Asasi Sept-Okt 2012.indd - Elsam

daftar isi 

Persidangan Aparat Kepolisian Terdakwa Penyiksaan Erik Alamsyah di 

Pengadilan Negeri Bukittinggi, Sumatera Barat 

Hukuman yang dijatuhkan terhadap 6 (enam) Terdakwa sangat 

ringan, dan tidak memberikan efek jera terhadap para terdakwa 

yang notabene adalah aparat kepolisian yang seharusnya dapat 

menjadi contoh bagi masyarakat. Hukuman ringan tersebut 

menambah rentetan kasus penyiksaan yang melibatkan aparat 

kepolisian yang dihukum secara tidak maksimal, sehingga 

mengakibatkan perilaku penyiksaan dan merendahkan martabat 

kerap terjadi di institusi Kepolisian. 

Kolom 

nasional ................................ 21-23 

Minggu Pagi di Jejalen Jaya 

Syiar kebencian (hate speech) dan tindakan kekerasan belakangan 

ini, tidak hanya berkembang karena kelompok intoleran menjadi 

ancaman terhadap keberagaman. Salah satu faktor yang harus 

dicermati juga adalah peran negara sebagai pemegang kekuasan. 

Sistem Kerja Kontrak dan Outsourcing dalam 

Perspektif HAM 

Pada 3 Oktober 2012, kaum buruh Indonesia yang dipelopori 

oleh Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) melancarkan aksi 

Mogok Nasional. Salah satu slogan mereka adalah penghapusan 

outsourcing. Menurut salah seorang pimpinan Federasi Serikat 

Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang tergabung dalam MPBI, 

sejak gerakan Hostum dimulai sampai menjelang Mogok Nasional, 

ada lebih dari 50.000 buruh outsourcing yang berhasil diubah 

statusnya menjadi hubungan kerja langsung dengan perusahaan. 

RESENSI ......................................... 23 

Menuju Keadilan Global: Pengertian, Mandat 

dan Pentingnya Statuta Roma 

Prof. Soetandyo meninjau pertarungan paradigma [hukum] 

mengenai manusia dalam sejarah pembentukan pengadilan 

pidana internasional permanen. Dari Prof. Soetandyo, bisa 

disimpulkan bahwa Mahkamah Pidana Internasional (ICC) 

merupakan pengejawantahan dari pergeseran paradigmatik yang 

melihat manusia sebagai warga umat yang berdaulat sekaligus 

warga yang menghadapi ancaman kekerasan dari negara. 

profil elsam .................................24 

editorial.............................................................................04 

Internet sebagai Hak Asasi Manusia: 

segenggam harapan dengan segudang 

tantangan 

Seperti dua sisi mata uang, pada sisi lain, kita menghadapi 

kegagapan negara menghadapi perkembangan yang terkait 

dengan internet. Dalam soal ini, dikotomi negara maju dan 

berkembang sepertinya tak berlaku, semuanya seperti gagap 

untuk mengambil arah yang tepat dalam pengembangan regulasi 

yang tepat, yang tak hanya mampu menjamin hak atas akses 

terhadap kebebasan berinternet, namun juga melindungi baik 

dari kecenderungan pembatasan atas nama keamanan nasional 

maupun ancaman pihak ketiga seperti korporasi. 

laporan utama .................................................05-13 

Hak atas Akses Internet dan Tantangan atas 

Penikmatan Kebebasan Berekspresi dan 

Berpendapat 

Pembatasan apapun terhadap hak akan kebebasan berekspresi 

harus memenuhi kriteria yang ketat di bawah hukum hak asasi 

manusia internasional. Dalam beberapa kasus pembatasan, 

pengawasan, manipulasi dan sensor isi internet yang dilakukan 

oleh negara tanpa dasar hukum. Atau dasar hukumnya terlalu luas 

atau ambigu. 

Internet dan Kebebasan Berekspresi di 

Indonesia 

Pesatnya pertumbuhan pengguna internet di Indonesia tersebut 

menimbulkan banyak persoalan baru. Salah satunya adalah 

tentang kebijakan pengendalian konten internet yang dilarang. 

Pemblokiran konten internet atau secara global lebih dikenal 

dengan internet censorship di Indonesia, dalam beberapa tahun 

terakhir menjadi sorotan banyak pihak. 

Divonis Setelah Atheis 

Alexander Aan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus 

penistaan agama dan disidangkan di Pengadilan Negeri Sijunjung. 

Dia disangka dan didakwa dengan Pasal 28 ayat (2) UU nomor 11 

tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

monitoring sidang ...................14-15 

Menghukum Rendah, Mewajarkan Penyiksaan 

Tahanan: Monitoring Persidangan Aparat 

Kepolisian Terdakwa Penyiksaan Erik 

Alamsyah di Pengadilan Negeri Bukittinggi, 

Sumatera Barat 

Erik Alamsyah, warga Sumatera Barat dinyatakan meninggal 

akibat penyiksaan yang dialaminya saat diinterogasi 

di Polsekta Bukittinggi pada 30 Maret 2012. Demikian 

kesimpulan Laporan Pemantauan Komnas HAM perwakilan 

Sumbar dan LBH Padang. Selain itu, Komnas HAM juga 

menyatakan bahwa dalam kematian Erik, diduga terjadi 

pelanggaran HAM.

dari redaksi 

DEKLARASI KEBEBASAN INTERNET 

Redaksional 

Penanggung Jawab: 

Indriaswati Dyah Saptaningrum 

Pemimpin Redaksi: 

Otto Adi Yulianto 

Redaktur Pelaksana: 

Widiyanto 

Dewan Redaksi: 

Widiyanto, Indriaswati Dyah Saptaningrum, 

Zainal Abidin, Wahyu Wagiman 

Redaktur: 

Indriaswati DS, Otto Adi Yulianto, Triana 

Dyah, Wahyu Wagiman,Wahyudi Djafar, Andi 

Sekretaris Redaksi: 

Triana Dyah 

Sirkulasi/Distribusi: 

Khumaedy 

Desain & Tata Letak: 

alang-alang 

Penerbit: 

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat 

(ELSAM) 

Penerbitan didukung oleh: 

Kami berikrar untuk Internet yang bebas dan terbuka. Kami 

mendukung berbagai proses yang transparan dan partisipatif guna 

mewujudkan kebijakan tata kelola Internet (Internet Governance), 

secara global pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya, 

berdasarkan penegakan 5 (lima) prinsip dasar berikut ini: 

* Ekspresi: Jangan sensor Internet yang bertujuan dan/atau 

dapat membatasi hak asasi manusia. 

* Akses: Tingkatkan pemerataan akses universal untuk jaringan 

Internet yang cepat dan terjangkau. 

* Keterbukaan: Biarkan Internet menjadi sebuah jaringan 

terbuka dimana semua orang secara bebas dan bertanggungjawab 

dapat berkomunikasi, belajar, berkarya, dan berinovasi. 

* Inovasi: Lindungi kebebasan berinovasi dan berkarya di 

Internet, jangan menghambat teknologi baru dan menghukum 

sang inovator karena hal-hal yang dilakukan oleh penggunanya. 

* Privasi: Lindungi privasi di Internet dan pertahankan hak 

setiap orang untuk mengontrol bagaimana ia menggunakan 

data dan piranti miliknya. 

14 (empat belas) organisasi masyarakat sipil Indonesia yang 

pertama kali sepakat untuk mendukung dan/atau mendeklarasikan 

kebebasan Internet ini pada tanggal 2 Oktober 2012 adalah: ICT 

Watch, Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (RTIK), 

Center for Innovation, Policy and Governance (CIPG), Yayasan Air 

Putih, Indonesian Center for Deradicalisation and Wisdom (ICDW), 

Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Lembaga Studi & Advokasi 

Masyarakat (ELSAM), Arus Pelangi, Institute for Criminal Justice 

Reform (ICJR), Combine Resource Institution (CRI), Indonesia 

Online Advocacy (IDOLA), Satu Dunia, Common Room Networks 

Foundation dan Suara Komunitas. 

Alamat Redaksi: 

Jl. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar 

Minggu, Jakarta 12510, 

Telepon: (021) 7972662, 79192564 

Faximile: (021) 79192519 

Untuk memberikan dukungan atas deklarasi ini, silakan akses di 

http://suarablogger.org/ 

salam, 

Redaksi 

E-mail: 

offi ce@elsam.or.id, asasi@elsam.or.id 

Website: 

www.elsam.or.id. 

Redaksi senang menerima tulisan, saran, kritik 

dan komentar dari pembaca. Buletin ASASI 

bisa diperoleh secara rutin. Kirimkan nama 

dan alamat lengkap ke redaksi. Kami juga 

menerima pengganti biaya cetak dan distribusi 

berapapun nilainya. Transfer ke rekening 

Tulisan, saran, kritik, dan komentar dari teman-teman 

dapat dikirimkan via email di bawah ini: 

asasi@elsam.or.id 

ELSAM Bank Mandiri Cabang Pasar Minggu 

No. 127.00.0412864-9 

 

ASASI EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2012 3

editorial 

Internet sebagai Hak Asasi Manusia: 

segenggam harapan dengan segudang tantangan 

Selama sepuluh tahun belakangan, 

perkembangan teknologi komunikasi, 

khususnya melalui internet telah secara 

substansial mengubah lanskap dinamika 

sosial masyarakat. Tak hanya mampu meretas 

batas ruang dan waktu, kemajuan teknologi 

komunikasi diakui telah memberikan perubahan 

besar dalam mobilisasi gerakan sosial seperti 

dalam fenomena Arab Spring, mulai dari ‘jasminerevolution’ 

di Tunisia, Mesir, dan Yordania. Tak 

hanya mempercepat persebaran informasi, 

perkembangan teknologi informasi memungkinkan 

penggunaan sosial media seperti facebook dan 

twitter memungkinkan mobilisasi semakin banyak 

orang untuk mendukung aksi-aksi protest langsung. 

Dalam konteks Indonesia, hal ini berulang kali 

terbukti memberi dampak positif, seperti kampanye 

‘cicak-buaya’ atau dukungan terhadap KPK 

atas penyelidikan kasus simulator di Kepolisian 

beberapa saat lalu. 

Perkembangan ini segera memperoleh 

penguatan di badan PBB melalui pengadopsian 

resolusi Dewan Ham yang mengakui akses 

terhadap internet sebagai bagian dari Hak 

Asasi Manusia (A/HRC/20/L.13). Resolusi ini 

memberikan penegasan pada laporan Pelapor 

khusus promosi dan perlindungan atas hak 

atas kebebasan berekspresi dan berpendapat 

(A/66/290) yang mencoba mengangkat isu yang 

sama. Resolusi badan ham ini, meski tak secara 

hukum mengikat jelas menunjukkan arah yang 

tepat dalam perlindungan terhadap ha katas akses 

terhadap internet sebagai bagian utuh dari hak atas 

kebebasan berekspresi dan berpendapat. 

Meskipun demikian, seperti dua sisi mata 

uang, pada sisi lain, kita menghadapi kegagapan 

negara menghadapi perkembangan yang terkait 

dengan internet ini. Dalam soal ini, dikotomi negara 

maju dan berkembang sepertinya tak berlaku, 

semuanya seperti gagap untuk mengambil arah 

yang tepat dalam pengembangan regulasi yang 

tepat, yang tak hanya mampu menjamin hak atas 

akses terhadap kebebasan berinternet, namun juga 

melindungi baik dari kecenderungan pembatasan 

atas nama keamanan nasional maupun ancaman 

pihak ketiga seperti korporasi. Perkembangan di 

dunia maya ini memunculkan kembali ketegangan 

antara keamanan dan kebebasan, diskursus lama 

yang dulu sangat dekat dengan penikmatan hak 

atas kebebasan berekspresi dan berpendapat di 

dunia nyata. 

Perkembangan terkait kebebasan atas akses 

terhadap internet membawa sejumlah tantangan 

baru seperti perlindungan data pribadi, privasi. Hal 

ini muncul terkait dengan semakin banyaknya aksiaksi 

pengintaian baik yang dilakukan perangkat 

negara atas nama keamanan nasional dan 

perang melawan terorisme, maupun oleh entitas 

swasta untuk mendeteksi perilaku netizen untuk 

kepentingan pemasaran. Sebagian bentuk control 

negara atas akses terhadap internet ini juga muncul 

dalam uraian mengenai mekanisme fi ltering, 

dan bloking ( seperti dilakukan beberapa negara 

seperti Cina). Persoalannya, sampai saat ini belum 

terbentuk suatu regulasi yang jelas mengenai hal 

ini, dan bahkan mungkin para netizen masih sangat 

sedikit juga yang menyadari berlangsungnya 

praktek seperti ini. Kesemuanya ini memunculkan 

tantangan baru dalam menggagas model tata 

kelola internet yang sesuai, proses yang sampai 

saat ini masih terus berlangsung dan membutuhkan 

keterlibatan penuh dari masyarakat. 

Selain itu, perkembangan ini pun 

memunculkan pertanyaan mengenai kesetaraan 

akses yang disebabkan oleh ketimpangan 

infrastruktur yang mendukung adanya kualitas 

akses terhadap internet. Sebab, perbedaan kualitas 

akses berpengaruh terhadap adanya keterasingan 

suatu kelompok secara digital dibandingkan dengan 

satu kelompok masyarakat yang lain, fenomena 

yang sering dirujuk dengan istilah ‘digital-divide’. 

Dalam fase yang masih sangat dini inilah 

justru keterlibatan dan pemantauan terus menerus 

atas perkembangan kebijakan yang ada sangat 

diperlukan, agar perkembangan teknologi informasi, 

khususnya terkait dengan akses terhadap internet, 

bukan jadi pedang yang membunuh kebebasan 

itu sendiri. Secara khusus, sejumlah tantangan 

tersebut akan menjadi perbincangan penting dalam 

perhelatan forum internasional Internet Governance 

Forum di tahun 2013, di mana Indonesia akan 

menjadi tuan rumahnya. Oleh karenanya, mari 

bersiap dan terus mengkonsolidasikan gagasan 

masyarakat sipil atas berbagai tantangan ini. 

. Indriaswati Dyah Saptaningrum 

Direktur Elsam 

4 ASASI EDISI SEPTEMBER-OKTOBER MEI-JUNI 2012 2012

Oleh Triana Dyah 

(Kepala Divisi Informasi dan Dokumentasi ELSAM) 

laporan utama 

Hak atas Akses Internet 

dan Tantangan atas Penikmatan 

Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat 

“The Internet has become a key means 

by which individuals can exercise their right 

to freedom of opinion and expression.” 

-UN Special Rapporteur Frank La Rue- 

Internet telah menjadi alat untuk mewujudkan 

sejumlah hak manusia, memerangi ketidaksetaraan 

dan mempercepat pembangunan dan 

kemajuan manusia. Internet dikenal sebagai 

teknologi multiguna dan broadband (jaringan ‘pita 

lebar’) sebagai infrastrukturnya telah dianggap seperti 

listrik, air, dan jalan, sehingga akses internet telah 

ditetapkan menjadi hal mendasar bagi warga negara 

di banyak negara. 

Berdasarkan white paper 1 yang dikeluarkan 

oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi 

(Keminfo), Indonesia menargetkan 100% desa akan 

mendapatkan akses telekomunikasi dan 80%-nya 

akan terlayani akses internet pada tahun 2014. Target 

ini sejalan dengan tujuan ke-8 Millenium Development 

Goals (MDGs) yang dicanangkan pada tahun 2000, 

yaitu mengembangkan kemitraan global untuk 

pembangunan dengan target kerjasama dengan 

Internet telah menjadi sarana seseorang untuk dapat menggunakan 

hak mereka sebagai kebebasan berpendapat dan berekspresi. 

sektor swasta dalam memanfaatkan teknologi baru, 

terutama teknologi informasi dan komunikasi. 

Perkembangan teknologi informasi telah 

membentuk suatu tatanan warga negara yang 

semakin melek terhadap informasi (well-informed 

society), menciptakan dunia sendiri dan memunculkan 

terminologi baru yaitu ‘demokrasi digital’. Perbedaan 

persepsi kemudian muncul di antara pemangku 

kepentingan dalam pengelolaan internet, yaitu 

Pemerintah, kalangan bisnis dan masyarakat sipil. 

Sehingga tata kelola internet 2 menjadi sesuatu yang 

krusial dalam era di mana internet menjadi bagian 

yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat 

modern saat ini. Semakin masyarakat modern 

bergantung pada internet, semakin relevan pula tata 

kelola internet bagi kehidupan sehari-hari. 

Merujuk pada data ITU (International 

Telecommunication Unions), di akhir 2011 ada 65 juta 

pengguna internet di seluruh Indonesia, atau 26% dari 

total populasi. Data ICTWatch mengatakan pengguna 

facebook 40,6 juta dan pengguna twitter sebanyak 

29,4 juta. Jakarta bahkan dinobatkan sebagai the 

most active twitter city di dunia. Selain itu ada 3,3 juta 

blogger dan 33 komunitas blogger lokal. 

Dari sisi infrastruktur Internet, Indonesia memiliki 

150 Internet Service Provider (ISP), 35 Network 

Access Provider (NAP), dan 5 operator selular 

3G. Untuk melakukan interkoneksi data di dalam 

Indonesia, terdapat sekitar 5 node Indonesian Internet 

eXchange (IIX) yang dikelola Asosiasi Penyelenggara 

Jasa Internet Indonesia (APJII). 3 

Sejalan dengan pertumbuhan yang pesat tersebut, 

pembuat kebijakan membuat peraturan yang mengatur 

internet. Satu aturan yang dibuat adalah UU No. 11 

tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

UU ini mengesahkan sensor terhadap internet (Pasal 

40 ayat (2)), berpotensi mengkriminalisasi kebebasan 

berekspresi dan mengancam perlindungan privasi 

dalam konteks penyadapan. Di luar UU tersebut, 

pasal-pasal pembatasan kebebasan bereskpresi 

di Indonesia sebenarnya tersebar di berbagai 

perundang-undangan. 

 


Kebijakan yang menghambat kebebasan 

berekspresi di Indonesia: 

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang 

KUHP 

2. Undang-undang No. 1/PNPS/1965 tentang 

Penodaan agama 


Kejahatan terhadap keamanan negara 


Penyiaran 


Pemerintahan daerah 


Pemilihan umum 


Transaksi dan informasi elektronik 


Pemilihan presiden 


Pornografi 


Bendera, bahasa resmi, lambang negara dan 

lagu kebangsaan 

11. Undang-undang No. 17 Tahun 2011 

Tentang Intelijen 

12. RUU Rahasia negara 

13. RUU Ormas 

Potensi dan banyaknya keuntungan dari internet 

berada pada karakternya yang unik, seperti kecepatannya 

dalam penyebaran informasi, daya jangkaunya yang bisa 

meliputi seluruh dunia dan kemungkinan kerahasiaan 

untuk penggunanya (anonymous). 

Pada sisi lain karakter tersebut menciptakan 

ketakutan bagi pemerintah dan penguasa. 

Hal ini mendorong meningkatnya pembatasan 

penggunaan internet melalui penggunaan teknologi 

canggih untuk memblokir isi, memonitor dan 

mengidentifi kasi para aktivis dan kritikus. Dalam 

hal pembatasan, penekanan adanya standar hak 

asasi manusia internasional khususnya pasal 19, 

paragraf 3 dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan 

Politik bisa digunakan dalam menentukan jenisjenis 

pembatasan-pembatasan yang merupakan 

pelanggaran kewajiban negara dalam menjamin hak 

kemerdekaan berekspresi. 

Seperti yang dijelaskan pada pasal 19, paragraf 3 

dari Kovenan tersebut, ada beberapa jenis ekspresi 

tertentu yang bisa secara sah dibatasi di bawah 

hukum hak asasi manusia internasional, yang secara 

mendasar berperan sebagai pelindung hak asasi dari 

pihak lainnya. 

Jenis-jenis informasi yang dilarang meliputi 

pornografi anak (untuk menjaga hak-hak anak), ujaran 

kebencian (hate speech), fi tnah (untuk menjaga 

hak dan reputasi orang lain dari serangan pihakpihak 

yang tidak bertanggungjawab) hasutan publik, 

ajakan langsung untuk melakukan genosida, dan 

ujaran kebencian pada agama atau ras tertentu yang 

menimbulkan hasutan diskriminasi, serta kekerasan 

atau perwujudan permusuhan (untuk menjaga hakhak 

orang lain, seperti hak untuk hidup). 

Pembatasan apapun terhadap hak akan 

kebebasan berekspresi harus memenuhi kriteria 

yang ketat di bawah hukum hak asasi manusia 

internasional. Dalam beberapa kasus pembatasan, 

pengawasan, manipulasi dan sensor isi internet yang 

dilakukan oleh negara tanpa dasar hukum. Atau 

dasar hukumnya terlalu luas atau ambigu; tidak ada 

pembenaran tujuan dari tindakan yang dilakukan; atau 

dengan cara yang jelas-jelas tidak perlu dan atau tidak 

seimbang dalam mencapai tujuan yang direncanakan. 

Tindakan-tindakan tertentu benar-benar tidak sesuai 

dengan kewajiban negara di bawah hukum hak 

asasi international, dan sering hanya menimbulkan 

“chilling effect” (efek menakut-nakuti) pada hak akan 

kebebasan berekspresi dan berpendapat. 

Pembatasan melalui internet bisa dilakukan dalam 

berbagai bentuk. Dari tindakan teknis untuk mencegah 

akses ke konten tertentu, seperti pemblokiran dan 

penyaringan (fi ltering), kurangnya jaminan akan hak 

atas privasi dan perlindungan terhadap data pribadi, 

sampai yang menghambat penyebaran pendapat dan 

informasi. 

Pelapor khusus PBB mengenai promosi dan 

perlindungan kebebasan berekspresi, Frank La 

Rue berpendapat, penggunaan hukum pidana 

secara semena-mena pada pengungkapan ekspresi 

menimbulkan salah satu bentuk pembatasan yang 

paling keras pada hak ini, karena tidak hanya 

menciptakan efek menakut-nakuti (chilling effect), tapi 

juga menjurus pada pelanggaran hak asasi manusia 

yang lain seperti penahanan dan penyiksaan yang 

semena-mena serta bentuk-bentuk kejahatan yang 

lain. 

Intimidasi, penahanan, dan penyiksaan saat 

ini banyak menimpa blogger, web master, jurnalis 

online yang menyuarakan kondisi sosial politik 

dan pemerintahan. Di Vietnam, terhitung hingga 

September 2012, terdapat 19 kasus pemenjaraan 

terhadap netizen/blogger karena menyuarakan kritik 

terhadap pemerintahannya. 

Terdapat tiga syarat yang ditetapkan Pasal 18 dan 

19 Kovenan Hak Sipil dan Politik yang harus terpenuhi 

sebelum pembatasan terhadap hak atas kebebasan 

berekspresi dilakukan, yaitu: (1) harus diatur menurut 

hukum; (2) harus untuk suatu tujuan yang sah/memiliki 

legitimasi; (3) harus dianggap perlu untuk dilakukan 

(proporsional). 

Terkait dengan syarat kedua, pembatasan hanya 

dapat dilakukan untuk tujuan “melindungi keamanan, 

ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak 


laporan utama 

dan kebebasan dasar orang lain” (Pasal 18) atau untuk 

“menghormati hak dan reputasi orang lain atau untuk 

melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, 

atau kesehatan atau moral masyarakat” (Pasal 19). 

Selain itu, peraturan yang membatasi hak akan 

kebebasan berekspresi harus diaplikasikan oleh 

sebuah badan yang bebas dari pengaruh politik, 

komersil, atau pihak lain yang tidak diskriminatif dan 

semena-mena, dan dilakukan dengan perlindungan 

yang cukup terhadap kemungkinan penyalahgunaan 

dari pembatasan itu. 

Pemahaman yang kurang mendalam dan kegagapan 

dalam menyikapi perkembangan internet akan 

berujung pada problematika di ranah dunia maya, baik 

antara Pemerintah dan masyarakat maupun di antara 

masyarakat itu sendiri. Perkembangan yang terjadi saat 

ini di Indonesia telah menunjukkan indikasi timbulnya 

gesekan-gesekan karena kurangnya pemahaman 

tentang hal ini. 

Masih segar dalam ingatan Indonesia, pada tahun 

2009 Prita Mulyasari, seorang ibu, dipidana karena 

menuliskan keluhan tentang pelayanan rumah sakit 

swasta di email pribadi. Seorang selebritas ibukota 

terjerat pasal penyebaran pornografi melalui internet 

pada pertengahan 2010. Peristiwa terakhir ini 

menjadi momentum bagi Pemerintah untuk melakukan 

pemblokiran situs yang ditengarai mengandung konten 

pornografi. 

Gesekan sosial yang disebabkan aktivitas di 

dunia maya juga mulai banyak terjadi, seperti kasus 

pemecatan seorang pegawai negeri sipil di Padang 

yang terang-terangan mengaku atheis di akun jaring 

sosial facebook; kasus pencemaran nama baik yang 

melibatkan seorang guru yang menulis tentang 

dugaan korupsi di blog-nya; dan masih banyak lagi. 

Data terbaru didapat dari Polda Metro Jaya, sejak 

Januari hingga Oktober 2012 kasus ‘cyber-crime’ 

yang masuk ke Polda mencapai 489 laporan, 4 belum 

termasuk laporan dari polsek dan polres. Kejahatan 

di dunia maya tersebut berupa kasus penipuan, 

penghinaan dan pencemaran nama baik. 

Hak akan kebebasan berpendapat dan berekspresi 

merupakan sebuah hak dasar di wilayahnya karena 

hak tersebut menjadi hak yang bisa mewujudkan 

hak-hak lainnya (“enabler”) meliputi hak ekonomi, 

sosial, dan budaya, seperti hak akan pendidikan dan 

hak untuk berperan serta dalam kehidupan budaya 

dan menikmati keuntungan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan penerapannya, seperti juga halnya 

dengan hak sipil dan politik contohnya hak akan 

kebebasan dalam berorganisasi dan berkumpul. 

Sehingga, dengan berperan sebagai katalisator 

untuk para individu dalam menggunakan hak akan 

kebebasan berpendapat dan berekspresi, internet 

juga memfasilitasi perwujudan sejumlah hak-hak 

asasi manusia. 

Supriyadi W. Eddyono (ed.). 2000-2010 kebebasan 

internet Indonesia: perjuangan meretas batas. Jakarta: 

Indonesia Media Defense Litigation Network, Institute 

for Criminal Justice Reform, 2011 

Jovan Kurbalija. Tata Kelola Internet: sebuah 

pengantar. Jakarta: APJII, 2012 

Konsultasi publik: white paper penggunaan pita 

frekuensi 2300-2360 MHz untuk layanan pita lebar 

nirkabel (wireless broadband). Jakarta: Direktorat 

Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan 

Informatika, Januari 2012. 

http://www.freedomhouse.org/report/freedomnet/2012/indonesia 

akses tanggal 15 Oktober 2012 

United Nations Special Rapporteur Frank La Rue. 

Special Rapporteur on the promotion and Protection 

of the Right to Freedom of Opinion and Expression. 

ELSAM. Hak atas kebebasan berekspresi di 

Indonesia serta tantangan UU Informasi dan Transaksi 

Elektronik: pengantar singkat. Jakarta: ELSAM, 2012. 

www.megapolitan.kompas.com. Sehari, 10 kasus 

‘cyber crime” diterima Polda Metro. Akses 7 November 

2012. 

http://suarablogger.org/category/petisi/akses 27 

September 2012 

Keterangan 

1 Dokumen ini merupakan draft kebijakan pemerintah yang 

disusun dalam rangka memberikan deskripsi potensi 

layanan wireless broadband. 

2 Tata kelola internet diperkenalkan dalam Pertemuan Tingkat 

Tinggi Dunia Masyarakat Informasi (World Summit of 

Information Society/WSIS) yang diselenggarakan di Jenewa 

pada 2003. Pertemuan tersebut menghasilkan Kelompok 

Kerja tentang Tata Kelola Internet (Working Group on 

Internet Governance/WGIG) yang bertugas menyiapkan 

laporan yang digunakan sebagai landasan perundingan 

WSIS Kedua di Tunisia (November 2005). Agenda WSIS 

di Tunisia adalah mengadopsi batasan, menyusun daftar 

isu dan membentuk Forum Tata Kelola Internet (Internet 

Governance Forum/IGF). IGF terdiri dari sejumlah 

pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pertemuanpertemuan 

dengan Sekretaris Jenderal PBB. Pemangku 

kepentingan IGF adalah pemerintah, sektor bisnis/korporasi 

dan masyarakat sipil. 

3 Catatan kecil pertemuan dengan APJII, Agustus 2012 

4 www.megapolitan.kompas.com. Sehari, 10 kasus ‘cyber 

crime” diterima Polda Metro. Akses 7 November 2012. 

Daftar Bacaan 

Donny BU. Catatan kecil pertemuan APJII, blogger 

dan civil society. Jakarta: Agustus 2012. (sirkulasi terbatas) 

 


Internet dan Kebebasan 

Berekspresi di Indonesia 

Oleh Teguh Arifiyadi 

(Ketua Indonesia Cyber Law Community/ICLC) 

Kebijakan Internet Censorship di Indonesia 

Penetrasi pertumbuhan internet di 

Indonesia dapat dikatakan luar biasa. 

Data dari www.internetwroldstats.com 

menunjukkan pada awal tahun 2000-an 

hanya dua juta pengguna dan pada akhir tahun 

2011 mengalami kenaikan signifi kan menjadi lebih 

dari 55 juta pengguna atau users. Angka tersebut 

menempatkan Indonesia sebagai negara terbesar 

keempat di Asia dengan jumlah pengguna internet 

terbanyak di bawah China, India, dan Jepang. 

(Lihat Grafi k 1.0) 

Grafik 1.0 

Lima Besar Negara Pengguna Internet di Asia 

per 31 Desember 2011 

per juta pengguna, sumber: www.internetworldstats.com 

Pesatnya pertumbuhan pengguna internet di 

Indonesia tersebut menimbulkan banyak persoalan 

baru. Salah satunya adalah tentang kebijakan 

pengendalian konten internet yang dilarang. 

Pemblokiran konten internet atau secara global 

lebih dikenal dengan internet censorship di 

Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir menjadi 

sorotan banyak pihak. Sensor terhadap internet 

merupakan isu sensitif di negara manapun di dunia 

karena berkaitan dengan pembatasan hak atas 

informasi warga negara. 

Secara normatif belum ada ketentuan 

spesifi k yang mengamanatkan Pemerintah untuk 

melakukan pembatasan hak atas informasi dalam 

bentuk sensor terhadap konten internet. Kebijakan 

eksplisit sensor internet tertuang dalam Pasal 40 

ayat (2) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyebutkan 

bahwa “Pemerintah melindungi kepentingan 

umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat 

penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi 

Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.” 

Pasal 27 UU ITE lebih kongkret lagi mengatur 

larangan atas seseorang untuk mendistribusikan 

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat 

dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau 

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang 

melanggar kesusilaan, perjudian, pencemaran 

nama baik, dan pemerasan/pengancaman (Illegal 

Content). Pasal tersebut merupakan cermin 

kebijakan yang merujuk pada Convention on Cyber 

Crime 1 yang digagas oleh Council of Europe sejak 

tahun 2001 di Budapest. 

Khusus terkait sensor konten pornografi , 

Pemerintah berlandaskan pada pasal 17 UU No. 44 

tahun 2009 tentang Pornografi yang memberi porsi 

tentang kewajiban Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah untuk melakukan pencegahan pembuatan, 

penyebarluasan, dan penggunaan pornografi . 

Selain itu, Pemerintah juga berpegang pada 

Pasal 7 UU Pornografi yang melarang setiap orang 

untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, 

menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, 

mengimpor, mengekspor, menawarkan, 

memperjualbelikan, menyewakan atau 

menyediakan pornografi yang secara eksplisit 

memuat, persenggamaan, kekerasan seksual, 

mastrubasi, ketelanjangan atau tampilan yang 

mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau 

pornografi anak. 

Secara kelembagaan, pemblokiran konten 

internet di Indonesia tidak pernah ditetapkan 

di bawah pengawasan suatu institusi tertentu. 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) 

tidak memiliki kewenangan struktural yang 

diamanatkan undang-undang untuk melakukan 

pembatasan atas akses informasi/konten internet 

di Indonesia. Alhasil, kebijakan sensor internet 

di Indonesia secara sistematis tidak pernah 

diberlakukan. Praktik sensor internet di Indonesia 

terbatas pada isu-isu berskala nasional seperti 

SARA maupun kesusilaan karena dianggap dapat 

mengganggu ketertiban umum dan keamanan 

nasional. 

Hal ini berkaitan dengan Prinsip-prinsip Siracusa 

(Siracusa Principles) yang menyebutkan bahwa 


pembatasan hak tidak boleh membahayakan esensi 

hak. Semua klausul pembatasan harus ditafsirkan 

secara tegas dan ditujukan untuk mendukung hakhak. 

Semua pembatasan harus ditafsirkan secara 

jelas dan dalam konteks hak-hak tertentu yang 

terkait. 

Sebagai contoh, selain kebijakan pemblokiran 

konten pornografi , Kementerian Kominfo juga 

telah melakukan pemblokiran atas konten yang 

berisi “kartun nabi Fitna” pada tahun 2010, video 

penyerangan penganut Ahmadiyah di Cikeusik, 

Pandeglang Banten pada tahun 2011, dan yang 

terbaru adalah pemblokiran konten video “Innocents 

of Moslems”. Alasan pemblokiran adalah karena 

konten-konten tersebut dianggap berpotensi 

menimbulkan gangguan sosial dan keamanan. 

Indikator lain suatu negara dikatakan telah 

cukup memberikan kebebasan internet terhadap 

warganya adalah dengan tidak termasuknya 

Indonesia sebagai bagian dari musuh internet 

(enemies of internet) yang dirilis oleh Reporters 

Without Borders (RWB). 2 RWB merilis 12 negara di 

dunia yang menurut kriteria mereka sebagai musuh 

atas kebebasan berekspresi di Internet, 3 seperti 

China, Bahrain, Kuba, Belarusia, dan beberapa 

negara otoriter lainnya. 

Kebijakan internet censorship di Indonesia 

sebagaimana negara-negara lain bergantung pada 

rezim kekuasaan yang berlaku saat ini. Reformasi 

di Indonesia yang melahirkan demokrasi dan 

kebebasan pers turut mempengaruhi arah kebijakan 

internet censorship di Indonesia. Fakta di atas 

menunjukan bahwa iklim kebebasan berkespresi 

dan memperoleh akses informasi melalui media 

internet di Indonesia masih cukup moderat. 

Pembatasan Akses Informasi/Konten yang 

Dilarang 

Secara teknis, banyak metode yang bisa digunakan 

Pemerintah sebuah negara termasuk di Indonesia 

untuk melakukan pembatasan/sensor terhadap 

konten yang dilarang. Namun, permasalahannya 

di Indonesia tidaklah semudah yang dibayangkan 

dengan melihat kembali bagaimana sejarah 

hadirnya internet di Indonesia. 

Internet di Indonesia lahir dari masyarakat 

melalui komunitas telekomunikasi dan teknologi 

informasi, awal tahun 1990-an. Pemerintah 

memfasilitasinya dengan memberi dukungan dalam 

bentuk regulasi. Pada periode berikutnya sampai 

saat ini swasta tampil lebih dominan membangun 

infrastruktur internet di Indonesia. Sementara 

pemerintah melanjutkan dengan terus menyiapkan 

regulasi pendukung. 

Hal ini berbeda dengan negara-negara penganut 

sensor ketat terhadap konten internet seperi Arab 

Saudi, Iran, Tunisia maupun negara lainnya yang 

laporan utama 

secara institusional menempatkan negara sebagai 

institusi dominan yang membidani ‘lahir’nya 

internet. Negara-negara tersebut membangun 

hampir sebagian besar infrastrukur internet yang 

disediakan untuk kebutuhan warga negaranya. 

Dengan mengintegrasikan pembangunan 

infrastruktur internet, negara tersebut dapat 

mengendalikan internet melalui model single 

gateway. Artinya, seluruh saluran internet bersumber 

pada satu pipa utama yang memungkinkan negara 

mengendalikan internet secara leluasa. 

Melihat sejarah lahirnya internet di Indonesia, 

dapat dikatakan bahwa infrastruktur internet di 

indonesia menganut model multiple gateway, 

karena masing-masing internet gateway secara 

mandiri dibangun oleh sektor privat melalui Internet 

Service Provider (ISP). Jumlah ISP tercatat di 

Indonesia menurut data Kementerian Kominfo saat 

ini lebih dari 180-an. 

ISP secara otomatis berfungsi sebagai 

gateway atas seluruh konten yang ada di Internet. 

Konsekuensinya adalah tidak mudah menerapkan 

kebijakan internet censorship dengan model 

mulitiple gateway seperti di Indonesia. 

Pornografi sebagai Informasi/Konten yang 

Dilarang 

Kebijakan internet censorship di Indonesia yang 

bersifat sangat spesifi k adalah terkait konten 

pornografi yang merupakan wujud perlindungan 

negara terhadap warga negara dari bahaya 

pornografi . Kebijakan serupa juga diterapkan 

dibanyak negara di dunia dan bukan merupakan 

sebuah kebijakan yang dianggap membatasi 

kebebasan berekspresi di internet. 

Memang sampai sejauh ini tidak ada protes 

masyarakat atas upaya pemerintah untuk 

melakukan pemblokiran terhadap konten pornografi 

di Indonesia. Namun permasalahan tentang 

pemblokiran konten pornografi internet di Indonesia 

justru adalah tentang bagaimana mendefi nisikan 

batasan pornografi yang menurut banyak ahli 

bahasa masih bersifat relatif. Pemerintah tidak 

pernah memiliki keberanian untuk mendefi nisikan 

pornografi internet secara kongret dalam regulasi 

termasuk pengecualian atas batasan akses konten 

tersebut. Alhasil semua konten yang menurut 

pendapat subyektif pemerintah bermuatan 

pornografi dilarang! 

Untuk memerangi pornografi , Pemerintah 

melalui Kementerian Kominfo secara tegas 

mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 1598/SE/ 

DJPT.1/KOMINFO/7/2010 tanggal 21 Juli 2010 

tentang Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang- 

Undangan yang Terkait dengan Pornografi . Inti dari 

surat edaran tersebut adalah agar penyelenggara 

 


Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) dan 

penyelenggara Jasa Interkoneksi Internet (Network 

Access Point/NAP) untuk turut memerangi 

pornografi sesuai ketentuan perundang-undangan. 

Surat edaran ini merupakan bentuk nyata 

perlawanan pemerintah terhadap pornografi yang 

sesuai dengan Pasal 18 UU Pornografi dimana 

pemerintah berwenang melakukan pemutusan 

jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk 

pornografi atau jasa pornografi , termasuk 

pemblokiran pornografi melalui internet. 

Di periode yang sama, Pemerintah juga merilis 

aplikasi “Trust Positif” yang merupakan aplikasi 

fi ltering konten pornografi di Indonesia. Metode 

yang digunakan adalah dengan penyaringan daftar 

hitam (black list fi ltering) dan penyaringan daftar 

putih (white list fi ltering). Blacklist fi ltering mengacu 

pada nama URL dan domain yang masuk kategori 

negatif yang ditengarai memuat konten pornografi , 

sedangkan white list fi ltering berisi URL atau nama 

domain yang dapat dipastikan aman (terpercaya) 

dari konten pornografi untuk dapat diakses oleh 

pengguna internet. 

Menurut data Kementerian Kominfo, sampai 

dengan semester pertama tahun 2012, jumlah URL 

maupun domain bermuatan pornografi yang sudah 

diblokir adalah sebanyak 835.494 dengan rincian 

sebagai berikut: 4 

Keyakinan individu bisa diekspresikan secara 

lebih luas dengan maksud sengaja atau tidak 

sengaja mempengaruhi keyakinan pengguna lain. 

Meskipun demikian, banyak juga pengguna internet 

yang mengekspresikan keyakinan sebagai bentuk 

euforia kebebasan berbicara di dunia siber. 

Pemerintah saat ini tidak pernah melarang 

masyarakat untuk mengekspresikan keyakinan 

apapun di internet sesuai dengan norma yang ada. 

Ekspresi atas pemikiran maupun keyakinan bukan 

merupakan sebuah tindak pidana berdasarkan 

UU ITE, terkecuali jika ekspresi tersebut berisi 

fi tnah, atau hasutan untuk berbuat kriminal, serta 

menyinggung SARA. 

Sayangnya ketentuan normatif tersebut tidak 

sepenuhnya diikuti oleh faktanya. Kasus Alexander, 

seorang PNS penganut atheis di Padang yang 

dipecat akibat menuliskan keyakinannya melalui 

jejaring sosial menunjukan bahwa masih banyak 

masyarakat yang belum bisa menerima ekspresi 

sebuah keyakinan sebagai bagian dari hak asasi 

manusia dengan dalih hal tersebut dianggap 

mengganggu keyakinan orang lain. 

Jika kasus-kasus serupa bermunculan, 

maka tidak ada lagi persamaan hak untuk 

mengekspresikan keyakinan di dunia siber. 

Pada akhirnya hukum dikuasai dan menjadi milik 

golongan tertentu. 

Periode 

Pengaduan 

Masyarakat 

Kajian Tim 

Kominfo 

Total 

31 Desember 2011 444 181 833.107 

30 Juni 2012 2302 729 835.494 

Jika diamati dengan baik, maka kita dapat mengambil 

kesimpulan sementara bahwa kesadaran 

masyarakat di Indonesia untuk mengadukan URL 

atau domain yang bermuatan pornografi semakin 

baik. Terjadi lonjakan pengaduan lebih dari 500% 

hanya dalam tempo enam bulan terakhir. Angka 

tersebut dapat mengindikasikan bahwa masyarakat 

di Indonesia sepakat menjadikan pornografi internet 

sebagai musuh bersama. 

Keterangan 

1. Konvensi ini merupakan perjanjian internasional pertama 

pada kejahatan yang dilakukan lewat internet dan jaringan 

komputer lainnya. 

2. RWB merupakan LSM internasional yang bergerak dalam 

bidang kebebasan pers dan informasi yang berbasis di 

Perancis 

3. Internet Enemies, Reporters Without Borders (Paris), 

12 March 2012 

4. Siaran Pers No. 63/PIH/KOMINFO/7/2012 tentang Evaluasi 

Pemblokiran Konten Pornografi tanggal 18 Juli 2012 

Kebebasan Berkeyakinan di Dunia Siber 

Selain isu tentang pornografi , dampak kebebasan 

berekspresi di internet memunculkan fenomena 

baru tentang cara berekspresi dan berpendapat. 

Hadirnya jejaring sosial, pemanfaatan blog, maupun 

media komunikasi online interaktif (chatting) telah 

mengubah gaya komunikasi masyarakat, dari yang 

bersifat individu dan terbatas menjadi bersifat 

publik. Ekspresi berkeyakinan pun menjadi salah 

satu topik paling sering diungkapkan oleh pengguna 

internet. 


laporan utama 

Divonis Setelah Atheis 

Oleh Harry Kurniawan 

(Staf Perkumpulan Q-Bar Padang) 

Alexander Aan panggilan Aan adalah 

seorang calon pegawai negeri sipil (CPNS) 

yang bekerja di Badan Perencanaan 

dan Pembangunan Daerah (Bappeda) 

Kabupaten Dharmasraya. Dia lahir dari pasangan 

Armas, seorang guru SD, dan ibunya bernama 

Nuraini, ibu rumah tangga. Alexander Aan dikenal 

sebagai anak yang cerdas. Dia menamatkan studi 

Strata-1 di Jurusan Statistik Universitas Padjajaran, 

Bandung. Menurut data LBH Padang, berkat 

kecerdasannya itu, Aan berhasil lolos menjadi 

CPNS di Dharmasraya. 

Alexander Aan ditetapkan sebagai tersangka 

dalam kasus penistaan agama dan disidangkan di 

Pengadilan Negeri Sijunjung. Kasus yang menimpa 

Alexander Aan bermula dari kedatangan warga 

Pulau Punjung ke kantor Bappeda Kabupaten 

Dharmasraya pada 18 Januari 2012. Mereka 

mencari Alexander Aan. 

Aan dituduh melakukan penghinaan terhadap 

Agama Islam karena tulisan di halaman Facebooknya 

yang berjudul “Nabi Muhammad tertarik kepada 

menantunya sendiri” dan sebuah komik yang 

diambilnya dari grup Facebook “Atheis Minang” 

dan di-posting di dinding “Alex Aan” dengan judul 

“Nabi Muhammad bersetubuh dengan pembantu 

istrinya”. 

Dengan alasan keamanan, Aan kemudian 

dibawa ke kantor Polsek Sijunjung. Di kantor 

Polsek Sijunjung Aan mengaku bahwa dia seorang 

atheis sejak tahun 2008. Dia sempat diminta 

bertobat, namun Aan menolak karena menurutnya 

itu merupakan bagian dari hak kebebasannya. 

Alexander Aan kemudian ditahan oleh Polres 

Dharmasraya. Dia ditetapkan sebagai tersangka 

pelaku penodaan agama. 

Alexander Aan disangka dan didakwa dengan 

Pasal 28 ayat (2) UU nomor 11 tahun 2008 

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang 

berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa 

hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk 

menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan 

individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu 

berdasarkan atas suku, agama, ras, antargolongan 

(SARA)” dengan ancaman hukuman paling lama 6 

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). 

Selain itu, Alexander Aan juga didakwa dengan 

Pasal 156 huruf a KUHP yang berbunyi “Dengan 

sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan 

atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya 

bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau 

penodaan terhadap suatu agama yang dianut 

di Indonesia” dan Pasal 156 a huruf b KUHP 

yang berbunyi “dengan sengaja di muka umum 

mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan 

dengan maksud agar supaya orang tidak menganut 

agama apapun juga, yang bersendikan ketuhanan 

yang maha esa”. Dalam hal ini diancam dengan 

hukuman selama-lamanya 5 (lima) tahun. 

Pada waktu di Polres Dharmasraya Alexander 

Aan secara sadar dan tanpa paksaan juga 

menyatakan permintaan maaf kepada umat Islam, 

keluarga, dan pihak Pemerintahan Dharmasraya. 

Karena posting-an dengan judul “Nabi Muhammad 

tertarik kepada menantunya sendiri” yang ada 

dalam Facebook “Aan Aan” bukan bertujuan 

untuk menyudutkan dan atau menghina Agama 

Islam, dan gambar yang bertuliskan kisah “Nabi 

Muhammad bersetubuh dengan pembantu istrinya” 

bukan merupakan karya/tulisannya, melainkan 

diambil dari tautan Facebook “Atheis Minang” yang 

diduga dikelola oleh Jusfi q Hadjar. 

Jusfi q Hadjar adalah pria yang berumur 70 

Tahun yang berasal dari Cingkariang, Banuhampu, 

Agam, Sumatera Barat, yang sekarang menetap 

di Leiden, Belanda. Sebelum berada di Belanda 

yang bersangkutan tinggal di Prancis sejak tahun 

1960 dan menjadi dosen di salah satu universitas di 

Prancis. Sejak tinggal di Belanda, Jusfi q Hadjar aktif 

menulis di berbagai milis dan sering menyerang 

ajaran Islam dan menonjolkan sisi-sisi buruk dari 

Islam dan Nabi Muhammad. 

Jusfi q Hadjar mengaku sebagai penganut Islam 

Mu’tazillah, yang bertujuan memanusiawikan 

ajaran Islam. 1 Aan sendiri tidak pernah bertemu 

dan berbicara langsung dengan Jusfi q Hadjar. Aan 

diundang sebagai pengelola akun “Atheis Minang”. 

Alexander Aan kemudian dituntut 3 tahun 6 

bulan penjara dengan Pasal 28 UU ITE. Hakim 

memvonis Aan bersalah dengan hukuman 2 tahun 

6 bulan penjara. Putusan ini sangat disayangkan 

karena pada dasarnya unsur pasal yang 

didakwakan terhadap Alexander Aan tidak terbukti 

di persidangan. 

Permusuhan dan kebencian yang timbul di 

masyarakat bukanlah akibat perbuatan Alexander 

Aan mem-posting komentar-komentarnya di 

Facebook akan tetapi akibat perbuatan rekan 

sekantornya yang meng-capture dinding Facebook 

grup Atheis Minang dan Facebook Alexander Aan 

 


untuk kemudian dicetak dan dibagi-bagikan kepada 

masyarakat. Atas putusan majelis hakim baik jaksa 

penuntut umum maupun penasihat hukum samasama 

mengajukan banding. 

Bermula dari posting tersebut kemudian Aan 

mendapat perhatian dari berbagai pihak yang 

sejalan dengan pemahaman Aan, baik dari nasional 

maupun internasional. Semakin gencarnya Aan 

berdinamika di jejaring sosial sehingga kemudian 

Aan dipercaya untuk menjadi administrator grup 

“Atheis Minang” yang dimotori oleh Jusfiq Hadjar. 

Aktivitas ini sudah Aan lakukan semenjak tahun 

2011, dengan grup “Atheis Minang” ini kemudian 

Aan berhasil menggaet kurang lebih 1.200 orang 

anggota yang memiliki pemahaman yang sama. 

Dengan adanya pernyataannya di dunia maya 

itu, sekelompok pemuda Sungai Kambuik Pulau 

Punjung yang dipimpin Ketua Pemudanya Os, 

mendatangi Kantor Bupati Dharmasraya untuk 

mendesak bupati Dharmasraya/Pemerintah 

Kabupaten Dharmasraya menindak tegas 

Aan yang merupakan CPNS di lingkungan 

Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya. Setelah 

ditemui, Alexander Aan bersikeras bahwa apa yang 

ia sampaikan itu benar menurutnya dan karena itu 

merupakan pendapat pribadinya. 

“Hal itu sudah saya pikirkan semenjak SD dulu. 

Saya juga sudah mempelajari berbagai agama dan 

saya menyimpulkan bahwa Tuhan itu tidak ada. Jika 

ada Tuhan, mengapa masih banyak orang yang 

menderita dan kejahatan-kejahatan. Jika Tuhan itu 

ada, maka tidak akan ada kesenjangan terjadi di 

dunia ini,” kata Alexander beralasan mengapa ia 

atheis. 2 

Dampak dari Group “Atheis Minang” ini 

mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, 

termasuk tokoh-tokoh Islam di Sumatera Barat. 

Sebelumnya tidak diketahui siapa yang menjadi 

motor dari grup tersebut. Secara tidak sengaja, 

akun jejaring sosial Facebook milik Aan diketahui 

oleh salah seorang CPNS yang juga bekerja di 

BAPPEDA Kabupaten Dharmasraya dan kemudian 

membongkar siapa yang selama ini menjadi admin 

grup “Atheis Minang”. 

Dengan telah terungkapnya Alexander Aan 

sebagai penganut paham Atheis serta “berkicau” 

di jejaring sosial Facebook sebagai Atheis Minang, 

maka hal ini menyulut kemarahan kelompok 

pemuda di Kabupaten Dharmasraya yang 

ingin menghakimi Aan karena dianggap telah 

menyebarkan ajaran sesat di Sumatera Barat 

umumnya dan Dharmasraya khususnya. 

Proses hukum terhadap Alexander Aan terus 

berlanjut sampai ke meja hijau. Para penentang 

Aan mendesak supaya Aan diberhentikan sebagai 

CPNS di BAPPEDA Kabupaten Dharmasraya, 

walaupun sampai saat ini status Aan sebagai 

CPNS BAPPEDA Dharmasraya belum dicabut 

karena menunggu putusan pengadilan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun 

tidak menutup kemungkinan nantinya Aan dapat 

diberhentikan secara tidak hormat. 

Kebebasan beragama memang dilindungi 

dalam Konstitusi, yaitu Pasal 29 Ayat (1) dan (2) 

yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk 

untuk memeluk agamanya masing-masing 

dan untuk beribadat menurut agamanya serta 

kepercayaannya itu, namun tetap berasaskan 

Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai 3 dengan butir 

pertama Pancasila. Kasus yang terjadi terhadap 

Alexander Aan ini memperlihatkan terjadinya 

pertentangan antara Kebebasan beragama dan 

berpendapat dengan nilai-nilai agama di tengahtengah 

masyarakat, sehingga perlu didudukkan 

bagaimana sikap atau langkah yang dapat 

menyelesaikan problem ini tanpa harus ada yang 

dilanggar hak asasinya. 

DAFTAR BACAAN: 

Anwar, Chairul. Hukum Adat Minangkabau. Jakarta: 

Segara, 1967. 

Little, David. Kebebasan beragama dan Hak Asasi 

Manusia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997. 

Navis, A.A. Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan 

Kebudayaan Minangkabau. Jakarta: Grafi ti 

Pers, 1966. 

Tahir Azhary, Muhammad. Negara Hukum suatu 

Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari 

Segi Hukum Islam, Implementasinya pada 

Periode Negara Madinah dan Masa Kini. 

Jakarta: Kencana, 2004. 

Perundang-undangan dan Lain-lain 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Pasal 29 Ayat (1) dan (2). 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 156a 

Huruf (a) dan (b). 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). 

Data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, 

sebagai Kuasa Hukum Alexander Aan. 

Keterangan 

1 Lihat:www.opensubscriber.com//message//zamanku@ 

yahoogroups.com//10229086.html 

2 Harian Haluan Padang, Jum’at/15 Juni 2012 

3 Baca Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 


monitoring sidang 

Menghukum Rendah, Mewajarkan 

Penyiksaan Tahanan 1 

Monitoring Persidangan Aparat Kepolisian Terdakwa Penyiksaan Erik Alamsyah 

di Pengadilan Negeri Bukittinggi, Sumatera Barat 

Oleh Andi Muttaqien 

(Staf Pelaksana Program Bidang Advokasi Hukum ELSAM) 

Erik Alamsyah, Tahanan Yang Alami Kekejian 

Aparat 

Erik Alamsyah, warga Sumatera Barat 

dinyatakan meninggal akibat penyiksaan 

yang dialaminya saat diinterogasi di Polsekta 

Bukittinggi pada 30 Maret 2012. Demikian 

kesimpulan Laporan Pemantauan Komnas HAM 

perwakilan Sumbar dan LBH Padang. Selain itu, 

Komnas HAM juga menyatakan bahwa dalam 

kematian Erik, diduga terjadi pelanggaran HAM, 

yakni pelanggaran terhadap hak hidup, hak bebas 

dari penyiksaan dan hak atas perlakuan hukum yang 

adil, yang diduga dilakukan oleh anggota Polri Polsek 

Bukittinggi. 2 Erik bersama 2 (dua) rekannya, Nasution 

Setiawan dan Marjoni ditangkap Kepolisian karena 

dituduh mencuri sepeda motor. Dalam tahanan 

Polsekta Bukittinggi itulah ketiganya mengalami 

penyiksaan ketika interogasi, dan berakibat pada 

kematian Erik. 

Diawali tatkala Polisi menangkap Marjoni pada 

22 Maret 2012 di Madina, Sumatera Utara. Polisi 

kemudian membawa Marjoni ke Polsek Bukittinggi 

pada 23 Maret 2012. Marjoni diinterogasi di Polsekta 

Bukittinggi dan dipaksa berbicara terkait kasusnya. 

Dalam interogasi tersebut, sebagaimana laporan 

Komnas HAM, Marjoni kerap mengalami kekerasan. 

Dari Marjoni, Kepolisian akhirnya tahu keberadaan 

Erik dan Nasution Setiawan. 

Akhirnya, siang hari tanggal 30 Maret 2012, Erik 

dan Nasution Setiawan ditangkap di sekitar rumah 

kontrakannya. Mereka disergap 6 anggota Polsekta 

Bukittinggi. Awalnya, keduanya hendak melarikan 

diri dengan sepeda motor, namun karena Polisi 

lebih banyak, keduanya tertangkap bahkan sempat 

terjatuh motornya. Keduanya pun dibawa ke Polsekta 

Bukittinggi, dan diperiksa di ruang Subnit Opsnal 

Reskrim. 3 Di ruang itu mereka berkali-kali mendapat 

kekerasan, dipukul dengan gitar kecil (ukulele), balok 

besar + 4 Cm X 6 Cm, sapu, sabuk/ikat pinggang, 

potongan bambu besar, dijepit dengan pena, bahkan 

Nasution sempat dipukul dengan martil pada bagian 

lututnya. Keduanya berada di ruang itu sekitar 

10 menit sampai akhirnya dipisahkan. Nasution 

mengaku, dari ruangan terpisah dirinya berkali-kali 

mendengar Erik berteriak. 

Sekitar pukul 16.00 WIB, Nasution dan Marjoni 

dipertemukan dengan Erik Alamsyah di Ruang 

Subnit Opsnal Reskrim. Mereka melihat banyak luka 

di tubuh Erik yang saat itu tertelungkup, di lantai pun 

terdapat ceceran darah. Erik juga mengeluh sakit 

perut. Akhirnya, Erik tak sadarkan diri dan dibawa 

ke RS. Ahmad Muchtar. Setiba di Rumah Sakit, Erik 

dinyatakan sudah meninggal dunia. 

Kematian Erik Alamsyah baru terungkap ke publik 

pada 1 April 2012, saat dilakukan otopsi jenazah di 

RS. M. Jamil, Padang. 4 Awalnya, pihak Kepolisian 

menyatakan kepada keluarga bahwa Erik meninggal 

akibat kecelakaan saat penangkapan, sehingga 

keluarga awalnya menerima kematian Erik dan 

tak bersedia jenazah Erik diotopsi. Namun Polres 

Bukittinggi tetap otopsi korban. Karena itulah jenazah 

Erik akhirnya diotopsi di RS. M. Jamil, Padang. Pada 

jenazah Erik akhirnya ditemukan 5 : 2 luka robek di 

kepala bagian belakang sebelah atas; luka memar di 

bagian pelipis mata, hidung, dahi, bibir, dagu sebelah 

kiri dan luka goresan di bagian dahi sebelah kiri; luka 

memar di bagian bahu kanan dan bahu kiri, serta 

beberapa bagian dari bahu kanan dan kiri tersebut 

terdapat trauma yang mengakibatkan lukanya 

membengkak, sehingga seperti luka sayatan, 

namun memar tersebut tidak terbuka; luka memar 

di beberapa bagian punggung, dan satu luka memar 

yang membengkak di sebelah kanan dari punggung 

tersebut; luka memar di bagian paha kanan dan kiri, 

tungkai kiri dan kanan; memar di bagian paha kanan 

dan kiri, tungkai kiri dan kanan; dan luka memar di 

bagian kepala dalam lebih dari satu. 

Persidangan Para Pelaku 

Pada 3 April 2012, penyidik Polda Sumbar menetapkan 

6 orang anggota Polsekta Bukittinggi sebagai 

Tersangka, yakni AM. Muntarizal, Riwanto Manurung, 

Deki Masriko, Fitria Yohanda, Boby Hertanto, Dodi 

Hariandi, dengan sangkaan melakukan penganiayaan 

yang mengakibatkan kematian. 

Pengadilan Negeri Bukittinggi menyidangkan 

kasus dengan perkara nomor 75/PID.B/2012/ 

PN.BKT ini pertama kali pada 26 Juni 2012. Para 

Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan 

dakwaan alternatif, yaitu Pertama, Pasal 170 ayat (2) 

ke-3 KUHP, yakni tindak pidana kekerasan terhadap 

orang dan/atau barang yang mengakibatkan 

kematian, dengan ancaman pidana maksimal 12 

tahun penjara; Kedua, Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 

55 KUHP ayat (1) ke-1, yakni turut serta melakukan 

tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan 

 


kematian, dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun 

penjara; Ketiga, Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat 

(1) ke 1 KUHP, yakni tindak pidana ppenganiayaan, 

dengan ancaman pidana maksimal 2 tahun 8 bulan 

penjara; dan Keempat, Pasal 358 ayat (2) KUHP, 

yakni tindak pidana penyerangan atau perkelahian 

yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman 

pidana maksimal 4 tahun penjara. 

Dalam persidangan, para Terdakwa didampingi 

3 orang Penasehat Hukum dari Kepolisian Daerah 

Sumatera Barat Republik Indonesia 6 , yakni Zulfia, 

SH., Hafnizal, SH., dan Hamrizal, SH. 

Berdasarkan surat dakwaan, JPU menyatakan 

para Terdakwa pada 30 Maret 2012, setelah 

menangkap Erik dan Nasution, di dalam ruang 

Opsnal Polsekta Bukittinggi, mereka secara bersamasama 

melakukan pemukulan terhadap korban Erik. 

Terdakwa I memukul kening korban menggunakan 

tangan, serta menendang dengan kaki ke arah kaki 

korban Erik; Terdakwa II memukul punggung Erik 

sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan; 

Terdakwa III memukul korban dengan menggunakan 

bambu sebanyak 5 (lima) kali sehingga korban 

menjerit kesakitan, selain itu Terdakwa III juga 

memukul korban menggunakan ikat pinggang 

yang diambil dari saksi Nasution ke kepala korban. 

Sedangkan Terdakwa IV menendang korban dengan 

menggunakan kakinya sembari menyerukan agar 

Erik jujur; Terdakwa V menampar kepala korban 

serta menendang kaki korban sebanyak 1 (satu) kali; 

Terdakwa VI memukul korban dengan menggunakan 

balok kayu sebanyak 2 (dua) kali ke arah kaki serta 

bahu korban dan juga memukul korban dengan 

tangkai sapu sebanyak 5 (lima) kali ke arah tubuh korban, 

sehingga korban berteriak “ampun pak, sakit pak”. 

Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Erik 

mengalami luka memar pada bagian kepala serta 

anggota tubuh lainnya. Pada pukul 17.00 WIB 

korban mengeluh sakit pada bagian perutnya dan tak 

lama kemudian korban jatuh pingsan dan dilarikan 

ke RSAM Bukittinggi. Sesampainya di RSAM, Dokter 

Rumah sakit menyatakan bahwa korban telah 

meninggal dunia. 

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 

jenazah korban atau visum et repertum tanggal 1 

April 2012 oleh Dr. Rika Susanti Sp.F di RSUP Djamil, 

Padang, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat luka 

terbuka pada belakang kepala kiri, luka memar pada 

punggung, lengan, tungkai serta luka lecet pada dahi, 

pelipis, bibir, dagu, lengan dan jari akibat kekerasan 

benda tumpul. Hal yang mengakibatkan kematian 

korban adalah kekerasan benda tumpul pada kepala. 

Saksi Cabut BAP di Persidangan, Jaksa Tak 

Serius 

Sidang mendengarkan keterangan Saksi digelar 

pertama kali pada 17 Juli 2012. Ada hal yang 

sangat mengejutkan pada sidang tersebut, di mana 

Saksi (kunci) Nasution Setiawan yang sebelumnya 

pada investigasi LBH Padang dan Komnas HAM 

mengatakan bahwa Erik mengalami pemukulan, 

dan dirinya juga mengalami pemukulan, serta 

keterangan bahwasanya Erik tidak terjatuh saat 

penangkapan, mencabut keterangannya di BAP 

dengan alasan bahwa saat proses BAP, dirinya 

stress karena terlalu banyak pertanyaan dari Polisi 

serta dirinya sakit hari kepada Polisi yang telah 

menangkap dirinya. Hal ini melemahkan tuntutan 

Jaksa dan akhirnya keterangan-keterangan di 

persidangan pun mengarah bahwa kematian Erik 

utamanya disebabkan karena terjatuhnya Erik saat 

penangkapan, bukan dikarenakan pemukulan yang 

dilakukan Polisi saat interogasi. 

Pencabutan BAP ini, dicurigai akibat tidak 

berjalannya perlindungan yang diberikan LPSK. 

Padahal, Permohonan perlindungan Saksi yang 

diajukan melalui LBH Padang ini telah diterima 

LPSK sebagaimana surat Nomor: R–0576/1.3/ 

LPSK/06/2012, perihal: Pemberitahuan Diterimanya 

Perlindungan an. Nasution Setiawan, tertanggal 1 

Juni 2012 7 . Namun, kenyataannya Saksi Nasution 

Setiawan dan Marjoni tidak mendapatkan 

perlindungan, hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa 

Nasution Setiawan dan Marjoni ditahan di Lapas 

Biaro, Baso, Kab. Agam, Sumatera Barat, yakni 

Lapas yang sama dengan para Terdakwa penyiksaan. 

Meskipun menurut JPU ditempatkan pada blok 

yang berbeda 8 . Selain itu, Nasution Setiawan dan 

Marjoni yang juga sedang menjalani sidang perkara 

pencurian di PN Bukittinggi, beberapa kali berada 

dalam satu mobil tahanan dengan para Terdakwa 

penyiksaan. Padahal kendaraan tahanan Kejari 

Bukittinggi tersebut sangat kecil, yakni hanya muat 

mungkin 12 penumpang. 

Atas pencabutan BAP ini, Komnas HAM melalui 

surat bernomor 1.938/K/PMT/X/2012, tertanggal 

1 Oktober 2012 (terlampir) menerangkan kepada 

Ketua PN Bukittinggi bahwa dicurigai pencabutan itu 

adalah akibat intimidasi dari Terdakwa. 

Pada 24 September 2012, Jaksa Penuntut 

Umum pun akhirnya hanya menuntut 1 tahun 

penjara terhadap Terdakwa AM. Muntarizal; Riwanto 

Manurung; Fitria Yohanda; dan Boby Hertanto. 

Sedangkan terhadap Deky Masriko dan Dodi 

Hariandi, Jaksa menuntut 1 tahun 2 bulan penjara, 

karena dianggap etrbukti melakukan penganiayaan, 

sebagaimana diatur Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 

ayat (1) KUHP. Padahal, awalnya para Terdakwa 

didakwa melakukan tindak pidana kekerasan 

yang mengakibatkan maut; penganiayaan yang 

mengakibatkan kematian; penganiayaan ringan; 

serta pengeroyokan yang mengakibatkan kematian. 

Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum 

mengesampingkan pasal-pasal dan fakta-fakta 

persidangan. Luka-luka tak wajar, adanya darah 

saat di proses penyidikan, dan visum et repertum 

tidak dipertimbangkan dan dilihat secara baik oleh 

Jaksa untuk mengaitkannya dengan perbuatan para 

Terdakwa. Bahkan Jaksa Penuntut Umum tidak 

melihat perbuatan pelaku sebagai pengeroyokan. 


Putusan Hakim Mewajarkan Penyiksaan 

Setelah berjalan persidangan sejak Juni 2012, 

Majelis Hakim perkara Putusan No. 75/PID.B/2012/ 

PN.BKT pada Senin, 22 Oktober 2012 akhirnya 

membacakan putusan terhadap 6 (enam) orang 

Polisi Polsekta Bukittinggi, yang melakukan 

penyiksaan terhadap Erik Alamsyah. Majelis Hakim 

menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan 

meyakinkan melanggar Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 

55 ayat (1) ke-1 KUHP, yakni turut serta melakukan 

penganiayaan. Terdakwa a.n 1) AM. Muntarizal; 2) 

Riwanto Manurung; 3) Fitria Yohanda; da 4) Boby 

Heryanto dihukum dengan hukuman 10 bulan 

penjara. Sedangkan Terdakwa a.n 5) Deky Masriko; 

dan Dody Hariandi dihukum dengan hukuman 1 

tahun penjara. Hukuman ini dipotong masa tahanan. 

Masing-masing hukuman ini 2 bulan lebih rendah 

dibandingkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. 

Hukuman yang dijatuhkan terhadap 6 (enam) 

Terdakwa sangat ringan, dan tidak memberikan efek 

jera terhadap para terdakwa yang notabene adalah 

aparat kepolisian yang seharusnya dapat menjadi 

contoh bagi masyarakat. Hukuman ringan tersebut 

menambah rentetan kasus penyiksaan yang 

melibatkan aparat kepolisian yang dihukum secara 

tidak maksimal, sehingga mengakibatkan perilaku 

penyiksaan dan merendahkan martabat kerap terjadi 

di institusi Kepolisian. 

Dalam pertimbangan putusannya, Majelis 

Hakim hampir sepenuhnya mengikuti logika-logika 

yang dibangun Penasehat Hukum Terdakwa dan 

argumentasi-argumentasi JPU, yakni bahwasanya 

adalah benar para Terdakwa melakukan 

penganiayaan terhadap Erik Alamsyah, namun 

penganiayaan tersebut bukanlah menjadi sebab yang 

mengakibatkan kematian Erik. Padahal seharusnya, 

Majelis Hakim seharusnya bisa menggali sendiri 

fakta-fakta selama di persidangan, terutama 

ketika saksi Nasution Setiawan yang mencabut 

keterangannya di BAP. Ketika saksi mencabut 

BAP-nya ini, seharusnya hakim memperhatikan 

kondisi psikologis saksi Nasution, yang juga menjadi 

Terdakwa dalam kasus pencurian motor. Selain itu, 

ketika dihadirkan sebagai saksi, Nasution dibawa 

menggunakan mobil tahanan yang sama dengan 

para terdakwa dan ditempatkan di dalam ruang 

tahanan PN yang sama. 

Kemudian, dalam pertimbangan “hal meringankan” 

Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan beberapa hal, 

yang salah satunya adalah: tindakan para Terdakwa 

adalah dalam rangka mengungkap kasus pencurian 

sepeda motor yang sedang marak di Bukittinggi. 

Kami melihat pertimbangan Hakim ini tidak tepat, 

karena secara tidak langsung dapat dikatakan 

bahwa Majelis Hakim mewajarkan pemukulanpemukulan 

yang dilakukan para Terdakwa, karena 

dalam aktivitas pekerjaannya. 

Selain itu, Hakim juga menolak permohonan 

restitusi yang diajukan keluarga Erik melalui LPSK 

dengan alasan tidak terpenuhinya syarat formil 

sebagaimana diatur PP No. 44 tahun 2008 tentang 

monitoring sidang 

Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan 

Kepada Saksi dan Korban (Pasal 20 s.d Pasal 33). 

Majelis Hakim berpendapat, karena permohonan 

tersebut tidak melampirkan kwitansi atau bukti 

biaya yang dikeluarkan korban atau keluarganya 

paska meninggalnya Erik, sehingga Restitusi tidak 

dikabulkan. Seharusnya, demi memenuhi hak 

korban, Hakim dapat mengabaikan syarat formil 

tersebut sepanjang dia meyakini benar adanya tindak 

pidana itu dan ada korban yang mengalami kerugian. 

Melihat perjalanan kasus Erik, bisa dilihat bahwa 

Pengadilan tidak dapat digunakan sebagai salah 

satu sarana untuk menghalangi merebaknya praktek 

penyiksaan. Apalagi untuk memenuhi keadilan 

dan hak-hak korban. Situasi ini akan mendorong 

dan memberikan pembenaran diam-diam bagi 

aparat penegak hukum atau mewajarkan praktek 

penyiksaan atau penganiayaan yang dilakukan 

pada saat penyidikan di Kepolisian. Oleh karenanya 

Pemerintah dan DPR harus segera memasukkan 

dan menyesuaikan pengertian penyiksaan 

sebagaimana didefinisikan dalam Convention 

against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Anti 

Penyiksaan), karena KUHP yang selama ini menjadi 

landasan penghukuman bagi kejahatan penyiksaan, 

masih mendasarkan pada delik penganiayaan dan 

delik-delik lainnya, sehingga penghukumannya pun 

seringkali sangat lemah. 

Keterangan 

1 Berdasarkan Pemantauan Persidangan Aparat Kepolisian 

Terdakwa Penyiksaan Erik Alamsyah Perkara Nomor 75/ 

PID.B.2012.PN/BKT Juni – Oktober 2012 

2 Laporan Pemantauan, Kasus Kematian Tersangka di 

Mapolsek Kota Bukittinggi. Komnas HAM RI, 4 April 2012, 

hal 9. 

3 Pihak kepolisian sedari awal menekankan bahwa dalam 

penyergapan tersebut, Erik Alamsyah dan Nasution Setiawan 

mengalami benturan akibat terjatuh dan menabrak pagar 

pada saat hendak melarikan diri dengan sepeda motornya 

(Satria FU Warna Hitam Putih). Namun, berdasarkan hasil 

investigasi LBH Padang bersama Komnas HAM saat 

mewawancarai Nasution Setiawan, Erik dan rekannya 

Nasution tidak pernah terjatuh dan mengalami benturan 

apalagi menabrak pagar. 

4 LBH Padang mengetahui kejadian ini karena ditelpon 

oleh pihak keluarga korban. Pada saat itu pihak keluarga 

menginformasikan bahwa jenazah Erik Alamsyah akan di 

Otopsi di Rumah Sakit M. Jamil dan meminta LBH Padang 

untuk ikut menyaksikan proses otopsi. 

5 Keterangan Dokter Forensik sesuai dengan photo 

pemeriksaan pihak kepolisian terhadap jenazah. 

6 Kop Surat dari Naskah Eksepsi Tim Penasehat Hukum Para 

Terdakwa bertuliskan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

7 Keterangan ini juga bisa dilihat dalam Pers Release 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Nomor: 32/ 

PR/LPSK/V/2012, LPSK Menerima Perlindungan Saksi 

Kunci Tewasnya Erik Alamsyah, http://www.lpsk.go.id/ 

page/4fb38b6d378c3 

8 Hal ini dikemukakan juga oleh Jaksa Penuntut Umum pada 5 

September 2012 

 


nasional 

Minggu Pagi di Jejalen Jaya 

Oleh Daywin Prayogo 

(Staf ELSAM) 

Rombongan jemaat berkumpul kurang dari tigapuluh orang pagi itu. Beriringan, mereka 

bergerak menuju sebuah bangunan yang belum rampung. Tempat yang dituju berjarak sekitar 

300 meter dari lokasi berkumpul. Berkaus putih-putih dan beberapa mengenakan topi, mereka 

berjalan dikawal para polisi dan Satpol PP. Para aparat berjaga sepanjang rute menuju gereja 

HKBP Filadelfi a, Jejalen Jaya, Tambun Utara. Hari itu mereka hendak berangkat beribadah, 

ritual yang seharusnya biasa mereka lakukan tiap minggu. Tujuan ibadah itu mungkin mencari 

kesejukan rohani, namun yang tampak adalah deretan wajah lesu dan tertunduk. 

Belum sampai di depan gereja, mereka dihadang sekelompok orang yang mengatasnamakan 

warga desa Jejalen Jaya. Di jarak yang tinggal 200 meter lagi, warga menyuruh mereka 

pulang. Dengan tegas mereka menolak aktivitas peribadatan minggu pagi yang belum lagi 

terlaksana. “Pulang loe, dasar gak tahu diri! Sudah tahu gak dikasih ibadah, masih aja kesini!”, 

teriak seorang warga. Di tengah keributan itu, beberapa jemaah diam tak bergeming. 

*** 

Cerita di atas hanya sebuah ilustrasi 

singkat bagaimana sikap intoleransi terus 

merebak. Tidak hanya kisah desa kecil di 

Tambun Utara itu, tetapi juga di berbagai 

daerah di Indonesia. Dalam kurun waktu lima bulan 

di tahun 2012, tercatat beberapa kelompok agama 

terpaksa berhenti beribadah. Beberapa kelompok 

tersebut adalah HKBP Filadelfi a, kelompok Syiah 

di Sampang, serta dua kelompok Ahmadiyah 

di Singaparna dan Tasikmalaya, Jawa Barat. 

Pemimpin jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfi a, Bekasi, Jawa Barat, 

Pendeta Palti Panjaitan berharap negara melindungi kebebasan kaum minoritas dalam 

menjalankan ibadahnya masing-masing. (dok:okezone.com) 

Semuanya berhenti beribadah akibat serangan 

kelompok yang lebih populer disebut sebagai 

kelompok intoleran. 

Selain tidak mentolerir agama lain beribadah, 

mereka juga tidak bisa menerima suara yang 

mengkritisi. Bahkan ketika suara kritis itu hanya 

tertera di selembar kaos. Tulisan kaos itu singkat, 

padat dan mengena: “Lawan Tirani Mayoritas”. Dari 

pesan singkat itu, salah satu kelompok intoleran 

menjadi berang seketika. Seorang yang memakai 

kaos itu adalah aktivis yang bertugas meliput 

penolakan ibadah HKBP Filadelfi a. Seketika 

kelompok intoleran menyeretnya untuk dihakimi 

bersama. 

Lalu kalimat itu bertransformasi sebagai simbol. 

Sebuah simbol penolakan atas penindasan terhadap 

kelompok yang tidak sepakat dengan kehidupan 

toleransi di Indonesia. Tetapi apakah benar kelompok 

ini hanya menjadi satu-satunya pendorong maraknya 

kasus kekerasan belakangan ini? 

Toleransi dalam “Tangan Besi” 

Noam Chomsky pernah mengatakan, “If we don’t 

believe in freedom of expression for people we 

despise, we don’t believe in it at all..” Kata-kata 

Chomsky tersebut benar adanya. Syiar kebencian 

(hate speech) dan tindakan kekerasan belakangan 

ini, tidak hanya berkembang karena kelompok 

intoleran menjadi ancaman terhadap keberagaman. 

Salah satu faktor yang harus dicermati juga adalah 

peran negara sebagai pemegang kekuasan. 

Negara harusnya mampu mempengaruhi tingkah 

laku orang sesuai dengan cita – cita negara yang 

berkeadilan. Juga lewat perangkat hukum untuk 

menindak tegas aksi – aksi tersebut. 


Kasus penyerangan di atas merupakan bukti 

nyata bahwa hukum tidak lagi mampu memfasilitasi 

toleransi kehidupan umat beragama di Indonesia. 

Di luar konteks keagamaan, tindakan yang 

bertentangan dengan hukum harus diselesaikan 

dengan peraturan yang berlaku. 

Tetapi apa yang sudah terjadi justru 

berseberangan. Negara yang memiliki peran 

penegakan hukum melalui institusi-institusi seperti 

kepolisian, malah melakukan pembangkangan 

terhadap peraturan yang mereka buat sendiri. 

Dalam kasus HKBP Filadelfi a dan GKI Yasmin, 

putusan hukum yang mendukung pendirian gedung 

ibadah, “diabaikan” oleh pemerintah. Seolah– 

olah ada kolaborasi disengaja dengan kelompok 

intoleran, dan terus melakukan penolakan ibadah 

para jemaat. 

Toleransi kemudian hanya jadi poster usang 

di pinggir jalan. Setiap hari dilihat namun tanpa 

makna dalam keseharian. Masyarakat awam pun 

tak ubahnya penonton yang hanya memuntahkan 

sinisme kepada yang tiran. Hampir tak ada yang 

sadar bahwa ada yang salah dalam tanggung jawab 

negara memfasilitasi kebebasan dalam beragama. 

Dalam era komunikasi dan informasi digital, 

pesan–pesan kebencian lewat media sosial 

bergerak dalam hitungan detik. Berulang–ulang 

pesan kebencian dibaca oleh para pengguna 

media sosial, menjadikannya semakin mudah 

mengendap di kepala. Ide dan gagasan toleransi 

dengan mudah terabaikan, termasuk dalam kasus 

yang terjadi belakangan ini. 

Semangat perubahan menuju toleransi umat 

beragama makin lama makin terkubur. Gagasan 

itu tergantikan oleh provokasi murahan yang 

menempatkan kita dalam pusaran kebencian 

tanpa ujung. Toleransi pun seperti terkurung dalam 

sebuah tangan besi. 

Katakan Lawan! kepada “Tirani Mayoritas” 

Serangan oleh kelompok tirani mayoritas semakin 

menegaskan bahwa toleransi dalam kehidupan 

berdemokrasi berada dalam ancaman. Kesempatan 

untuk siapapun mengekspresikan ide dan gagasan 

masing–masing seakan tak terjamin. Namun 

sering muncul kebingungan ketika kita berada 

di antara kelompok intoleran dengan penonton 

yang semangat mengutuk tindakan kekerasan. 

Lalu kepada siapa seharusnya perlawanan 

dialamatkan? Tirani mayoritaskah? 

Mungkin kita bisa tidak sepakat bahwa slogan 

“Lawan Tirani Mayoritas” hanya ditujukan kepada 

kelompok intoleran. Sekali lagi, negara juga bisa 

dibilang berada di balik tumbuh pesatnya kelompok 

yang bertindak vigilan. Menjadikan mereka imun 

terhadap hukum. Dan kasus seperti di Jejalen akan 

kembali terulang di wilayah lain di Indonesia. 

Selain abai, negara juga menunjukkan 

pemahaman toleransi yang banal. Seperti 

halnya ketika Menteri Agama Suryadharma Ali 

nasional 

jemaat HKBP Filadelfi a kembali gagal menjalankan ibadah di gerejanya. Para 

jemaat dihalang-halangi massa intoleran yang sejak pagi sudah menempati 

halaman gereja dalam hal ini Negara tunduk pada tekanan massa dan membiarkan 

praktik-praktik intoleransi berkembang. http://icrp-online.org 

menanggapi isu diskriminasi dalam pembangunan 

rumah ibadah, pada 21 September 2012. Dengan 

picik dia mengatakan bahwa pembangunan masjid 

di Indonesia mencapai 64%, sedangkan Gereja 

152%, maka tidak ada diskriminasi. Kebanalan 

pemahaman negara tampak ketika menakar 

kebebasan beribadah hanya lewat banyaknya 

jumlah rumah ibadat. 

Dalam Konstitusi jelas tertulis bahwa 

perlindungan warga terhadap tindakan melawan 

hukum merupakan domain negara. Apalagi 

terhadap tindakan yang sengaja merusak bangunan 

toleransi keberagaman atas nama suatu kelompok. 

Dengan demikian, menjamin kebebasan 

beribadah warga negara adalah harga mati 

dalam sebuah republik demokratis. Pendiaman 

negara atas tindak kekerasan adalah bentuk 

pembangkangan terhadap konstitusi dan landasan 

negara. 

Artikel ini pernah dimuat di Sorge Magazine. 

http://www.sorgemagz.com/?p=1490. 

 


nasional 

Sistem Kerja Kontrak dan Outsourcing 

dalam Perspektif HAM 

Oleh Mohamad Zaki Hussein 

(Staf Biro Litbang ELSAM) 

Pada 3 Oktober 2012, kaum buruh Indonesia 

yang dipelopori oleh Majelis Pekerja Buruh 

Indonesia (MPBI) melancarkan aksi Mogok 

Nasional. Salah satu slogan mereka adalah 

penghapusan outsourcing. Mogok Nasional ini 

sendiri bisa dikatakan sebagai salah satu puncak dari 

gerakan Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah 

(Hostum) yang digulirkan sejak Mei 2012. Sejak itu, 

mereka sudah melakukan aksi-aksi pengepungan 

pabrik untuk memaksa pengusaha mengubah status 

buruhnya yang outsourcing menjadi hubungan kerja 

langsung dengan perusahaan tempat ia bekerja. 

Menurut Roni Febrianto, salah seorang pimpinan 

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), 

salah satu elemen MPBI, sejak gerakan Hostum 

dimulai sampai menjelang Mogok Nasional, ada lebih 

dari 50.000 buruh outsourcing yang berhasil diubah 

statusnya menjadi hubungan kerja langsung dengan 

perusahaan. 1 

Outsourcing memang merupakan momok bagi 

buruh. Bersama-sama dengan sistem kerja kontrak, 

outsourcing adalah cara untuk membuat hubungan 

kerja buruh-pengusaha menjadi fl eksibel. Fleksibel 

atau biasa disebut market labour fl exibility di sini 

bermakna hubungan kerja menjadi lebih mudah untuk 

diubah atau ditiadakan, tanpa konsekuensi yang 

berat bagi pengusaha, sesuai dengan kondisi bisnis 

yang berubah-ubah. Perjanjian kerja dibuat hanya 

untuk sementara atau jangka waktu tertentu. Inilah 

yang disebut dengan sistem kerja kontrak yang biasa 

dibedakan dengan perjanjian kerja untuk waktu tidak 

tertentu atau kerja tetap. 

Cara fl eksibel lainnya adalah dengan menggunakan 

buruh dari perusahaan penyalur tenaga kerja, di mana 

urusan rekrutmen dan administrasi ketenagakerjaan 

serta pemenuhan hak-hak buruh dilimpahkan kepada 

perusahaan penyalur tersebut. Inilah yang disebut 

dengan sistem outsourcing tenaga kerja. 

Dalam sistem outsourcing, hubungan kerja resmi 

si buruh adalah dengan perusahaan penyalur tenaga 

kerja, tetapi si buruh bekerja untuk dan menerima 

perintah dari perusahaan pengguna tenaga kerja. 

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

(UUK) sebenarnya menetapkan pembatasanpembatasan 

atas kerja kontrak dan outsourcing. Kerja 

kontrak, misalnya, hanya boleh untuk ”pekerjaan 

tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan 

pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu” 

dan ”tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang 

bersifat tetap.” Kerja kontrak hanya “dapat diadakan 

untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh 

diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling 

lama 1 (satu) tahun.” Pembaruan perjanjian kerja 

kontrak juga hanya dapat “dilakukan 1 (satu) kali dan 

paling lama 2 (dua) tahun.” 

Kemudian, untuk outsourcing, dinyatakan bahwa 

outsourcing hanya bisa diterapkan pada pekerjaan 

yang ”dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama” 

dan ”merupakan kegiatan penunjang perusahaan 

secara keseluruhan.” Outsourcing ”tidak boleh 

digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan 

kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan 

secara langsung dengan proses produksi.” 

Perlindungan dan syarat-syarat kerja bagi buruh 

outsourcing harus ”sekurang-kurangnya sama dengan 

perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada 

perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 2 

Namun, nyaris semua peraturan ini dilanggar di 

lapangan. Outsourcing, misalnya, banyak diterapkan 

pada pekerjaan yang merupakan core-business dari 

sebuah perusahaan. Ini bisa dilihat dari jenis-jenis 

buruh yang disalurkan oleh berbagai perusahaan 

penyalur ini. 

PT FBP, misalnya, menyediakan buruh setingkat 

operator yang bekerja di bidang produksi. Lalu, PT TKI 

menyalurkan buruh kontrak untuk operator telepon, 

operator komputer, kasir, dan sebagainya. PT QSM 

menyediakan buruh untuk programmer, call center, 

dan sebagainya. Di antara buruh yang disalurkan oleh 

perusahaan-perusahaan tersebut, memang ada yang 

disalurkan untuk memiliki hubungan kerja langsung 

dengan perusahaan pengguna tenaga kerja. Tetapi, 

ini biasanya hanya berlaku untuk buruh setingkat 

manajer dan jumlahnya hanya satu dua orang. Untuk 

sisanya, yang disalurkan secara masif, biasanya 

memiliki status sebagai buruh outsourcing. 3 

Hal serupa terjadi juga pada aturan mengenai 

perpanjangan kerja kontrak. Riset Indrasari 

Tjandraningsih, Rina Herawati dan Suhadmadi yang 

melakukan survei terhadap 600 responden buruh 

di sektor metal di tiga provinsi dan tujuh kota, yakni 

Provinsi Kepulauan Riau (Kota Batam), Jawa Barat 

(Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang), serta 

Jawa Timur (Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, 

Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto) 

menemukan fakta mencengangkan. Banyak buruh 

yang disurvei ternyata mengalami kontrak lebih dari 

empat kali. 


Berikut ini tabel hasil surveinya: 

KUANTITAS KONTRAK 

PROSENTASE 

1 kali 31,60% 

2 kali 28,60% 

3 kali 10,70% 

4 - 15 kali 29,10% 

TOTAL 100,00% 

Temuan lain dari riset mereka adalah, di Kepulauan 

Riau ada buruh yang dikontrak sampai 9 kali, di Jawa 

Timur ada yang dikontrak sampai 11 kali, dan di Jawa 

Barat ada yang dikontrak sampai 15 kali. 4 

Mengenai perlindungan dan syarat-syarat kerja 

buruh outsourcing sebagaimana diatur dalam UUK 

yang harus sekurang-kurangnya sama dengan 

buruh bukan outsourcing, riset Indrasari et al. Justru 

menemukan adanya diskriminasi antara tiga jenis 

buruh, yaitu buruh tetap, buruh kontrak dan buruh 

outsourcing, untuk jenis pekerjaan yang sama di 

tempat yang sama dengan jam kerja yang sama. 

Untuk upah pokok, misalnya, rata-rata upah pokok 

buruh kontrak lebih rendah 14% dari upah pokok buruh 

tetap, sementara upah pokok buruh outsourcing lebih 

rendah 17,45% dari upah pokok buruh tetap. Lalu, 

terkait upah total, rata-rata upah total buruh kontrak 

16,71% lebih rendah dari upah total buruh tetap, 

sementara upah total buruh otusourcing 26% lebih 

rendah dari upah total buruh tetap. 5 

Dari sudut pandang hak asasi manusia (HAM), 

tentu diskriminasi ini bertentangan dengan Pasal 38 

ayat (3) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, di mana 

dinyatakan bahwa, “Setiap orang, baik pria maupun 

wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, 

sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah 

serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.” 

Diskriminasi ini juga bertentangan dengan Pasal 

7 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, 

Sosial dan Budaya (Ekosob) yang disahkan dengan 

UU No. 11 Tahun 2005, di mana pekerja memiliki hak 

untuk mendapatkan “remunerasi yang setara untuk 

pekerjaan yang nilainya setara tanpa pembedaan 

apapun.” 

Diskriminasi ini bisa terjadi karena posisi tawar 

buruh kontrak dan outsourcing yang lemah. Hubungan 

kerja mereka yang sementara dan rentan membuat 

pengorganisiran buruh kontrak dan outsourcing 

menjadi sulit. Masalah ini ditambah lagi dengan 

hubungan kerja buruh outsourcing yang bukan 

dengan perusahaan tempat mereka kerja, tetapi 

dengan perusahaan penyalur. 

Riset Indrasari et al. menemukan bahwa dari 

keanggotaan serikat buruh yang ada, 75,1% berasal 

dari buruh tetap dan 24,90% berasal dari buruh 

kontrak, tetapi tidak ada yang berasal dari buruh 

outsourcing. Adapun dari buruh-buruh yang tidak 

berserikat, 28% menyatakan bahwa alasan mereka 

tidak berserikat adalah karena status mereka yang 

outsourcing dan takut kehilangan pekerjaan. 6 

Dengan demikian, hubungan kerja kontrak dan 

outsourcing telah menghambat buruh kontrak dan 

nasional 

outsourcing untuk berserikat. Hal ini bertentangan 

dengan Pasal 39 UU HAM, di mana dinyatakan ”Setiap 

orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan 

tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi 

melindungi dan memperjuangkan kepentingannya 

serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.” 

Hal itu juga bertentangan dengan Pasal 

22 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, 

yang sudah disahkan oleh UU No. 12 Tahun 2005, dan 

Pasal 8 Kovenan Ekosob tentang hak pekerja untuk 

membentuk dan bergabung dengan serikat buruh. 

Saat ini, karena kegigihan kaum buruh, persoalan 

outsourcing telah menjadi perdebatan publik. Wacana 

yang dominan mengarah kepada pembatasan 

outsourcing sesuai dengan penafsiran atas UUK yang 

menyatakan bahwa outsourcing hanya bisa diterapkan 

di lima jenis pekerjaan, yakni cleaning service, usaha 

penyediaan makanan (catering) bagi buruh, tenaga 

pengaman (satpam), usaha penyediaan angkutan 

buruh dan usaha jasa penunjang di pertambangan 

dan perminyakan. Asumsi di balik pandangan ini, UUK 

tidak bermasalah, masalahnya ada pada penafsiran, 

pengawasan dan penegakannya. Ada problem 

dalam pandangan ini. Sebagai target jangka pendek, 

pembatasan outsourcing bisa saja diperjuangkan. 

Namun, sistem outsourcing dan kerja kontrak itu 

sendiri bertentangan dengan HAM dan tidak bisa 

diterapkan pada siapa pun tanpa kecuali. Buruh 

cleaning service, catering, satpam, buruh usaha 

angkutan pekerja dan buruh jasa penunjang di 

pertambangan serta perminyakan juga memiliki hak 

yang sama dengan buruh-buruh di bagian corebusiness. 

Karenanya, sebagai tujuan jangka panjang, 

UUK No. 13 Tahun 2003 sudah selayaknya dicabut 

dan diganti dengan UU Ketenagakerjaan yang 

menghormati HAM dan melarang praktek kerja 

kontrak serta outsourcing. 

Keterangan 

1 Wawancara dengan Roni Febrianto, “Buruh Indonesia Wajib 

Menang Lewat Mogok Nasional.” Diunduh 5 November 2012 

dari http://www.prp-indonesia.org/2012/buruh-indonesiawajib-menang-lewat-mogok-nasional. 

2 Lihat UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 pasal 59 ayat 

ayat (1), (2), (4), (6); pasal 65 ayat (2) dan (4), serta pasal 66 

ayat (1) dan (2). 

3 Indrasari Tjandraningsih, Rina Herawati dan Suhadmadi, 

Diskriminatif dan Eksploitatif: Praktek Kerja Kontrak dan 

Outsourcing Buruh di Sektor Industri Metal di Indonesia 

(Akatiga, FSPMI dan FES, 2010), hlm. 28-30. Diunduh 5 

November 2012 dari http://library.fes.de/pdf-fi les/bueros/ 

indonesien/07846.pdf. 

4 Ibid., hlm. 8 dan 41. 

5 Ibid., hlm. 43-45. 

6 Ibid., hlm. 52-53. 

 


esensi 

Menuju Keadilan Global: 

Pengertian, Mandat dan Pentingnya 

Statuta Roma 

Oleh Antonius Pradjasto 

(Aktivis HAM dan Demokrasi) 

Judul buku : Menuju Keadilan Global: Pengertian, Mandat dan Pentingnya Statuta Roma 

Penulis : Soetandyo Wignjosoebroto, dkk 

Impresum : Jakarta: ICTJ dan Indonesian Civil Society Coalition for the International 

Criminal Court, 2012 

Kolasi : xxiv + 220 halaman; 23cm. 

ISBN : 978-602-97558-2-4 

Catatan : Daftar istilah dan Kata Pengantar Menteri Hukum dan HAM RI 

Jika sembilan penulis dengan berbagai latar 

belakang keahlian mengupas Statuta Roma 

dan Keadilan Global dalam satu buku tentu 

bukan tanpa alasan. Akan tetapi apakah itu 

Statuta Roma sehingga menarik perhatian begitu 

besar? Dilihat dari kata generiknya ‘Statuta’ ‘Roma’ 

seperti hukum dasar (statuta) mengenai (kota) 

Roma? Dan apakah kaitannya dengan keadilan 

(global)? Apa pula relevansinya dengan Indonesia? 

Roma – Italia, 17 Juli 1998, 148 negara berkumpul 

untuk mengambil keputusan atas sebuah perjanjian 

internasional untuk terbentuknya International 

Criminal Court (sering diterjemahkan dengan 

Mahkamah Pidana Internasional. Selanjutnya 

disebut MPI). Kesepakatan itu diadopsi dengan 

120 negara setuju, 7 menolak dan 21 abstein. 

Dalam hukum internasional mengadopsi sebuah 

perjanjian tidak serta merta membuat perjanjian itu 

berlaku secara efektif. Seperti umumnya perjanjan 

internasional lain – keberlakuannya digantungkan 

pada banyaknya negara yang meratifi kasi 

yang mengindikasikan keberlakuan perjanjian 

internasional tersebut pada negara-negara yang 

bersangkutan. Dalam hal ini syarat keberlakuannya 

adalah 60 negara meratifi kasinya. Dalam empat 

tahun, tepatnya 1 Juli 2002 perjanjian itu sudah 

menjadi hukum internasional. Namun, meski sudah 

121 negara yang menjadi bagian dari statuta, 

Indonesia bukan salah satunya. 

Di titik inilah pokok persoalannya. Polemik 

akan penting tidaknya statuta tersebut menjadi 

bagian dari hukum Indonesia merupakan pangkal 

penerbitan buku ini. Di titik ini pula buku ini hendak 

berkontribusi – dengan menjernihkan pemikiran 

yang keliru mengenai MPI (Abdulkadir Jailani) 

mulai dari aspek fi losofi s sosiologis hingga praktis 

politik – legalistik. 

Problem paradigmatik 

Prof. Soetandyo meninjau pertarungan 

paradigma [hukum] mengenai manusia dalam 

sejarah pembentukan pengadilan pidana 

internasional permanen. Paradigma pertama 

memaknakan manusia sebagai warga-bangsa 

yang berada dalam batas-batas yurisdiksi suatu 

negara. Sedangkan yang kedua mengidentifikasi 

manusia secara lebih universal, dan berada dalam 

yurisdiksi hukum yang melampaui aturan-aturan 

hukum. Benturan dua paradigma itu tercermin 

dalam sejarah Eropa terutama Jerman. [hal. 1-19] 

Kubu paradigma ‘manusia sebagai wargabangsa’ 

tercermin dalam peraturan di Jerman 

(das Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes 

und der deutschen Ehre), pada paruh pertama 

abad 20, yang mensahkan perlakuan diskriminasi 

dan penyingkiran manusia yang dianggap bukan 

warganegara. Kebijakan ini dilanjutkan dengan 

pembantaian besar-besaran umat manusia di 

Eropa. Paradigma ini merasuk dalam praktek 

bernegara – di mana negara tidak lebih dari 

pemegang kekuasaan terorganisir yang melakukan 

kejahatan. Karena hanya keturunan Arya yang 

dianggap wargabangsa, di luar itu tidak memperoleh 

perlindungan dari negara. 

Seiring dengan kalahnya pemerintahan 

Hitler terjadi pergeseran paradigmatik tentang 

manusia. Persaingan paradigma ini kemudian 

‘dimenangkan’ oleh ‘paradigma universalis’ – yang 

ditandai dengan Deklarasi Umum Hak-hak Asasi 

Manusia (DUHAM) dan Nuremberg principles. 

Di dalamnya manusia tidak lagi dipahami atas 

dasar ras, latar belakang sosial-ekonomi, 

maupun agama melainkan sebagai manusia 

utuh yang bermartabat. Disamping itu diterima 


sejumlah prinsip bahwa individu yang melakukan 

kejahatan tertentu seperti kejahatan kemanusiaan 

harus dapat dimintai pertanggungjawaban 

berdasarkan hukum internasional. Dengan ini 

pula didorong hadirnya badan pengadilan pidana 

internasional yang bersifat permanen. 

Dari Prof. Soetandyo bisa disimpulkan bahwa 

MPI merupakan pengejawantahan dari pergeseran 

paradigmatik yang melihat manusia sebagai 

warga umat yang berdaulat sekaligus warga yang 

menghadapi ancaman kekerasan dari negara. 

Tanpa perubahan paradigma menuju humanisme 

universal [hl 19] dan menerapkan kebijakan yang 

melulu berdasarkan ‘kepentingan nasional’ akan 

terus terjadi de-humanisasi dan diskriminasi. 

Mahkamah Pidana Internasional 

Kehendak untuk mendirikan pengadilan pidana 

internasional yang dapat memproses secara 

legal sebuah kejahatan sudah lama berlangsung. 

Sedikitnya Konvensi Genosida 1948, menyebutkan 

tentang pengadilan pidana internasional untuk 

menghukum pelaku kejahatan genosida. 

Kehendak ini begitu kuat karena meski telah 

banyak aturan atau norma yang mengkategorikan 

tindak-tindak tertentu sebagai kejahatan 

internasional – seperti genosida, kejahatan perang, 

perbudakan, penyiksaan – tindakan kejahatan 

itu terus berlangsung tanpa hukuman. Bahkan 

sejumlah pejabat negara yang diketahui terlibat 

dalam salah satu atau beberapa kejahatan itu 

dapat lalu lalang mengunjungi negara lain dan 

memperoleh impunitas. Terciptalah suasana “kalau 

seseorang melakukan pembunuhan pada orang lain 

akan dikenakan hukuman. Namun ketika puluhan 

atau bahkan ratusan orang mati oleh pemangku 

kekuasaan, maka pelakunya akan bebas.” 

Ketergantungan pada sistem hukum masingmasing 

negara sementara organ-organ yang 

resensi 

seharusnya mengadili dan menghukum pelaku 

dikuasai oleh pelaku kejahatan adalah salah satu 

sebabnya. Ketika sistem hukum nasional ‘mati 

suri’ sistem hukum internasional menyediakan 

ruang untuk menghukum pelaku. Seperti yang 

dikatakan Prof. Muladi, ahli hukum pidana, dengan 

melembaganya pengadilan permanen untuk 

kejahatan internasional maka penegakan hukum 

humaniter internasional tidak lagi berlaku secara 

tidak langsung melainkan secara langsung (direct 

enforcement). Ada tidak berarti berfungsi efektif. 

Untuk itu Muladi beranggapan bahwa penting 

bagi MPI untuk menjaga ‘transitional legal spirit’ 

yaitu semangat universal untuk mengamankan 

penghormatan terhadap HAM dan kebebasan 

dasar, dan sejumlah semangat yang lebih 

spesifi k. Semangat itu antara lain semangat untuk 

mengakhiri impunity, untuk menciptakan keadilan 

bagi semua dan mencegah timbulnya kejadian 

serupa di masa datang. 

Dengan menjabarkan kembali sejarah singkat 

pembentukan Statuta Roma Prof. Martino 

mengungkapkan problematika masyarakat 

internasional mengenai penyelesaian konfl ik 

bersenjata secara adil. Menjaga keluruhan 

manusia adalah prima facie bagi penyelesaian 

konfl ik bersenjata. Dan kuncinya terletak pada 

pembebasan dunia dari impunitas dan pencegahan 

terulangnya kembali kejahatan serius. Statuta 

roma adalah payung hukum internasionalnya. [hal. 

61] 

Fajrul Falaakh, ahli hukum tatanegara 

menunjukan bahwa MPI bukan merupakan organ 

utama PBB. Oleh karena itu MPI merupakan 

extended national jurisdiction dari negara-negara 

pihak untuk menjangkau pelaku kejahatan. Dengan 

mendederkan sejumlah aturan dan praktik hukum 

berkenaan proses hukum terhadap pelanggaran 

hak asasi sebagaimana Statuta Roma dan hukum 

nasional penulis kemudian mengusulkan berbagai 

tindakan harmonisasi hukum nasional yang bisa 

dilakukan. Dari berbagai pilihan yang ada penulis 

mengusulkan agar Indonesia mengaksesi statuta 

roma dengan mengakomodasi keseluruhan aturan 

hukum dan kelembagaan di dalamnya. [hal.83] 

Artidjo Alkotsar, seorang hakim Agung, 

menekankan aspek penegakan hukum. Persis 

karena sifat kejahatan hak asasi merusak martabat 

bangsa manusia maka penegakan hukumnya 

pun harus luar biasa. Dalam upaya tersebut tidak 

bisa dilepaskan bahwa pihak yang dipertaruhkan 

(stakeholder) dari kejahatan kemanusiaan ini 

melampaui batas-batas keluarga, etnis, ras, 

agama, bangsa dan negara. Diadopsinya Statuta 

Roma dalam sejumlah aturan pengadilan hak 

asasi di Indonesia merupakan lompatan paradigma 

bangsa Indonesia yang harus terus dijaga dari 

yang semula alergi terhadap HAM dan demokrasi 

menjadi penegak hak asasi manusia. 

Hal yang sama dikatakan oleh Fuad yang melihat 

secara fi losofi s-teologis bahwa Statuta Roma 

merupakan basis kultural untuk mengembalikan 

 


martabat manusia yang telah dinistakan oleh para 

penjahat kemanusiaan dunia itu sendiri. Mengapa 

‘mengembalikan’? Karena nilai-nilai asasi 

kemanusiaan, masih menurut Fuad, rusak akibat 

dipaksakannya ideologi kesatuan – ideologi yang 

menyeragamkan pluralitas bangsa dalam sebuah 

doktrin politik. Oleh karenanya tidak ada alasan 

bagi siapapun untuk menolaknya [hal. 105]. 

Andi Widjajanto, ahli militer, menempatkan MPI 

dalam perspektif pengembangan sistem pertahanan 

keamanan nasional – yang menurut penulis 

harus didasarkan pada doktrin ius bellum. Persis 

karena itu maka MPI yang antara lain mengadili 

kejahatan perang merupakan konsekuensi logis 

dari penerapan doktrin tersebut. Karena peradilan 

ini akan memungkinkan adanya akuntabilitas dari 

sebuah tindakan militer. 

Dari banyak pengalaman, asal usul kekerasan 

bersumber pada doktrin ‘keamanan nasional’. 

Doktrin ini menempatkan supremasi militer atas 

sipil, mengembangkan aparat represif bagi 

penerapan ‘perang permanen’, dan menganggap 

kekuatan bersenjata sebagai satu-satunya institusi 

yang mampu menjaga kekuatan ideologis – sembari 

merusak sistem-sistem peradilan, politik, budaya 

maupun ekonomi. [Nunca Mas, hal. 442]. Bahaya 

penerapan doktrin ini harus dicegah dari awal. 

Doktrin yang harus menjadi dasar 

pengembangan strategi pertahanan keamanan 

Indonesia adalah ius ad bellum. Berbeda 

dengan doktrin ‘keamanan nasional’ doktrin 

ini mengharuskan negara menerapkan prinsip 

diskriminasi dan proporsional dalam strategi dan 

operasi militer. Diskriminasi karena sasaran, 

metode dan strategi bertempur hanya boleh 

terarah pada kelompok tempur dan bukan pada 

non tempur (prajurit terluka, pengungsi, unit medis, 

masyarakat sipil terutama perempuan dan anak) 

dan juga bukan pada zona imunitas (seperti fasilitas 

sipil, zona netral, zona demiliterisasi). Sedangkan 

prinsip proporsional mengharuskan semua biaya 

dan kerusakan yang timbul diperhitungkan dengan 

seksama, sedemikian sehingga ‘kebaikan’ yang 

muncul dari perang lebih besar daripada kerusakan 

dan biaya yang dikeluarkan. [hl. 128] Disamping itu 

doktrin ini memperlakukan tindakan militer sebagai 

pilihan terakhir. Semua upaya non perang harus 

dilakukan lebih dahulu dengan maksimal sebelum 

memutuskan untuk perang; juga jika harus 

berhadapan dengan kelompok separatis. Tindakan 

militer hanya bisa didasarkan pada maksud untuk 

mempertahankan diri dan menciptakan kembali 

perdamaian yang dilakukan pemerintah yang sah. 

Doktrin ius ad bellum ini sangat penting diterapkan 

persis karena besarnya potensi instrumen perang 

digunakan secara tidak bertanggung jawab atau 

imoral. Ketika itu terjadi jatuhnya korban sipil akan 

sangat besar, ruang untuk resolusi konfl ik alternatif 

semakin sempit. Sebaliknya dengan mendasarkan 

pada doktrin ini tindakan militer akan lebih terkendali 

dan dapat dipertanggungjawabkan [hal. 137-145]. 

Pilihan ini membawa konsekuensi pembentukan 

peradilan kejahatan perang dengan kapasitas yang 

memadai. 

Ketika terdapat dua sistem yang bekerja untuk 

persoalan yang sama timbul kekhawatiran bahwa 

keduanya akan saling bertabrakan. Fadillah 

Agus mencoba meyakinkan bahwa antara MPI 

dengan Pengadilan Militer di Indonesia tidak terjadi 

yurisdiksi yang saling tumpang tindih dengan cara 

membandingkan keduanya. Perbandingan itu 

mencakup aspek legitimasi, struktur pengadilan, 

kompetensi auditor dan sebagainya. Penulis 

yang merupakan seorang ahli hukum militer juga 

mengulas persoalan yang paling sering diresahkan 

militer dalam misi perdamaian. Diingatkan bahwa 

MPI bersifat pelengkap dari pengadilan nasional. 

Abdulkadi Jailani, seorang diplomat senior, 

berupaya menjernihkan kekuatiran yang ada dengan 

mengupas kesalahpahaman-kesalahpahaman di 

benak mereka yang menolak ratifikasi. Sebagai 

contoh kesalahpahaman bahwa MPI mencakup pula 

wewenang mengadili pelanggaran HAM masa lalu, 

bahwa kewenangan MPI lebih ditentukan melalui 

proses politik daripada hukum, dan berkenaan 

dengan perlunya kesiapan hukum nasional. Ia 

menunjukan bahwa ratifikasi justru bermanfaat 

bagi kepentingan nasional baik dalam rangka 

mewujudkan keamanan dan ketertiban dunia, 

mencegah terjadinya impunitas, dan meningkatkan 

citra Indonesia dalam perlindungan HAM. 

Keadilan Global 

Jika bicara mengenai keadilan global pada 

umumnya merujuk pada gerakan akan perlunya 

pluralisme dalam tatanan global yang sedang 

berlangsung. Lebih spesifi k lagi suatu gerakan 

untuk menciptakan alternatif dari perdagangan 

bebas dan pasar bebas. Perjuangan keadilan yang 

digerakkan oleh perlawanan terhadap penunggalan 

pola hubungan baik dalam hidup ekonomi, sosial, 

politik maupun budaya. Dalam hal ini sistem pasar 

yang hendak ‘dipaksakan’ untuk diterapkan bukan 

hanya di bidang ekonomi tapi juga di luar itu. 

Dalam buku ini bukan hal itu yang pembaca 

temukan. Menyimak tulisan-tulisan di buku ini, 

pembaca dibatasi pengertian ‘keadilan’ sebagai 

‘pertanggungjawaban individu atas kejahatan yang 

dilakukan’. Segera terasa bahwa hal itu bukan hal 

baru. Namun, ‘hal yang tidak baru’ ini memang harus 

dikedepankan kembali persis karena hal tersebut 

tidak terjadi dalam kesetaraan. Prinsip ‘semua 

manusia sama di hadapan hukum’ disandera oleh 

sistem politik. 

Gejala seperti ini adalah gejala impunitas. 

Sub-Komisi HAM PBB mendefi nisikan impunitas 

sebagai: “the impossibility, de jure or de facto, of 

bringing the perpetrators of human rights violations to 

account - whether in criminal, civil, administrative or 

disciplinary proceedings - since they are not subject 

to any inquiry that might lead to their being accused, 

arrested, tried and, if found guilty, convicted, and to 


eparations being made to their victims.” 1 Dengan 

kata lain impunitas adalah bebasnya pelaku 

kejahatan dari pertanggungjawaban yang sudah 

terstruktur dalam hubungan kekuasaan. 

Secara menjijikkan para pembunuh massal, 

penyiksa atau penculik bersembunyi di dalam 

istana negara dan mengklaim dirinya bersih 

dari kejahatan; yang artinya pula bebas dari 

pertanggungjawaban. Martino, Muladi, Falaakh, 

dan Jailani memberi garis bawah tegas akan peran 

MPI dalam memerangi impunitas itu. Bila gagal 

melawan impunitas defi sit penegakan hukum 

akan tetap menganga di Indonesia. Banyak cara 

pelaku untuk lari dari pertangungjawaban atas 

tindakan keji. Penulis Soetandyo W. dan Andi 

menunjukkan klaim ‘kepentingan nasional’ sebagai 

rasionalisasi atas tindakan keji tersebut. Lugasnya, 

tanpa perubahan cara berpikir dan kebijakan dari 

doktrin ‘kepentingan nasional’ ke ‘kepentingan 

kemanusiaan yang beradab’ ketidakadilan yang 

dialami oleh warga Indonesia tidak akan banyak 

berubah. 

Di sini pula titik taut pertama antara pengertian 

‘keadilan global’ tersebut di atas dengan yang diulas 

dalam buku ini, yaitu adanya pihak-pihak yang hilang 

dari radar pertanggungjawaban. Tautan berikutnya 

adalah gerakan mencari alternatif. Dalam hal ini 

alternatif akan mekanisme pertanggungjawaban 

pelanggaran hak asasi manusia. Alternatif dari 

pingsannya sistem pertanggungjawab hukum 

(nasional) itu adalah sebuah pengadilan pidana 

yang melampaui yurisdiksi batas-batas negara 

terhadap pelaku kejahatan serius. Saat ini alternatif 

itu tidak lagi perlu dicari karena ICC telah terbentuk. 

Indonesia tinggal ikut menjadi negara pihak di 

dalamnya. 

Buku ini berisi kumpulan tulisan tentang urgensi 

Mahkamah Pidana Internasional dari berbagai 

perspektif serta isyarat agar Indonesia meratifi kasi 

Statuta Roma. Melihat beragamnya latar belakang 

resensi 

keahlian dari penulis sulit dielakan pembaca 

menemukan beberapa pengulangan informasi dari 

satu tulisan ke tulisan lain. Meskipun sejumlah 

penulisan mengandung catatan kaki yang sangat 

kuat, yang akan berguna bagi mereka yang ingin 

terus menelusuri kajian mengenai aspek-aspek 

yang ada di dalamnya, namun sayang tidak ada 

daftar pustaka. Buku ini juga dibekali instrumen 

yang dibutuhkan untuk memudahkan ratifikasi 

Statua Roma berupa kertas posisi dari Komnas 

HAM dan Naskah Akademik beserta Konsep Awal 

RUU Pengesahan Statuta Roma dari Kementerian 

Hukum dan HAM; dua lembaga negara yang sangat 

relevan di bidang ini. 

ICC telah dikupas dari berbagai sudut dengan 

cukup lugas dalam satu buku ini, dari yang sifatnya 

fi losofi s bahkan teologis hingga praktis politis. 

Buku ini dapat menjadi rujukan untuk mengambil 

kebijakan yang tepat terhadap Statuta Roma. 

Yang dibutuhkan saat ini hanyalah kehendak 

untuk meratifi kasi Statuta Roma. Selebihnya, buku 

ini perlu dibaca para anggota parlemen, pejabat 

publik, mahasiswa maupun dosen. 

Keterangan 

1. United Nations Sub-Commission on Prevention of 

Discrimination and Protection of Minorities, “Set of Principles 

for the Protection and Promotion of Human Rights Through 

Action to Combat Impunity”, (E/CN.4/Sub.2/1997/20) disitir 

dari Law and Contemporary Problems, Accountability for 

International Crimes and Serious Violations of Fundamental 

Human Rights, Vol. 59 No. 4, Autumn 1996, 171

PROFIL ELSAM 

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Institute for Policy Research and Advocacy), disingkat ELSAM, 

adalah organisasi advokasi kebijakan, berbentuk Perkumpulan, yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. 

Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak 

sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya – sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi 

UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak awal, 

semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melalui pemberdayaan 

masyarakat sipil lewat advokasi dan promosi hak asasi manusia (HAM). 

VISI 

Terciptanya masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia. 

MISI 

Sebagai sebuah organisasi non pemerintah (Ornop) yang memperjuangkan hak asasi manusia, baik hak sipil-politik 

maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya secara tak terpisahkan. 

KEGIATAN UTAMA: 

1. Studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak asasi manusia; 

2. Advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya; 

3. Pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; dan 

4. Penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia 

PROGRAM KERJA: 

1. Meniadakan kekerasan atas HAM, termasuk kekerasan atas HAM yang terjadi di masa lalu dengan aktivitas dan 

kegiatan yang berkelanjutan bersama lembaga-lembaga seperjuangan lainnya. 

2. Penguatan Perlindungan HAM dari Ancaman Fundamentalisme Pasar, Fundamentalisme Agama, dan 

Komunalisme dalam Berbagai Bentuknya. 

3. Pembangunan Organisasi ELSAM melalui Pengembangan Kelembagaan, Penguatan Kapasitas dan 

Akuntabilitas Lembaga. 

STRUKTUR ORGANISASI: 

Badan Pengurus: 

Ketua : Sandra Moniaga, SH. 

Wakil Ketua : Ifdhal Kasim, SH. 

Sekretaris : Roichatul Aswidah, Msc. 

Bendahara I : Ir. Suraiya Kamaruzzaman, LLM 

Bendahara II : Abdul Haris Semendawai SH, LLM 

Anggota Perkumpulan: 

Abdul Hakim G. Nusantara, SH, LLM; Asmara Nababan; I Gusti Agung Putri Astrid Kartika, MA; Ir. Agustinus Rumansara, 

M.Sc.; Hadimulyo; Lies Marcoes, MA; Johni Simanjuntak, SH; Kamala Chandrakirana, MA; Maria Hartiningsih; E. Rini 

Pratsnawati; Ir. Yosep Adi Prasetyo; Francisia Saveria Sika Ery Seda, PhD; Raharja Waluya Jati; Sentot Setyasiswanto 

S.Sos; Tugiran S.Pd; Herlambang Perdana SH, MA 

Badan Pelaksana: 

Direktur Eksekutif : Indriaswati Dyah Saptaningrum, S.H. LLM; 

Deputi Direktur Pembelaan HAM untuk Keadilan , dan Plt Kepala Divisi Advokasi Hukum: Wahyu Wagiman, SH. 

Deputi Direktur Pengembangan sumber daya HAM ( PSDHAM), dan Plt Kepala Divisi Monitoring Kebijakan dan 

Pengembangan Jaringan: Zainal Abidin, SH. 

Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan: Otto Adi Yulianto, SE; 

Staf: 

Ahmad Muzani; Andi Muttaqien SH; Elisabet Maria Sagala, SE; Elly F. Pangemanan; Ester Rini Pratsnawati; Ikhana 

Indah Barnasaputri, SH; Khumaedy; Kosim; Maria Ririhena, SE; Paijo; Rina Erayanti; Triana Dyah, SS; Siti Mariatul 

Qibtiyah; Sukadi; Wahyudi Djafar; Yohanna Kuncup 

Alamat 

Jl. Siaga II No.31, Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, INDONESIA - 12510 

Tel: +62 21 7972662, 79192564, Fax: +62 21 79192519 

E-mail : office@elsam.or.id, Web page: www.elsam.or.id

Asasi Sept-Okt 2012.indd - Elsam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?