Asasi Sept-Okt 2012.indd - Elsam

More documents

Recommendations

Info

kematian, dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara; Ketiga, Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yakni tindak pidana ppenganiayaan, dengan ancaman pidana maksimal 2 tahun 8 bulan penjara; dan Keempat, Pasal 358 ayat (2) KUHP, yakni tindak pidana penyerangan atau perkelahian yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara. Dalam persidangan, para Terdakwa didampingi 3 orang Penasehat Hukum dari Kepolisian Daerah Sumatera Barat Republik Indonesia 6 , yakni Zulfia, SH., Hafnizal, SH., dan Hamrizal, SH. Berdasarkan surat dakwaan, JPU menyatakan para Terdakwa pada 30 Maret 2012, setelah menangkap Erik dan Nasution, di dalam ruang Opsnal Polsekta Bukittinggi, mereka secara bersamasama melakukan pemukulan terhadap korban Erik. Terdakwa I memukul kening korban menggunakan tangan, serta menendang dengan kaki ke arah kaki korban Erik; Terdakwa II memukul punggung Erik sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan; Terdakwa III memukul korban dengan menggunakan bambu sebanyak 5 (lima) kali sehingga korban menjerit kesakitan, selain itu Terdakwa III juga memukul korban menggunakan ikat pinggang yang diambil dari saksi Nasution ke kepala korban. Sedangkan Terdakwa IV menendang korban dengan menggunakan kakinya sembari menyerukan agar Erik jujur; Terdakwa V menampar kepala korban serta menendang kaki korban sebanyak 1 (satu) kali; Terdakwa VI memukul korban dengan menggunakan balok kayu sebanyak 2 (dua) kali ke arah kaki serta bahu korban dan juga memukul korban dengan tangkai sapu sebanyak 5 (lima) kali ke arah tubuh korban, sehingga korban berteriak “ampun pak, sakit pak”. Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Erik mengalami luka memar pada bagian kepala serta anggota tubuh lainnya. Pada pukul 17.00 WIB korban mengeluh sakit pada bagian perutnya dan tak lama kemudian korban jatuh pingsan dan dilarikan ke RSAM Bukittinggi. Sesampainya di RSAM, Dokter Rumah sakit menyatakan bahwa korban telah meninggal dunia. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban atau visum et repertum tanggal 1 April 2012 oleh Dr. Rika Susanti Sp.F di RSUP Djamil, Padang, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat luka terbuka pada belakang kepala kiri, luka memar pada punggung, lengan, tungkai serta luka lecet pada dahi, pelipis, bibir, dagu, lengan dan jari akibat kekerasan benda tumpul. Hal yang mengakibatkan kematian korban adalah kekerasan benda tumpul pada kepala. Saksi Cabut BAP di Persidangan, Jaksa Tak Serius Sidang mendengarkan keterangan Saksi digelar pertama kali pada 17 Juli 2012. Ada hal yang sangat mengejutkan pada sidang tersebut, di mana Saksi (kunci) Nasution Setiawan yang sebelumnya pada investigasi LBH Padang dan Komnas HAM mengatakan bahwa Erik mengalami pemukulan, dan dirinya juga mengalami pemukulan, serta keterangan bahwasanya Erik tidak terjatuh saat penangkapan, mencabut keterangannya di BAP dengan alasan bahwa saat proses BAP, dirinya stress karena terlalu banyak pertanyaan dari Polisi serta dirinya sakit hari kepada Polisi yang telah menangkap dirinya. Hal ini melemahkan tuntutan Jaksa dan akhirnya keterangan-keterangan di persidangan pun mengarah bahwa kematian Erik utamanya disebabkan karena terjatuhnya Erik saat penangkapan, bukan dikarenakan pemukulan yang dilakukan Polisi saat interogasi. Pencabutan BAP ini, dicurigai akibat tidak berjalannya perlindungan yang diberikan LPSK. Padahal, Permohonan perlindungan Saksi yang diajukan melalui LBH Padang ini telah diterima LPSK sebagaimana surat Nomor: R–0576/1.3/ LPSK/06/2012, perihal: Pemberitahuan Diterimanya Perlindungan an. Nasution Setiawan, tertanggal 1 Juni 2012 7 . Namun, kenyataannya Saksi Nasution Setiawan dan Marjoni tidak mendapatkan perlindungan, hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa Nasution Setiawan dan Marjoni ditahan di Lapas Biaro, Baso, Kab. Agam, Sumatera Barat, yakni Lapas yang sama dengan para Terdakwa penyiksaan. Meskipun menurut JPU ditempatkan pada blok yang berbeda 8 . Selain itu, Nasution Setiawan dan Marjoni yang juga sedang menjalani sidang perkara pencurian di PN Bukittinggi, beberapa kali berada dalam satu mobil tahanan dengan para Terdakwa penyiksaan. Padahal kendaraan tahanan Kejari Bukittinggi tersebut sangat kecil, yakni hanya muat mungkin 12 penumpang. Atas pencabutan BAP ini, Komnas HAM melalui surat bernomor 1.938/K/PMT/X/2012, tertanggal 1 Oktober 2012 (terlampir) menerangkan kepada Ketua PN Bukittinggi bahwa dicurigai pencabutan itu adalah akibat intimidasi dari Terdakwa. Pada 24 September 2012, Jaksa Penuntut Umum pun akhirnya hanya menuntut 1 tahun penjara terhadap Terdakwa AM. Muntarizal; Riwanto Manurung; Fitria Yohanda; dan Boby Hertanto. Sedangkan terhadap Deky Masriko dan Dodi Hariandi, Jaksa menuntut 1 tahun 2 bulan penjara, karena dianggap etrbukti melakukan penganiayaan, sebagaimana diatur Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Padahal, awalnya para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan maut; penganiayaan yang mengakibatkan kematian; penganiayaan ringan; serta pengeroyokan yang mengakibatkan kematian. Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum mengesampingkan pasal-pasal dan fakta-fakta persidangan. Luka-luka tak wajar, adanya darah saat di proses penyidikan, dan visum et repertum tidak dipertimbangkan dan dilihat secara baik oleh Jaksa untuk mengaitkannya dengan perbuatan para Terdakwa. Bahkan Jaksa Penuntut Umum tidak melihat perbuatan pelaku sebagai pengeroyokan. 14 ASASI EDISI SEPTEMBER-OKTOBER MEI-JUNI 2012 2012
Putusan Hakim Mewajarkan Penyiksaan Setelah berjalan persidangan sejak Juni 2012, Majelis Hakim perkara Putusan No. 75/PID.B/2012/ PN.BKT pada Senin, 22 Oktober 2012 akhirnya membacakan putusan terhadap 6 (enam) orang Polisi Polsekta Bukittinggi, yang melakukan penyiksaan terhadap Erik Alamsyah. Majelis Hakim menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yakni turut serta melakukan penganiayaan. Terdakwa a.n 1) AM. Muntarizal; 2) Riwanto Manurung; 3) Fitria Yohanda; da 4) Boby Heryanto dihukum dengan hukuman 10 bulan penjara. Sedangkan Terdakwa a.n 5) Deky Masriko; dan Dody Hariandi dihukum dengan hukuman 1 tahun penjara. Hukuman ini dipotong masa tahanan. Masing-masing hukuman ini 2 bulan lebih rendah dibandingkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hukuman yang dijatuhkan terhadap 6 (enam) Terdakwa sangat ringan, dan tidak memberikan efek jera terhadap para terdakwa yang notabene adalah aparat kepolisian yang seharusnya dapat menjadi contoh bagi masyarakat. Hukuman ringan tersebut menambah rentetan kasus penyiksaan yang melibatkan aparat kepolisian yang dihukum secara tidak maksimal, sehingga mengakibatkan perilaku penyiksaan dan merendahkan martabat kerap terjadi di institusi Kepolisian. Dalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim hampir sepenuhnya mengikuti logika-logika yang dibangun Penasehat Hukum Terdakwa dan argumentasi-argumentasi JPU, yakni bahwasanya adalah benar para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Erik Alamsyah, namun penganiayaan tersebut bukanlah menjadi sebab yang mengakibatkan kematian Erik. Padahal seharusnya, Majelis Hakim seharusnya bisa menggali sendiri fakta-fakta selama di persidangan, terutama ketika saksi Nasution Setiawan yang mencabut keterangannya di BAP. Ketika saksi mencabut BAP-nya ini, seharusnya hakim memperhatikan kondisi psikologis saksi Nasution, yang juga menjadi Terdakwa dalam kasus pencurian motor. Selain itu, ketika dihadirkan sebagai saksi, Nasution dibawa menggunakan mobil tahanan yang sama dengan para terdakwa dan ditempatkan di dalam ruang tahanan PN yang sama. Kemudian, dalam pertimbangan “hal meringankan” Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan beberapa hal, yang salah satunya adalah: tindakan para Terdakwa adalah dalam rangka mengungkap kasus pencurian sepeda motor yang sedang marak di Bukittinggi. Kami melihat pertimbangan Hakim ini tidak tepat, karena secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa Majelis Hakim mewajarkan pemukulanpemukulan yang dilakukan para Terdakwa, karena dalam aktivitas pekerjaannya. Selain itu, Hakim juga menolak permohonan restitusi yang diajukan keluarga Erik melalui LPSK dengan alasan tidak terpenuhinya syarat formil sebagaimana diatur PP No. 44 tahun 2008 tentang monitoring sidang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Pasal 20 s.d Pasal 33). Majelis Hakim berpendapat, karena permohonan tersebut tidak melampirkan kwitansi atau bukti biaya yang dikeluarkan korban atau keluarganya paska meninggalnya Erik, sehingga Restitusi tidak dikabulkan. Seharusnya, demi memenuhi hak korban, Hakim dapat mengabaikan syarat formil tersebut sepanjang dia meyakini benar adanya tindak pidana itu dan ada korban yang mengalami kerugian. Melihat perjalanan kasus Erik, bisa dilihat bahwa Pengadilan tidak dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk menghalangi merebaknya praktek penyiksaan. Apalagi untuk memenuhi keadilan dan hak-hak korban. Situasi ini akan mendorong dan memberikan pembenaran diam-diam bagi aparat penegak hukum atau mewajarkan praktek penyiksaan atau penganiayaan yang dilakukan pada saat penyidikan di Kepolisian. Oleh karenanya Pemerintah dan DPR harus segera memasukkan dan menyesuaikan pengertian penyiksaan sebagaimana didefinisikan dalam Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Anti Penyiksaan), karena KUHP yang selama ini menjadi landasan penghukuman bagi kejahatan penyiksaan, masih mendasarkan pada delik penganiayaan dan delik-delik lainnya, sehingga penghukumannya pun seringkali sangat lemah. Keterangan 1 Berdasarkan Pemantauan Persidangan Aparat Kepolisian Terdakwa Penyiksaan Erik Alamsyah Perkara Nomor 75/ PID.B.2012.PN/BKT Juni – Oktober 2012 2 Laporan Pemantauan, Kasus Kematian Tersangka di Mapolsek Kota Bukittinggi. Komnas HAM RI, 4 April 2012, hal 9. 3 Pihak kepolisian sedari awal menekankan bahwa dalam penyergapan tersebut, Erik Alamsyah dan Nasution Setiawan mengalami benturan akibat terjatuh dan menabrak pagar pada saat hendak melarikan diri dengan sepeda motornya (Satria FU Warna Hitam Putih). Namun, berdasarkan hasil investigasi LBH Padang bersama Komnas HAM saat mewawancarai Nasution Setiawan, Erik dan rekannya Nasution tidak pernah terjatuh dan mengalami benturan apalagi menabrak pagar. 4 LBH Padang mengetahui kejadian ini karena ditelpon oleh pihak keluarga korban. Pada saat itu pihak keluarga menginformasikan bahwa jenazah Erik Alamsyah akan di Otopsi di Rumah Sakit M. Jamil dan meminta LBH Padang untuk ikut menyaksikan proses otopsi. 5 Keterangan Dokter Forensik sesuai dengan photo pemeriksaan pihak kepolisian terhadap jenazah. 6 Kop Surat dari Naskah Eksepsi Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa bertuliskan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 7 Keterangan ini juga bisa dilihat dalam Pers Release Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Nomor: 32/ PR/LPSK/V/2012, LPSK Menerima Perlindungan Saksi Kunci Tewasnya Erik Alamsyah, http://www.lpsk.go.id/ page/4fb38b6d378c3 8 Hal ini dikemukakan juga oleh Jaksa Penuntut Umum pada 5 September 2012 ASASI EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2012 15
Page 2 and 3: daftar isi Persidangan Aparat Kepol
Page 4 and 5: editorial Internet sebagai Hak Asas
Page 6 and 7: Kebijakan yang menghambat kebebasan
Page 8 and 9: Internet dan Kebebasan Berekspresi
Page 10 and 11: Jasa Akses Internet (Internet Servi
Page 12 and 13: untuk kemudian dicetak dan dibagi-b
Page 16 and 17: nasional Minggu Pagi di Jejalen Jay
Page 18 and 19: nasional Sistem Kerja Kontrak dan O
Page 20 and 21: esensi Menuju Keadilan Global: Peng
Page 22 and 23: martabat manusia yang telah dinista
Page 24: PROFIL ELSAM Lembaga Studi dan Advo

Asasi Sept-Okt 2012.indd - Elsam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?