Asasi Sept-Okt 2012.indd - Elsam

More documents

Recommendations

Info

nasional Minggu Pagi di Jejalen Jaya Oleh Daywin Prayogo (Staf ELSAM) Rombongan jemaat berkumpul kurang dari tigapuluh orang pagi itu. Beriringan, mereka bergerak menuju sebuah bangunan yang belum rampung. Tempat yang dituju berjarak sekitar 300 meter dari lokasi berkumpul. Berkaus putih-putih dan beberapa mengenakan topi, mereka berjalan dikawal para polisi dan Satpol PP. Para aparat berjaga sepanjang rute menuju gereja HKBP Filadelfi a, Jejalen Jaya, Tambun Utara. Hari itu mereka hendak berangkat beribadah, ritual yang seharusnya biasa mereka lakukan tiap minggu. Tujuan ibadah itu mungkin mencari kesejukan rohani, namun yang tampak adalah deretan wajah lesu dan tertunduk. Belum sampai di depan gereja, mereka dihadang sekelompok orang yang mengatasnamakan warga desa Jejalen Jaya. Di jarak yang tinggal 200 meter lagi, warga menyuruh mereka pulang. Dengan tegas mereka menolak aktivitas peribadatan minggu pagi yang belum lagi terlaksana. “Pulang loe, dasar gak tahu diri! Sudah tahu gak dikasih ibadah, masih aja kesini!”, teriak seorang warga. Di tengah keributan itu, beberapa jemaah diam tak bergeming. *** Cerita di atas hanya sebuah ilustrasi singkat bagaimana sikap intoleransi terus merebak. Tidak hanya kisah desa kecil di Tambun Utara itu, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia. Dalam kurun waktu lima bulan di tahun 2012, tercatat beberapa kelompok agama terpaksa berhenti beribadah. Beberapa kelompok tersebut adalah HKBP Filadelfi a, kelompok Syiah di Sampang, serta dua kelompok Ahmadiyah di Singaparna dan Tasikmalaya, Jawa Barat. Pemimpin jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfi a, Bekasi, Jawa Barat, Pendeta Palti Panjaitan berharap negara melindungi kebebasan kaum minoritas dalam menjalankan ibadahnya masing-masing. (dok:okezone.com) Semuanya berhenti beribadah akibat serangan kelompok yang lebih populer disebut sebagai kelompok intoleran. Selain tidak mentolerir agama lain beribadah, mereka juga tidak bisa menerima suara yang mengkritisi. Bahkan ketika suara kritis itu hanya tertera di selembar kaos. Tulisan kaos itu singkat, padat dan mengena: “Lawan Tirani Mayoritas”. Dari pesan singkat itu, salah satu kelompok intoleran menjadi berang seketika. Seorang yang memakai kaos itu adalah aktivis yang bertugas meliput penolakan ibadah HKBP Filadelfi a. Seketika kelompok intoleran menyeretnya untuk dihakimi bersama. Lalu kalimat itu bertransformasi sebagai simbol. Sebuah simbol penolakan atas penindasan terhadap kelompok yang tidak sepakat dengan kehidupan toleransi di Indonesia. Tetapi apakah benar kelompok ini hanya menjadi satu-satunya pendorong maraknya kasus kekerasan belakangan ini? Toleransi dalam “Tangan Besi” Noam Chomsky pernah mengatakan, “If we don’t believe in freedom of expression for people we despise, we don’t believe in it at all..” Kata-kata Chomsky tersebut benar adanya. Syiar kebencian (hate speech) dan tindakan kekerasan belakangan ini, tidak hanya berkembang karena kelompok intoleran menjadi ancaman terhadap keberagaman. Salah satu faktor yang harus dicermati juga adalah peran negara sebagai pemegang kekuasan. Negara harusnya mampu mempengaruhi tingkah laku orang sesuai dengan cita – cita negara yang berkeadilan. Juga lewat perangkat hukum untuk menindak tegas aksi – aksi tersebut. 16 ASASI EDISI SEPTEMBER-OKTOBER MEI-JUNI 2012 2012
Kasus penyerangan di atas merupakan bukti nyata bahwa hukum tidak lagi mampu memfasilitasi toleransi kehidupan umat beragama di Indonesia. Di luar konteks keagamaan, tindakan yang bertentangan dengan hukum harus diselesaikan dengan peraturan yang berlaku. Tetapi apa yang sudah terjadi justru berseberangan. Negara yang memiliki peran penegakan hukum melalui institusi-institusi seperti kepolisian, malah melakukan pembangkangan terhadap peraturan yang mereka buat sendiri. Dalam kasus HKBP Filadelfi a dan GKI Yasmin, putusan hukum yang mendukung pendirian gedung ibadah, “diabaikan” oleh pemerintah. Seolah– olah ada kolaborasi disengaja dengan kelompok intoleran, dan terus melakukan penolakan ibadah para jemaat. Toleransi kemudian hanya jadi poster usang di pinggir jalan. Setiap hari dilihat namun tanpa makna dalam keseharian. Masyarakat awam pun tak ubahnya penonton yang hanya memuntahkan sinisme kepada yang tiran. Hampir tak ada yang sadar bahwa ada yang salah dalam tanggung jawab negara memfasilitasi kebebasan dalam beragama. Dalam era komunikasi dan informasi digital, pesan–pesan kebencian lewat media sosial bergerak dalam hitungan detik. Berulang–ulang pesan kebencian dibaca oleh para pengguna media sosial, menjadikannya semakin mudah mengendap di kepala. Ide dan gagasan toleransi dengan mudah terabaikan, termasuk dalam kasus yang terjadi belakangan ini. Semangat perubahan menuju toleransi umat beragama makin lama makin terkubur. Gagasan itu tergantikan oleh provokasi murahan yang menempatkan kita dalam pusaran kebencian tanpa ujung. Toleransi pun seperti terkurung dalam sebuah tangan besi. Katakan Lawan! kepada “Tirani Mayoritas” Serangan oleh kelompok tirani mayoritas semakin menegaskan bahwa toleransi dalam kehidupan berdemokrasi berada dalam ancaman. Kesempatan untuk siapapun mengekspresikan ide dan gagasan masing–masing seakan tak terjamin. Namun sering muncul kebingungan ketika kita berada di antara kelompok intoleran dengan penonton yang semangat mengutuk tindakan kekerasan. Lalu kepada siapa seharusnya perlawanan dialamatkan? Tirani mayoritaskah? Mungkin kita bisa tidak sepakat bahwa slogan “Lawan Tirani Mayoritas” hanya ditujukan kepada kelompok intoleran. Sekali lagi, negara juga bisa dibilang berada di balik tumbuh pesatnya kelompok yang bertindak vigilan. Menjadikan mereka imun terhadap hukum. Dan kasus seperti di Jejalen akan kembali terulang di wilayah lain di Indonesia. Selain abai, negara juga menunjukkan pemahaman toleransi yang banal. Seperti halnya ketika Menteri Agama Suryadharma Ali nasional jemaat HKBP Filadelfi a kembali gagal menjalankan ibadah di gerejanya. Para jemaat dihalang-halangi massa intoleran yang sejak pagi sudah menempati halaman gereja dalam hal ini Negara tunduk pada tekanan massa dan membiarkan praktik-praktik intoleransi berkembang. http://icrp-online.org menanggapi isu diskriminasi dalam pembangunan rumah ibadah, pada 21 <strong>Sept</strong>ember 2012. Dengan picik dia mengatakan bahwa pembangunan masjid di Indonesia mencapai 64%, sedangkan Gereja 152%, maka tidak ada diskriminasi. Kebanalan pemahaman negara tampak ketika menakar kebebasan beribadah hanya lewat banyaknya jumlah rumah ibadat. Dalam Konstitusi jelas tertulis bahwa perlindungan warga terhadap tindakan melawan hukum merupakan domain negara. Apalagi terhadap tindakan yang sengaja merusak bangunan toleransi keberagaman atas nama suatu kelompok. Dengan demikian, menjamin kebebasan beribadah warga negara adalah harga mati dalam sebuah republik demokratis. Pendiaman negara atas tindak kekerasan adalah bentuk pembangkangan terhadap konstitusi dan landasan negara. Artikel ini pernah dimuat di Sorge Magazine. http://www.sorgemagz.com/?p=1490. ASASI EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2012 17
Page 2 and 3: daftar isi Persidangan Aparat Kepol
Page 4 and 5: editorial Internet sebagai Hak Asas
Page 6 and 7: Kebijakan yang menghambat kebebasan
Page 8 and 9: Internet dan Kebebasan Berekspresi
Page 10 and 11: Jasa Akses Internet (Internet Servi
Page 12 and 13: untuk kemudian dicetak dan dibagi-b
Page 14 and 15: kematian, dengan ancaman pidana mak
Page 18 and 19: nasional Sistem Kerja Kontrak dan O
Page 20 and 21: esensi Menuju Keadilan Global: Peng
Page 22 and 23: martabat manusia yang telah dinista
Page 24: PROFIL ELSAM Lembaga Studi dan Advo

Asasi Sept-Okt 2012.indd - Elsam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?