Asasi Sept-Okt 2012.indd - Elsam

More documents

Recommendations

Info

martabat manusia yang telah dinistakan oleh para penjahat kemanusiaan dunia itu sendiri. Mengapa ‘mengembalikan’? Karena nilai-nilai asasi kemanusiaan, masih menurut Fuad, rusak akibat dipaksakannya ideologi kesatuan – ideologi yang menyeragamkan pluralitas bangsa dalam sebuah doktrin politik. Oleh karenanya tidak ada alasan bagi siapapun untuk menolaknya [hal. 105]. Andi Widjajanto, ahli militer, menempatkan MPI dalam perspektif pengembangan sistem pertahanan keamanan nasional – yang menurut penulis harus didasarkan pada doktrin ius bellum. Persis karena itu maka MPI yang antara lain mengadili kejahatan perang merupakan konsekuensi logis dari penerapan doktrin tersebut. Karena peradilan ini akan memungkinkan adanya akuntabilitas dari sebuah tindakan militer. Dari banyak pengalaman, asal usul kekerasan bersumber pada doktrin ‘keamanan nasional’. Doktrin ini menempatkan supremasi militer atas sipil, mengembangkan aparat represif bagi penerapan ‘perang permanen’, dan menganggap kekuatan bersenjata sebagai satu-satunya institusi yang mampu menjaga kekuatan ideologis – sembari merusak sistem-sistem peradilan, politik, budaya maupun ekonomi. [Nunca Mas, hal. 442]. Bahaya penerapan doktrin ini harus dicegah dari awal. Doktrin yang harus menjadi dasar pengembangan strategi pertahanan keamanan Indonesia adalah ius ad bellum. Berbeda dengan doktrin ‘keamanan nasional’ doktrin ini mengharuskan negara menerapkan prinsip diskriminasi dan proporsional dalam strategi dan operasi militer. Diskriminasi karena sasaran, metode dan strategi bertempur hanya boleh terarah pada kelompok tempur dan bukan pada non tempur (prajurit terluka, pengungsi, unit medis, masyarakat sipil terutama perempuan dan anak) dan juga bukan pada zona imunitas (seperti fasilitas sipil, zona netral, zona demiliterisasi). Sedangkan prinsip proporsional mengharuskan semua biaya dan kerusakan yang timbul diperhitungkan dengan seksama, sedemikian sehingga ‘kebaikan’ yang muncul dari perang lebih besar daripada kerusakan dan biaya yang dikeluarkan. [hl. 128] Disamping itu doktrin ini memperlakukan tindakan militer sebagai pilihan terakhir. Semua upaya non perang harus dilakukan lebih dahulu dengan maksimal sebelum memutuskan untuk perang; juga jika harus berhadapan dengan kelompok separatis. Tindakan militer hanya bisa didasarkan pada maksud untuk mempertahankan diri dan menciptakan kembali perdamaian yang dilakukan pemerintah yang sah. Doktrin ius ad bellum ini sangat penting diterapkan persis karena besarnya potensi instrumen perang digunakan secara tidak bertanggung jawab atau imoral. Ketika itu terjadi jatuhnya korban sipil akan sangat besar, ruang untuk resolusi konfl ik alternatif semakin sempit. Sebaliknya dengan mendasarkan pada doktrin ini tindakan militer akan lebih terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan [hal. 137-145]. Pilihan ini membawa konsekuensi pembentukan peradilan kejahatan perang dengan kapasitas yang memadai. Ketika terdapat dua sistem yang bekerja untuk persoalan yang sama timbul kekhawatiran bahwa keduanya akan saling bertabrakan. Fadillah Agus mencoba meyakinkan bahwa antara MPI dengan Pengadilan Militer di Indonesia tidak terjadi yurisdiksi yang saling tumpang tindih dengan cara membandingkan keduanya. Perbandingan itu mencakup aspek legitimasi, struktur pengadilan, kompetensi auditor dan sebagainya. Penulis yang merupakan seorang ahli hukum militer juga mengulas persoalan yang paling sering diresahkan militer dalam misi perdamaian. Diingatkan bahwa MPI bersifat pelengkap dari pengadilan nasional. Abdulkadi Jailani, seorang diplomat senior, berupaya menjernihkan kekuatiran yang ada dengan mengupas kesalahpahaman-kesalahpahaman di benak mereka yang menolak ratifikasi. Sebagai contoh kesalahpahaman bahwa MPI mencakup pula wewenang mengadili pelanggaran HAM masa lalu, bahwa kewenangan MPI lebih ditentukan melalui proses politik daripada hukum, dan berkenaan dengan perlunya kesiapan hukum nasional. Ia menunjukan bahwa ratifikasi justru bermanfaat bagi kepentingan nasional baik dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban dunia, mencegah terjadinya impunitas, dan meningkatkan citra Indonesia dalam perlindungan HAM. Keadilan Global Jika bicara mengenai keadilan global pada umumnya merujuk pada gerakan akan perlunya pluralisme dalam tatanan global yang sedang berlangsung. Lebih spesifi k lagi suatu gerakan untuk menciptakan alternatif dari perdagangan bebas dan pasar bebas. Perjuangan keadilan yang digerakkan oleh perlawanan terhadap penunggalan pola hubungan baik dalam hidup ekonomi, sosial, politik maupun budaya. Dalam hal ini sistem pasar yang hendak ‘dipaksakan’ untuk diterapkan bukan hanya di bidang ekonomi tapi juga di luar itu. Dalam buku ini bukan hal itu yang pembaca temukan. Menyimak tulisan-tulisan di buku ini, pembaca dibatasi pengertian ‘keadilan’ sebagai ‘pertanggungjawaban individu atas kejahatan yang dilakukan’. Segera terasa bahwa hal itu bukan hal baru. Namun, ‘hal yang tidak baru’ ini memang harus dikedepankan kembali persis karena hal tersebut tidak terjadi dalam kesetaraan. Prinsip ‘semua manusia sama di hadapan hukum’ disandera oleh sistem politik. Gejala seperti ini adalah gejala impunitas. Sub-Komisi HAM PBB mendefi nisikan impunitas sebagai: “the impossibility, de jure or de facto, of bringing the perpetrators of human rights violations to account - whether in criminal, civil, administrative or disciplinary proceedings - since they are not subject to any inquiry that might lead to their being accused, arrested, tried and, if found guilty, convicted, and to 22 ASASI EDISI SEPTEMBER-OKTOBER MEI-JUNI 2012 2012
eparations being made to their victims.” 1 Dengan kata lain impunitas adalah bebasnya pelaku kejahatan dari pertanggungjawaban yang sudah terstruktur dalam hubungan kekuasaan. Secara menjijikkan para pembunuh massal, penyiksa atau penculik bersembunyi di dalam istana negara dan mengklaim dirinya bersih dari kejahatan; yang artinya pula bebas dari pertanggungjawaban. Martino, Muladi, Falaakh, dan Jailani memberi garis bawah tegas akan peran MPI dalam memerangi impunitas itu. Bila gagal melawan impunitas defi sit penegakan hukum akan tetap menganga di Indonesia. Banyak cara pelaku untuk lari dari pertangungjawaban atas tindakan keji. Penulis Soetandyo W. dan Andi menunjukkan klaim ‘kepentingan nasional’ sebagai rasionalisasi atas tindakan keji tersebut. Lugasnya, tanpa perubahan cara berpikir dan kebijakan dari doktrin ‘kepentingan nasional’ ke ‘kepentingan kemanusiaan yang beradab’ ketidakadilan yang dialami oleh warga Indonesia tidak akan banyak berubah. Di sini pula titik taut pertama antara pengertian ‘keadilan global’ tersebut di atas dengan yang diulas dalam buku ini, yaitu adanya pihak-pihak yang hilang dari radar pertanggungjawaban. Tautan berikutnya adalah gerakan mencari alternatif. Dalam hal ini alternatif akan mekanisme pertanggungjawaban pelanggaran hak asasi manusia. Alternatif dari pingsannya sistem pertanggungjawab hukum (nasional) itu adalah sebuah pengadilan pidana yang melampaui yurisdiksi batas-batas negara terhadap pelaku kejahatan serius. Saat ini alternatif itu tidak lagi perlu dicari karena ICC telah terbentuk. Indonesia tinggal ikut menjadi negara pihak di dalamnya. Buku ini berisi kumpulan tulisan tentang urgensi Mahkamah Pidana Internasional dari berbagai perspektif serta isyarat agar Indonesia meratifi kasi Statuta Roma. Melihat beragamnya latar belakang resensi keahlian dari penulis sulit dielakan pembaca menemukan beberapa pengulangan informasi dari satu tulisan ke tulisan lain. Meskipun sejumlah penulisan mengandung catatan kaki yang sangat kuat, yang akan berguna bagi mereka yang ingin terus menelusuri kajian mengenai aspek-aspek yang ada di dalamnya, namun sayang tidak ada daftar pustaka. Buku ini juga dibekali instrumen yang dibutuhkan untuk memudahkan ratifikasi Statua Roma berupa kertas posisi dari Komnas HAM dan Naskah Akademik beserta Konsep Awal RUU Pengesahan Statuta Roma dari Kementerian Hukum dan HAM; dua lembaga negara yang sangat relevan di bidang ini. ICC telah dikupas dari berbagai sudut dengan cukup lugas dalam satu buku ini, dari yang sifatnya fi losofi s bahkan teologis hingga praktis politis. Buku ini dapat menjadi rujukan untuk mengambil kebijakan yang tepat terhadap Statuta Roma. Yang dibutuhkan saat ini hanyalah kehendak untuk meratifi kasi Statuta Roma. Selebihnya, buku ini perlu dibaca para anggota parlemen, pejabat publik, mahasiswa maupun dosen. Keterangan 1. United Nations Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, “Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights Through Action to Combat Impunity”, (E/CN.4/Sub.2/1997/20) disitir dari Law and Contemporary Problems, Accountability for International Crimes and Serious Violations of Fundamental Human Rights, Vol. 59 No. 4, Autumn 1996, 171
Page 2 and 3: daftar isi Persidangan Aparat Kepol
Page 4 and 5: editorial Internet sebagai Hak Asas
Page 6 and 7: Kebijakan yang menghambat kebebasan
Page 8 and 9: Internet dan Kebebasan Berekspresi
Page 10 and 11: Jasa Akses Internet (Internet Servi
Page 12 and 13: untuk kemudian dicetak dan dibagi-b
Page 14 and 15: kematian, dengan ancaman pidana mak
Page 16 and 17: nasional Minggu Pagi di Jejalen Jay
Page 18 and 19: nasional Sistem Kerja Kontrak dan O
Page 20 and 21: esensi Menuju Keadilan Global: Peng
Page 24: PROFIL ELSAM Lembaga Studi dan Advo

Asasi Sept-Okt 2012.indd - Elsam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?