasan, diskursus lama yang dulu sangat dekat dengan penikmatan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat di dunia nyata. Perkembangan terkait kebebasan atas akses terhadap internet membawa sejumlah tantangan baru seperti perlindungan data pribadi, privasi. Hal ini muncul terkait dengan semakin banyaknya aksiaksi pengintaian baik yang dilakukan perangkat negara atas nama keamanan nasional dan perang melawan terorisme, maupun oleh entitas swasta untuk mendeteksi perilaku netizen untuk kepentingan pemasaran. Sebagian bentuk control negara atas akses terhadap internet ini juga muncul dalam uraian mengenai mekanisme fi ltering, dan bloking ( seperti dilakukan beberapa negara seperti Cina). Persoalannya, sampai saat ini belum terbentuk suatu regulasi yang jelas mengenai hal ini, dan bahkan mungkin para netizen masih sangat sedikit juga yang menyadari berlangsungnya praktek seperti ini. Kesemuanya ini memunculkan tantangan baru dalam menggagas model tata kelola internet yang sesuai, proses yang sampai saat ini masih terus berlangsung dan membutuhkan keterlibatan penuh dari masyarakat. Selain itu, perkembangan ini pun memunculkan pertanyaan mengenai kesetaraan akses yang disebabkan oleh ketimpangan infrastruktur yang mendukung adanya kualitas akses terhadap internet. Sebab, perbedaan kualitas akses berpengaruh terhadap adanya keterasingan suatu kelompok secara digital dibandingkan dengan satu kelompok masyarakat yang lain, fenomena yang sering dirujuk dengan istilah ‘digital-divide’. Dalam fase yang masih sangat dini inilah justru keterlibatan dan pemantauan terus menerus atas perkembangan kebijakan yang ada sangat diperlukan, agar perkembangan teknologi informasi, khususnya terkait dengan akses terhadap internet, bukan jadi pedang yang membunuh kebebasan itu sendiri. Secara khusus, sejumlah tantangan tersebut akan menjadi perbincangan penting dalam perhelatan forum internasional Internet Governance Forum di tahun 2013, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumahnya. Oleh karenanya, mari bersiap dan terus mengkonsolidasikan gagasan masyarakat sipil atas berbagai tantangan ini. . Indriaswati Dyah Saptaningrum Direktur Elsam 4 ASASI EDISI SEPTEMBER-OKTOBER MEI-JUNI 2012 2012
Oleh Triana Dyah (Kepala Divisi Informasi dan Dokumentasi ELSAM) laporan utama Hak atas Akses Internet dan Tantangan atas Penikmatan Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat “The Internet has become a key means by which individuals can exercise their right to freedom of opinion and expression.” -UN Special Rapporteur Frank La Rue- Internet telah menjadi alat untuk mewujudkan sejumlah hak manusia, memerangi ketidaksetaraan dan mempercepat pembangunan dan kemajuan manusia. Internet dikenal sebagai teknologi multiguna dan broadband (jaringan ‘pita lebar’) sebagai infrastrukturnya telah dianggap seperti listrik, air, dan jalan, sehingga akses internet telah ditetapkan menjadi hal mendasar bagi warga negara di banyak negara. Berdasarkan white paper 1 yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Keminfo), Indonesia menargetkan 100% desa akan mendapatkan akses telekomunikasi dan 80%-nya akan terlayani akses internet pada tahun 2014. Target ini sejalan dengan tujuan ke-8 Millenium Development Goals (MDGs) yang dicanangkan pada tahun 2000, yaitu mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan dengan target kerjasama dengan Internet telah menjadi sarana seseorang untuk dapat menggunakan hak mereka sebagai kebebasan berpendapat dan berekspresi. sektor swasta dalam memanfaatkan teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi telah membentuk suatu tatanan warga negara yang semakin melek terhadap informasi (well-informed society), menciptakan dunia sendiri dan memunculkan terminologi baru yaitu ‘demokrasi digital’. Perbedaan persepsi kemudian muncul di antara pemangku kepentingan dalam pengelolaan internet, yaitu Pemerintah, kalangan bisnis dan masyarakat sipil. Sehingga tata kelola internet 2 menjadi sesuatu yang krusial dalam era di mana internet menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern saat ini. Semakin masyarakat modern bergantung pada internet, semakin relevan pula tata kelola internet bagi kehidupan sehari-hari. Merujuk pada data ITU (International Telecommunication Unions), di akhir 2011 ada 65 juta pengguna internet di seluruh Indonesia, atau 26% dari total populasi. Data ICTWatch mengatakan pengguna facebook 40,6 juta dan pengguna twitter sebanyak 29,4 juta. Jakarta bahkan dinobatkan sebagai the most active twitter city di dunia. Selain itu ada 3,3 juta blogger dan 33 komunitas blogger lokal. Dari sisi infrastruktur Internet, Indonesia memiliki 150 Internet Service Provider (ISP), 35 Network Access Provider (NAP), dan 5 operator selular 3G. Untuk melakukan interkoneksi data di dalam Indonesia, terdapat sekitar 5 node Indonesian Internet eXchange (IIX) yang dikelola Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). 3 Sejalan dengan pertumbuhan yang pesat tersebut, pembuat kebijakan membuat peraturan yang mengatur internet. Satu aturan yang dibuat adalah UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ini mengesahkan sensor terhadap internet (Pasal 40 ayat (2)), berpotensi mengkriminalisasi kebebasan berekspresi dan mengancam perlindungan privasi dalam konteks penyadapan. Di luar UU tersebut, pasal-pasal pembatasan kebebasan bereskpresi di Indonesia sebenarnya tersebar di berbagai perundang-undangan. ASASI EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2012 5
Page 2 and 3: daftar isi Persidangan Aparat Kepol
Page 6 and 7: Kebijakan yang menghambat kebebasan
Page 8 and 9: Internet dan Kebebasan Berekspresi
Page 10 and 11: Jasa Akses Internet (Internet Servi
Page 12 and 13: untuk kemudian dicetak dan dibagi-b
Page 14 and 15: kematian, dengan ancaman pidana mak
Page 16 and 17: nasional Minggu Pagi di Jejalen Jay
Page 18 and 19: nasional Sistem Kerja Kontrak dan O
Page 20 and 21: esensi Menuju Keadilan Global: Peng
Page 22 and 23: martabat manusia yang telah dinista
Page 24: PROFIL ELSAM Lembaga Studi dan Advo

Asasi Sept-Okt 2012.indd - Elsam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?