Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Putusan Hakim Mewajarkan Penyiksaan<br />
Setelah berjalan persidangan sejak Juni 2012,<br />
Majelis Hakim perkara Putusan No. 75/PID.B/2012/<br />
PN.BKT pada Senin, 22 <strong>Okt</strong>ober 2012 akhirnya<br />
membacakan putusan terhadap 6 (enam) orang<br />
Polisi Polsekta Bukittinggi, yang melakukan<br />
penyiksaan terhadap Erik Alamsyah. Majelis Hakim<br />
menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan<br />
meyakinkan melanggar Pasal 351 ayat (1) jo Pasal<br />
55 ayat (1) ke-1 KUHP, yakni turut serta melakukan<br />
penganiayaan. Terdakwa a.n 1) AM. Muntarizal; 2)<br />
Riwanto Manurung; 3) Fitria Yohanda; da 4) Boby<br />
Heryanto dihukum dengan hukuman 10 bulan<br />
penjara. Sedangkan Terdakwa a.n 5) Deky Masriko;<br />
dan Dody Hariandi dihukum dengan hukuman 1<br />
tahun penjara. Hukuman ini dipotong masa tahanan.<br />
Masing-masing hukuman ini 2 bulan lebih rendah<br />
dibandingkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.<br />
Hukuman yang dijatuhkan terhadap 6 (enam)<br />
Terdakwa sangat ringan, dan tidak memberikan efek<br />
jera terhadap para terdakwa yang notabene adalah<br />
aparat kepolisian yang seharusnya dapat menjadi<br />
contoh bagi masyarakat. Hukuman ringan tersebut<br />
menambah rentetan kasus penyiksaan yang<br />
melibatkan aparat kepolisian yang dihukum secara<br />
tidak maksimal, sehingga mengakibatkan perilaku<br />
penyiksaan dan merendahkan martabat kerap terjadi<br />
di institusi Kepolisian.<br />
Dalam pertimbangan putusannya, Majelis<br />
Hakim hampir sepenuhnya mengikuti logika-logika<br />
yang dibangun Penasehat Hukum Terdakwa dan<br />
argumentasi-argumentasi JPU, yakni bahwasanya<br />
adalah benar para Terdakwa melakukan<br />
penganiayaan terhadap Erik Alamsyah, namun<br />
penganiayaan tersebut bukanlah menjadi sebab yang<br />
mengakibatkan kematian Erik. Padahal seharusnya,<br />
Majelis Hakim seharusnya bisa menggali sendiri<br />
fakta-fakta selama di persidangan, terutama<br />
ketika saksi Nasution Setiawan yang mencabut<br />
keterangannya di BAP. Ketika saksi mencabut<br />
BAP-nya ini, seharusnya hakim memperhatikan<br />
kondisi psikologis saksi Nasution, yang juga menjadi<br />
Terdakwa dalam kasus pencurian motor. Selain itu,<br />
ketika dihadirkan sebagai saksi, Nasution dibawa<br />
menggunakan mobil tahanan yang sama dengan<br />
para terdakwa dan ditempatkan di dalam ruang<br />
tahanan PN yang sama.<br />
Kemudian, dalam pertimbangan “hal meringankan”<br />
Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan beberapa hal,<br />
yang salah satunya adalah: tindakan para Terdakwa<br />
adalah dalam rangka mengungkap kasus pencurian<br />
sepeda motor yang sedang marak di Bukittinggi.<br />
Kami melihat pertimbangan Hakim ini tidak tepat,<br />
karena secara tidak langsung dapat dikatakan<br />
bahwa Majelis Hakim mewajarkan pemukulanpemukulan<br />
yang dilakukan para Terdakwa, karena<br />
dalam aktivitas pekerjaannya.<br />
Selain itu, Hakim juga menolak permohonan<br />
restitusi yang diajukan keluarga Erik melalui LPSK<br />
dengan alasan tidak terpenuhinya syarat formil<br />
sebagaimana diatur PP No. 44 tahun 2008 tentang<br />
monitoring sidang<br />
Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan<br />
Kepada Saksi dan Korban (Pasal 20 s.d Pasal 33).<br />
Majelis Hakim berpendapat, karena permohonan<br />
tersebut tidak melampirkan kwitansi atau bukti<br />
biaya yang dikeluarkan korban atau keluarganya<br />
paska meninggalnya Erik, sehingga Restitusi tidak<br />
dikabulkan. Seharusnya, demi memenuhi hak<br />
korban, Hakim dapat mengabaikan syarat formil<br />
tersebut sepanjang dia meyakini benar adanya tindak<br />
pidana itu dan ada korban yang mengalami kerugian.<br />
Melihat perjalanan kasus Erik, bisa dilihat bahwa<br />
Pengadilan tidak dapat digunakan sebagai salah<br />
satu sarana untuk menghalangi merebaknya praktek<br />
penyiksaan. Apalagi untuk memenuhi keadilan<br />
dan hak-hak korban. Situasi ini akan mendorong<br />
dan memberikan pembenaran diam-diam bagi<br />
aparat penegak hukum atau mewajarkan praktek<br />
penyiksaan atau penganiayaan yang dilakukan<br />
pada saat penyidikan di Kepolisian. Oleh karenanya<br />
Pemerintah dan DPR harus segera memasukkan<br />
dan menyesuaikan pengertian penyiksaan<br />
sebagaimana didefinisikan dalam Convention<br />
against Torture and Other Cruel, Inhuman or<br />
Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Anti<br />
Penyiksaan), karena KUHP yang selama ini menjadi<br />
landasan penghukuman bagi kejahatan penyiksaan,<br />
masih mendasarkan pada delik penganiayaan dan<br />
delik-delik lainnya, sehingga penghukumannya pun<br />
seringkali sangat lemah.<br />
Keterangan<br />
1 Berdasarkan Pemantauan Persidangan Aparat Kepolisian<br />
Terdakwa Penyiksaan Erik Alamsyah Perkara Nomor 75/<br />
PID.B.2012.PN/BKT Juni – <strong>Okt</strong>ober 2012<br />
2 Laporan Pemantauan, Kasus Kematian Tersangka di<br />
Mapolsek Kota Bukittinggi. Komnas HAM RI, 4 April 2012,<br />
hal 9.<br />
3 Pihak kepolisian sedari awal menekankan bahwa dalam<br />
penyergapan tersebut, Erik Alamsyah dan Nasution Setiawan<br />
mengalami benturan akibat terjatuh dan menabrak pagar<br />
pada saat hendak melarikan diri dengan sepeda motornya<br />
(Satria FU Warna Hitam Putih). Namun, berdasarkan hasil<br />
investigasi LBH Padang bersama Komnas HAM saat<br />
mewawancarai Nasution Setiawan, Erik dan rekannya<br />
Nasution tidak pernah terjatuh dan mengalami benturan<br />
apalagi menabrak pagar.<br />
4 LBH Padang mengetahui kejadian ini karena ditelpon<br />
oleh pihak keluarga korban. Pada saat itu pihak keluarga<br />
menginformasikan bahwa jenazah Erik Alamsyah akan di<br />
Otopsi di Rumah Sakit M. Jamil dan meminta LBH Padang<br />
untuk ikut menyaksikan proses otopsi.<br />
5 Keterangan Dokter Forensik sesuai dengan photo<br />
pemeriksaan pihak kepolisian terhadap jenazah.<br />
6 Kop Surat dari Naskah Eksepsi Tim Penasehat Hukum Para<br />
Terdakwa bertuliskan Kepolisian Negara Republik Indonesia.<br />
7 Keterangan ini juga bisa dilihat dalam Pers Release<br />
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Nomor: 32/<br />
PR/LPSK/V/2012, LPSK Menerima Perlindungan Saksi<br />
Kunci Tewasnya Erik Alamsyah, http://www.lpsk.go.id/<br />
page/4fb38b6d378c3<br />
8 Hal ini dikemukakan juga oleh Jaksa Penuntut Umum pada 5<br />
<strong>Sept</strong>ember 2012<br />
<br />
ASASI EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2012 15