Asasi Sept-Okt 2012.indd - Elsam

martabat manusia yang telah dinistakan oleh para
penjahat kemanusiaan dunia itu sendiri. Mengapa
‘mengembalikan’? Karena nilai-nilai asasi
kemanusiaan, masih menurut Fuad, rusak akibat
dipaksakannya ideologi kesatuan – ideologi yang
menyeragamkan pluralitas bangsa dalam sebuah
doktrin politik. Oleh karenanya tidak ada alasan
bagi siapapun untuk menolaknya [hal. 105].
Andi Widjajanto, ahli militer, menempatkan MPI
dalam perspektif pengembangan sistem pertahanan
keamanan nasional – yang menurut penulis
harus didasarkan pada doktrin ius bellum. Persis
karena itu maka MPI yang antara lain mengadili
kejahatan perang merupakan konsekuensi logis
dari penerapan doktrin tersebut. Karena peradilan
ini akan memungkinkan adanya akuntabilitas dari
sebuah tindakan militer.
Dari banyak pengalaman, asal usul kekerasan
bersumber pada doktrin ‘keamanan nasional’.
Doktrin ini menempatkan supremasi militer atas
sipil, mengembangkan aparat represif bagi
penerapan ‘perang permanen’, dan menganggap
kekuatan bersenjata sebagai satu-satunya institusi
yang mampu menjaga kekuatan ideologis – sembari
merusak sistem-sistem peradilan, politik, budaya
maupun ekonomi. [Nunca Mas, hal. 442]. Bahaya
penerapan doktrin ini harus dicegah dari awal.
Doktrin yang harus menjadi dasar
pengembangan strategi pertahanan keamanan
Indonesia adalah ius ad bellum. Berbeda
dengan doktrin ‘keamanan nasional’ doktrin
ini mengharuskan negara menerapkan prinsip
diskriminasi dan proporsional dalam strategi dan
operasi militer. Diskriminasi karena sasaran,
metode dan strategi bertempur hanya boleh
terarah pada kelompok tempur dan bukan pada
non tempur (prajurit terluka, pengungsi, unit medis,
masyarakat sipil terutama perempuan dan anak)
dan juga bukan pada zona imunitas (seperti fasilitas
sipil, zona netral, zona demiliterisasi). Sedangkan
prinsip proporsional mengharuskan semua biaya
dan kerusakan yang timbul diperhitungkan dengan
seksama, sedemikian sehingga ‘kebaikan’ yang
muncul dari perang lebih besar daripada kerusakan
dan biaya yang dikeluarkan. [hl. 128] Disamping itu
doktrin ini memperlakukan tindakan militer sebagai
pilihan terakhir. Semua upaya non perang harus
dilakukan lebih dahulu dengan maksimal sebelum
memutuskan untuk perang; juga jika harus
berhadapan dengan kelompok separatis. Tindakan
militer hanya bisa didasarkan pada maksud untuk
mempertahankan diri dan menciptakan kembali
perdamaian yang dilakukan pemerintah yang sah.
Doktrin ius ad bellum ini sangat penting diterapkan
persis karena besarnya potensi instrumen perang
digunakan secara tidak bertanggung jawab atau
imoral. Ketika itu terjadi jatuhnya korban sipil akan
sangat besar, ruang untuk resolusi konfl ik alternatif
semakin sempit. Sebaliknya dengan mendasarkan
pada doktrin ini tindakan militer akan lebih terkendali
dan dapat dipertanggungjawabkan [hal. 137-145].
Pilihan ini membawa konsekuensi pembentukan
peradilan kejahatan perang dengan kapasitas yang
memadai.
Ketika terdapat dua sistem yang bekerja untuk
persoalan yang sama timbul kekhawatiran bahwa
keduanya akan saling bertabrakan. Fadillah
Agus mencoba meyakinkan bahwa antara MPI
dengan Pengadilan Militer di Indonesia tidak terjadi
yurisdiksi yang saling tumpang tindih dengan cara
membandingkan keduanya. Perbandingan itu
mencakup aspek legitimasi, struktur pengadilan,
kompetensi auditor dan sebagainya. Penulis
yang merupakan seorang ahli hukum militer juga
mengulas persoalan yang paling sering diresahkan
militer dalam misi perdamaian. Diingatkan bahwa
MPI bersifat pelengkap dari pengadilan nasional.
Abdulkadi Jailani, seorang diplomat senior,
berupaya menjernihkan kekuatiran yang ada dengan
mengupas kesalahpahaman-kesalahpahaman di
benak mereka yang menolak ratifikasi. Sebagai
contoh kesalahpahaman bahwa MPI mencakup pula
wewenang mengadili pelanggaran HAM masa lalu,
bahwa kewenangan MPI lebih ditentukan melalui
proses politik daripada hukum, dan berkenaan
dengan perlunya kesiapan hukum nasional. Ia
menunjukan bahwa ratifikasi justru bermanfaat
bagi kepentingan nasional baik dalam rangka
mewujudkan keamanan dan ketertiban dunia,
mencegah terjadinya impunitas, dan meningkatkan
citra Indonesia dalam perlindungan HAM.
Keadilan Global
Jika bicara mengenai keadilan global pada
umumnya merujuk pada gerakan akan perlunya
pluralisme dalam tatanan global yang sedang
berlangsung. Lebih spesifi k lagi suatu gerakan
untuk menciptakan alternatif dari perdagangan
bebas dan pasar bebas. Perjuangan keadilan yang
digerakkan oleh perlawanan terhadap penunggalan
pola hubungan baik dalam hidup ekonomi, sosial,
politik maupun budaya. Dalam hal ini sistem pasar
yang hendak ‘dipaksakan’ untuk diterapkan bukan
hanya di bidang ekonomi tapi juga di luar itu.
Dalam buku ini bukan hal itu yang pembaca
temukan. Menyimak tulisan-tulisan di buku ini,
pembaca dibatasi pengertian ‘keadilan’ sebagai
‘pertanggungjawaban individu atas kejahatan yang
dilakukan’. Segera terasa bahwa hal itu bukan hal
baru. Namun, ‘hal yang tidak baru’ ini memang harus
dikedepankan kembali persis karena hal tersebut
tidak terjadi dalam kesetaraan. Prinsip ‘semua
manusia sama di hadapan hukum’ disandera oleh
sistem politik.
Gejala seperti ini adalah gejala impunitas.
Sub-Komisi HAM PBB mendefi nisikan impunitas
sebagai: “the impossibility, de jure or de facto, of
bringing the perpetrators of human rights violations to
account - whether in criminal, civil, administrative or
disciplinary proceedings - since they are not subject
to any inquiry that might lead to their being accused,
arrested, tried and, if found guilty, convicted, and to
22 ASASI EDISI SEPTEMBER-OKTOBER MEI-JUNI 2012 2012