Asasi Sept-Okt 2012.indd - Elsam

Berikut ini tabel hasil surveinya:
KUANTITAS KONTRAK
PROSENTASE
1 kali 31,60%
2 kali 28,60%
3 kali 10,70%
4 - 15 kali 29,10%
TOTAL 100,00%
Temuan lain dari riset mereka adalah, di Kepulauan
Riau ada buruh yang dikontrak sampai 9 kali, di Jawa
Timur ada yang dikontrak sampai 11 kali, dan di Jawa
Barat ada yang dikontrak sampai 15 kali. 4
Mengenai perlindungan dan syarat-syarat kerja
buruh outsourcing sebagaimana diatur dalam UUK
yang harus sekurang-kurangnya sama dengan
buruh bukan outsourcing, riset Indrasari et al. Justru
menemukan adanya diskriminasi antara tiga jenis
buruh, yaitu buruh tetap, buruh kontrak dan buruh
outsourcing, untuk jenis pekerjaan yang sama di
tempat yang sama dengan jam kerja yang sama.
Untuk upah pokok, misalnya, rata-rata upah pokok
buruh kontrak lebih rendah 14% dari upah pokok buruh
tetap, sementara upah pokok buruh outsourcing lebih
rendah 17,45% dari upah pokok buruh tetap. Lalu,
terkait upah total, rata-rata upah total buruh kontrak
16,71% lebih rendah dari upah total buruh tetap,
sementara upah total buruh otusourcing 26% lebih
rendah dari upah total buruh tetap. 5
Dari sudut pandang hak asasi manusia (HAM),
tentu diskriminasi ini bertentangan dengan Pasal 38
ayat (3) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, di mana
dinyatakan bahwa, “Setiap orang, baik pria maupun
wanita yang melakukan pekerjaan yang sama,
sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah
serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.”
Diskriminasi ini juga bertentangan dengan Pasal
7 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi,
Sosial dan Budaya (Ekosob) yang disahkan dengan
UU No. 11 Tahun 2005, di mana pekerja memiliki hak
untuk mendapatkan “remunerasi yang setara untuk
pekerjaan yang nilainya setara tanpa pembedaan
apapun.”
Diskriminasi ini bisa terjadi karena posisi tawar
buruh kontrak dan outsourcing yang lemah. Hubungan
kerja mereka yang sementara dan rentan membuat
pengorganisiran buruh kontrak dan outsourcing
menjadi sulit. Masalah ini ditambah lagi dengan
hubungan kerja buruh outsourcing yang bukan
dengan perusahaan tempat mereka kerja, tetapi
dengan perusahaan penyalur.
Riset Indrasari et al. menemukan bahwa dari
keanggotaan serikat buruh yang ada, 75,1% berasal
dari buruh tetap dan 24,90% berasal dari buruh
kontrak, tetapi tidak ada yang berasal dari buruh
outsourcing. Adapun dari buruh-buruh yang tidak
berserikat, 28% menyatakan bahwa alasan mereka
tidak berserikat adalah karena status mereka yang
outsourcing dan takut kehilangan pekerjaan. 6
Dengan demikian, hubungan kerja kontrak dan
outsourcing telah menghambat buruh kontrak dan
nasional
outsourcing untuk berserikat. Hal ini bertentangan
dengan Pasal 39 UU HAM, di mana dinyatakan ”Setiap
orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan
tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi
melindungi dan memperjuangkan kepentingannya
serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”
Hal itu juga bertentangan dengan Pasal
22 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik,
yang sudah disahkan oleh UU No. 12 Tahun 2005, dan
Pasal 8 Kovenan Ekosob tentang hak pekerja untuk
membentuk dan bergabung dengan serikat buruh.
Saat ini, karena kegigihan kaum buruh, persoalan
outsourcing telah menjadi perdebatan publik. Wacana
yang dominan mengarah kepada pembatasan
outsourcing sesuai dengan penafsiran atas UUK yang
menyatakan bahwa outsourcing hanya bisa diterapkan
di lima jenis pekerjaan, yakni cleaning service, usaha
penyediaan makanan (catering) bagi buruh, tenaga
pengaman (satpam), usaha penyediaan angkutan
buruh dan usaha jasa penunjang di pertambangan
dan perminyakan. Asumsi di balik pandangan ini, UUK
tidak bermasalah, masalahnya ada pada penafsiran,
pengawasan dan penegakannya. Ada problem
dalam pandangan ini. Sebagai target jangka pendek,
pembatasan outsourcing bisa saja diperjuangkan.
Namun, sistem outsourcing dan kerja kontrak itu
sendiri bertentangan dengan HAM dan tidak bisa
diterapkan pada siapa pun tanpa kecuali. Buruh
cleaning service, catering, satpam, buruh usaha
angkutan pekerja dan buruh jasa penunjang di
pertambangan serta perminyakan juga memiliki hak
yang sama dengan buruh-buruh di bagian corebusiness.
Karenanya, sebagai tujuan jangka panjang,
UUK No. 13 Tahun 2003 sudah selayaknya dicabut
dan diganti dengan UU Ketenagakerjaan yang
menghormati HAM dan melarang praktek kerja
kontrak serta outsourcing.
Keterangan
1 Wawancara dengan Roni Febrianto, “Buruh Indonesia Wajib
Menang Lewat Mogok Nasional.” Diunduh 5 November 2012
dari http://www.prp-indonesia.org/2012/buruh-indonesiawajib-menang-lewat-mogok-nasional.
2 Lihat UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 pasal 59 ayat
ayat (1), (2), (4), (6); pasal 65 ayat (2) dan (4), serta pasal 66
ayat (1) dan (2).
3 Indrasari Tjandraningsih, Rina Herawati dan Suhadmadi,
Diskriminatif dan Eksploitatif: Praktek Kerja Kontrak dan
Outsourcing Buruh di Sektor Industri Metal di Indonesia
(Akatiga, FSPMI dan FES, 2010), hlm. 28-30. Diunduh 5
November 2012 dari http://library.fes.de/pdf-fi les/bueros/
indonesien/07846.pdf.
4 Ibid., hlm. 8 dan 41.
5 Ibid., hlm. 43-45.
6 Ibid., hlm. 52-53.
ASASI EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2012 19